Advokat Archives - Page 2 of 7 - Informasi Training Terlengkap

TRAINING LEGAL SYARIAH

TRAINING LEGAL SYARIAH DESKRIPSI TRAINING LEGAL SYARIAH Pelatihan legal syariah sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek pribadi, bisnis, maupun sosial. Dengan mengikuti pelatihan ini, individu atau profesional dapat memahami dasar-dasar hukum syariah, peraturan, dan praktik-praktik yang relevan dengan aktivitas ekonomi, perbankan, dan kontrak. Pelatihan legal syariah juga membantu dalam menghindari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba dan gharar, serta memberikan panduan yang jelas dalam menyelesaikan masalah hukum yang berhubungan dengan masyarakat Muslim. Selain itu, pelatihan ini mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. TUJUAN PELATIHAN LEGAL SYARIAH Tujuan pelatihan legal syariah adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum Islam dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami prinsip-prinsip dasar syariah yang meliputi transaksi bisnis, perbankan syariah, kontrak, dan aspek hukum keluarga. Selain itu, tujuan lain dari pelatihan ini adalah untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti riba, gharar, dan maisir. Pelatihan juga bertujuan untuk mempersiapkan profesional yang dapat memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tercipta sistem hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk mengaplikasikan hukum syariah dalam konteks yang relevan dan praktis. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL SYARIAH Pendahuluan tentang Hukum Syariah Pengertian dan Konsep Hukum Syariah Sejarah dan Sumber-sumber Hukum Syariah (Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas) Peran Hukum Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari Prinsip-prinsip Dasar Hukum Syariah Keadilan (Al-‘Adl) Kemanfaatan (Al-Maslahah) Kebebasan (Al-Hurriyyah) Kepastian Hukum (Al-Yaqin) Hukum Syariah dalam Ekonomi dan Bisnis Hukum Perdagangan dalam Islam Transaksi yang Dilarang dalam Hukum Syariah (Riba, Gharar, Maisir) Penerapan Prinsip Syariah dalam Bisnis dan Ekonomi Perbankan Syariah dan Keuangan Islam Kontrak-kontrak dalam Hukum Syariah Jenis-jenis Kontrak Syariah (Murabaha, Ijarah, Musharaka, Istisna) Unsur-unsur yang Diperlukan dalam Kontrak Syariah Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Syariah Hukum Keluarga dalam Syariah Pernikahan dan Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Syariah Harta Gono-Gini dan Pembagian Warisan menurut Hukum Islam Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Syariah Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum Syariah Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Syariah Mediasi dan Arbitrase dalam Hukum Syariah Lembaga Penyelesaian Sengketa Syariah (Mahkamah Syariah) Etika dan Kepatuhan dalam Penerapan Hukum Syariah Etika Profesional dalam Penerapan Hukum Syariah Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah dalam Praktik Hukum Tanggung jawab Hukum Syariah bagi Profesional Tantangan dan Peluang Implementasi Hukum Syariah di Era Modern Tantangan dalam Implementasi Hukum Syariah Peluang Hukum Syariah dalam Konteks Global Peran Hukum Syariah dalam Masyarakat Multikultural Studi Kasus dan Diskusi Analisis Kasus-kasus Terkait Hukum Syariah dalam Bisnis dan Keluarga Diskusi Interaktif tentang Praktik Hukum Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari Penutupan dan Evaluasi Rangkuman Materi Pelatihan Evaluasi Pemahaman Peserta Sertifikasi dan Langkah Lanjut PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL SYARIAH Pengacara dan Praktisi Hukum Pengacara atau praktisi hukum yang menangani kasus yang berkaitan dengan hukum syariah, seperti masalah perbankan syariah, pernikahan, warisan, dan sengketa keluarga. Pelatihan ini akan membantu mereka memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Profesional di Industri Perbankan dan Keuangan Syariah Mereka yang bekerja di lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Pemahaman mendalam tentang prinsip syariah sangat penting agar dapat memberikan layanan dan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Pemerintah dan Pejabat Publik Aparatur negara, khususnya yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan regulasi terkait dengan hukum syariah, baik di tingkat lokal maupun nasional, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai syariah. Mahasiswa dan Akademisi Hukum Mahasiswa hukum yang ingin mendalami hukum Islam dan aplikasinya dalam sistem hukum modern, serta akademisi yang melakukan riset di bidang hukum syariah. Profesional di Sektor Bisnis dan Perdagangan Pengusaha dan profesional di sektor bisnis yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah, seperti bisnis halal, perdagangan, dan kontrak-kontrak syariah yang memerlukan pemahaman hukum syariah yang tepat. Penyuluh Hukum dan Mediator Individu yang bekerja di lembaga-lembaga hukum yang berfokus pada penyuluhan hukum atau mediasi dalam kasus-kasus keluarga atau bisnis berbasis syariah. Mereka perlu memahami prinsip-prinsip hukum syariah untuk memberikan solusi yang tepat. Pimpinan dan Karyawan Lembaga Keagamaan Pimpinan organisasi keagamaan, seperti pesantren, ormas Islam, atau lembaga pendidikan Islam, yang membutuhkan pengetahuan tentang hukum syariah untuk mendukung program dan aktivitas keagamaan. Masyarakat Umum Masyarakat yang tertarik untuk memahami hukum syariah, baik dari segi praktik kehidupan sehari-hari (seperti pernikahan, warisan, zakat) maupun dari segi hukum ekonomi (seperti transaksi jual beli atau investasi syariah). Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal Syariah Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung :…
Read more

