Arbitrase Archives - Informasi Training Terlengkap

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Pelatihan mengenai aspek hukum pertanahan, kompensasi, dan konflik pertanahan di daerah pertambangan sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan aktivitas pertambangan. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan dan penggunaan lahan, serta prosedur pemberian kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terkena dampak, sangat krusial. Tanpa pelatihan yang memadai, potensi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat lokal bisa meningkat, yang berpotensi mengganggu operasional dan merugikan kedua belah pihak. Dengan adanya pelatihan, pihak terkait dapat mengelola masalah pertanahan dengan lebih efektif, meminimalkan risiko hukum, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Meningkatkan Pemahaman Hukum: Memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta tentang peraturan dan regulasi yang mengatur hak kepemilikan, pemanfaatan, serta pengelolaan pertanahan, khususnya yang terkait dengan sektor pertambangan. Pengelolaan Kompensasi yang Adil: Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang dan melaksanakan program kompensasi yang adil dan transparan bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan, agar proses ganti rugi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Pencegahan Konflik Pertanahan: Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi potensi konflik pertanahan sejak dini serta strategi penyelesaian sengketa secara damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Memberikan wawasan kepada peserta tentang pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar daerah pertambangan, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan Kepatuhan Perusahaan: Memastikan perusahaan pertambangan memahami kewajiban hukum mereka dan menjalankan operasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko hukum dan sosial. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Pendahuluan Pengantar tentang pentingnya aspek hukum pertanahan dalam industri pertambangan. Tujuan dan manfaat pelatihan. Aspek Hukum Pertanahan Prinsip dasar hukum pertanahan di Indonesia. Jenis-jenis hak atas tanah (hak milik, hak sewa, hak pakai, dll). Prosedur dan mekanisme alih hak atas tanah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan dalam sektor pertambangan (UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dll). Tantangan dan hambatan dalam pengelolaan pertanahan di daerah pertambangan. Kompensasi dalam Aktivitas Pertambangan Pengertian dan tujuan kompensasi. Prinsip-prinsip kompensasi yang adil dan sesuai dengan hukum. Prosedur pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak kegiatan pertambangan. Penilaian nilai tanah dan properti yang terkena dampak. Studi kasus mengenai kompensasi yang berhasil dan gagal. Konflik Pertanahan di Daerah Pertambangan Jenis-jenis konflik pertanahan yang sering terjadi dalam kegiatan pertambangan. Faktor penyebab konflik pertanahan (perbedaan hak atas tanah, kepemilikan ganda, ketidakjelasan batas wilayah, dll). Dampak konflik pertanahan terhadap operasi pertambangan dan masyarakat. Teknik dan strategi penyelesaian konflik (mediasi, negosiasi, litigasi, dll). Peran pemerintah dan perusahaan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Studi Kasus dan Best Practices Analisis kasus nyata konflik pertanahan dalam daerah pertambangan. Solusi yang diterapkan dan pembelajaran yang diambil. Praktik terbaik dalam pengelolaan pertanahan dan kompensasi yang dapat diimplementasikan di lapangan. Kewajiban Perusahaan dalam Pengelolaan Pertanahan Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam menangani masalah pertanahan. Peran serta perusahaan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Kepatuhan terhadap hukum pertanahan dan regulasi lingkungan. Pengelolaan hubungan dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan. Penutupan Rangkuman materi pelatihan. Diskusi dan tanya jawab. Evaluasi pelatihan dan tindak lanjut. PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Manajer dan Staf Hukum Perusahaan Pertambangan Agar mereka dapat memahami dan mengelola isu-isu hukum yang berkaitan dengan penggunaan tanah dalam operasi pertambangan, serta menangani konflik yang mungkin timbul dengan masyarakat sekitar. Pihak Pemerintah Daerah Untuk memahami regulasi pertanahan yang berlaku dan membantu mengelola penggunaan lahan yang tepat, serta mendukung penyelesaian sengketa pertanahan yang mungkin terjadi di daerah pertambangan. Tim CSR (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Agar mereka dapat mengelola hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal, serta memastikan kompensasi dan program pemberdayaan yang adil dan efektif bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Konsultan Pertanahan dan Lingkungan Agar dapat memberikan nasihat yang tepat kepada perusahaan pertambangan mengenai peraturan pertanahan, penyelesaian konflik, dan pengelolaan dampak lingkungan yang terkait dengan penggunaan lahan. Pengacara dan Konsultan Hukum Untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum pertanahan khususnya dalam sektor pertambangan, serta memberikan layanan hukum yang lebih efektif dalam menangani sengketa pertanahan. Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan pertanahan, verifikasi hak tanah, dan penanganan konflik pertanahan yang terjadi dalam kegiatan pertambangan. Perwakilan Masyarakat atau Tokoh Masyarakat Lokal Untuk memahami hak-hak mereka terkait pertanahan dan kompensasi, serta cara berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa dengan perusahaan pertambangan. Petugas Pengawasan Pertambangan Agar dapat memantau dan memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan lahan dan penyelesaian konflik dengan masyarakat. Akademisi atau Peneliti di Bidang Pertanahan dan Pertambangan Untuk memperdalam pemahaman dan penelitian mereka mengenai isu-isu hukum pertanahan dan konflik yang terjadi di sektor pertambangan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Pertanahan, Kompensasi Dan Konflik Pertanahan Daerah Pertambangan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kompensasi Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pertambangan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei…
Read more

