Arbitrase Archives - Page 2 of 4 - Informasi Training Terlengkap

TRAINING HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA

TRAINING HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA DESKRIPSI TRAINING HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA Pelatihan hukum pertanahan, hak-hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis terkait pengelolaan dan perlindungan hak atas tanah. Pelatihan ini membantu peserta untuk memahami berbagai aspek hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemahaman tentang hak-hak atas tanah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak milik atau sengketa antar pihak yang berkepentingan. Dalam konteks penyelesaian sengketa, pelatihan ini juga memberikan wawasan tentang metode penyelesaian yang efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan kepastian hukum dalam setiap transaksi atau klaim atas tanah. Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi pada terciptanya sistem pertanahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. TUJUAN PELATIHAN HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA Tujuan pelatihan hukum pertanahan, hak-hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta mengenai regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait hak atas tanah, baik dalam konteks transaksi, pengalihan hak, maupun penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Peserta juga dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai metode penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi atau musyawarah). Dengan tujuan ini, diharapkan para peserta dapat menangani masalah hukum pertanahan secara efektif, mengurangi potensi konflik, serta menciptakan keamanan dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya tanah yang adil dan berkelanjutan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA I. Pendahuluan Pengertian hukum pertanahan Pentingnya pengelolaan tanah dalam pembangunan ekonomi dan sosial Tujuan dan manfaat pelatihan II. Dasar Hukum Pertanahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah dan peraturan terkait lainnya Prinsip-prinsip dasar dalam hukum pertanahan Hak-hak atas tanah menurut hukum Indonesia III. Hak-Hak Atas Tanah Pengertian hak atas tanah Jenis-jenis hak atas tanah Hak milik Hak sewa Hak pakai Hak guna bangunan (HGB) Hak guna usaha (HGU) Proses pengalihan hak atas tanah Pembatasan dan perlindungan hak atas tanah Persyaratan administratif dalam pemilikan dan pengalihan hak atas tanah IV. Sengketa Pertanahan Penyebab sengketa pertanahan Kepemilikan ganda Perbedaan batas tanah Penggunaan tanah yang tidak sah Dampak sosial dan ekonomi sengketa pertanahan Jenis-jenis sengketa pertanahan Sengketa antar individu Sengketa antara individu dan pemerintah Sengketa antar kelompok masyarakat Penyelesaian sengketa pertanahan secara damai V. Metode Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Prosedur litigasi sengketa tanah Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi Mediasi Musyawarah dan mufakat Arbitrase Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa tanah Penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa pertanahan VI. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Tanah Fungsi dan tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kebijakan pemerintah dalam pemetaan dan sertifikasi tanah Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah Pembaruan sistem pertanahan melalui digitalisasi VII. Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus sengketa pertanahan yang terkenal Pembahasan tentang cara penyelesaian sengketa dalam studi kasus Sesi tanya jawab dan diskusi dengan praktisi VIII. Penutup Kesimpulan materi pelatihan Rekomendasi untuk praktik penyelesaian sengketa pertanahan Evaluasi pelatihan dan penutupan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA Pengacara dan Praktisi Hukum Pengacara yang menangani kasus-kasus sengketa pertanahan dan masalah hukum terkait tanah perlu memahami peraturan dan prosedur hukum yang berlaku, agar dapat memberikan nasihat hukum yang tepat. Pejabat dan Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mereka yang bekerja di BPN atau instansi terkait perlu memahami kebijakan pertanahan, proses sertifikasi tanah, serta penanganan sengketa tanah untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Notaris dan PPAT yang terlibat dalam transaksi pembelian, penjualan, atau pengalihan hak atas tanah harus memahami hukum yang mengatur transaksi tanah agar dokumen yang mereka buat sah dan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Daerah dan Aparat Desa/Kelurahan Aparat pemerintahan yang terlibat dalam administrasi tanah, seperti camat, lurah, dan kepala desa, perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak atas tanah dan prosedur penyelesaian sengketa. Pengusaha dan Investor Properti Pengusaha dan investor yang bergerak di bidang properti perlu mengetahui hak-hak atas tanah dan cara menghindari atau menyelesaikan sengketa agar investasi mereka terlindungi. Masyarakat yang Terlibat dalam Pembelian atau Pengalihan Tanah Masyarakat umum yang akan membeli atau mengalihkan tanah membutuhkan pengetahuan agar mereka tidak terjebak dalam sengketa tanah dan bisa memastikan status hukum tanah yang akan dibeli. Akademisi dan Peneliti di Bidang Pertanahan Para akademisi dan peneliti yang mempelajari hukum pertanahan akan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam untuk penelitian atau pengajaran mereka. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Bergerak di Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan LSM yang berfokus pada hak atas tanah dan penyelesaian sengketa tanah, khususnya yang melibatkan masyarakat miskin atau adat, perlu mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk mendampingi masyarakat yang terlibat dalam sengketa pertanahan. Masyarakat Adat dan Komunitas yang Terlibat dalam Sengketa Tanah Masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas tanah dan terlibat dalam sengketa tanah perlu diberikan pelatihan untuk memahami hak-hak mereka dan cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Pertanahan, Hak-Hak Atas Tanah Dan Penyelesaian Sengketa Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hak Atas Tanah Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Sengketa Pertanahan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari…
Read more