Veri Mujianto June 16, 2025 0

TRAINING LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING

TRAINING LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING DESKRIPSI TRAINING LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING Pelatihan Legal Audit dan Legal Opinion Drafting sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas praktik hukum dalam dunia profesional. Legal Audit membantu para praktisi hukum untuk mengevaluasi dan menganalisis kepatuhan hukum serta risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Sementara itu, kemampuan dalam menyusun legal opinion atau pendapat hukum sangat vital untuk memberikan klarifikasi dan panduan yang jelas mengenai masalah hukum yang dihadapi klien. Pelatihan ini memberikan keterampilan praktis dalam menyusun dokumen hukum yang tepat dan sah, serta mengidentifikasi potensi masalah hukum yang dapat berdampak pada keputusan bisnis. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalisme dalam memberikan nasihat hukum yang berkualitas. TUJUAN PELATIHAN LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING Tujuan pelatihan Legal Audit & Legal Opinion Drafting adalah untuk membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan audit hukum yang efektif serta menyusun pendapat hukum yang jelas dan sah. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami proses identifikasi dan evaluasi risiko hukum dalam suatu organisasi, serta mampu memberikan rekomendasi yang tepat terkait dengan kepatuhan hukum. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun legal opinion yang komprehensif dan terstruktur, guna memberikan panduan yang kuat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat pengambilan keputusan berbasis hukum, serta memastikan kepatuhan hukum yang optimal dalam berbagai situasi bisnis dan organisasi. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING 1. Pengenalan Legal Audit Definisi dan tujuan Legal Audit Pentingnya Legal Audit dalam praktik hukum dan bisnis Jenis-jenis Legal Audit (audit kepatuhan, audit risiko, audit kontrak, dll.) Proses dan tahapan dalam melakukan Legal Audit Persiapan audit Pengumpulan data dan informasi Analisis dan evaluasi Penyusunan laporan audit Studi kasus dan contoh implementasi Legal Audit dalam organisasi 2. Identifikasi Risiko Hukum dalam Organisasi Teknik identifikasi risiko hukum yang umum Analisis terhadap kepatuhan hukum dan regulasi yang berlaku Pengelolaan dan mitigasi risiko hukum Penyusunan rekomendasi untuk perbaikan dan kepatuhan hukum 3. Pengenalan Legal Opinion Definisi dan tujuan Legal Opinion Peran Legal Opinion dalam memberikan panduan hukum Komponen-komponen utama dalam Legal Opinion Jenis-jenis Legal Opinion (untuk kontrak, perusahaan, regulasi, dll.) 4. Proses Penyusunan Legal Opinion Tahapan dalam menyusun Legal Opinion Penelitian hukum dan pengumpulan informasi Analisis masalah hukum yang dihadapi Penyusunan argumen hukum yang logis dan terstruktur Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hukum Format dan struktur standar dalam Legal Opinion Bahasa yang digunakan dalam Legal Opinion: Teknik penulisan yang jelas dan tepat 5. Praktik Penyusunan Legal Opinion Studi kasus untuk praktik penyusunan Legal Opinion Penyusunan Legal Opinion terkait isu-isu hukum yang sering dihadapi perusahaan Penyusunan Legal Opinion mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 6. Etika dan Profesionalisme dalam Legal Audit & Legal Opinion Drafting Etika profesi dalam melakukan audit hukum dan memberikan pendapat hukum Tanggung jawab terhadap klien dan kepentingan publik Menghindari konflik kepentingan dalam proses audit dan penyusunan opini hukum 7. Evaluasi dan Diskusi Diskusi mengenai tantangan dan solusi dalam penerapan Legal Audit dan Legal Opinion Evaluasi hasil pelatihan melalui kuis atau ujian singkat Feedback dan pertanyaan dari peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING Pengacara dan Konsultan Hukum Pengacara yang memberikan nasihat hukum kepada klien atau perusahaan akan memperoleh manfaat besar dari keterampilan dalam melakukan audit hukum dan menyusun pendapat hukum yang komprehensif dan terstruktur. In-House Counsel (Penasihat Hukum Perusahaan) Penasihat hukum internal di perusahaan perlu memahami bagaimana melakukan audit hukum untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku serta kemampuan menyusun pendapat hukum yang mendalam terkait dengan kebijakan dan keputusan perusahaan. Staf Legal dan Paralegal Staf yang bekerja di departemen hukum perusahaan atau firma hukum, termasuk paralegal, akan mendapat manfaat dalam mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mendukung kegiatan audit hukum dan penyusunan opini hukum. Manajer Risiko dan Kepatuhan (Compliance Officers) Profesional yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kepatuhan perusahaan perlu memahami cara mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum serta memberi panduan hukum yang tepat dalam membuat keputusan bisnis yang aman secara hukum. Agen Pemerintah dan Regulator Pegawai pemerintah yang terlibat dalam pengawasan kepatuhan hukum dan pembuatan kebijakan akan memperoleh pemahaman lebih baik tentang audit hukum dan penerapan opini hukum dalam proses pengambilan keputusan. Akuntan dan Auditor Auditor yang bekerja dengan perusahaan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar hukum atau regulasi sering kali membutuhkan pengetahuan tentang audit hukum dan cara menyusun pendapat hukum terkait dengan kewajiban hukum perusahaan. Pejabat dan Manajer Eksekutif Pejabat eksekutif dan manajer senior di perusahaan yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis atau pengelolaan risiko hukum akan sangat diuntungkan dengan pelatihan ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum dalam operasi perusahaan. Akademisi dan Pengajar Hukum Dosen atau pengajar di bidang hukum yang mengajarkan topik terkait dengan audit hukum atau opini hukum dapat memperkaya metode pengajaran mereka dengan pengetahuan praktis tentang cara mengimplementasikan teori hukum dalam dunia nyata. Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal Audit & Legal Opiniion Drafting Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Risiko Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Legal Opinion Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25…
Read more

