Advokat Archives - Informasi Training Terlengkap

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Pelatihan mengenai aspek hukum pertanahan, kompensasi, dan konflik pertanahan di daerah pertambangan sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan aktivitas pertambangan. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan dan penggunaan lahan, serta prosedur pemberian kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terkena dampak, sangat krusial. Tanpa pelatihan yang memadai, potensi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat lokal bisa meningkat, yang berpotensi mengganggu operasional dan merugikan kedua belah pihak. Dengan adanya pelatihan, pihak terkait dapat mengelola masalah pertanahan dengan lebih efektif, meminimalkan risiko hukum, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Meningkatkan Pemahaman Hukum: Memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta tentang peraturan dan regulasi yang mengatur hak kepemilikan, pemanfaatan, serta pengelolaan pertanahan, khususnya yang terkait dengan sektor pertambangan. Pengelolaan Kompensasi yang Adil: Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang dan melaksanakan program kompensasi yang adil dan transparan bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan, agar proses ganti rugi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Pencegahan Konflik Pertanahan: Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi potensi konflik pertanahan sejak dini serta strategi penyelesaian sengketa secara damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Memberikan wawasan kepada peserta tentang pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar daerah pertambangan, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan Kepatuhan Perusahaan: Memastikan perusahaan pertambangan memahami kewajiban hukum mereka dan menjalankan operasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko hukum dan sosial. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Pendahuluan Pengantar tentang pentingnya aspek hukum pertanahan dalam industri pertambangan. Tujuan dan manfaat pelatihan. Aspek Hukum Pertanahan Prinsip dasar hukum pertanahan di Indonesia. Jenis-jenis hak atas tanah (hak milik, hak sewa, hak pakai, dll). Prosedur dan mekanisme alih hak atas tanah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan dalam sektor pertambangan (UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dll). Tantangan dan hambatan dalam pengelolaan pertanahan di daerah pertambangan. Kompensasi dalam Aktivitas Pertambangan Pengertian dan tujuan kompensasi. Prinsip-prinsip kompensasi yang adil dan sesuai dengan hukum. Prosedur pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak kegiatan pertambangan. Penilaian nilai tanah dan properti yang terkena dampak. Studi kasus mengenai kompensasi yang berhasil dan gagal. Konflik Pertanahan di Daerah Pertambangan Jenis-jenis konflik pertanahan yang sering terjadi dalam kegiatan pertambangan. Faktor penyebab konflik pertanahan (perbedaan hak atas tanah, kepemilikan ganda, ketidakjelasan batas wilayah, dll). Dampak konflik pertanahan terhadap operasi pertambangan dan masyarakat. Teknik dan strategi penyelesaian konflik (mediasi, negosiasi, litigasi, dll). Peran pemerintah dan perusahaan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Studi Kasus dan Best Practices Analisis kasus nyata konflik pertanahan dalam daerah pertambangan. Solusi yang diterapkan dan pembelajaran yang diambil. Praktik terbaik dalam pengelolaan pertanahan dan kompensasi yang dapat diimplementasikan di lapangan. Kewajiban Perusahaan dalam Pengelolaan Pertanahan Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam menangani masalah pertanahan. Peran serta perusahaan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Kepatuhan terhadap hukum pertanahan dan regulasi lingkungan. Pengelolaan hubungan dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan. Penutupan Rangkuman materi pelatihan. Diskusi dan tanya jawab. Evaluasi pelatihan dan tindak lanjut. PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Manajer dan Staf Hukum Perusahaan Pertambangan Agar mereka dapat memahami dan mengelola isu-isu hukum yang berkaitan dengan penggunaan tanah dalam operasi pertambangan, serta menangani konflik yang mungkin timbul dengan masyarakat sekitar. Pihak Pemerintah Daerah Untuk memahami regulasi pertanahan yang berlaku dan membantu mengelola penggunaan lahan yang tepat, serta mendukung penyelesaian sengketa pertanahan yang mungkin terjadi di daerah pertambangan. Tim CSR (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Agar mereka dapat mengelola hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal, serta memastikan kompensasi dan program pemberdayaan yang adil dan efektif bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Konsultan Pertanahan dan Lingkungan Agar dapat memberikan nasihat yang tepat kepada perusahaan pertambangan mengenai peraturan pertanahan, penyelesaian konflik, dan pengelolaan dampak lingkungan yang terkait dengan penggunaan lahan. Pengacara dan Konsultan Hukum Untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum pertanahan khususnya dalam sektor pertambangan, serta memberikan layanan hukum yang lebih efektif dalam menangani sengketa pertanahan. Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan pertanahan, verifikasi hak tanah, dan penanganan konflik pertanahan yang terjadi dalam kegiatan pertambangan. Perwakilan Masyarakat atau Tokoh Masyarakat Lokal Untuk memahami hak-hak mereka terkait pertanahan dan kompensasi, serta cara berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa dengan perusahaan pertambangan. Petugas Pengawasan Pertambangan Agar dapat memantau dan memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan lahan dan penyelesaian konflik dengan masyarakat. Akademisi atau Peneliti di Bidang Pertanahan dan Pertambangan Untuk memperdalam pemahaman dan penelitian mereka mengenai isu-isu hukum pertanahan dan konflik yang terjadi di sektor pertambangan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Pertanahan, Kompensasi Dan Konflik Pertanahan Daerah Pertambangan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kompensasi Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pertambangan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei…
Read more