Veri Mujianto June 14, 2025 0

TRAINING HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

TRAINING HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DESKRIPSI TRAINING HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelatihan hukum perlindungan konsumen memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Dalam era perdagangan yang semakin kompleks, konsumen sering kali menghadapi berbagai permasalahan seperti penipuan, iklan menyesatkan, hingga produk yang tidak sesuai standar. Melalui pelatihan ini, peserta dapat memahami regulasi yang melindungi hak-hak konsumen, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan wawasan bagi pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menyediakan barang dan jasa yang aman dan berkualitas. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menuntut haknya, sementara pelaku usaha dapat menghindari potensi pelanggaran hukum yang merugikan. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan produsen, sehingga perekonomian dapat berkembang dengan lebih baik. TUJUAN PELATIHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatkan Kesadaran Konsumen – Memberikan pemahaman tentang hak-hak dasar konsumen, termasuk hak atas keamanan, informasi yang benar, serta perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan. Mencegah Pelanggaran Hukum – Membantu pelaku usaha memahami regulasi yang berlaku agar mereka dapat menjalankan bisnis secara legal dan bertanggung jawab. Meningkatkan Kemampuan Advokasi – Melatih konsumen agar dapat membela haknya ketika mengalami pelanggaran, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, maupun peradilan. Mendorong Etika Bisnis yang Sehat – Mengedukasi pelaku usaha agar menerapkan praktik perdagangan yang jujur dan adil, sehingga menciptakan kepercayaan antara produsen dan konsumen. Meningkatkan Penegakan Hukum – Membantu aparat penegak hukum, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa konsumen secara efektif. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Pengenalan Hukum Perlindungan Konsumen Definisi dan konsep perlindungan konsumen Sejarah dan perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia Tujuan dan pentingnya perlindungan konsumen Regulasi Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang terkait Lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen (BPOM, BPKN, dll.) Hak dan Kewajiban Konsumen Hak-hak konsumen: hak atas keamanan, informasi, dan pilihan Kewajiban konsumen dalam transaksi perdagangan Perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan benar Kewajiban untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar Praktik Bisnis yang Tidak Adil dan Penipuan Konsumen Bentuk-bentuk penipuan dalam perdagangan Praktik bisnis yang merugikan konsumen (iklan menyesatkan, produk cacat, dll.) Cara mengenali dan menghindari praktik bisnis yang tidak adil Sengketa Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Jenis-jenis sengketa yang sering terjadi antara konsumen dan pelaku usaha Mekanisme penyelesaian sengketa: mediasi, arbitrase, dan peradilan Peran lembaga penyelesaian sengketa konsumen (BPKN, Lembaga Mediasi, dll.) Perlindungan Konsumen dalam Era Digital Tantangan dan permasalahan hukum perlindungan konsumen di e-commerce Perlindungan data pribadi dan privasi konsumen dalam transaksi online Regulasi terkait e-commerce dan transaksi digital Studi Kasus dan Simulasi Penyelesaian Sengketa Analisis kasus-kasus perlindungan konsumen yang terjadi di masyarakat Simulasi penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau mediasi Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pentingnya etika bisnis dalam membangun hubungan yang sehat dengan konsumen Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perlindungan konsumen Evaluasi dan Penutupan Diskusi tentang materi yang telah dipelajari Evaluasi dan umpan balik dari peserta pelatihan Penutupan dan kesimpulan dari pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Konsumen Masyarakat umum: Sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bertransaksi, pelatihan ini memberikan pemahaman tentang hak-hak konsumen serta cara menyelesaikan sengketa konsumen. Pelaku Usaha Pengusaha dan pemilik bisnis: Baik perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah (UKM), pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa mereka menjalankan bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap konsumen. Pemasar dan penjual: Pihak yang bertanggung jawab langsung dalam penawaran dan transaksi dengan konsumen, membutuhkan pemahaman tentang kewajiban memberikan informasi yang jujur dan produk yang aman. Praktisi Hukum Pengacara dan konsultan hukum: Mereka yang memberikan nasihat hukum kepada konsumen atau pelaku usaha terkait masalah perlindungan konsumen perlu memahami regulasi dan hak-hak yang berlaku untuk memberikan layanan yang tepat. Aparat Penegak Hukum Polisi, jaksa, dan hakim: Para penegak hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa konsumen perlu memahami UU Perlindungan Konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa untuk menjalankan tugas mereka dengan tepat. Lembaga Perlindungan Konsumen Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan lembaga sejenis: Mereka perlu memperbarui pengetahuan tentang peraturan terbaru dan metode penyelesaian sengketa yang efektif untuk melindungi konsumen. Pendidik dan Akademisi Dosen atau pengajar: Pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang hukum perlindungan konsumen, yang nantinya dapat mereka ajarkan kepada mahasiswa atau peserta pelatihan lainnya. Organisasi Non-Pemerintah (LSM) yang Fokus pada Perlindungan Konsumen LSM yang berfokus pada advokasi hak-hak konsumen membutuhkan pelatihan ini untuk memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan advokasi dan memberikan bantuan hukum kepada konsumen yang dirugikan. Penyelenggara E-commerce dan Platform Digital Pengelola platform online: Mereka yang bekerja di sektor e-commerce perlu memahami hukum perlindungan konsumen, terutama terkait dengan transaksi online, perlindungan data pribadi, dan keamanan transaksi digital. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Perlindungan Konsumen Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kewajiban Konsumen Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September…
Read more