Veri Mujianto June 16, 2025 0

TRAINING LEGAL ASPECT ON DIRECTORS’ AND COMMISSIONERS’ DUTIES AND LIABILITIES

TRAINING LEGAL ASPECT ON DIRECTORS’ AND COMMISSIONERS’ DUTIES AND LIABILITIES DESKRIPSI TRAINING LEGAL ASPECT ON DIRECTORS’ AND COMMISSIONERS’ DUTIES AND LIABILITIES Pelatihan mengenai aspek hukum terkait tugas dan tanggung jawab Direksi serta Komisaris sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta meminimalkan risiko hukum yang dapat timbul. Sebagai pemimpin perusahaan, Direksi dan Komisaris memiliki kewajiban fidusia untuk bertindak dengan itikad baik, hati-hati, dan dalam kepentingan terbaik perusahaan. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang kewajiban hukum yang harus dijalankan, potensi tanggung jawab pribadi yang dapat muncul akibat kelalaian, serta tindakan yang dapat diambil untuk melindungi diri dari risiko tersebut. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka dapat mengelola perusahaan secara profesional dan menghindari sanksi hukum yang merugikan baik bagi individu maupun perusahaan. TUJUAN PELATIHAN LEGAL ASPECT ON DIRECTORS’ AND COMMISSIONERS’ DUTIES AND LIABILITIES Tujuan dari pelatihan Legal Aspect on Directors’ and Commissioners’ Duties and Liabilities adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam kepada Direksi dan Komisaris mengenai tanggung jawab hukum yang melekat pada peran mereka dalam perusahaan. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan mereka memahami kewajiban fidusia, kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati, dan kewajiban untuk menjaga kepentingan terbaik perusahaan. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi peserta mengenai risiko hukum yang dapat timbul akibat kelalaian atau pelanggaran dalam menjalankan tugas, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil untuk menghindari potensi tuntutan atau sanksi. Dengan demikian, pelatihan ini berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, tata kelola perusahaan yang baik, dan perlindungan hukum bagi Direksi dan Komisaris. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL ASPECT ON DIRECTORS’ AND COMMISSIONERS’ DUTIES AND LIABILITIES Pendahuluan Pengertian Direksi dan Komisaris dalam struktur perusahaan Peran dan fungsi Direksi dan Komisaris dalam perusahaan Tugas dan Kewajiban Direksi Kewajiban fidusia Direksi Kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian Kewajiban untuk menjaga kepentingan perusahaan Tugas dan Kewajiban Komisaris Fungsi pengawasan Komisaris dalam perusahaan Kewajiban untuk mengawasi kebijakan Direksi Kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Komisaris Tanggung jawab pribadi Direksi dan Komisaris Bentuk-bentuk kelalaian yang dapat menyebabkan tanggung jawab Risiko hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Peraturan dan Undang-Undang Terkait Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan ketentuan terkait Peraturan OJK dan peraturan lainnya yang mengatur tugas Direksi dan Komisaris Sanksi hukum akibat pelanggaran kewajiban Direksi dan Komisaris Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga Tanggung jawab terhadap kreditor, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya Dampak pelanggaran terhadap pihak ketiga Praktik Pengelolaan Risiko Hukum Langkah-langkah untuk menghindari pelanggaran hukum Pencegahan risiko hukum melalui kebijakan internal perusahaan Pentingnya dokumentasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan Kasus dan Contoh Nyata Studi kasus tentang pelanggaran kewajiban Direksi dan Komisaris Analisis keputusan hukum yang relevan dan dampaknya Kesimpulan dan Saran Rangkuman materi pelatihan Saran untuk penerapan prinsip-prinsip hukum dalam pengelolaan perusahaan Tanya Jawab dan Diskusi Sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan dan berbagi pengalaman. PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL ASPECT ON DIRECTORS’ AND COMMISSIONERS’ DUTIES AND LIABILITIES Direksi Perusahaan (Board of Directors) Anggota Direksi yang bertanggung jawab atas manajemen dan pengambilan keputusan operasional perusahaan. Untuk memastikan mereka memahami tanggung jawab hukum, kewajiban fidusia, serta risiko hukum yang dapat muncul akibat kelalaian dalam menjalankan tugas mereka. Komisaris Perusahaan (Board of Commissioners) Anggota Komisaris yang berfungsi mengawasi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Direksi. Untuk memberikan pemahaman tentang peran pengawasan mereka serta kewajiban hukum terkait dengan pengawasan yang baik dan sesuai dengan peraturan. Manajer Hukum dan Legal Officer Perusahaan Para profesional hukum dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan saran hukum kepada Direksi dan Komisaris mengenai kewajiban hukum dan potensi risiko hukum yang dihadapi perusahaan. Pemegang Saham atau Investor Pemegang saham yang ingin memahami hak dan kewajiban Direksi serta Komisaris terkait dengan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Terutama untuk mengantisipasi masalah hukum dan menilai kinerja Direksi dan Komisaris. Konsultan dan Pengacara Korporat Para pengacara dan konsultan yang bekerja dengan perusahaan untuk memberikan nasihat hukum terkait dengan pengelolaan risiko hukum, kepatuhan terhadap peraturan, dan strategi pengelolaan perusahaan yang baik. Pimpinan Divisi atau Unit dalam Perusahaan Pimpinan divisi atau unit yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi jalannya perusahaan dan dapat berhubungan dengan kewajiban hukum Direksi dan Komisaris. Regulator dan Pengawas Industri Pejabat atau staf dari lembaga pengawasan atau regulator yang bertanggung jawab mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perusahaan dan badan hukum lainnya. Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal Aspect On Directors’ And Commissioners’ Duties And Liabilities Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Pengelolaan Risiko Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Kewajiban Direksi Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Kewajiban Direksi Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,-…
Read more

Veri Mujianto June 15, 2025 0

TRAINING LEGAL AND CONTACT DRAFT

TRAINING LEGAL AND CONTACT DRAFT DESKRIPSI TRAINING LEGAL AND CONTACT DRAFT Pelatihan legal dan contact draft sangat penting bagi setiap organisasi atau perusahaan, terutama dalam memastikan bahwa seluruh proses pembuatan dan pengelolaan kontrak berjalan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pelatihan ini, para peserta akan memperoleh pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan penyusunan kontrak, risiko yang mungkin muncul, serta cara menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada kerugian finansial atau reputasi. Selain itu, pelatihan ini juga membantu meningkatkan kemampuan dalam merancang perjanjian yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung terciptanya hubungan bisnis yang profesional dan aman. TUJUAN PELATIHAN LEGAL AND CONTACT DRAFT Tujuan dari pelatihan Legal and Contract Drafting adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip hukum yang mendasari penyusunan kontrak serta kemampuan teknis dalam merancang dokumen hukum yang jelas, tepat, dan sah secara hukum. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan para peserta dapat memahami risiko hukum yang mungkin timbul dalam sebuah perjanjian dan mengantisipasinya dengan cara yang benar. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menulis dan merancang kontrak yang dapat melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, meminimalkan potensi sengketa, dan memastikan kesepakatan yang tercapai dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pelatihan ini mendukung profesionalisme dan kepatuhan hukum dalam praktik bisnis dan organisasi. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL AND CONTACT DRAFT Pengenalan Kontrak Hukum Pengertian dan tujuan kontrak Elemen-elemen dasar kontrak yang sah Jenis-jenis kontrak dalam hukum bisnis Perbedaan antara kontrak tertulis dan lisan Prinsip Dasar Penyusunan Kontrak Prinsip kebebasan berkontrak Kewajiban untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik Legalitas dan keabsahan kontrak Pentingnya klausul yang jelas dan tidak ambigu Bagian-Bagian Utama dalam Kontrak Pendahuluan (pihak-pihak, tujuan kontrak) Definisi dan penjelasan istilah penting Hak dan kewajiban para pihak Durasi kontrak dan ketentuan perpanjangan Ketentuan pembayaran, harga, dan biaya Syarat-syarat pengakhiran atau pembatalan kontrak Pengaturan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Klausul force majeure Pengaturan penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase, litigasi) Penyebab pembatalan atau penghentian kontrak Pemenuhan kewajiban dan akibat wanprestasi Klausul-Klausul Khusus dalam Kontrak Klausul kerahasiaan (non-disclosure agreement) Klausul jaminan dan tanggung jawab Klausul hak kekayaan intelektual Klausul non-kompetisi dan non-solicitation Proses Penyusunan Kontrak yang Efektif Teknik penyusunan kontrak yang jelas dan ringkas Menghindari ketidakpastian dan ambiguitas Penggunaan bahasa hukum yang tepat Penyesuaian kontrak dengan peraturan dan hukum yang berlaku Studi Kasus dan Praktik Penyusunan Kontrak Analisis kasus-kasus sengketa kontrak yang sering terjadi Latihan menyusun draft kontrak berdasarkan skenario tertentu Review dan feedback terhadap draft kontrak yang disusun peserta Etika dan Tanggung Jawab Profesional dalam Penyusunan Kontrak Kode etik profesi hukum Tanggung jawab pengacara atau profesional hukum dalam penyusunan kontrak Penghindaran benturan kepentingan dalam pembuatan kontrak Penutupan dan Evaluasi Pelatihan Kesimpulan dan review materi Diskusi terbuka dan tanya jawab Evaluasi hasil pelatihan dan umpan balik dari peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL AND CONTACT DRAFT Pengacara dan Konsultan Hukum Mereka yang bekerja di bidang hukum, baik di kantor hukum maupun sebagai konsultan hukum internal perusahaan, memerlukan pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan dalam menyusun kontrak yang tepat dan sah secara hukum. Manajer dan Staf Legal di Perusahaan Karyawan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kontrak perusahaan, baik dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, maupun operasional, perlu memahami prinsip-prinsip kontrak dan risiko hukum yang terkait. Pemilik Bisnis dan Pengusaha Pengusaha atau pemilik bisnis, terutama mereka yang menjalankan usaha besar atau berencana untuk menandatangani kontrak dengan pihak lain, perlu memahami cara menyusun dan menilai kontrak dengan bijak untuk melindungi kepentingan mereka. Staf Keuangan dan Akuntan Mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran, pembayaran, atau pengawasan keuangan perusahaan yang terkait dengan kontrak, perlu memahami ketentuan kontrak yang mempengaruhi arus kas dan kewajiban keuangan. Manajer Proyek Manajer proyek yang bekerja dengan banyak pihak dalam proyek besar, seperti kontraktor, vendor, atau mitra, perlu memiliki keterampilan dalam menyusun kontrak yang mendefinisikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak. HR (Sumber Daya Manusia) Staf HR yang terlibat dalam penyusunan kontrak kerja, perjanjian kerja sama, dan klausul non-kompetisi memerlukan pelatihan ini untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian kontrak dengan peraturan ketenagakerjaan. Pihak yang Terlibat dalam Akuisisi dan Merger Perusahaan Tim yang terlibat dalam proses akuisisi atau merger perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang drafting kontrak untuk mengelola risiko hukum dan menyusun perjanjian yang melindungi kepentingan perusahaan. Penyedia Layanan dan Vendor Penyedia layanan dan vendor yang sering terlibat dalam pembuatan dan negosiasi kontrak dengan perusahaan lain membutuhkan keterampilan untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Akademisi atau Mahasiswa Hukum Mahasiswa hukum atau pengajar yang ingin mengembangkan pemahaman praktis tentang cara menyusun dan menganalisis kontrak secara efektif. Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal And Contact Draft Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Penyusunan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi…
Read more