Veri Mujianto June 19, 2025 0

TRAINING LEGAL FOR NON LEGAL

TRAINING LEGAL FOR NON LEGAL DESKRIPSI TRAINING LEGAL FOR NON LEGAL Pelatihan “Legal for Non-Legal” sangat penting bagi individu yang bekerja di berbagai sektor tanpa latar belakang hukum, karena memberikan pemahaman dasar tentang aspek hukum yang relevan dengan pekerjaan mereka. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mengenali potensi masalah hukum yang mungkin muncul, memahami hak dan kewajiban dalam berbagai situasi, serta mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Hal ini juga membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku, sekaligus meminimalkan kerugian hukum yang bisa berdampak negatif pada organisasi. Selain itu, pelatihan ini meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan profesional hukum dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menghadapi isu-isu hukum di tempat kerja. TUJUAN PELATIHAN LEGAL FOR NON LEGAL Tujuan pelatihan “Legal for Non-Legal” adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep dan prinsip hukum kepada individu yang tidak memiliki latar belakang hukum, sehingga mereka dapat mengenali dan menangani isu-isu hukum yang relevan dalam pekerjaan mereka. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disengaja, serta mengembangkan keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif dengan profesional hukum. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengambil keputusan yang tepat, mengidentifikasi potensi masalah hukum, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi organisasi dari risiko hukum. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL FOR NON LEGAL Pendahuluan Pengertian dan pentingnya pemahaman hukum bagi profesional non-hukum. Tujuan pelatihan dan manfaatnya bagi peserta. Dasar-Dasar Hukum Definisi hukum dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber hukum: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Pengadilan. Jenis-jenis hukum: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi, dll. Peraturan Perusahaan dan Kepatuhan Hukum Pentingnya regulasi internal perusahaan. Kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dan dampak pelanggaran. Pengaruh regulasi terhadap operasional perusahaan. Kontrak dan Perjanjian Pengertian kontrak dan elemen penting dalam perjanjian. Cara membaca dan memahami klausul dalam kontrak. Proses pembuatan kontrak yang sah dan mengikat. Hak dan Kewajiban Pekerja Hak-hak dasar pekerja menurut hukum ketenagakerjaan. Kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja. Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis Hukum yang mengatur transaksi bisnis dan komersial. Risiko hukum dalam bisnis dan cara menghindarinya. Perlindungan hukum dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga. Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Identifikasi potensi masalah hukum yang mungkin terjadi. Cara mencegah dan menangani masalah hukum secara efektif. Hubungan dengan profesional hukum: kapan harus berkonsultasi. Etika dan Tanggung Jawab Hukum Profesional Pentingnya etika dalam berbisnis dan bekerja. Tanggung jawab hukum bagi setiap individu dalam perusahaan. Menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Studi Kasus dan Diskusi Pembahasan studi kasus nyata terkait masalah hukum dalam dunia kerja. Diskusi kelompok untuk mengidentifikasi solusi yang tepat. Penutupan dan Evaluasi Kesimpulan dan takeaway dari pelatihan. Evaluasi pelatihan dan umpan balik peserta. PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL FOR NON LEGAL Manajer dan Staf Operasional Mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan manajerial sehari-hari perlu memahami aspek hukum agar dapat mengelola risiko hukum dalam proses bisnis dan operasional perusahaan. HR dan Manajer Ketenagakerjaan Pekerja HR perlu memahami hukum ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja, serta prosedur yang harus diikuti dalam menangani masalah terkait karyawan untuk menghindari sengketa hukum. Pemilik Bisnis dan Pengusaha Pengusaha yang menjalankan bisnis atau perusahaan perlu memahami hukum kontrak, transaksi bisnis, dan kewajiban hukum lainnya yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha mereka. Staf Keuangan dan Akuntansi Mereka yang terlibat dalam laporan keuangan dan pengelolaan pajak harus memahami regulasi hukum terkait pajak, audit, dan transaksi keuangan untuk meminimalisir risiko hukum yang dapat muncul. Tim Pemasaran dan Komunikasi Tim pemasaran perlu memahami hukum terkait iklan, perlindungan data pribadi, hak cipta, serta aspek hukum yang terkait dengan pemasaran produk atau jasa mereka. Staf Pengadaan dan Procurement Mereka yang bekerja di bagian pengadaan barang dan jasa harus memahami hukum kontrak, hukum persaingan usaha, dan peraturan terkait pengadaan untuk menghindari pelanggaran hukum. Konsultan dan Profesional Non-Hukum Lainnya Profesional yang bekerja di bidang konsultasi atau memberikan layanan yang melibatkan interaksi dengan klien atau pihak ketiga perlu memahami aspek hukum untuk memberikan saran atau solusi yang tepat. Tim IT dan Keamanan Data Mengingat pentingnya perlindungan data pribadi dan hukum yang mengaturnya, para profesional di bidang teknologi informasi dan keamanan data perlu memahami regulasi hukum terkait dengan perlindungan data dan privasi. Penyelia dan Supervisor Pekerja yang memimpin tim operasional, produksi, atau divisi lain yang memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang memengaruhi kebijakan perusahaan perlu memahami hukum untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak melanggar peraturan yang berlaku. Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal For Non Legal Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kontrak Dan Perjanjian Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penanganan Masalah Hukum Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penanganan Masalah Hukum Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya…
Read more