Veri Mujianto June 14, 2025 0

TRAINING HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA

TRAINING HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA DESKRIPSI TRAINING HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA Pelatihan hukum perbankan sangat penting untuk memastikan bahwa para profesional di industri keuangan memahami regulasi dan kepatuhan yang berlaku. Dengan semakin kompleksnya sistem perbankan dan berkembangnya teknologi finansial, pemahaman yang kuat terhadap hukum perbankan dapat membantu mencegah pelanggaran yang berpotensi merugikan institusi maupun nasabah. Selain itu, pelatihan ini juga membekali tenaga kerja dengan keterampilan untuk menangani berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa perbankan, fraud, dan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang. Namun, tantangan dalam pelatihan ini meliputi kurangnya kesadaran akan urgensinya, biaya yang tinggi, serta kesulitan dalam mengikuti perubahan regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan strategi efektif dalam penyelenggaraan pelatihan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor perbankan. TUJUAN PELATIHAN HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA Memastikan Kepatuhan Regulasi Peserta pelatihan dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai peraturan perbankan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta hukum anti pencucian uang. Mengelola Risiko Hukum Pelatihan ini membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menangani potensi sengketa hukum yang dapat merugikan bank maupun nasabah. Meningkatkan Transparansi dan Integritas Dengan memahami hukum perbankan, para profesional dapat mencegah tindakan fraud, korupsi, serta praktik perbankan yang tidak sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Membantu Penyelesaian Sengketa Perbankan Pelatihan ini memberikan wawasan tentang penyelesaian konflik antara bank dan nasabah melalui jalur hukum maupun mediasi, sehingga dapat menghindari kerugian lebih besar. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA 1. Pendahuluan Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perbankan Tujuan dan Manfaat Pelatihan Hukum Perbankan Tantangan dan Permasalahan dalam Kepatuhan Hukum Perbankan 2. Regulasi dan Dasar Hukum Perbankan di Indonesia Undang-Undang Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Hukum Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Prinsip Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan 3. Kepatuhan Hukum dan Manajemen Risiko Perbankan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Perbankan Manajemen Risiko Hukum dalam Perbankan Peran Divisi Kepatuhan dan Audit Internal 4. Sengketa dan Penyelesaian Hukum dalam Perbankan Jenis-Jenis Sengketa Perbankan (Perdata, Pidana, dan Administratif) Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non-Litigasi) Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (LAPS) 5. Tindak Pidana Perbankan dan Sanksi Hukum Fraud dalam Perbankan: Penyebab dan Pencegahannya Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana dalam Perbankan Tanggung Jawab Pidana bagi Pengurus dan Pegawai