Veri Mujianto June 15, 2025 0

TRAINING IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL (CONTRACT DRAFTING)

TRAINING IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL (CONTRACT DRAFTING) DESKRIPSI TRAINING IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL (CONTRACT DRAFTING) Pelatihan implementasi asas-asas hukum kontrak berdasarkan konvensi internasional, seperti dalam bidang contract drafting, sangat penting untuk memperkuat pemahaman para praktisi hukum dalam menyusun kontrak yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman yang mendalam mengenai asas-asas hukum kontrak yang diatur dalam konvensi internasional, seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), memberikan landasan yang kokoh untuk menyusun kontrak yang jelas, adil, dan sesuai dengan standar global. Pelatihan ini membantu para profesional hukum untuk menghindari potensi sengketa, memperbaiki teknik drafting, serta meminimalkan risiko hukum di tingkat internasional. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat vital untuk memastikan bahwa setiap kontrak yang disusun tidak hanya memenuhi ketentuan lokal, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks internasional. TUJUAN PELATIHAN IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL (CONTRACT DRAFTING) Memahami prinsip-prinsip dasar hukum kontrak internasional, seperti yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional seperti CISG, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik penyusunan kontrak. Meningkatkan keterampilan teknis dalam drafting kontrak, sehingga kontrak yang disusun lebih jelas, komprehensif, dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Menerapkan ketentuan internasional dalam konteks lokal, untuk meminimalkan risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi internasional. Mengembangkan kemampuan untuk merancang kontrak yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, dengan memperhatikan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan internasional yang relevan. Memperkuat kemampuan negosiasi kontrak, dengan pemahaman yang lebih baik terhadap kewajiban internasional yang dapat diintegrasikan ke dalam proses perundingan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL (CONTRACT DRAFTING) 1. Pendahuluan tentang Hukum Kontrak Internasional Definisi dan ruang lingkup hukum kontrak internasional Pentingnya pemahaman hukum kontrak internasional dalam praktik hukum global Konvensi internasional yang relevan dalam penyusunan kontrak (misalnya CISG, UNIDROIT Principles) 2. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kontrak Internasional Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) Asas itikad baik (good faith) dalam kontrak internasional Asas kepastian hukum dan eksekusi kontrak 3. Pengenalan terhadap Contract Drafting Apa itu contract drafting dan mengapa penting dalam transaksi internasional Tujuan utama dalam penyusunan kontrak yang efektif Struktur dan elemen-elemen dasar dalam kontrak internasional 4. Analisis dan Implementasi Asas-asas Hukum Kontrak dalam Contract Drafting Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam merumuskan syarat-syarat kontrak Integrasi asas itikad baik dalam perjanjian internasional Mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak internasional Klausul penyelesaian sengketa internasional (arbitrasi, mediasi, dll.) 5. Klausul-Klausul Umum dalam Kontrak Internasional Klausul pembayaran, pengiriman, dan ketentuan komersial lainnya Klausul force majeure dan dampaknya dalam transaksi internasional Klausul penyelesaian sengketa internasional: forum, arbitrase, atau mediasi Klausul penyelesaian sengketa terkait dengan pelanggaran hukum internasional 6. Studi Kasus dalam Penyusunan Kontrak Internasional Menganalisis kontrak internasional nyata dengan berbagai klausul Memahami cara mengidentifikasi potensi masalah dan solusi dalam kontrak Pembelajaran dari sengketa internasional yang melibatkan kontrak 7. Perbandingan Sistem Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam Kontrak Perbedaan antara sistem hukum civil law dan common law dalam kontrak internasional Penyesuaian hukum nasional dengan konvensi internasional dalam penyusunan kontrak Mengelola perbedaan tersebut dalam contract drafting 8. Tantangan dan Risiko dalam Implementasi Hukum Kontrak Internasional Risiko hukum yang terkait dengan kesalahan drafting dalam kontrak internasional Tantangan dalam mengelola perbedaan interpretasi hukum antar negara Strategi mitigasi risiko dalam perjanjian internasional 9. Penutupan dan Praktik Terbaik dalam Penyusunan Kontrak Internasional Best practices dalam kontrak internasional dan contract drafting Tips untuk memastikan kepatuhan terhadap konvensi internasional dan hukum lokal Pentingnya tinjauan dan audit kontrak secara berkala 10. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi Diskusi terbuka untuk membahas pertanyaan peserta terkait materi pelatihan Studi kasus dan diskusi kelompok untuk penguatan pemahaman PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL (CONTRACT DRAFTING) Pengacara dan Konsultan Hukum Pengacara yang berpraktik dalam bidang hukum internasional atau yang menangani klien yang terlibat dalam transaksi lintas negara. Konsultan hukum yang memberikan saran terkait kontrak internasional dan penyelesaian sengketa. Pejabat Pemerintah yang Terlibat dalam Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Internasional Pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional atau pembuatan perjanjian internasional yang mengatur transaksi antar negara. Corporate Counsel (Konsultan Hukum Perusahaan) Profesional hukum yang bekerja di perusahaan multinasional atau yang memiliki transaksi internasional, seperti perusahaan ekspor-impor, produsen, atau penyedia layanan internasional. Notaris dan Pembuatan Dokumen Hukum Notaris yang terlibat dalam penyusunan dan legalisasi kontrak yang melibatkan pihak internasional. Profesional yang menyusun dokumen hukum yang mengikat antar negara atau pihak internasional. Akademisi dan Pengajar Hukum Dosen atau pengajar di bidang hukum yang mengajarkan materi kontrak internasional dan hukum bisnis internasional. Peneliti hukum yang mempelajari isu-isu terkait kontrak internasional dan konvensi internasional yang berlaku. Pejabat dan Pengelola Proyek dalam Organisasi Internasional Manajer proyek atau pejabat di organisasi internasional yang terlibat dalam pembuatan kontrak untuk kerjasama internasional atau proyek lintas negara. Praktisi dan Pihak yang Terlibat dalam Arbitrase Internasional Pengacara atau praktisi yang menangani sengketa kontrak internasional melalui arbitrase atau mediasi internasional. Perusahaan dan Profesional di Bidang Perdagangan Internasional Manajer dan staf yang bekerja di perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional, baik dalam bidang pengadaan, penjualan, distribusi, atau lainnya. Pengusaha yang Berencana Melakukan Ekspansi Internasional Pengusaha atau pemilik usaha yang ingin memperluas jangkauan bisnisnya ke pasar internasional dan membutuhkan pemahaman tentang penyusunan kontrak yang sesuai dengan standar internasional. Pemateri/ Trainer Pelatihan Implementasi Asas-Asas Hukum Kontrak Berdasarkan Konvensi Internasional (Contract Drafting) Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Contract Drafting Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Kontrak Internasional Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda…
Read more