Veri Mujianto June 18, 2025 0

TRAINING PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010

TRAINING PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 DESKRIPSI TRAINING PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 Pelatihan mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 sangat penting untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang efektif dalam lingkungan kerja. Peraturan ini mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mencakup kewajiban, larangan, serta sanksi bagi PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan pelatihan yang memadai, PNS dapat lebih memahami tanggung jawab mereka, baik dalam etika profesional maupun dalam menjaga integritas dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Pelatihan ini juga membantu mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan tersebut menjadi landasan untuk menciptakan PNS yang memiliki sikap disiplin tinggi, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal. TUJUAN PELATIHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 Tujuan pelatihan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengenai peraturan disiplin yang berlaku dalam lingkup pemerintahan. Pelatihan ini bertujuan agar PNS dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, mematuhi kewajiban, serta menghindari pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan instansi tempat mereka bekerja. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi PNS mengenai pentingnya etika, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan, guna menciptakan suasana kerja yang kondusif, efektif, dan efisien. Dengan demikian, pelatihan ini berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja PNS serta mendukung tercapainya tujuan organisasi pemerintahan yang lebih baik. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 Pendahuluan Pengertian dan pentingnya disiplin dalam pemerintahan. Tujuan dan ruang lingkup Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Landasan hukum yang mengatur disiplin PNS. Prinsip-prinsip dasar dalam peraturan disiplin PNS. Hak dan Kewajiban PNS Hak-hak PNS sebagai pegawai negeri. Kewajiban PNS dalam menjalankan tugasnya. Larangan bagi PNS Larangan-larangan yang harus dihindari oleh PNS. Contoh pelanggaran yang dapat merugikan organisasi. Sanksi Disiplin PNS Jenis-jenis sanksi yang dapat diterima oleh PNS. Proses pemberian sanksi disiplin kepada PNS. Tata Cara Pemberian Sanksi Disiplin Prosedur dan mekanisme dalam pemberian sanksi. Hak-hak PNS dalam pembelaan diri. Penerapan dan Pengawasan Disiplin PNS Peran atasan dalam pengawasan disiplin. Cara memastikan penerapan disiplin yang efektif di lingkungan kerja. Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus pelanggaran disiplin PNS. Pembahasan solusi dan langkah-langkah pencegahan. Penutup Rangkuman materi pelatihan. Pentingnya implementasi disiplin dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Semua PNS, baik yang baru diangkat maupun yang sudah berpengalaman, perlu mengikuti pelatihan ini untuk memahami peraturan disiplin yang berlaku. Pelatihan ini membantu mereka memahami hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang dapat diberikan jika melanggar peraturan. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) PPK perlu memahami peraturan ini untuk melakukan pengawasan, memberikan pembinaan, serta memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atasan Langsung (Supervisor) Para atasan atau pimpinan unit kerja perlu mengetahui dengan baik Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 untuk dapat memimpin dan mengawasi kinerja bawahannya, serta mengambil langkah yang tepat jika terjadi pelanggaran disiplin. Tim Pengawas Kepegawaian dan Tim Disiplin Mereka yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan disiplin dalam instansi pemerintah harus mengikuti pelatihan ini untuk memahami prosedur yang tepat dalam menangani pelanggaran disiplin PNS. Calon PNS yang Sedang Dalam Proses Seleksi Peserta yang sedang mengikuti seleksi atau orientasi menjadi PNS perlu mendapatkan pelatihan untuk memahami aturan disiplin yang akan mereka terapkan dalam menjalankan tugas sebagai PNS. Petugas Administrasi Kepegawaian Mereka yang terlibat dalam administrasi dan pengelolaan data kepegawaian perlu memahami peraturan ini untuk menjalankan tugas mereka dengan benar, serta mendukung proses penegakan disiplin. Pemateri/ Trainer Pelatihan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Larangan Bagi Pns Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Sanksi Disiplin Pns Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Sanksi Disiplin Pns Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian…
Read more

Veri Mujianto June 18, 2025 0

TRAINING PERATURAN KETENAGAKERJAAN

TRAINING PERATURAN KETENAGAKERJAAN DESKRIPSI PELATIHAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN Pelatihan peraturan ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam dunia kerja, baik pekerja maupun pengusaha dapat menghindari pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada sanksi atau konflik industrial. Selain itu, pelatihan ini membantu meningkatkan kesadaran akan standar keselamatan kerja, perlindungan hak tenaga kerja, serta kebijakan ketenagakerjaan yang terus berkembang. Dengan mengikuti pelatihan ini, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan kerja yang harmonis. Oleh karena itu, pelatihan peraturan ketenagakerjaan menjadi investasi penting bagi keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan pekerja. TUJUAN PELATIHAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN Memastikan Kepatuhan Hukum – Membantu perusahaan dan pekerja memahami serta mematuhi regulasi ketenagakerjaan untuk menghindari sanksi hukum. Meningkatkan Kesadaran Hak dan Kewajiban – Memberikan pemahaman tentang hak-hak pekerja serta kewajiban pengusaha guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Mencegah Konflik Industrial – Mengurangi risiko perselisihan antara pekerja dan perusahaan dengan menanamkan kesepahaman tentang aturan yang berlaku. Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Mengajarkan standar keselamatan kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi – Dengan memahami aturan ketenagakerjaan, perusahaan dapat mengelola tenaga kerja secara lebih efektif dan berkelanjutan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN 1. Pendahuluan Pengertian dan ruang lingkup peraturan ketenagakerjaan Pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Peran pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam ketenagakerjaan 2. Hak dan Kewajiban Pekerja serta Pengusaha Hak-hak dasar pekerja (upah, jam kerja, cuti, jaminan sosial, dsb.) Kewajiban pekerja dalam hubungan kerja Hak dan kewajiban pengusaha dalam pengelolaan tenaga kerja 3. Perjanjian Kerja dan Hubungan Industrial Jenis perjanjian kerja (PKWT, PKWTT) Tata cara penyusunan dan pemutusan hubungan kerja Peran serikat pekerja dan perundingan bersama 4. Pengupahan dan Jaminan Sosial Struktur dan skala upah berdasarkan regulasi Kebijakan pengupahan (UMR/UMK, tunjangan, lembur) Jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan) 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Regulasi dan standar K3 di tempat kerja Pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Tanggung jawab perusahaan dan pekerja dalam K3 6. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jenis dan penyebab perselisihan ketenagakerjaan Mekanisme penyelesaian perselisihan (bipartit, mediasi, arbitrase, PHI) Sanksi dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran ketenagakerjaan 7. Peraturan Ketenagakerjaan yang Berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 dan perubahannya) Peraturan turunan seperti PP dan Permen terkait tenaga kerja Regulasi terbaru yang berpengaruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan 8. Studi Kasus dan Diskusi Simulasi kasus pelanggaran ketenagakerjaan dan cara penyelesaiannya Analisis kebijakan ketenagakerjaan di berbagai sektor industri Tanya jawab dan konsultasi peraturan ketenagakerjaan PESERTA PELATIHAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN Pengusaha dan Manajer SDM Mereka perlu memahami peraturan ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, mencegah sengketa ketenagakerjaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Pekerja atau Karyawan Pekerja perlu mengetahui hak dan kewajiban mereka, termasuk upah, jam kerja, jaminan sosial, dan prosedur PHK, agar dapat menjaga kesejahteraan dan menghindari eksploitasi. Tim Hukum atau Legal di Perusahaan Tim hukum di perusahaan perlu memahami ketenagakerjaan untuk memberikan nasihat hukum yang tepat dan mengatasi masalah hukum terkait perburuhan. Badan Pengawas Ketenagakerjaan Mereka membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di lapangan. Perwakilan Serikat Pekerja Agar dapat membela hak-hak pekerja dengan lebih efektif dan berperan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial. Penyuluh Ketenagakerjaan Petugas yang bertugas memberikan informasi dan bimbingan kepada pekerja dan pengusaha agar memahami peraturan ketenagakerjaan dengan lebih baik. Mahasiswa atau Calon Pekerja Sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja, mahasiswa atau calon pekerja perlu mengetahui dasar-dasar peraturan ketenagakerjaan untuk mempersiapkan diri menjalani hubungan kerja yang sehat dan sesuai hukum. Konsultan Ketenagakerjaan Konsultan yang membantu perusahaan atau pekerja untuk memahami dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan agar dapat memberikan saran yang tepat. Pemateri/ Trainer Pelatihan Peraturan Ketenagakerjaan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hubungan Industrial Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan K3 Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training K3 Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah,…
Read more