Veri Mujianto June 19, 2025 0

TRAINING LEGAL FOR NON LEGAL

TRAINING LEGAL FOR NON LEGAL DESKRIPSI TRAINING LEGAL FOR NON LEGAL Pelatihan “Legal for Non-Legal” sangat penting bagi individu yang bekerja di berbagai sektor tanpa latar belakang hukum, karena memberikan pemahaman dasar tentang aspek hukum yang relevan dengan pekerjaan mereka. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mengenali potensi masalah hukum yang mungkin muncul, memahami hak dan kewajiban dalam berbagai situasi, serta mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Hal ini juga membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku, sekaligus meminimalkan kerugian hukum yang bisa berdampak negatif pada organisasi. Selain itu, pelatihan ini meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan profesional hukum dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menghadapi isu-isu hukum di tempat kerja. TUJUAN PELATIHAN LEGAL FOR NON LEGAL Tujuan pelatihan “Legal for Non-Legal” adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep dan prinsip hukum kepada individu yang tidak memiliki latar belakang hukum, sehingga mereka dapat mengenali dan menangani isu-isu hukum yang relevan dalam pekerjaan mereka. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disengaja, serta mengembangkan keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif dengan profesional hukum. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengambil keputusan yang tepat, mengidentifikasi potensi masalah hukum, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi organisasi dari risiko hukum. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL FOR NON LEGAL Pendahuluan Pengertian dan pentingnya pemahaman hukum bagi profesional non-hukum. Tujuan pelatihan dan manfaatnya bagi peserta. Dasar-Dasar Hukum Definisi hukum dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber hukum: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Putusan Pengadilan. Jenis-jenis hukum: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi, dll. Peraturan Perusahaan dan Kepatuhan Hukum Pentingnya regulasi internal perusahaan. Kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dan dampak pelanggaran. Pengaruh regulasi terhadap operasional perusahaan. Kontrak dan Perjanjian Pengertian kontrak dan elemen penting dalam perjanjian. Cara membaca dan memahami klausul dalam kontrak. Proses pembuatan kontrak yang sah dan mengikat. Hak dan Kewajiban Pekerja Hak-hak dasar pekerja menurut hukum ketenagakerjaan. Kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja. Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis Hukum yang mengatur transaksi bisnis dan komersial. Risiko hukum dalam bisnis dan cara menghindarinya. Perlindungan hukum dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga. Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Identifikasi potensi masalah hukum yang mungkin terjadi. Cara mencegah dan menangani masalah hukum secara efektif. Hubungan dengan profesional hukum: kapan harus berkonsultasi. Etika dan Tanggung Jawab Hukum Profesional Pentingnya etika dalam berbisnis dan bekerja. Tanggung jawab hukum bagi setiap individu dalam perusahaan. Menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Studi Kasus dan Diskusi Pembahasan studi kasus nyata terkait masalah hukum dalam dunia kerja. Diskusi kelompok untuk mengidentifikasi solusi yang tepat. Penutupan dan Evaluasi Kesimpulan dan takeaway dari pelatihan. Evaluasi pelatihan dan umpan balik peserta. PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL FOR NON LEGAL Manajer dan Staf Operasional Mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan manajerial sehari-hari perlu memahami aspek hukum agar dapat mengelola risiko hukum dalam proses bisnis dan operasional perusahaan. HR dan Manajer Ketenagakerjaan Pekerja HR perlu memahami hukum ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja, serta prosedur yang harus diikuti dalam menangani masalah terkait karyawan untuk menghindari sengketa hukum. Pemilik Bisnis dan Pengusaha Pengusaha yang menjalankan bisnis atau perusahaan perlu memahami hukum kontrak, transaksi bisnis, dan kewajiban hukum lainnya yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha mereka. Staf Keuangan dan Akuntansi Mereka yang terlibat dalam laporan keuangan dan pengelolaan pajak harus memahami regulasi hukum terkait pajak, audit, dan transaksi keuangan untuk meminimalisir risiko hukum yang dapat muncul. Tim Pemasaran dan Komunikasi Tim pemasaran perlu memahami hukum terkait iklan, perlindungan data pribadi, hak cipta, serta aspek hukum yang terkait dengan pemasaran produk atau jasa mereka. Staf Pengadaan dan Procurement Mereka yang bekerja di bagian pengadaan barang dan jasa harus memahami hukum kontrak, hukum persaingan usaha, dan peraturan terkait pengadaan untuk menghindari pelanggaran hukum. Konsultan dan Profesional Non-Hukum Lainnya Profesional yang bekerja di bidang konsultasi atau memberikan layanan yang melibatkan interaksi dengan klien atau pihak ketiga perlu memahami aspek hukum untuk memberikan saran atau solusi yang tepat. Tim IT dan Keamanan Data Mengingat pentingnya perlindungan data pribadi dan hukum yang mengaturnya, para profesional di bidang teknologi informasi dan keamanan data perlu memahami regulasi hukum terkait dengan perlindungan data dan privasi. Penyelia dan Supervisor Pekerja yang memimpin tim operasional, produksi, atau divisi lain yang memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang memengaruhi kebijakan perusahaan perlu memahami hukum untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak melanggar peraturan yang berlaku. Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal For Non Legal Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kontrak Dan Perjanjian Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penanganan Masalah Hukum Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penanganan Masalah Hukum Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya…
Read more

Veri Mujianto June 18, 2025 0

TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DESKRIPSI PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan memiliki peran krusial dalam memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan prinsip hukum, kebutuhan masyarakat, serta kepentingan negara. Melalui pelatihan ini, para perancang hukum dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai teknik penyusunan norma hukum yang jelas, sistematis, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Selain itu, pelatihan ini membantu memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat bersifat efektif, implementatif, serta mampu menjawab tantangan hukum di masa depan. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, kualitas regulasi yang dihasilkan akan semakin baik, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. TUJUAN PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Meningkatkan Pemahaman Hukum – Memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum, hierarki peraturan, serta asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Meningkatkan Keterampilan Teknis – Membekali peserta dengan keterampilan dalam menyusun naskah hukum yang sistematis, jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menjamin Konsistensi dan Kepastian Hukum – Mencegah tumpang tindih regulasi serta memastikan aturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Meningkatkan Kualitas Regulasi – Menghasilkan peraturan yang lebih berkualitas, implementatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Memastikan bahwa regulasi yang disusun mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam administrasi pemerintahan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Outline Materi Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 1. Pendahuluan Pengertian dan urgensi perancangan peraturan perundang-undangan Prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Hierarki peraturan perundang-undangan menurut sistem hukum nasional 2. Asas dan Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Asas legalitas dan supremasi hukum Asas keterbukaan, kejelasan rumusan, dan efektivitas regulasi Asas keterpaduan dan keselarasan dalam sistem hukum 3. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Struktur dasar dan sistematika naskah peraturan perundang-undangan Penggunaan bahasa hukum yang baik dan benar Teknik perumusan norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir 4. Proses Legislasi dan Tahapan Penyusunan Peraturan Identifikasi kebutuhan regulasi dan perumusan konsep awal Proses konsultasi publik dan partisipasi masyarakat Penyelarasan dengan peraturan yang lebih tinggi Mekanisme pembahasan, pengesahan, dan pengundangan 5. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Pentingnya harmonisasi dalam sistem hukum nasional Teknik menghindari konflik norma dalam peraturan Studi kasus tentang peraturan yang tumpang tindih 6. Evaluasi dan Uji Kelayakan Peraturan Perundang-Undangan Metode penilaian efektivitas peraturan Dampak regulasi terhadap masyarakat dan sektor terkait Revisi dan perubahan peraturan untuk peningkatan efektivitas 7. Simulasi dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Studi kasus dan latihan penyusunan naskah hukum Simulasi penyusunan peraturan dari tahap konsep hingga finalisasi Evaluasi hasil dan diskusi kelompok 8. Penutup dan Rekomendasi Refleksi dan pembelajaran dari pelatihan Rekomendasi untuk perbaikan regulasi ke depan Sertifikasi dan tindak lanjut setelah pelatihan PESERTA PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Penyusun dan Perancang Peraturan di Pemerintahan Aparat pemerintah yang terlibat dalam pembuatan peraturan, seperti di Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan pemerintah daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD Anggota legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengesahan undang-undang serta peraturan daerah. Pihak Pengawas dan Auditor Pengawas internal dan eksternal yang berperan dalam memastikan peraturan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Konsultan Hukum dan Advokat Praktisi hukum yang sering diminta untuk memberikan saran atau bantuan dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Staf Administrasi dan Kepegawaian Pemerintahan Staf yang mendukung proses administrasi penyusunan peraturan di tingkat kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Pakar Hukum dan Akademisi Dosen dan peneliti di bidang hukum yang tertarik dalam pengembangan teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Organisasi yang terlibat dalam advokasi kebijakan dan hukum, serta berperan dalam memastikan bahwa peraturan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Pengusaha dan Pelaku Bisnis Pihak yang ingin memahami proses pembuatan peraturan, terutama yang berhubungan dengan sektor industri atau bisnis mereka, untuk memitigasi risiko terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang – Undangan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Dasar-Dasar Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Teknik Penyusunan Peraturan Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or…
Read more