Veri Mujianto June 15, 2025 0

TRAINING HUKUM SEWA

TRAINING HUKUM SEWA DESKRIPSI TRAINING HUKUM SEWA Pelatihan hukum sewa sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pemilik properti. Dalam dunia bisnis dan perumahan, kontrak sewa merupakan aspek yang krusial dan sering kali melibatkan masalah hukum yang kompleks. Dengan pelatihan ini, para pihak yang terlibat dapat menghindari potensi sengketa, memahami aturan dan peraturan yang berlaku, serta mengelola risiko secara efektif. Selain itu, pelatihan hukum sewa juga dapat membantu pihak penyewa maupun pemilik properti dalam merancang perjanjian sewa yang jelas dan adil, mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, dan mempromosikan hubungan yang harmonis. Hal ini juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang ada, serta memperkuat profesionalisme dalam pengelolaan properti. TUJUAN PELATIHAN HUKUM SEWA Meningkatkan Pengetahuan Hukum: Peserta dapat memahami hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak penyewa dan pemilik properti dalam perjanjian sewa, serta peraturan yang berlaku di bidang hukum properti. Menghindari Sengketa: Membantu para pihak mengidentifikasi dan menghindari potensi konflik atau sengketa yang bisa timbul akibat kesalahpahaman dalam kontrak sewa. Menyusun Perjanjian Sewa yang Tepat: Memberikan keterampilan dalam merancang kontrak sewa yang jelas, adil, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat melindungi kedua belah pihak. Peningkatan Kepatuhan Hukum: Memastikan semua pihak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari pelanggaran hukum dalam perjanjian sewa. Pengelolaan Risiko: Memberikan pemahaman tentang cara mengelola dan memitigasi risiko hukum yang mungkin terjadi selama masa kontrak sewa. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM SEWA Pendahuluan Pengertian hukum sewa Pentingnya memahami hukum sewa dalam hubungan bisnis dan perumahan Tujuan dan manfaat pelatihan hukum sewa Dasar Hukum Perjanjian Sewa Undang-Undang yang mengatur hukum sewa Prinsip-prinsip dasar dalam hukum sewa Jenis-jenis perjanjian sewa yang diatur dalam hukum Pihak-pihak dalam Perjanjian Sewa Hak dan kewajiban penyewa Hak dan kewajiban pemilik properti Pihak ketiga dalam perjanjian sewa (misalnya agen properti) Proses Penyusunan Perjanjian Sewa Unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak sewa Penyusunan syarat dan ketentuan perjanjian sewa Pembahasan durasi, nilai sewa, dan kewajiban pembayaran Penyusunan pasal mengenai perbaikan, pemeliharaan, dan perubahan properti Masalah Hukum yang Sering Dihadapi dalam Sewa Pembayaran sewa yang tertunda atau gagal bayar Penyalahgunaan properti dan kerusakan Perselisihan mengenai pengembalian deposit Ketentuan penghentian perjanjian sewa sebelum waktunya Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Sewa Proses mediasi dan arbitrase Langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan Peraturan Terkait Sewa Properti Peraturan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku di berbagai wilayah Peraturan pajak terkait sewa properti Perlindungan hukum bagi penyewa dan pemilik properti Etika dan Praktik Terbaik dalam Pengelolaan Sewa Etika dalam hubungan penyewa dan pemilik Praktik terbaik dalam mengelola perjanjian sewa Membangun hubungan yang saling menguntungkan Studi Kasus Pembahasan kasus nyata terkait sengketa sewa properti Analisis penyelesaian masalah hukum sewa Penutupan Rekapitulasi poin penting yang dibahas dalam pelatihan Tanya jawab dan diskusi Penyampaian materi lanjutan atau referensi untuk pengembangan lebih lanjut PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM SEWA Pemilik Properti (Landlord) Pemilik properti yang menyewakan rumah, apartemen, atau bangunan komersial perlu memahami aspek hukum sewa agar dapat mengelola properti dengan baik, menghindari sengketa, dan merancang perjanjian sewa yang sah dan adil. Penyewa Properti Individu atau perusahaan yang menyewa properti juga harus memahami hak dan kewajiban mereka agar tidak terjebak dalam masalah hukum terkait pembayaran sewa, kerusakan properti, atau pengembalian deposit. Agen Properti dan Broker Agen atau broker properti yang berperan sebagai perantara dalam transaksi sewa perlu mengetahui hukum sewa untuk memberikan saran yang tepat kepada klien mereka, baik pemilik properti maupun penyewa. Pengelola Properti (Property Manager) Mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola properti sewaan, baik itu apartemen, kantor, atau rumah, perlu memahami ketentuan hukum agar bisa mengatur perjanjian sewa dan menangani masalah hukum yang mungkin timbul. Advokat atau Konsultan Hukum Pengacara yang bekerja di bidang hukum properti, terutama yang menangani sengketa atau perjanjian sewa, perlu memiliki pemahaman mendalam tentang hukum sewa untuk memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien. Pemerintah dan Pejabat Daerah Pejabat yang berwenang dalam pengawasan properti dan sewa properti perlu memahami regulasi dan hukum sewa untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di wilayah mereka. Perusahaan atau Usaha yang Menyewa Properti Perusahaan yang menyewa ruang kantor, gudang, atau fasilitas lainnya harus memahami aspek hukum sewa untuk melindungi hak dan kewajiban mereka dalam kontrak sewa yang dilakukan. Pengembang dan Investor Properti Mereka yang terlibat dalam pembangunan atau investasi properti yang berfokus pada penyewaan juga harus memahami hukum sewa untuk memaksimalkan pengelolaan properti sewaan mereka dan menghindari masalah hukum. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Sewa Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Penyusunan Perjanjian Sewa Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,-…
Read more