Bank 6. Perkembangan dan Tantangan Hukum Perbankan di Era Digital Regulasi dan Legalitas Financial Technology (Fintech) Keamanan Data dan Privasi dalam Perbankan Digital Cybercrime dan Kejahatan Keuangan dalam Perbankan 7. Permasalahan dalam Implementasi Hukum Perbankan Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran akan Regulasi Perubahan Regulasi yang Cepat dan Kompleksitas Hukum Kesenjangan Akses terhadap Pelatihan Hukum Perbankan Biaya dan Sumber Daya dalam Penyediaan Pelatihan 8. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Hukum Perbankan Peran Bank dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Inovasi dalam Pelatihan Hukum Perbankan Kolaborasi dengan Regulator dan Institusi Pendidikan 9. Studi Kasus dan Simulasi Analisis Kasus Sengketa Perbankan di Indonesia Simulasi Penyelesaian Kasus Hukum Perbankan Best Practices dalam Kepatuhan Hukum Perbankan 10. Kesimpulan dan Rekomendasi Ringkasan Materi Pelatihan Rekomendasi untuk Bank dan Regulator Evaluasi dan Diskusi Peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA Profesional di Lembaga Perbankan Manajemen Bank (Direksi dan Komisaris) → Untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Divisi Kepatuhan (Compliance Officer) → Bertanggung jawab dalam mengawasi penerapan regulasi dan mencegah pelanggaran hukum. Divisi Hukum (Legal Officer) → Menangani permasalahan hukum dan memberikan nasihat hukum bagi operasional bank. Divisi Audit dan Manajemen Risiko → Memastikan operasional bank berjalan sesuai ketentuan hukum dan mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin terjadi. Aparat Penegak Hukum dan Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) → Bertugas mengawasi dan mengatur sektor perbankan di Indonesia. Penyidik Kepolisian dan Jaksa → Membantu dalam penyelidikan dan penegakan hukum terkait tindak pidana perbankan. Hakim dan Pengacara → Menyelesaikan sengketa hukum perbankan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Praktisi Keuangan dan Teknologi Finansial (Fintech) Pelaku Industri Fintech dan Perusahaan Pembayaran Digital → Memastikan operasional bisnis sesuai dengan hukum perbankan dan perlindungan konsumen. Akuntan dan Konsultan Keuangan → Memberikan saran hukum dan keuangan kepada lembaga perbankan serta nasabah. Akademisi dan Mahasiswa Hukum/Keuangan Dosen dan Peneliti Hukum Perbankan → Untuk memperbarui pengetahuan tentang perkembangan regulasi dan studi kasus perbankan. Mahasiswa Hukum, Ekonomi, dan Manajemen → Sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja di sektor perbankan dan keuangan. Perusahaan dan Korporasi yang Berhubungan dengan Perbankan Divisi Keuangan dan Legal Perusahaan → Agar perusahaan memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi dengan bank. Investor dan Pemegang Saham Bank → Untuk memahami aspek hukum dalam investasi di sektor perbankan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Perbankan Dan Permasalahannya Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Manajemen Risiko Perbankan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Sanksi Hukum Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya…
Read more