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN

TRAINING PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN DESKRIPSI PELATIHAN PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN Pelatihan penyusunan hukum kontrak perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian bisnis yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Dengan pelatihan ini, para profesional hukum dan pelaku usaha dapat memahami prinsip dasar hukum kontrak, klausul-klausul penting yang harus dicantumkan, serta teknik negosiasi kontrak yang efektif. Selain itu, pelatihan ini membantu perusahaan dalam menciptakan kontrak yang adil, transparan, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Keahlian dalam penyusunan kontrak juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. TUJUAN PELATIHAN PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN Memahami Prinsip Hukum Kontrak – Memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar hukum kontrak, termasuk unsur, syarat sah, dan akibat hukum dari suatu perjanjian. Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Kontrak – Membantu peserta dalam merancang kontrak yang jelas, sistematis, dan melindungi kepentingan perusahaan. Mengurangi Risiko Hukum – Mengajarkan cara mengidentifikasi potensi risiko dalam kontrak serta strategi mitigasi yang tepat. Meningkatkan Keterampilan Negosiasi – Membantu peserta dalam bernegosiasi secara efektif agar mendapatkan kesepakatan yang adil dan menguntungkan. Memastikan Kepatuhan Hukum – Menjamin bahwa kontrak yang disusun sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari sengketa hukum di kemudian hari. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN I. Pendahuluan Pengertian dan pentingnya hukum kontrak dalam bisnis Prinsip-prinsip dasar hukum kontrak Jenis-jenis kontrak dalam dunia usaha II. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Syarat sah perjanjian menurut hukum Unsur-unsur kontrak yang valid Akibat hukum dari kontrak yang tidak sah atau cacat hukum III. Penyusunan Kontrak yang Efektif Struktur dan komponen utama dalam kontrak bisnis Klausul-klausul penting dalam kontrak perusahaan Identitas para pihak Ruang lingkup perjanjian Hak dan kewajiban para pihak Ketentuan pembayaran dan sanksi Klausul force majeure Penyelesaian sengketa Teknik penyusunan kontrak yang jelas dan sistematis IV. Risiko dan Mitigasi dalam Kontrak Identifikasi risiko hukum dalam kontrak bisnis Strategi mitigasi risiko melalui klausul perlindungan hukum Studi kasus tentang sengketa kontrak dan penyelesaiannya V. Negosiasi dan Implementasi Kontrak Teknik negosiasi kontrak yang efektif Kesalahan umum dalam negosiasi dan cara menghindarinya Proses validasi dan eksekusi kontrak VI. Kepatuhan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku Alternatif penyelesaian sengketa kontrak (negosiasi, mediasi, arbitrase, litigasi) Studi kasus dan simulasi penyelesaian sengketa kontrak VII. Penutupan dan Evaluasi Kesimpulan dan rangkuman materi Evaluasi pemahaman peserta melalui latihan atau studi kasus Tanya jawab dan diskusi PESERTA PELATIHAN PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN Manajer dan Pimpinan Perusahaan – Untuk memahami aspek hukum kontrak dalam pengambilan keputusan strategis dan mitigasi risiko bisnis. Tim Legal/Departemen Hukum Perusahaan – Sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas penyusunan dan peninjauan kontrak agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengacara dan Konsultan Hukum – Untuk meningkatkan keahlian dalam menyusun dan menganalisis kontrak bisnis guna melindungi klien atau perusahaan yang mereka wakili. Staf Procurement dan Supply Chain – Karena mereka terlibat langsung dalam perjanjian dengan vendor, pemasok, dan pihak ketiga lainnya. Tim Keuangan dan Akuntansi – Agar memahami implikasi kontrak terhadap aspek keuangan perusahaan, termasuk pembayaran, pajak, dan denda. Manajer dan Staf HRD (Sumber Daya Manusia) – Untuk menyusun kontrak kerja, perjanjian kerja sama, serta dokumen hukum terkait ketenagakerjaan. Tim Bisnis dan Pengembangan Usaha – Karena mereka sering bernegosiasi dan menjalin kerja sama dengan mitra bisnis, investor, dan pihak eksternal lainnya. Wirausaha dan Pemilik Bisnis – Agar dapat menyusun kontrak yang jelas, menghindari sengketa, serta melindungi kepentingan bisnisnya. Profesional di Bidang Proyek dan Konstruksi – Mengingat banyaknya perjanjian kontrak dalam proyek-proyek pembangunan yang melibatkan berbagai pihak. Siapa Saja yang Ingin Memahami Hukum Kontrak – Individu yang ingin meningkatkan keterampilan dalam menyusun dan memahami hukum kontrak untuk keperluan pribadi atau profesional. Pemateri/ Trainer Pelatihan Penyusunan Hukum Kontrak Perusahaan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Dasar-Dasar Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyusunan Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyusunan Kontrak Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah,…
Read more

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)