Veri Mujianto June 18, 2025 0

TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DESKRIPSI PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan memiliki peran krusial dalam memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan prinsip hukum, kebutuhan masyarakat, serta kepentingan negara. Melalui pelatihan ini, para perancang hukum dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai teknik penyusunan norma hukum yang jelas, sistematis, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Selain itu, pelatihan ini membantu memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat bersifat efektif, implementatif, serta mampu menjawab tantangan hukum di masa depan. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, kualitas regulasi yang dihasilkan akan semakin baik, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. TUJUAN PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Meningkatkan Pemahaman Hukum – Memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum, hierarki peraturan, serta asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Meningkatkan Keterampilan Teknis – Membekali peserta dengan keterampilan dalam menyusun naskah hukum yang sistematis, jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menjamin Konsistensi dan Kepastian Hukum – Mencegah tumpang tindih regulasi serta memastikan aturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Meningkatkan Kualitas Regulasi – Menghasilkan peraturan yang lebih berkualitas, implementatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Memastikan bahwa regulasi yang disusun mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam administrasi pemerintahan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Outline Materi Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 1. Pendahuluan Pengertian dan urgensi perancangan peraturan perundang-undangan Prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Hierarki peraturan perundang-undangan menurut sistem hukum nasional 2. Asas dan Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Asas legalitas dan supremasi hukum Asas keterbukaan, kejelasan rumusan, dan efektivitas regulasi Asas keterpaduan dan keselarasan dalam sistem hukum 3. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Struktur dasar dan sistematika naskah peraturan perundang-undangan Penggunaan bahasa hukum yang baik dan benar Teknik perumusan norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir 4. Proses Legislasi dan Tahapan Penyusunan Peraturan Identifikasi kebutuhan regulasi dan perumusan konsep awal Proses konsultasi publik dan partisipasi masyarakat Penyelarasan dengan peraturan yang lebih tinggi Mekanisme pembahasan, pengesahan, dan pengundangan 5. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Pentingnya harmonisasi dalam sistem hukum nasional Teknik menghindari konflik norma dalam peraturan Studi kasus tentang peraturan yang tumpang tindih 6. Evaluasi dan Uji Kelayakan Peraturan Perundang-Undangan Metode penilaian efektivitas peraturan Dampak regulasi terhadap masyarakat dan sektor terkait Revisi dan perubahan peraturan untuk peningkatan efektivitas 7. Simulasi dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Studi kasus dan latihan penyusunan naskah hukum Simulasi penyusunan peraturan dari tahap konsep hingga finalisasi Evaluasi hasil dan diskusi kelompok 8. Penutup dan Rekomendasi Refleksi dan pembelajaran dari pelatihan Rekomendasi untuk perbaikan regulasi ke depan Sertifikasi dan tindak lanjut setelah pelatihan PESERTA PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Penyusun dan Perancang Peraturan di Pemerintahan Aparat pemerintah yang terlibat dalam pembuatan peraturan, seperti di Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan pemerintah daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD Anggota legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengesahan undang-undang serta peraturan daerah. Pihak Pengawas dan Auditor Pengawas internal dan eksternal yang berperan dalam memastikan peraturan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Konsultan Hukum dan Advokat Praktisi hukum yang sering diminta untuk memberikan saran atau bantuan dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Staf Administrasi dan Kepegawaian Pemerintahan Staf yang mendukung proses administrasi penyusunan peraturan di tingkat kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Pakar Hukum dan Akademisi Dosen dan peneliti di bidang hukum yang tertarik dalam pengembangan teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Organisasi yang terlibat dalam advokasi kebijakan dan hukum, serta berperan dalam memastikan bahwa peraturan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Pengusaha dan Pelaku Bisnis Pihak yang ingin memahami proses pembuatan peraturan, terutama yang berhubungan dengan sektor industri atau bisnis mereka, untuk memitigasi risiko terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang – Undangan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Dasar-Dasar Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Teknik Penyusunan Peraturan Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or…
Read more