Veri Mujianto June 15, 2025 0

TRAINING HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA

TRAINING HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA DESKRIPSI TRAINING HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA Pelatihan hukum pertanahan, hak-hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis terkait pengelolaan dan perlindungan hak atas tanah. Pelatihan ini membantu peserta untuk memahami berbagai aspek hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemahaman tentang hak-hak atas tanah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak milik atau sengketa antar pihak yang berkepentingan. Dalam konteks penyelesaian sengketa, pelatihan ini juga memberikan wawasan tentang metode penyelesaian yang efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan kepastian hukum dalam setiap transaksi atau klaim atas tanah. Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi pada terciptanya sistem pertanahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. TUJUAN PELATIHAN HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA Tujuan pelatihan hukum pertanahan, hak-hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta mengenai regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait hak atas tanah, baik dalam konteks transaksi, pengalihan hak, maupun penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Peserta juga dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai metode penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi atau musyawarah). Dengan tujuan ini, diharapkan para peserta dapat menangani masalah hukum pertanahan secara efektif, mengurangi potensi konflik, serta menciptakan keamanan dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya tanah yang adil dan berkelanjutan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA I. Pendahuluan Pengertian hukum pertanahan Pentingnya pengelolaan tanah dalam pembangunan ekonomi dan sosial Tujuan dan manfaat pelatihan II. Dasar Hukum Pertanahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah dan peraturan terkait lainnya Prinsip-prinsip dasar dalam hukum pertanahan Hak-hak atas tanah menurut hukum Indonesia III. Hak-Hak Atas Tanah Pengertian hak atas tanah Jenis-jenis hak atas tanah Hak milik Hak sewa Hak pakai Hak guna bangunan (HGB) Hak guna usaha (HGU) Proses pengalihan hak atas tanah Pembatasan dan perlindungan hak atas tanah Persyaratan administratif dalam pemilikan dan pengalihan hak atas tanah IV. Sengketa Pertanahan Penyebab sengketa pertanahan Kepemilikan ganda Perbedaan batas tanah Penggunaan tanah yang tidak sah Dampak sosial dan ekonomi sengketa pertanahan Jenis-jenis sengketa pertanahan Sengketa antar individu Sengketa antara individu dan pemerintah Sengketa antar kelompok masyarakat Penyelesaian sengketa pertanahan secara damai V. Metode Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Prosedur litigasi sengketa tanah Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi Mediasi Musyawarah dan mufakat Arbitrase Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa tanah Penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa pertanahan VI. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Tanah Fungsi dan tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kebijakan pemerintah dalam pemetaan dan sertifikasi tanah Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah Pembaruan sistem pertanahan melalui digitalisasi VII. Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus sengketa pertanahan yang terkenal Pembahasan tentang cara penyelesaian sengketa dalam studi kasus Sesi tanya jawab dan diskusi dengan praktisi VIII. Penutup Kesimpulan materi pelatihan Rekomendasi untuk praktik penyelesaian sengketa pertanahan Evaluasi pelatihan dan penutupan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA Pengacara dan Praktisi Hukum Pengacara yang menangani kasus-kasus sengketa pertanahan dan masalah hukum terkait tanah perlu memahami peraturan dan prosedur hukum yang berlaku, agar dapat memberikan nasihat hukum yang tepat. Pejabat dan Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mereka yang bekerja di BPN atau instansi terkait perlu memahami kebijakan pertanahan, proses sertifikasi tanah, serta penanganan sengketa tanah untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Notaris dan PPAT yang terlibat dalam transaksi pembelian, penjualan, atau pengalihan hak atas tanah harus memahami hukum yang mengatur transaksi tanah agar dokumen yang mereka buat sah dan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Daerah dan Aparat Desa/Kelurahan Aparat pemerintahan yang terlibat dalam administrasi tanah, seperti camat, lurah, dan kepala desa, perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak atas tanah dan prosedur penyelesaian sengketa. Pengusaha dan Investor Properti Pengusaha dan investor yang bergerak di bidang properti perlu mengetahui hak-hak atas tanah dan cara menghindari atau menyelesaikan sengketa agar investasi mereka terlindungi. Masyarakat yang Terlibat dalam Pembelian atau Pengalihan Tanah Masyarakat umum yang akan membeli atau mengalihkan tanah membutuhkan pengetahuan agar mereka tidak terjebak dalam sengketa tanah dan bisa memastikan status hukum tanah yang akan dibeli. Akademisi dan Peneliti di Bidang Pertanahan Para akademisi dan peneliti yang mempelajari hukum pertanahan akan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam untuk penelitian atau pengajaran mereka. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Bergerak di Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan LSM yang berfokus pada hak atas tanah dan penyelesaian sengketa tanah, khususnya yang melibatkan masyarakat miskin atau adat, perlu mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk mendampingi masyarakat yang terlibat dalam sengketa pertanahan. Masyarakat Adat dan Komunitas yang Terlibat dalam Sengketa Tanah Masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas tanah dan terlibat dalam sengketa tanah perlu diberikan pelatihan untuk memahami hak-hak mereka dan cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Pertanahan, Hak-Hak Atas Tanah Dan Penyelesaian Sengketa Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hak Atas Tanah Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Sengketa Pertanahan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari…
Read more