TRAINING PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) DESKRIPSI TRAINING PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) Pelatihan penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam penyusunan Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan dapat mengimplementasikan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip ini, seperti kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik, akan mengurangi risiko sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa kontrak yang dibuat adil dan mengikat secara hukum. Dengan adanya pelatihan ini, para pihak yang terlibat dalam penyusunan KSO dapat mengidentifikasi dan menyusun klausul-klausul yang jelas dan komprehensif, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta penyelesaian masalah yang mungkin timbul. Hal ini juga memperkuat hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, meminimalkan potensi konflik, dan memastikan keberlanjutan serta kelancaran operasional KSO. TUJUAN PELATIHAN PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) Tujuan pelatihan penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam penyusunan Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai dasar-dasar hukum yang mendasari setiap perjanjian, khususnya dalam konteks kerjasama operasional. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat menyusun kontrak KSO yang jelas, adil, dan mengikat secara hukum, serta menghindari potensi sengketa di masa depan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajarkan penerapan prinsip-prinsip utama hukum kontrak, seperti kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik dalam penyusunan klausul-klausul yang relevan. Dengan demikian, diharapkan peserta mampu merancang kontrak yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, serta prosedur penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga kerjasama operasional dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) Pendahuluan Pengertian dan pentingnya kontrak dalam kerjasama operasional Tujuan dan manfaat pelatihan Dasar-dasar Hukum Kontrak Pengertian kontrak dan elemen-elemen utama kontrak Prinsip-prinsip dasar dalam hukum kontrak: kebebasan berkontrak, kesepakatan, dan itikad baik Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dalam KSO Prinsip kesepakatan (consensus ad idem) Prinsip kebebasan berkontrak Prinsip keadilan dan itikad baik Prinsip kepastian hukum dan kelengkapan syarat kontrak Komponen Utama dalam Penyusunan Kontrak KSO Penentuan pihak-pihak yang terlibat Ruang lingkup dan tujuan KSO Hak dan kewajiban masing-masing pihak Durasi dan jangka waktu kerjasama Pembagian hasil dan pembiayaan Klausul penyelesaian sengketa Penyusunan Klausul-Klausul Penting dalam KSO Klausul kewajiban dan tanggung jawab Klausul kerahasiaan dan perlindungan data Klausul pembatalan atau pengakhiran kontrak Klausul force majeure (keadaan memaksa) Pentingnya Penyelesaian Sengketa dalam KSO Pilihan metode penyelesaian sengketa: mediasi, arbitrase, litigasi Penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Kontrak KSO Analisis kontrak KSO yang sudah ada Praktik penyusunan klausul kontrak berdasarkan prinsip hukum yang berlaku Risiko dan Tantangan dalam Penyusunan Kontrak KSO Identifikasi potensi risiko hukum dalam KSO Cara mitigasi risiko dalam penyusunan kontrak Penutupan Kesimpulan dan recap materi pelatihan Tanya jawab dan diskusi Evaluasi pelatihan dan pemberian sertifikat PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) Pengacara dan Konsultan Hukum Profesional yang bekerja di bidang hukum dan memberikan nasihat mengenai penyusunan kontrak untuk memastikan kelayakan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Manajer dan Staf Legal Perusahaan Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun dan mengawasi implementasi kontrak KSO di dalam organisasi atau perusahaan. Pihak Eksekutif Perusahaan (Direktur, CEO, Manajer Umum) Mereka yang mengambil keputusan strategis terkait kerjasama operasional dan perlu memahami risiko serta kewajiban hukum dalam kontrak KSO. Tim Keuangan dan Akuntansi Pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan dan pembagian hasil kerjasama yang diatur dalam kontrak KSO, yang perlu memahami klausul finansial dalam kontrak tersebut. Pengelola Proyek Mereka yang mengelola implementasi teknis atau operasional dari kerjasama yang tertuang dalam KSO dan perlu memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak diterapkan dengan baik. Penyedia Layanan atau Pihak yang Terlibat dalam Kontrak KSO Pihak ketiga yang akan berpartisipasi dalam kerjasama dan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kontrak. Pengusaha atau Pemilik Bisnis Individu yang terlibat dalam kerjasama bisnis yang membutuhkan pemahaman tentang aspek hukum yang terkait dengan KSO untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Auditor Internal dan Eksternal Pihak yang terlibat dalam melakukan audit terhadap kontrak KSO untuk memastikan kelancaran operasional serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Regulator atau Pengawas Sektor Terkait Pihak yang bertanggung jawab mengawasi kepatuhan terhadap peraturan yang relevan dengan KSO dan kontrak bisnis. Pemateri/ Trainer Pelatihan Penerapan Prinsip Prinsip Hukum Kontrak Dalam Penyusunan Kontrak Kerjasama Operasional (Kso) Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Penyusunan Kontrak Kso Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,-…
Read more