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN

TRAINING PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN DESKRIPSI PELATIHAN PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN Pelatihan penyusunan hukum kontrak perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian bisnis yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Dengan pelatihan ini, para profesional hukum dan pelaku usaha dapat memahami prinsip dasar hukum kontrak, klausul-klausul penting yang harus dicantumkan, serta teknik negosiasi kontrak yang efektif. Selain itu, pelatihan ini membantu perusahaan dalam menciptakan kontrak yang adil, transparan, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Keahlian dalam penyusunan kontrak juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. TUJUAN PELATIHAN PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN Memahami Prinsip Hukum Kontrak – Memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar hukum kontrak, termasuk unsur, syarat sah, dan akibat hukum dari suatu perjanjian. Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Kontrak – Membantu peserta dalam merancang kontrak yang jelas, sistematis, dan melindungi kepentingan perusahaan. Mengurangi Risiko Hukum – Mengajarkan cara mengidentifikasi potensi risiko dalam kontrak serta strategi mitigasi yang tepat. Meningkatkan Keterampilan Negosiasi – Membantu peserta dalam bernegosiasi secara efektif agar mendapatkan kesepakatan yang adil dan menguntungkan. Memastikan Kepatuhan Hukum – Menjamin bahwa kontrak yang disusun sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari sengketa hukum di kemudian hari. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN I. Pendahuluan Pengertian dan pentingnya hukum kontrak dalam bisnis Prinsip-prinsip dasar hukum kontrak Jenis-jenis kontrak dalam dunia usaha II. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Syarat sah perjanjian menurut hukum Unsur-unsur kontrak yang valid Akibat hukum dari kontrak yang tidak sah atau cacat hukum III. Penyusunan Kontrak yang Efektif Struktur dan komponen utama dalam kontrak bisnis Klausul-klausul penting dalam kontrak perusahaan Identitas para pihak Ruang lingkup perjanjian Hak dan kewajiban para pihak Ketentuan pembayaran dan sanksi Klausul force majeure Penyelesaian sengketa Teknik penyusunan kontrak yang jelas dan sistematis IV. Risiko dan Mitigasi dalam Kontrak Identifikasi risiko hukum dalam kontrak bisnis Strategi mitigasi risiko melalui klausul perlindungan hukum Studi kasus tentang sengketa kontrak dan penyelesaiannya V. Negosiasi dan Implementasi Kontrak Teknik negosiasi kontrak yang efektif Kesalahan umum dalam negosiasi dan cara menghindarinya Proses validasi dan eksekusi kontrak VI. Kepatuhan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku Alternatif penyelesaian sengketa kontrak (negosiasi, mediasi, arbitrase, litigasi) Studi kasus dan simulasi penyelesaian sengketa kontrak VII. Penutupan dan Evaluasi Kesimpulan dan rangkuman materi Evaluasi pemahaman peserta melalui latihan atau studi kasus Tanya jawab dan diskusi PESERTA PELATIHAN PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN Manajer dan Pimpinan Perusahaan – Untuk memahami aspek hukum kontrak dalam pengambilan keputusan strategis dan mitigasi risiko bisnis. Tim Legal/Departemen Hukum Perusahaan – Sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas penyusunan dan peninjauan kontrak agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengacara dan Konsultan Hukum – Untuk meningkatkan keahlian dalam menyusun dan menganalisis kontrak bisnis guna melindungi klien atau perusahaan yang mereka wakili. Staf Procurement dan Supply Chain – Karena mereka terlibat langsung dalam perjanjian dengan vendor, pemasok, dan pihak ketiga lainnya. Tim Keuangan dan Akuntansi – Agar memahami implikasi kontrak terhadap aspek keuangan perusahaan, termasuk pembayaran, pajak, dan denda. Manajer dan Staf HRD (Sumber Daya Manusia) – Untuk menyusun kontrak kerja, perjanjian kerja sama, serta dokumen hukum terkait ketenagakerjaan. Tim Bisnis dan Pengembangan Usaha – Karena mereka sering bernegosiasi dan menjalin kerja sama dengan mitra bisnis, investor, dan pihak eksternal lainnya. Wirausaha dan Pemilik Bisnis – Agar dapat menyusun kontrak yang jelas, menghindari sengketa, serta melindungi kepentingan bisnisnya. Profesional di Bidang Proyek dan Konstruksi – Mengingat banyaknya perjanjian kontrak dalam proyek-proyek pembangunan yang melibatkan berbagai pihak. Siapa Saja yang Ingin Memahami Hukum Kontrak – Individu yang ingin meningkatkan keterampilan dalam menyusun dan memahami hukum kontrak untuk keperluan pribadi atau profesional. Pemateri/ Trainer Pelatihan Penyusunan Hukum Kontrak Perusahaan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Dasar-Dasar Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyusunan Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyusunan Kontrak Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah,…
Read more

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI

TRAINING PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI DESKRIPSI TRAINING PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI Pelatihan pengadaan lahan: kebijakan dan regulasi memiliki peran krusial dalam memastikan proses pengadaan lahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat kompleksitas dalam pengadaan lahan, baik untuk proyek infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, maupun investasi lainnya, pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan dan regulasi menjadi kunci utama. Pelatihan ini membantu meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, badan usaha, serta masyarakat terdampak, agar dapat menjalankan prosedur secara transparan, adil, dan efisien. Selain itu, pelatihan ini juga mencegah potensi sengketa dan pelanggaran hukum akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, pelatihan pengadaan lahan tidak hanya mempercepat realisasi proyek, tetapi juga memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat. TUJUAN PELATIHAN PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI Memahami Kebijakan dan Regulasi – Memberikan wawasan mendalam terkait kebijakan dan peraturan terbaru mengenai pengadaan lahan, termasuk hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Pelaku Usaha – Membantu instansi pemerintah, badan usaha, serta pihak terkait dalam melaksanakan proses pengadaan lahan secara efektif dan efisien. Mencegah Sengketa dan Konflik – Meminimalkan potensi sengketa dengan memastikan semua prosedur dilakukan sesuai hukum dan mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat terdampak. Mendorong Keberhasilan Proyek Strategis – Mempercepat proses pengadaan lahan agar tidak menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya. Menjamin Kepastian Hukum – Menjaga kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan lahan, sehingga investasi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI 1. Pendahuluan Pengertian dan urgensi pengadaan lahan Tantangan dan permasalahan dalam pengadaan lahan Tujuan dan manfaat pelatihan 2. Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengadaan Lahan Dasar hukum pengadaan lahan di Indonesia Prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan lahan Kewenangan pemerintah dan peran swasta dalam pengadaan lahan 3. Proses dan Tahapan Pengadaan Lahan Perencanaan dan persiapan pengadaan lahan Identifikasi dan inventarisasi tanah Konsultasi publik dan sosialisasi Penetapan lokasi dan penilaian ganti rugi Pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi Pengosongan lahan dan pengelolaan pasca pengadaan 4. Mekanisme Ganti Rugi dan Kompensasi Metode penilaian harga tanah Bentuk-bentuk ganti rugi yang sesuai regulasi Penyelesaian perbedaan nilai ganti rugi Perlindungan hak masyarakat terdampak 5. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pengadaan Lahan Jenis-jenis sengketa dalam pengadaan lahan Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dan non-hukum Studi kasus penyelesaian konflik pengadaan lahan 6. Best Practices dalam Pengadaan Lahan Studi kasus keberhasilan pengadaan lahan Strategi mitigasi risiko dalam pengadaan lahan Peran teknologi dalam mempercepat proses pengadaan lahan 7. Evaluasi dan Simulasi Pengadaan Lahan Latihan studi kasus dan simulasi penyelesaian masalah Diskusi kelompok dan praktik terbaik Evaluasi pemahaman peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI Pejabat Pemerintah dan Aparatur Negara Kementerian/lembaga yang menangani pengadaan lahan Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan Pengelola Proyek Infrastruktur dan Pembangunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD Perusahaan konstruksi dan pengembang properti Kontraktor dan konsultan yang terlibat dalam proyek pengadaan lahan Pihak Swasta dan Investor Perusahaan yang membutuhkan lahan untuk proyek industri, perkebunan, atau perumahan Lembaga keuangan dan perbankan yang mendanai proyek pengadaan lahan Akademisi dan Peneliti Dosen dan mahasiswa yang meneliti kebijakan pertanahan Lembaga penelitian terkait tata ruang dan pengadaan lahan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil Masyarakat terdampak pengadaan lahan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada hak tanah dan lingkungan Tokoh masyarakat dan perwakilan komunitas lokal Pemateri/ Trainer Pelatihan Pengadaan Lahan: Kebijakan Dan Regulasi Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Tahapan Pengadaan Lahan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Mekanisme Ganti Rugi Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Mekanisme Ganti Rugi Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)