Veri Mujianto June 14, 2025 0

TRAINING HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

TRAINING HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DESKRIPSI TRAINING HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelatihan hukum perlindungan konsumen memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Dalam era perdagangan yang semakin kompleks, konsumen sering kali menghadapi berbagai permasalahan seperti penipuan, iklan menyesatkan, hingga produk yang tidak sesuai standar. Melalui pelatihan ini, peserta dapat memahami regulasi yang melindungi hak-hak konsumen, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan wawasan bagi pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menyediakan barang dan jasa yang aman dan berkualitas. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menuntut haknya, sementara pelaku usaha dapat menghindari potensi pelanggaran hukum yang merugikan. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan produsen, sehingga perekonomian dapat berkembang dengan lebih baik. TUJUAN PELATIHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatkan Kesadaran Konsumen – Memberikan pemahaman tentang hak-hak dasar konsumen, termasuk hak atas keamanan, informasi yang benar, serta perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan. Mencegah Pelanggaran Hukum – Membantu pelaku usaha memahami regulasi yang berlaku agar mereka dapat menjalankan bisnis secara legal dan bertanggung jawab. Meningkatkan Kemampuan Advokasi – Melatih konsumen agar dapat membela haknya ketika mengalami pelanggaran, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, maupun peradilan. Mendorong Etika Bisnis yang Sehat – Mengedukasi pelaku usaha agar menerapkan praktik perdagangan yang jujur dan adil, sehingga menciptakan kepercayaan antara produsen dan konsumen. Meningkatkan Penegakan Hukum – Membantu aparat penegak hukum, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa konsumen secara efektif. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Pengenalan Hukum Perlindungan Konsumen Definisi dan konsep perlindungan konsumen Sejarah dan perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia Tujuan dan pentingnya perlindungan konsumen Regulasi Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang terkait Lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen (BPOM, BPKN, dll.) Hak dan Kewajiban Konsumen Hak-hak konsumen: hak atas keamanan, informasi, dan pilihan Kewajiban konsumen dalam transaksi perdagangan Perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan benar Kewajiban untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar Praktik Bisnis yang Tidak Adil dan Penipuan Konsumen Bentuk-bentuk penipuan dalam perdagangan Praktik bisnis yang merugikan konsumen (iklan menyesatkan, produk cacat, dll.) Cara mengenali dan menghindari praktik bisnis yang tidak adil Sengketa Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Jenis-jenis sengketa yang sering terjadi antara konsumen dan pelaku usaha Mekanisme penyelesaian sengketa: mediasi, arbitrase, dan peradilan Peran lembaga penyelesaian sengketa konsumen (BPKN, Lembaga Mediasi, dll.) Perlindungan Konsumen dalam Era Digital Tantangan dan permasalahan hukum perlindungan konsumen di e-commerce Perlindungan data pribadi dan privasi konsumen dalam transaksi online Regulasi terkait e-commerce dan transaksi digital Studi Kasus dan Simulasi Penyelesaian Sengketa Analisis kasus-kasus perlindungan konsumen yang terjadi di masyarakat Simulasi penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau mediasi Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pentingnya etika bisnis dalam membangun hubungan yang sehat dengan konsumen Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perlindungan konsumen Evaluasi dan Penutupan Diskusi tentang materi yang telah dipelajari Evaluasi dan umpan balik dari peserta pelatihan Penutupan dan kesimpulan dari pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Konsumen Masyarakat umum: Sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bertransaksi, pelatihan ini memberikan pemahaman tentang hak-hak konsumen serta cara menyelesaikan sengketa konsumen. Pelaku Usaha Pengusaha dan pemilik bisnis: Baik perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah (UKM), pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa mereka menjalankan bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap konsumen. Pemasar dan penjual: Pihak yang bertanggung jawab langsung dalam penawaran dan transaksi dengan konsumen, membutuhkan pemahaman tentang kewajiban memberikan informasi yang jujur dan produk yang aman. Praktisi Hukum Pengacara dan konsultan hukum: Mereka yang memberikan nasihat hukum kepada konsumen atau pelaku usaha terkait masalah perlindungan konsumen perlu memahami regulasi dan hak-hak yang berlaku untuk memberikan layanan yang tepat. Aparat Penegak Hukum Polisi, jaksa, dan hakim: Para penegak hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa konsumen perlu memahami UU Perlindungan Konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa untuk menjalankan tugas mereka dengan tepat. Lembaga Perlindungan Konsumen Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan lembaga sejenis: Mereka perlu memperbarui pengetahuan tentang peraturan terbaru dan metode penyelesaian sengketa yang efektif untuk melindungi konsumen. Pendidik dan Akademisi Dosen atau pengajar: Pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang hukum perlindungan konsumen, yang nantinya dapat mereka ajarkan kepada mahasiswa atau peserta pelatihan lainnya. Organisasi Non-Pemerintah (LSM) yang Fokus pada Perlindungan Konsumen LSM yang berfokus pada advokasi hak-hak konsumen membutuhkan pelatihan ini untuk memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan advokasi dan memberikan bantuan hukum kepada konsumen yang dirugikan. Penyelenggara E-commerce dan Platform Digital Pengelola platform online: Mereka yang bekerja di sektor e-commerce perlu memahami hukum perlindungan konsumen, terutama terkait dengan transaksi online, perlindungan data pribadi, dan keamanan transaksi digital. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Perlindungan Konsumen Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kewajiban Konsumen Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September…
Read more

Veri Mujianto June 14, 2025 0

TRAINING HUKUM PERKREDITAN

TRAINING HUKUM PERKREDITAN DESKRIPSI TRAINING HUKUM PERKREDITAN Pelatihan hukum perkreditan sangat penting bagi pelaku industri keuangan, terutama perbankan dan lembaga pembiayaan, guna memahami regulasi yang mengatur aktivitas kredit. Dengan mengikuti pelatihan ini, para profesional dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit, memahami prosedur hukum jika terjadi kredit macet, serta menghindari risiko hukum yang dapat merugikan institusi. Selain itu, pelatihan ini membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan terpercaya. Pemahaman hukum perkreditan juga penting dalam menghadapi tantangan hukum di era digital, seperti fintech lending dan pinjaman online. TUJUAN PELATIHAN HUKUM PERKREDITAN Memahami Regulasi Perkreditan – Memberikan wawasan mendalam tentang peraturan yang mengatur kredit, termasuk kebijakan OJK, BI, dan peraturan perundang-undangan terkait. Mengurangi Risiko Hukum – Membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola risiko hukum terkait perjanjian kredit, kredit macet, dan wanprestasi. Meningkatkan Kepatuhan Hukum – Mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan standar hukum untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Menangani Sengketa Hukum – Membekali peserta dengan strategi dalam penyelesaian sengketa kredit melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Mengikuti Perkembangan Teknologi – Menyesuaikan praktik perkreditan dengan tren digital, seperti fintech dan pinjaman online, agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM PERKREDITAN 1. Pendahuluan Pengertian dan prinsip dasar hukum perkreditan Peran hukum dalam sistem perkreditan Regulasi yang mengatur perkreditan di Indonesia 2. Regulasi dan Peraturan Perkreditan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan OJK Peraturan Bank Indonesia terkait perkreditan Hukum perjanjian dalam kredit dan pembiayaan 3. Proses dan Mekanisme Perkreditan Tahapan pemberian kredit Analisis risiko kredit dan mitigasi hukumnya Hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit 4. Jaminan dalam Perkreditan Jenis-jenis jaminan kredit (fidusia, hipotek, hak tanggungan, gadai) Proses eksekusi jaminan berdasarkan hukum Risiko hukum dalam jaminan kredit 5. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pengertian dan kategori kredit bermasalah Strategi penyelesaian kredit macet secara hukum Alternatif penyelesaian sengketa (litigasi dan non-litigasi) 6. Aspek Hukum dalam Pinjaman Digital dan Fintech Lending Regulasi fintech lending di Indonesia Perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online Tantangan dan risiko hukum dalam fintech 7. Kepatuhan dan Sanksi Hukum dalam Perkreditan Konsekuensi hukum akibat pelanggaran regulasi kredit Sanksi perdata, pidana, dan administratif dalam perkreditan Peran lembaga pengawas (OJK, BI, LPS) 8. Studi Kasus dan Simulasi Penyelesaian Sengketa Kredit Analisis kasus hukum dalam perkreditan Simulasi penyelesaian kredit bermasalah Diskusi dan tanya jawab PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM PERKREDITAN Pegawai Bank dan Lembaga Keuangan Account officer, credit analyst, dan risk manager yang bertanggung jawab atas penyaluran kredit. Legal officer yang menangani aspek hukum dalam perjanjian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah. Manajemen bank atau lembaga keuangan yang menetapkan kebijakan perkreditan. Pengacara dan Konsultan Hukum Advokat yang menangani perkara perbankan dan kredit macet. Konsultan hukum yang memberikan pendampingan bagi bank, koperasi, atau perusahaan pembiayaan. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Profesional yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta perjanjian kredit dan jaminan kredit. Pelaku Usaha dan Manajemen Perusahaan Pemilik bisnis yang mengajukan kredit untuk modal usaha. Divisi keuangan perusahaan yang mengelola fasilitas pinjaman dan memahami aspek hukumnya. Regulator dan Pengawas Keuangan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang mengawasi aktivitas perkreditan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menangani risiko sistemik dalam perbankan. Pelaku Fintech dan Pinjaman Online Pemilik dan manajemen perusahaan fintech lending. Legal officer dan compliance officer yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK. Akademisi dan Mahasiswa Hukum Dosen dan peneliti di bidang hukum perbankan dan keuangan. Mahasiswa hukum yang ingin memahami aspek hukum perkreditan lebih mendalam. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Perkreditan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Mekanisme Perkreditan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Kredit Bermasalah Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Kredit Bermasalah Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Veri Mujianto June 14, 2025 0