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING LITIGASI

TRAINING LITIGASI DESKRIPSI TRAINING LITIGASI Pelatihan litigasi sangat penting bagi para profesional hukum, seperti pengacara dan praktisi hukum, untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam menghadapi proses peradilan. Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan teknik-teknik persidangan yang efektif, pengelolaan bukti, strategi pembelaan, serta cara menyusun argumen yang kuat di depan hakim dan juri. Selain itu, pelatihan litigasi juga membantu memperdalam pemahaman terhadap peraturan hukum yang berlaku, memperkuat kemampuan komunikasi, serta meningkatkan ketepatan dalam mengambil keputusan hukum yang krusial. Dengan pelatihan ini, para peserta dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih berkualitas dan profesional, serta mampu menghadapi tantangan yang ada di ruang sidang dengan percaya diri dan efisien. TUJUAN PELATIHAN LITIGASI Meningkatkan Pemahaman Hukum: Peserta pelatihan dapat memahami dengan lebih baik prosedur litigasi, peraturan hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur jalannya proses peradilan. Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Argumen: Pelatihan ini bertujuan untuk melatih peserta dalam menyusun argumen hukum yang kuat dan meyakinkan, baik dalam bentuk pembelaan maupun tuntutan. Meningkatkan Keterampilan Presentasi: Salah satu fokus pelatihan adalah mengasah kemampuan peserta dalam menyampaikan materi persidangan dengan jelas dan persuasif, baik secara lisan maupun tulisan. Pengelolaan Bukti: Peserta dilatih untuk dapat mengelola dan mempresentasikan bukti secara efektif selama persidangan, sehingga memperkuat posisi hukum klien. Meningkatkan Strategi Penyelesaian Sengketa: Pelatihan ini juga bertujuan untuk mengajarkan peserta bagaimana merencanakan strategi penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LITIGASI 1. Pendahuluan tentang Litigasi Definisi litigasi dan proses peradilan Jenis-jenis perkara dalam litigasi (perdata, pidana, administrasi negara, dll.) Etika profesi dalam litigasi Peran dan tanggung jawab pengacara dalam litigasi 2. Persiapan Kasus Analisis awal kasus (fakta hukum dan permasalahan hukum) Pengumpulan dan pengelolaan bukti Penyusunan strategi litigasi Penyusunan dokumen hukum (gugatan, permohonan, dan pembelaan) 3. Prosedur Persidangan Prosedur awal persidangan (panggilan, registrasi, dan pemeriksaan awal) Persiapan sidang dan pengaturan waktu Tahapan persidangan (pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik) Strategi menghadapi saksi dan ahli di persidangan 4. Keterampilan Berbicara di Depan Sidang Teknik presentasi argumen hukum yang efektif Persuasif dan cara berkomunikasi dengan hakim dan pihak lawan Menghadapi pertanyaan hakim dan keberatan dari pihak lawan Mengelola tekanan dan emosi di ruang sidang 5. Pengelolaan Bukti Jenis-jenis bukti dalam litigasi (bukti tertulis, saksi, bukti elektronik, dll.) Proses pengumpulan dan penyajian bukti di persidangan Teknik memvalidasi dan mengonfrontasi bukti Penyusunan daftar bukti yang efektif 6. Penyusunan Argumentasi Hukum Prinsip dasar dalam menyusun argumen hukum Penggunaan preseden dan yurisprudensi dalam argumen Teknik menghubungkan fakta dengan peraturan hukum Menangani argumen dari pihak lawan 7. Manajemen Risiko dalam Litigasi Mengidentifikasi potensi risiko dalam litigasi Strategi mitigasi risiko dan keputusan hukum yang tepat Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi, arbitrase, dll.) 8. Taktik dan Strategi Litigasi Menyusun strategi jangka panjang dan jangka pendek Penggunaan teknik persidangan untuk mencapai hasil yang optimal Menangani dinamika dalam ruang sidang Beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan di persidangan 9. Pasca Persidangan Proses banding dan upaya hukum lainnya Implementasi putusan pengadilan Evaluasi kasus dan pembelajaran untuk perbaikan 10. Studi Kasus dan Simulasi Sidang Diskusi studi kasus nyata atau fiktif Simulasi sidang dengan peran peserta sebagai pengacara, hakim, dan saksi Evaluasi dan feedback dari fasilitator 11. Etika Profesi dalam Litigasi Memahami kode etik profesi hukum Menghadapi konflik kepentingan Mempertahankan integritas dalam litigasi PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LITIGASI Pengacara/Penasehat Hukum Pengacara yang menangani kasus perdata, pidana, atau administrasi negara membutuhkan pelatihan litigasi untuk memperdalam keterampilan dalam menghadapi persidangan dan membela klien mereka dengan lebih efektif. Praktisi Hukum (Advokat Muda) Advokat yang baru memulai kariernya dalam dunia litigasi perlu pelatihan untuk membekali diri dengan pengetahuan dasar tentang prosedur persidangan, strategi berargumentasi, dan pengelolaan bukti. Jaksa Jaksa sebagai pihak yang berperan dalam penuntutan dalam perkara pidana perlu memiliki keterampilan litigasi untuk menyusun dakwaan, menghadirkan bukti, dan membuktikan kasus di pengadilan. Hakim Hakim yang memimpin persidangan juga memerlukan pelatihan litigasi untuk memperdalam pemahaman mereka tentang proses persidangan, analisis bukti, dan penulisan putusan yang tepat. Staf Hukum atau Paralegal Staf hukum atau paralegal yang mendukung pengacara dalam menyiapkan dokumen hukum dan mempersiapkan kasus di pengadilan perlu pelatihan agar dapat mendukung dengan lebih efektif dalam proses litigasi. Mahasiswa Fakultas Hukum Mahasiswa yang belajar hukum dan tertarik dengan karir litigasi dapat mengikuti pelatihan untuk memperoleh keterampilan praktis yang akan mereka butuhkan setelah lulus. Perusahaan atau Korporasi Pengacara internal perusahaan atau konsultan hukum yang bekerja untuk perusahaan besar juga membutuhkan pelatihan litigasi untuk menangani kasus hukum yang melibatkan perusahaan, baik di bidang perdata maupun pidana. Penyidik dan Polisi Penyidik dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyidikan kasus pidana perlu memahami prosedur litigasi agar dapat menyiapkan kasus dengan bukti yang kuat untuk dibawa ke pengadilan. Mediator dan Negosiator Mediator atau negosiator yang terlibat dalam penyelesaian sengketa juga dapat mendapat manfaat dari pelatihan litigasi untuk memahami dinamika litigasi yang dapat mempengaruhi hasil penyelesaian sengketa. Pemateri/ Trainer Pelatihan Litigasi Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Keterampilan Berbicara Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyusunan Argumentasi Hukum Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami…
Read more

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING HUKUM UNTUK NON HUKUM

TRAINING HUKUM UNTUK NON HUKUM DESKRIPSI TRAINING HUKUM UNTUK NON HUKUM Pelatihan hukum untuk non-hukum sangat penting karena dapat membantu individu atau profesional yang bukan berlatar belakang hukum untuk memahami dasar-dasar aturan hukum yang berlaku dalam aktivitas sehari-hari. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan, baik di dunia usaha, pemerintahan, maupun sektor lainnya. Selain itu, pelatihan hukum juga memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang dalam konteks sosial dan profesional, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik atau kesalahpahaman yang berhubungan dengan aspek hukum. Hal ini juga meningkatkan kemampuan individu dalam berkomunikasi dengan pihak berwenang dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan bijaksana. TUJUAN PELATIHAN HUKUM UNTUK NON HUKUM Tujuan pelatihan hukum untuk non-hukum adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai aspek-aspek hukum yang relevan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari individu yang tidak memiliki latar belakang hukum. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan mengidentifikasi peraturan hukum yang berlaku dalam konteks profesional mereka, sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum yang tidak sengaja. Selain itu, pelatihan hukum juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat keputusan yang lebih tepat, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dalam berbagai situasi. Dengan pemahaman ini, diharapkan mereka dapat beroperasi lebih efisien, etis, dan aman di dalam lingkungan yang semakin kompleks secara hukum. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM UNTUK NON HUKUM Pendahuluan tentang Hukum Pengertian dan tujuan hukum Fungsi hukum dalam masyarakat Jenis-jenis hukum (perdata, pidana, administrasi, dsb.) Prinsip-prinsip Dasar Hukum Asas-asas hukum umum (keterbukaan, keadilan, kepastian hukum) Hierarki peraturan perundang-undangan Hukum Perdata Pengertian hukum perdata Hak dan kewajiban individu dalam hukum perdata Kontrak dan perjanjian (elemen penting dalam kontrak) Tanggung jawab hukum dalam hubungan perdata Hukum Pidana Pengertian dan tujuan hukum pidana Tindak pidana dan ancaman pidana Proses hukum pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan) Hak-hak terdakwa dan korban dalam hukum pidana Hukum Perusahaan dan Bisnis Prinsip dasar hukum bisnis Struktur hukum dalam perusahaan Perlindungan hukum bagi pelaku usaha Kontrak bisnis dan transaksi komersial Hukum Tenaga Kerja Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha Peraturan ketenagakerjaan (undang-undang ketenagakerjaan) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Hukum Lingkungan Peraturan lingkungan hidup dan tanggung jawab hukum Dampak hukum bagi perusahaan terkait pelanggaran lingkungan Perlindungan terhadap sumber daya alam Hukum Digital dan Teknologi Perlindungan data pribadi Keamanan siber dan tanggung jawab hukum Hukum terkait transaksi elektronik dan e-commerce Etika dan Tanggung Jawab Hukum Etika profesional dalam konteks hukum Tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan bisnis Pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase, litigasi) Mekanisme pengadilan dalam sengketa hukum Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out-of-court settlement) Studi Kasus dan Diskusi Analisis studi kasus terkait pelanggaran hukum dalam berbagai bidang Diskusi dan pemecahan masalah hukum dalam konteks profesional non-hukum PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM UNTUK NON HUKUM Pengusaha dan Pemilik Usaha Untuk memahami peraturan bisnis, kontrak, hak cipta, tanggung jawab hukum dalam operasional bisnis, dan perlindungan konsumen. Manajer dan Eksekutif Untuk memahami aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan perusahaan, perjanjian bisnis, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab perusahaan. Karyawan dan Tenaga Kerja Agar dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kerja, serta peraturan ketenagakerjaan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Profesional di Bidang Keuangan dan Akuntansi Untuk memahami hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan, perpajakan, audit, serta perlindungan data dan informasi. Pekerja Sosial dan Aktivis Agar memahami hak-hak individu dalam konteks sosial, serta undang-undang yang mengatur perlindungan masyarakat, hak asasi manusia, dan hukum lingkungan. Penyelenggara Pemerintahan dan Pejabat Publik Agar dapat memahami peraturan yang mengatur kebijakan publik, pelayanan kepada masyarakat, serta prosedur administrasi negara. Jurnalis dan Media Untuk memahami masalah hukum terkait kebebasan berekspresi, hak atas informasi, serta etika jurnalistik dalam melaporkan berita. Guru dan Dosen Agar memahami peraturan yang berlaku di dunia pendidikan, hak-hak siswa/mahasiswa, serta kewajiban lembaga pendidikan. Individu yang Terlibat dalam Transaksi Digital Seperti pelaku e-commerce, yang perlu mengetahui hukum terkait transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan keamanan digital. Pengelola dan Pekerja di Sektor Lingkungan Untuk memahami regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan dan kewajiban hukum terkait dengan kegiatan industri yang berdampak pada lingkungan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Untuk Non Hukum Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hukum Pidana Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Hukum Tenaga Kerja Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Hukum Tenaga Kerja Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila…
Read more