TRAINING PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) DESKRIPSI TRAINING PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) Pelatihan penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam penyusunan Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan dapat mengimplementasikan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip ini, seperti kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik, akan mengurangi risiko sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa kontrak yang dibuat adil dan mengikat secara hukum. Dengan adanya pelatihan ini, para pihak yang terlibat dalam penyusunan KSO dapat mengidentifikasi dan menyusun klausul-klausul yang jelas dan komprehensif, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta penyelesaian masalah yang mungkin timbul. Hal ini juga memperkuat hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, meminimalkan potensi konflik, dan memastikan keberlanjutan serta kelancaran operasional KSO. TUJUAN PELATIHAN PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) Tujuan pelatihan penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam penyusunan Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai dasar-dasar hukum yang mendasari setiap perjanjian, khususnya dalam konteks kerjasama operasional. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat menyusun kontrak KSO yang jelas, adil, dan mengikat secara hukum, serta menghindari potensi sengketa di masa depan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajarkan penerapan prinsip-prinsip utama hukum kontrak, seperti kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik dalam penyusunan klausul-klausul yang relevan. Dengan demikian, diharapkan peserta mampu merancang kontrak yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, serta prosedur penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga kerjasama operasional dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) Pendahuluan Pengertian dan pentingnya kontrak dalam kerjasama operasional Tujuan dan manfaat pelatihan Dasar-dasar Hukum Kontrak Pengertian kontrak dan elemen-elemen utama kontrak Prinsip-prinsip dasar dalam hukum kontrak: kebebasan berkontrak, kesepakatan, dan itikad baik Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dalam KSO Prinsip kesepakatan (consensus ad idem) Prinsip kebebasan berkontrak Prinsip keadilan dan itikad baik Prinsip kepastian hukum dan kelengkapan syarat kontrak Komponen Utama dalam Penyusunan Kontrak KSO Penentuan pihak-pihak yang terlibat Ruang lingkup dan tujuan KSO Hak dan kewajiban masing-masing pihak Durasi dan jangka waktu kerjasama Pembagian hasil dan pembiayaan Klausul penyelesaian sengketa Penyusunan Klausul-Klausul Penting dalam KSO Klausul kewajiban dan tanggung jawab Klausul kerahasiaan dan perlindungan data Klausul pembatalan atau pengakhiran kontrak Klausul force majeure (keadaan memaksa) Pentingnya Penyelesaian Sengketa dalam KSO Pilihan metode penyelesaian sengketa: mediasi, arbitrase, litigasi Penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Kontrak KSO Analisis kontrak KSO yang sudah ada Praktik penyusunan klausul kontrak berdasarkan prinsip hukum yang berlaku Risiko dan Tantangan dalam Penyusunan Kontrak KSO Identifikasi potensi risiko hukum dalam KSO Cara mitigasi risiko dalam penyusunan kontrak Penutupan Kesimpulan dan recap materi pelatihan Tanya jawab dan diskusi Evaluasi pelatihan dan pemberian sertifikat PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) Pengacara dan Konsultan Hukum Profesional yang bekerja di bidang hukum dan memberikan nasihat mengenai penyusunan kontrak untuk memastikan kelayakan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Manajer dan Staf Legal Perusahaan Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun dan mengawasi implementasi kontrak KSO di dalam organisasi atau perusahaan. Pihak Eksekutif Perusahaan (Direktur, CEO, Manajer Umum) Mereka yang mengambil keputusan strategis terkait kerjasama operasional dan perlu memahami risiko serta kewajiban hukum dalam kontrak KSO. Tim Keuangan dan Akuntansi Pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan dan pembagian hasil kerjasama yang diatur dalam kontrak KSO, yang perlu memahami klausul finansial dalam kontrak tersebut. Pengelola Proyek Mereka yang mengelola implementasi teknis atau operasional dari kerjasama yang tertuang dalam KSO dan perlu memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak diterapkan dengan baik. Penyedia Layanan atau Pihak yang Terlibat dalam Kontrak KSO Pihak ketiga yang akan berpartisipasi dalam kerjasama dan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kontrak. Pengusaha atau Pemilik Bisnis Individu yang terlibat dalam kerjasama bisnis yang membutuhkan pemahaman tentang aspek hukum yang terkait dengan KSO untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Auditor Internal dan Eksternal Pihak yang terlibat dalam melakukan audit terhadap kontrak KSO untuk memastikan kelancaran operasional serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Regulator atau Pengawas Sektor Terkait Pihak yang bertanggung jawab mengawasi kepatuhan terhadap peraturan yang relevan dengan KSO dan kontrak bisnis. Pemateri/ Trainer Pelatihan Penerapan Prinsip Prinsip Hukum Kontrak Dalam Penyusunan Kontrak Kerjasama Operasional (Kso) Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Penyusunan Kontrak Kso Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,-…
Read more