TRAINING HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA

TRAINING HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA DESKRIPSI TRAINING HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA Pelatihan hukum perbankan sangat penting untuk memastikan bahwa para profesional di industri keuangan memahami regulasi dan kepatuhan yang berlaku. Dengan semakin kompleksnya sistem perbankan dan berkembangnya teknologi finansial, pemahaman yang kuat terhadap hukum perbankan dapat membantu mencegah pelanggaran yang berpotensi merugikan institusi maupun nasabah. Selain itu, pelatihan ini juga membekali tenaga kerja dengan keterampilan untuk menangani berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa perbankan, fraud, dan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang. Namun, tantangan dalam pelatihan ini meliputi kurangnya kesadaran akan urgensinya, biaya yang tinggi, serta kesulitan dalam mengikuti perubahan regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan strategi efektif dalam penyelenggaraan pelatihan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor perbankan. TUJUAN PELATIHAN HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA Memastikan Kepatuhan Regulasi Peserta pelatihan dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai peraturan perbankan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta hukum anti pencucian uang. Mengelola Risiko Hukum Pelatihan ini membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menangani potensi sengketa hukum yang dapat merugikan bank maupun nasabah. Meningkatkan Transparansi dan Integritas Dengan memahami hukum perbankan, para profesional dapat mencegah tindakan fraud, korupsi, serta praktik perbankan yang tidak sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Membantu Penyelesaian Sengketa Perbankan Pelatihan ini memberikan wawasan tentang penyelesaian konflik antara bank dan nasabah melalui jalur hukum maupun mediasi, sehingga dapat menghindari kerugian lebih besar. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA 1. Pendahuluan Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perbankan Tujuan dan Manfaat Pelatihan Hukum Perbankan Tantangan dan Permasalahan dalam Kepatuhan Hukum Perbankan 2. Regulasi dan Dasar Hukum Perbankan di Indonesia Undang-Undang Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Hukum Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Prinsip Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan 3. Kepatuhan Hukum dan Manajemen Risiko Perbankan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan Manajemen Risiko Hukum dalam Perbankan Peran Divisi Kepatuhan dan Audit Internal 4. Sengketa dan Penyelesaian Hukum dalam Perbankan Jenis-Jenis Sengketa Perbankan (Perdata, Pidana, dan Administratif) Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non-Litigasi) Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (LAPS) 5. Tindak Pidana Perbankan dan Sanksi Hukum Fraud dalam Perbankan: Penyebab dan Pencegahannya Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana dalam Perbankan Tanggung Jawab Pidana bagi Pengurus dan Pegawai Bank 6. Perkembangan dan Tantangan Hukum Perbankan di Era Digital Regulasi dan Legalitas Financial Technology (Fintech) Keamanan Data dan Privasi dalam Perbankan Digital Cybercrime dan Kejahatan Keuangan dalam Perbankan 7. Permasalahan dalam Implementasi Hukum Perbankan Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran akan Regulasi Perubahan Regulasi yang Cepat dan Kompleksitas Hukum Kesenjangan Akses terhadap Pelatihan Hukum Perbankan Biaya dan Sumber Daya dalam Penyediaan Pelatihan 8. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Hukum Perbankan Peran Bank dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Inovasi dalam Pelatihan Hukum Perbankan Kolaborasi dengan Regulator dan Institusi Pendidikan 9. Studi Kasus dan Simulasi Analisis Kasus Sengketa Perbankan di Indonesia Simulasi Penyelesaian Kasus Hukum Perbankan Best Practices dalam Kepatuhan Hukum Perbankan 10. Kesimpulan dan Rekomendasi Ringkasan Materi Pelatihan Rekomendasi untuk Bank dan Regulator Evaluasi dan Diskusi Peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA Profesional di Lembaga Perbankan Manajemen Bank (Direksi dan Komisaris) → Untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Divisi Kepatuhan (Compliance Officer) → Bertanggung jawab dalam mengawasi penerapan regulasi dan mencegah pelanggaran hukum. Divisi Hukum (Legal Officer) → Menangani permasalahan hukum dan memberikan nasihat hukum bagi operasional bank. Divisi Audit dan Manajemen Risiko → Memastikan operasional bank berjalan sesuai ketentuan hukum dan mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin terjadi. Aparat Penegak Hukum dan Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) → Bertugas mengawasi dan mengatur sektor perbankan di Indonesia. Penyidik Kepolisian dan Jaksa → Membantu dalam penyelidikan dan penegakan hukum terkait tindak pidana perbankan. Hakim dan Pengacara → Menyelesaikan sengketa hukum perbankan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Praktisi Keuangan dan Teknologi Finansial (Fintech) Pelaku Industri Fintech dan Perusahaan Pembayaran Digital → Memastikan operasional bisnis sesuai dengan hukum perbankan dan perlindungan konsumen. Akuntan dan Konsultan Keuangan → Memberikan saran hukum dan keuangan kepada lembaga perbankan serta nasabah. Akademisi dan Mahasiswa Hukum/Keuangan Dosen dan Peneliti Hukum Perbankan → Untuk memperbarui pengetahuan tentang perkembangan regulasi dan studi kasus perbankan. Mahasiswa Hukum, Ekonomi, dan Manajemen → Sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja di sektor perbankan dan keuangan. Perusahaan dan Korporasi yang Berhubungan dengan Perbankan Divisi Keuangan dan Legal Perusahaan → Agar perusahaan memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi dengan bank. Investor dan Pemegang Saham Bank → Untuk memahami aspek hukum dalam investasi di sektor perbankan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Perbankan Dan Permasalahannya Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Sanksi Hukum Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya…
Read more

Veri Mujianto June 14, 2025 0

TRAINING LEGAL SYARIAH

TRAINING LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING

TRAINING LEGAL ASPECT ON DIRECTORS’ AND COMMISSIONERS’ DUTIES AND LIABILITIES

TRAINING LEGAL AND CONTACT DRAFT

TRAINING IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL (CONTRACT DRAFTING)

TRAINING HUKUM SEWA

TRAINING HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA

TRAINING HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

TRAINING HUKUM PERKREDITAN

TRAINING HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA

Company

About Us

Contact Us

Products

Services

Blog

Features

Analytics

Engagement

Builder

Publisher

Help

Privacy Policy

Terms

Conditions

Privacy

Terms

Privacy Policy

Conditions