Veri Mujianto June 16, 2025 0

TRAINING LEGAL SYARIAH

TRAINING LEGAL SYARIAH DESKRIPSI TRAINING LEGAL SYARIAH Pelatihan legal syariah sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek pribadi, bisnis, maupun sosial. Dengan mengikuti pelatihan ini, individu atau profesional dapat memahami dasar-dasar hukum syariah, peraturan, dan praktik-praktik yang relevan dengan aktivitas ekonomi, perbankan, dan kontrak. Pelatihan legal syariah juga membantu dalam menghindari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba dan gharar, serta memberikan panduan yang jelas dalam menyelesaikan masalah hukum yang berhubungan dengan masyarakat Muslim. Selain itu, pelatihan ini mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. TUJUAN PELATIHAN LEGAL SYARIAH Tujuan pelatihan legal syariah adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum Islam dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami prinsip-prinsip dasar syariah yang meliputi transaksi bisnis, perbankan syariah, kontrak, dan aspek hukum keluarga. Selain itu, tujuan lain dari pelatihan ini adalah untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti riba, gharar, dan maisir. Pelatihan juga bertujuan untuk mempersiapkan profesional yang dapat memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tercipta sistem hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk mengaplikasikan hukum syariah dalam konteks yang relevan dan praktis. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL SYARIAH Pendahuluan tentang Hukum Syariah Pengertian dan Konsep Hukum Syariah Sejarah dan Sumber-sumber Hukum Syariah (Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas) Peran Hukum Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari Prinsip-prinsip Dasar Hukum Syariah Keadilan (Al-‘Adl) Kemanfaatan (Al-Maslahah) Kebebasan (Al-Hurriyyah) Kepastian Hukum (Al-Yaqin) Hukum Syariah dalam Ekonomi dan Bisnis Hukum Perdagangan dalam Islam Transaksi yang Dilarang dalam Hukum Syariah (Riba, Gharar, Maisir) Penerapan Prinsip Syariah dalam Bisnis dan Ekonomi Perbankan Syariah dan Keuangan Islam Kontrak-kontrak dalam Hukum Syariah Jenis-jenis Kontrak Syariah (Murabaha, Ijarah, Musharaka, Istisna) Unsur-unsur yang Diperlukan dalam Kontrak Syariah Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Syariah Hukum Keluarga dalam Syariah Pernikahan dan Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Syariah Harta Gono-Gini dan Pembagian Warisan menurut Hukum Islam Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Syariah Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum Syariah Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Syariah Mediasi dan Arbitrase dalam Hukum Syariah Lembaga Penyelesaian Sengketa Syariah (Mahkamah Syariah) Etika dan Kepatuhan dalam Penerapan Hukum Syariah Etika Profesional dalam Penerapan Hukum Syariah Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah dalam Praktik Hukum Tanggung jawab Hukum Syariah bagi Profesional Tantangan dan Peluang Implementasi Hukum Syariah di Era Modern Tantangan dalam Implementasi Hukum Syariah Peluang Hukum Syariah dalam Konteks Global Peran Hukum Syariah dalam Masyarakat Multikultural Studi Kasus dan Diskusi Analisis Kasus-kasus Terkait Hukum Syariah dalam Bisnis dan Keluarga Diskusi Interaktif tentang Praktik Hukum Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari Penutupan dan Evaluasi Rangkuman Materi Pelatihan Evaluasi Pemahaman Peserta Sertifikasi dan Langkah Lanjut PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL SYARIAH Pengacara dan Praktisi Hukum Pengacara atau praktisi hukum yang menangani kasus yang berkaitan dengan hukum syariah, seperti masalah perbankan syariah, pernikahan, warisan, dan sengketa keluarga. Pelatihan ini akan membantu mereka memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Profesional di Industri Perbankan dan Keuangan Syariah Mereka yang bekerja di lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Pemahaman mendalam tentang prinsip syariah sangat penting agar dapat memberikan layanan dan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Pemerintah dan Pejabat Publik Aparatur negara, khususnya yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan regulasi terkait dengan hukum syariah, baik di tingkat lokal maupun nasional, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai syariah. Mahasiswa dan Akademisi Hukum Mahasiswa hukum yang ingin mendalami hukum Islam dan aplikasinya dalam sistem hukum modern, serta akademisi yang melakukan riset di bidang hukum syariah. Profesional di Sektor Bisnis dan Perdagangan Pengusaha dan profesional di sektor bisnis yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah, seperti bisnis halal, perdagangan, dan kontrak-kontrak syariah yang memerlukan pemahaman hukum syariah yang tepat. Penyuluh Hukum dan Mediator Individu yang bekerja di lembaga-lembaga hukum yang berfokus pada penyuluhan hukum atau mediasi dalam kasus-kasus keluarga atau bisnis berbasis syariah. Mereka perlu memahami prinsip-prinsip hukum syariah untuk memberikan solusi yang tepat. Pimpinan dan Karyawan Lembaga Keagamaan Pimpinan organisasi keagamaan, seperti pesantren, ormas Islam, atau lembaga pendidikan Islam, yang membutuhkan pengetahuan tentang hukum syariah untuk mendukung program dan aktivitas keagamaan. Masyarakat Umum Masyarakat yang tertarik untuk memahami hukum syariah, baik dari segi praktik kehidupan sehari-hari (seperti pernikahan, warisan, zakat) maupun dari segi hukum ekonomi (seperti transaksi jual beli atau investasi syariah). Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal Syariah Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung :…
Read more

