TRAINING LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION
TRAINING LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION DESKRIPSI TRAINING LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION Pelatihan “Legal Aspect of Palm Oil Plantation” sangat penting bagi para pelaku industri kelapa sawit untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya pelatihan ini, perusahaan dan pekerja dapat memperoleh pengetahuan mendalam mengenai hukum yang mengatur aspek lingkungan, tenaga kerja, hak atas tanah, dan keberlanjutan. Pemahaman yang baik tentang aspek hukum ini tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi juga membantu dalam mencapai sertifikasi yang diakui global, seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Selain itu, pelatihan ini mendukung upaya menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. TUJUAN PELATIHAN LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION Tujuan dari pelatihan “Legal Aspect of Palm Oil Plantation” adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek hukum yang berlaku dalam industri kelapa sawit. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami regulasi yang mengatur kelapa sawit, mulai dari hukum lingkungan, ketenagakerjaan, hak atas tanah, hingga tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau pelanggaran regulasi, serta membantu perusahaan dalam memenuhi standar keberlanjutan dan memperoleh sertifikasi yang diakui secara internasional. Dengan pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mengelola bisnis kelapa sawit secara lebih transparan, beretika, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION Pendahuluan tentang Industri Kelapa Sawit Sejarah dan perkembangan industri kelapa sawit Peran kelapa sawit dalam perekonomian global dan nasional Tantangan dan peluang dalam industri kelapa sawit Dasar-Dasar Hukum di Indonesia Sistem hukum Indonesia terkait perkebunan Undang-Undang yang mengatur sektor perkebunan kelapa sawit Regulasi Pemerintah dan Peraturan Daerah yang relevan Aspek Hukum Lingkungan Peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam perkebunan kelapa sawit AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan kewajiban perusahaan Pengelolaan limbah dan polusi Tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan Hukum Ketenagakerjaan dalam Perkebunan Kelapa Sawit Hak dan kewajiban pekerja dalam industri kelapa sawit Perlindungan tenaga kerja (keselamatan dan kesehatan kerja) Upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang adil Hukum tentang pekerja migran dalam industri kelapa sawit Aspek Hukum Hak Atas Tanah Proses perolehan hak atas tanah untuk perkebunan kelapa sawit Isu sengketa lahan dan tanah adat Peraturan tentang pembebasan tanah dan konsesi perkebunan Penyelesaian sengketa tanah dalam konteks perkebunan Keberlanjutan dan Sertifikasi Internasional RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan standar keberlanjutan Proses mendapatkan sertifikasi RSPO dan manfaatnya Kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial internasional Dampak negatif dari ketidakpatuhan terhadap standar keberlanjutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Perkebunan Kelapa Sawit Implementasi program CSR untuk masyarakat sekitar Hubungan dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak lokal Peran Pemerintah dan Lembaga Pengawas Peran pemerintah dalam pengawasan dan regulasi industri kelapa sawit Lembaga pengawas terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPOM, dan lainnya Sanksi dan tindakan hukum terhadap pelanggaran regulasi Studi Kasus dan Diskusi Pembahasan studi kasus pelanggaran hukum dalam industri kelapa sawit Analisis dampak hukum dan solusi yang dapat diambil Diskusi interaktif dan tanya jawab terkait isu hukum terkini Penutupan dan Kesimpulan Ringkasan materi pelatihan Pentingnya pemahaman hukum dalam keberlanjutan industri kelapa sawit Langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan pembelajaran PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION Manajer dan Staf Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Mereka yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu memahami aspek hukum untuk menghindari risiko hukum dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tim Legal atau Hukum di Perusahaan Perkebunan Pengacara dan tim hukum perusahaan yang bertanggung jawab untuk menangani masalah hukum, kontrak, serta hubungan dengan pihak ketiga dan pemerintah. Pengelola Sumber Daya Manusia (HRD) Tim yang bertanggung jawab untuk mengelola tenaga kerja di perkebunan, termasuk aspek ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, dan kesejahteraan mereka. Regulator dan Pemerintah Daerah Pejabat dari kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Tenaga Kerja, serta pemerintah daerah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan perkebunan kelapa sawit. Perwakilan Masyarakat dan Komunitas Lokal Perwakilan dari masyarakat sekitar perkebunan yang mungkin terlibat dalam konflik lahan atau memiliki kepentingan dalam pengelolaan sosial dan lingkungan. Pihak Pengawas Sertifikasi (misalnya RSPO) Mereka yang bekerja di lembaga sertifikasi seperti RSPO, yang perlu memahami regulasi hukum untuk memverifikasi apakah perusahaan perkebunan memenuhi standar keberlanjutan yang diharapkan. Konsultan Lingkungan dan Hukum Konsultan yang memberikan saran hukum dan lingkungan kepada perusahaan perkebunan, serta yang membantu dalam penyusunan dokumen seperti AMDAL atau perizinan. Investor dan Pemangku Kepentingan Industri Investor yang menanamkan modal di sektor kelapa sawit perlu memahami risiko hukum dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan keberlanjutan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit. Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal Aspect Of Palm Oil Plantation Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Aspek Hukum Lingkungan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember :…
Read more