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING LITIGASI

TRAINING LITIGASI DESKRIPSI TRAINING LITIGASI Pelatihan litigasi sangat penting bagi para profesional hukum, seperti pengacara dan praktisi hukum, untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam menghadapi proses peradilan. Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan teknik-teknik persidangan yang efektif, pengelolaan bukti, strategi pembelaan, serta cara menyusun argumen yang kuat di depan hakim dan juri. Selain itu, pelatihan litigasi juga membantu memperdalam pemahaman terhadap peraturan hukum yang berlaku, memperkuat kemampuan komunikasi, serta meningkatkan ketepatan dalam mengambil keputusan hukum yang krusial. Dengan pelatihan ini, para peserta dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih berkualitas dan profesional, serta mampu menghadapi tantangan yang ada di ruang sidang dengan percaya diri dan efisien. TUJUAN PELATIHAN LITIGASI Meningkatkan Pemahaman Hukum: Peserta pelatihan dapat memahami dengan lebih baik prosedur litigasi, peraturan hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur jalannya proses peradilan. Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Argumen: Pelatihan ini bertujuan untuk melatih peserta dalam menyusun argumen hukum yang kuat dan meyakinkan, baik dalam bentuk pembelaan maupun tuntutan. Meningkatkan Keterampilan Presentasi: Salah satu fokus pelatihan adalah mengasah kemampuan peserta dalam menyampaikan materi persidangan dengan jelas dan persuasif, baik secara lisan maupun tulisan. Pengelolaan Bukti: Peserta dilatih untuk dapat mengelola dan mempresentasikan bukti secara efektif selama persidangan, sehingga memperkuat posisi hukum klien. Meningkatkan Strategi Penyelesaian Sengketa: Pelatihan ini juga bertujuan untuk mengajarkan peserta bagaimana merencanakan strategi penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LITIGASI 1. Pendahuluan tentang Litigasi Definisi litigasi dan proses peradilan Jenis-jenis perkara dalam litigasi (perdata, pidana, administrasi negara, dll.) Etika profesi dalam litigasi Peran dan tanggung jawab pengacara dalam litigasi 2. Persiapan Kasus Analisis awal kasus (fakta hukum dan permasalahan hukum) Pengumpulan dan pengelolaan bukti Penyusunan strategi litigasi Penyusunan dokumen hukum (gugatan, permohonan, dan pembelaan) 3. Prosedur Persidangan Prosedur awal persidangan (panggilan, registrasi, dan pemeriksaan awal) Persiapan sidang dan pengaturan waktu Tahapan persidangan (pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik) Strategi menghadapi saksi dan ahli di persidangan 4. Keterampilan Berbicara di Depan Sidang Teknik presentasi argumen hukum yang efektif Persuasif dan cara berkomunikasi dengan hakim dan pihak lawan Menghadapi pertanyaan hakim dan keberatan dari pihak lawan Mengelola tekanan dan emosi di ruang sidang 5. Pengelolaan Bukti Jenis-jenis bukti dalam litigasi (bukti tertulis, saksi, bukti elektronik, dll.) Proses pengumpulan dan penyajian bukti di persidangan Teknik memvalidasi dan mengonfrontasi bukti Penyusunan daftar bukti yang efektif 6. Penyusunan Argumentasi Hukum Prinsip dasar dalam menyusun argumen hukum Penggunaan preseden dan yurisprudensi dalam argumen Teknik menghubungkan fakta dengan peraturan hukum Menangani argumen dari pihak lawan 7. Manajemen Risiko dalam Litigasi Mengidentifikasi potensi risiko dalam litigasi Strategi mitigasi risiko dan keputusan hukum yang tepat Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi, arbitrase, dll.) 8. Taktik dan Strategi Litigasi Menyusun strategi jangka panjang dan jangka pendek Penggunaan teknik persidangan untuk mencapai hasil yang optimal Menangani dinamika dalam ruang sidang Beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan di persidangan 9. Pasca Persidangan Proses banding dan upaya hukum lainnya Implementasi putusan pengadilan Evaluasi kasus dan pembelajaran untuk perbaikan 10. Studi Kasus dan Simulasi Sidang Diskusi studi kasus nyata atau fiktif Simulasi sidang dengan peran peserta sebagai pengacara, hakim, dan saksi Evaluasi dan feedback dari fasilitator 11. Etika Profesi dalam Litigasi Memahami kode etik profesi hukum Menghadapi konflik kepentingan Mempertahankan integritas dalam litigasi PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LITIGASI Pengacara/Penasehat Hukum Pengacara yang menangani kasus perdata, pidana, atau administrasi negara membutuhkan pelatihan litigasi untuk memperdalam keterampilan dalam menghadapi persidangan dan membela klien mereka dengan lebih efektif. Praktisi Hukum (Advokat Muda) Advokat yang baru memulai kariernya dalam dunia litigasi perlu pelatihan untuk membekali diri dengan pengetahuan dasar tentang prosedur persidangan, strategi berargumentasi, dan pengelolaan bukti. Jaksa Jaksa sebagai pihak yang berperan dalam penuntutan dalam perkara pidana perlu memiliki keterampilan litigasi untuk menyusun dakwaan, menghadirkan bukti, dan membuktikan kasus di pengadilan. Hakim Hakim yang memimpin persidangan juga memerlukan pelatihan litigasi untuk memperdalam pemahaman mereka tentang proses persidangan, analisis bukti, dan penulisan putusan yang tepat. Staf Hukum atau Paralegal Staf hukum atau paralegal yang mendukung pengacara dalam menyiapkan dokumen hukum dan mempersiapkan kasus di pengadilan perlu pelatihan agar dapat mendukung dengan lebih efektif dalam proses litigasi. Mahasiswa Fakultas Hukum Mahasiswa yang belajar hukum dan tertarik dengan karir litigasi dapat mengikuti pelatihan untuk memperoleh keterampilan praktis yang akan mereka butuhkan setelah lulus. Perusahaan atau Korporasi Pengacara internal perusahaan atau konsultan hukum yang bekerja untuk perusahaan besar juga membutuhkan pelatihan litigasi untuk menangani kasus hukum yang melibatkan perusahaan, baik di bidang perdata maupun pidana. Penyidik dan Polisi Penyidik dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyidikan kasus pidana perlu memahami prosedur litigasi agar dapat menyiapkan kasus dengan bukti yang kuat untuk dibawa ke pengadilan. Mediator dan Negosiator Mediator atau negosiator yang terlibat dalam penyelesaian sengketa juga dapat mendapat manfaat dari pelatihan litigasi untuk memahami dinamika litigasi yang dapat mempengaruhi hasil penyelesaian sengketa. Pemateri/ Trainer Pelatihan Litigasi Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Keterampilan Berbicara Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyusunan Argumentasi Hukum Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami…
Read more