Veri Mujianto June 16, 2025 0

TRAINING LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING

TRAINING LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING DESKRIPSI TRAINING LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING Pelatihan Legal Audit dan Legal Opinion Drafting sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas praktik hukum dalam dunia profesional. Legal Audit membantu para praktisi hukum untuk mengevaluasi dan menganalisis kepatuhan hukum serta risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Sementara itu, kemampuan dalam menyusun legal opinion atau pendapat hukum sangat vital untuk memberikan klarifikasi dan panduan yang jelas mengenai masalah hukum yang dihadapi klien. Pelatihan ini memberikan keterampilan praktis dalam menyusun dokumen hukum yang tepat dan sah, serta mengidentifikasi potensi masalah hukum yang dapat berdampak pada keputusan bisnis. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalisme dalam memberikan nasihat hukum yang berkualitas. TUJUAN PELATIHAN LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING Tujuan pelatihan Legal Audit & Legal Opinion Drafting adalah untuk membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan audit hukum yang efektif serta menyusun pendapat hukum yang jelas dan sah. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami proses identifikasi dan evaluasi risiko hukum dalam suatu organisasi, serta mampu memberikan rekomendasi yang tepat terkait dengan kepatuhan hukum. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun legal opinion yang komprehensif dan terstruktur, guna memberikan panduan yang kuat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat pengambilan keputusan berbasis hukum, serta memastikan kepatuhan hukum yang optimal dalam berbagai situasi bisnis dan organisasi. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING 1. Pengenalan Legal Audit Definisi dan tujuan Legal Audit Pentingnya Legal Audit dalam praktik hukum dan bisnis Jenis-jenis Legal Audit (audit kepatuhan, audit risiko, audit kontrak, dll.) Proses dan tahapan dalam melakukan Legal Audit Persiapan audit Pengumpulan data dan informasi Analisis dan evaluasi Penyusunan laporan audit Studi kasus dan contoh implementasi Legal Audit dalam organisasi 2. Identifikasi Risiko Hukum dalam Organisasi Teknik identifikasi risiko hukum yang umum Analisis terhadap kepatuhan hukum dan regulasi yang berlaku Pengelolaan dan mitigasi risiko hukum Penyusunan rekomendasi untuk perbaikan dan kepatuhan hukum 3. Pengenalan Legal Opinion Definisi dan tujuan Legal Opinion Peran Legal Opinion dalam memberikan panduan hukum Komponen-komponen utama dalam Legal Opinion Jenis-jenis Legal Opinion (untuk kontrak, perusahaan, regulasi, dll.) 4. Proses Penyusunan Legal Opinion Tahapan dalam menyusun Legal Opinion Penelitian hukum dan pengumpulan informasi Analisis masalah hukum yang dihadapi Penyusunan argumen hukum yang logis dan terstruktur Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hukum Format dan struktur standar dalam Legal Opinion Bahasa yang digunakan dalam Legal Opinion: Teknik penulisan yang jelas dan tepat 5. Praktik Penyusunan Legal Opinion Studi kasus untuk praktik penyusunan Legal Opinion Penyusunan Legal Opinion terkait isu-isu hukum yang sering dihadapi perusahaan Penyusunan Legal Opinion mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 6. Etika dan Profesionalisme dalam Legal Audit & Legal Opinion Drafting Etika profesi dalam melakukan audit hukum dan memberikan pendapat hukum Tanggung jawab terhadap klien dan kepentingan publik Menghindari konflik kepentingan dalam proses audit dan penyusunan opini hukum 7. Evaluasi dan Diskusi Diskusi mengenai tantangan dan solusi dalam penerapan Legal Audit dan Legal Opinion Evaluasi hasil pelatihan melalui kuis atau ujian singkat Feedback dan pertanyaan dari peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING Pengacara dan Konsultan Hukum Pengacara yang memberikan nasihat hukum kepada klien atau perusahaan akan memperoleh manfaat besar dari keterampilan dalam melakukan audit hukum dan menyusun pendapat hukum yang komprehensif dan terstruktur. In-House Counsel (Penasihat Hukum Perusahaan) Penasihat hukum internal di perusahaan perlu memahami bagaimana melakukan audit hukum untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku serta kemampuan menyusun pendapat hukum yang mendalam terkait dengan kebijakan dan keputusan perusahaan. Staf Legal dan Paralegal Staf yang bekerja di departemen hukum perusahaan atau firma hukum, termasuk paralegal, akan mendapat manfaat dalam mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mendukung kegiatan audit hukum dan penyusunan opini hukum. Manajer Risiko dan Kepatuhan (Compliance Officers) Profesional yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kepatuhan perusahaan perlu memahami cara mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum serta memberi panduan hukum yang tepat dalam membuat keputusan bisnis yang aman secara hukum. Agen Pemerintah dan Regulator Pegawai pemerintah yang terlibat dalam pengawasan kepatuhan hukum dan pembuatan kebijakan akan memperoleh pemahaman lebih baik tentang audit hukum dan penerapan opini hukum dalam proses pengambilan keputusan. Akuntan dan Auditor Auditor yang bekerja dengan perusahaan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar hukum atau regulasi sering kali membutuhkan pengetahuan tentang audit hukum dan cara menyusun pendapat hukum terkait dengan kewajiban hukum perusahaan. Pejabat dan Manajer Eksekutif Pejabat eksekutif dan manajer senior di perusahaan yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis atau pengelolaan risiko hukum akan sangat diuntungkan dengan pelatihan ini untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum dalam operasi perusahaan. Akademisi dan Pengajar Hukum Dosen atau pengajar di bidang hukum yang mengajarkan topik terkait dengan audit hukum atau opini hukum dapat memperkaya metode pengajaran mereka dengan pengetahuan praktis tentang cara mengimplementasikan teori hukum dalam dunia nyata. Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal Audit & Legal Opiniion Drafting Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Risiko Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Legal Opinion Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25…
Read more

Veri Mujianto June 16, 2025 0

TRAINING HUKUM SEWA

TRAINING HUKUM SEWA DESKRIPSI TRAINING HUKUM SEWA Pelatihan hukum sewa sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pemilik properti. Dalam dunia bisnis dan perumahan, kontrak sewa merupakan aspek yang krusial dan sering kali melibatkan masalah hukum yang kompleks. Dengan pelatihan ini, para pihak yang terlibat dapat menghindari potensi sengketa, memahami aturan dan peraturan yang berlaku, serta mengelola risiko secara efektif. Selain itu, pelatihan hukum sewa juga dapat membantu pihak penyewa maupun pemilik properti dalam merancang perjanjian sewa yang jelas dan adil, mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, dan mempromosikan hubungan yang harmonis. Hal ini juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang ada, serta memperkuat profesionalisme dalam pengelolaan properti. TUJUAN PELATIHAN HUKUM SEWA Meningkatkan Pengetahuan Hukum: Peserta dapat memahami hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak penyewa dan pemilik properti dalam perjanjian sewa, serta peraturan yang berlaku di bidang hukum properti. Menghindari Sengketa: Membantu para pihak mengidentifikasi dan menghindari potensi konflik atau sengketa yang bisa timbul akibat kesalahpahaman dalam kontrak sewa. Menyusun Perjanjian Sewa yang Tepat: Memberikan keterampilan dalam merancang kontrak sewa yang jelas, adil, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat melindungi kedua belah pihak. Peningkatan Kepatuhan Hukum: Memastikan semua pihak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari pelanggaran hukum dalam perjanjian sewa. Pengelolaan Risiko: Memberikan pemahaman tentang cara mengelola dan memitigasi risiko hukum yang mungkin terjadi selama masa kontrak sewa. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM SEWA Pendahuluan Pengertian hukum sewa Pentingnya memahami hukum sewa dalam hubungan bisnis dan perumahan Tujuan dan manfaat pelatihan hukum sewa Dasar Hukum Perjanjian Sewa Undang-Undang yang mengatur hukum sewa Prinsip-prinsip dasar dalam hukum sewa Jenis-jenis perjanjian sewa yang diatur dalam hukum Pihak-pihak dalam Perjanjian Sewa Hak dan kewajiban penyewa Hak dan kewajiban pemilik properti Pihak ketiga dalam perjanjian sewa (misalnya agen properti) Proses Penyusunan Perjanjian Sewa Unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak sewa Penyusunan syarat dan ketentuan perjanjian sewa Pembahasan durasi, nilai sewa, dan kewajiban pembayaran Penyusunan pasal mengenai perbaikan, pemeliharaan, dan perubahan properti Masalah Hukum yang Sering Dihadapi dalam Sewa Pembayaran sewa yang tertunda atau gagal bayar Penyalahgunaan properti dan kerusakan Perselisihan mengenai pengembalian deposit Ketentuan penghentian perjanjian sewa sebelum waktunya Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Sewa Proses mediasi dan arbitrase Langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan Peraturan Terkait Sewa Properti Peraturan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku di berbagai wilayah Peraturan pajak terkait sewa properti Perlindungan hukum bagi penyewa dan pemilik properti Etika dan Praktik Terbaik dalam Pengelolaan Sewa Etika dalam hubungan penyewa dan pemilik Praktik terbaik dalam mengelola perjanjian sewa Membangun hubungan yang saling menguntungkan Studi Kasus Pembahasan kasus nyata terkait sengketa sewa properti Analisis penyelesaian masalah hukum sewa Penutupan Rekapitulasi poin penting yang dibahas dalam pelatihan Tanya jawab dan diskusi Penyampaian materi lanjutan atau referensi untuk pengembangan lebih lanjut PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM SEWA Pemilik Properti (Landlord) Pemilik properti yang menyewakan rumah, apartemen, atau bangunan komersial perlu memahami aspek hukum sewa agar dapat mengelola properti dengan baik, menghindari sengketa, dan merancang perjanjian sewa yang sah dan adil. Penyewa Properti Individu atau perusahaan yang menyewa properti juga harus memahami hak dan kewajiban mereka agar tidak terjebak dalam masalah hukum terkait pembayaran sewa, kerusakan properti, atau pengembalian deposit. Agen Properti dan Broker Agen atau broker properti yang berperan sebagai perantara dalam transaksi sewa perlu mengetahui hukum sewa untuk memberikan saran yang tepat kepada klien mereka, baik pemilik properti maupun penyewa. Pengelola Properti (Property Manager) Mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola properti sewaan, baik itu apartemen, kantor, atau rumah, perlu memahami ketentuan hukum agar bisa mengatur perjanjian sewa dan menangani masalah hukum yang mungkin timbul. Advokat atau Konsultan Hukum Pengacara yang bekerja di bidang hukum properti, terutama yang menangani sengketa atau perjanjian sewa, perlu memiliki pemahaman mendalam tentang hukum sewa untuk memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien. Pemerintah dan Pejabat Daerah Pejabat yang berwenang dalam pengawasan properti dan sewa properti perlu memahami regulasi dan hukum sewa untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di wilayah mereka. Perusahaan atau Usaha yang Menyewa Properti Perusahaan yang menyewa ruang kantor, gudang, atau fasilitas lainnya harus memahami aspek hukum sewa untuk melindungi hak dan kewajiban mereka dalam kontrak sewa yang dilakukan. Pengembang dan Investor Properti Mereka yang terlibat dalam pembangunan atau investasi properti yang berfokus pada penyewaan juga harus memahami hukum sewa untuk memaksimalkan pengelolaan properti sewaan mereka dan menghindari masalah hukum. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Sewa Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Penyusunan Perjanjian Sewa Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2025 Januari : 16-17 Januari 2025 Februari : 13-14 Februari 2025 Maret : 5-6 Maret 2025 April : 24-25 April 2025 Mei : 21-22 Mei 2025 Juni : 11-12 Juni 2025 Juli : 16-17 Juli 2025 Agustus : 20-21 Agustus 2025 September : 17-18 September 2025 Oktober : 8-9 Oktober 2025 November : 12-13 November 2025 Desember : 17-18 Desember 2025 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Offline tahun 2025 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,-…
Read more

Veri Mujianto June 15, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN

TRAINING LEGAL FOR NON LEGAL

TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

TRAINING PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN

TRAINING PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)

TRAINING LITIGASI

TRAINING HUKUM UNTUK NON HUKUM

TRAINING LEGAL SYARIAH

TRAINING LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING

TRAINING HUKUM SEWA

Company

About Us

Contact Us

Products

Services

Blog

Features

Analytics

Engagement

Builder

Publisher

Help

Privacy Policy

Terms

Conditions

Privacy

Terms

Privacy Policy

Conditions