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING HUKUM UNTUK NON HUKUM

TRAINING HUKUM UNTUK NON HUKUM DESKRIPSI TRAINING HUKUM UNTUK NON HUKUM Pelatihan hukum untuk non-hukum sangat penting karena dapat membantu individu atau profesional yang bukan berlatar belakang hukum untuk memahami dasar-dasar aturan hukum yang berlaku dalam aktivitas sehari-hari. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan, baik di dunia usaha, pemerintahan, maupun sektor lainnya. Selain itu, pelatihan hukum juga memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang dalam konteks sosial dan profesional, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik atau kesalahpahaman yang berhubungan dengan aspek hukum. Hal ini juga meningkatkan kemampuan individu dalam berkomunikasi dengan pihak berwenang dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan bijaksana. TUJUAN PELATIHAN HUKUM UNTUK NON HUKUM Tujuan pelatihan hukum untuk non-hukum adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai aspek-aspek hukum yang relevan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari individu yang tidak memiliki latar belakang hukum. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan mengidentifikasi peraturan hukum yang berlaku dalam konteks profesional mereka, sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum yang tidak sengaja. Selain itu, pelatihan hukum juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat keputusan yang lebih tepat, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dalam berbagai situasi. Dengan pemahaman ini, diharapkan mereka dapat beroperasi lebih efisien, etis, dan aman di dalam lingkungan yang semakin kompleks secara hukum. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM UNTUK NON HUKUM Pendahuluan tentang Hukum Pengertian dan tujuan hukum Fungsi hukum dalam masyarakat Jenis-jenis hukum (perdata, pidana, administrasi, dsb.) Prinsip-prinsip Dasar Hukum Asas-asas hukum umum (keterbukaan, keadilan, kepastian hukum) Hierarki peraturan perundang-undangan Hukum Perdata Pengertian hukum perdata Hak dan kewajiban individu dalam hukum perdata Kontrak dan perjanjian (elemen penting dalam kontrak) Tanggung jawab hukum dalam hubungan perdata Hukum Pidana Pengertian dan tujuan hukum pidana Tindak pidana dan ancaman pidana Proses hukum pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan) Hak-hak terdakwa dan korban dalam hukum pidana Hukum Perusahaan dan Bisnis Prinsip dasar hukum bisnis Struktur hukum dalam perusahaan Perlindungan hukum bagi pelaku usaha Kontrak bisnis dan transaksi komersial Hukum Tenaga Kerja Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha Peraturan ketenagakerjaan (undang-undang ketenagakerjaan) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Hukum Lingkungan Peraturan lingkungan hidup dan tanggung jawab hukum Dampak hukum bagi perusahaan terkait pelanggaran lingkungan Perlindungan terhadap sumber daya alam Hukum Digital dan Teknologi Perlindungan data pribadi Keamanan siber dan tanggung jawab hukum Hukum terkait transaksi elektronik dan e-commerce Etika dan Tanggung Jawab Hukum Etika profesional dalam konteks hukum Tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan bisnis Pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase, litigasi) Mekanisme pengadilan dalam sengketa hukum Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out-of-court settlement) Studi Kasus dan Diskusi Analisis studi kasus terkait pelanggaran hukum dalam berbagai bidang Diskusi dan pemecahan masalah hukum dalam konteks profesional non-hukum PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM UNTUK NON HUKUM Pengusaha dan Pemilik Usaha Untuk memahami peraturan bisnis, kontrak, hak cipta, tanggung jawab hukum dalam operasional bisnis, dan perlindungan konsumen. Manajer dan Eksekutif Untuk memahami aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan perusahaan, perjanjian bisnis, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab perusahaan. Karyawan dan Tenaga Kerja Agar dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kerja, serta peraturan ketenagakerjaan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Profesional di Bidang Keuangan dan Akuntansi Untuk memahami hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan, perpajakan, audit, serta perlindungan data dan informasi. Pekerja Sosial dan Aktivis Agar memahami hak-hak individu dalam konteks sosial, serta undang-undang yang mengatur perlindungan masyarakat, hak asasi manusia, dan hukum lingkungan. Penyelenggara Pemerintahan dan Pejabat Publik Agar dapat memahami peraturan yang mengatur kebijakan publik, pelayanan kepada masyarakat, serta prosedur administrasi negara. Jurnalis dan Media Untuk memahami masalah hukum terkait kebebasan berekspresi, hak atas informasi, serta etika jurnalistik dalam melaporkan berita. Guru dan Dosen Agar memahami peraturan yang berlaku di dunia pendidikan, hak-hak siswa/mahasiswa, serta kewajiban lembaga pendidikan. Individu yang Terlibat dalam Transaksi Digital Seperti pelaku e-commerce, yang perlu mengetahui hukum terkait transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan keamanan digital. Pengelola dan Pekerja di Sektor Lingkungan Untuk memahami regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan dan kewajiban hukum terkait dengan kegiatan industri yang berdampak pada lingkungan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Untuk Non Hukum Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hukum Pidana Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Hukum Tenaga Kerja Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Hukum Tenaga Kerja Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila…
Read more

Veri Mujianto June 16, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN

TRAINING LEGAL FOR NON LEGAL

TRAINING PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010

TRAINING PERATURAN KETENAGAKERJAAN

TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

TRAINING PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN

TRAINING PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI

TRAINING PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)

TRAINING LITIGASI

TRAINING HUKUM UNTUK NON HUKUM

Company

About Us

Contact Us

Products

Services

Blog

Features

Analytics

Engagement

Builder

Publisher

Help

Privacy Policy

Terms

Conditions

Privacy

Terms

Privacy Policy

Conditions