Veri Mujianto June 14, 2025 0

TRAINING HUKUM PASAR MODAL

TRAINING HUKUM PASAR MODAL DESKRIPSI TRAINING HUKUM PASAR MODAL Pelatihan hukum pasar modal sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para pelaku industri keuangan mengenai peraturan yang mengatur pasar modal. Dengan adanya pelatihan ini, peserta dapat memahami berbagai regulasi yang berlaku, termasuk mengenai tata kelola perusahaan yang baik, perlindungan investor, serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh emiten dan pihak-pihak terkait. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan wawasan terkait perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi iklim investasi. Pengetahuan yang mendalam tentang hukum pasar modal dapat mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pihak terkait dan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga pasar modal dapat berfungsi dengan efektif dan transparan. TUJUAN PELATIHAN HUKUM PASAR MODAL Tujuan pelatihan hukum pasar modal adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan ketentuan yang berlaku di pasar modal, baik bagi perusahaan, investor, maupun pihak terkait lainnya. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada, seperti undang-undang pasar modal, peraturan OJK, serta kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi oleh emiten dan lembaga keuangan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menangani potensi risiko hukum, mencegah pelanggaran, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam kegiatan pasar modal. Dengan demikian, pelatihan ini berperan penting dalam menciptakan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM PASAR MODAL Pendahuluan Pengertian dan konsep dasar pasar modal Peran pasar modal dalam perekonomian Pengenalan terhadap regulasi dan peraturan pasar modal Regulasi dan Kebijakan Pasar Modal di Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Struktur dan Sistem Pasar Modal Pihak-pihak terkait dalam pasar modal: Emiten, investor, underwriter, dan lembaga lainnya Mekanisme perdagangan dan instrumen pasar modal Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) di Pasar Modal Prinsip-prinsip tata kelola yang baik Tanggung jawab manajemen dan dewan komisaris Pelaporan dan transparansi perusahaan publik Hak dan Kewajiban Emiten dan Investor Hak dan kewajiban emiten: informasi publik, laporan keuangan, dan akuntabilitas Hak dan kewajiban investor: perlindungan hak-hak investor dan kewajiban pelaporan transaksi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana di Pasar Modal Penyalahgunaan informasi material (insider trading) Manipulasi pasar (market manipulation) Penyelesaian sengketa di pasar modal Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh OJK dan BEI Fungsi pengawasan OJK terhadap pasar modal Prosedur penyelidikan dan sanksi terhadap pelanggaran Kasus-kasus hukum yang relevan dalam pasar modal Perkembangan Pasar Modal dan Tantangan Regulasi di Masa Depan Teknologi dan digitalisasi dalam pasar modal Tren investasi dan regulasi baru Tantangan dan peluang hukum pasar modal global Studi Kasus dan Diskusi Analisis studi kasus pelanggaran hukum pasar modal Diskusi kelompok tentang isu-isu hukum terkini di pasar modal Penutupan dan Evaluasi Rangkuman materi pelatihan Evaluasi dan umpan balik dari peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM PASAR MODAL Profesional di Industri Keuangan Pengacara/Advokat yang menangani kasus pasar modal atau perusahaan publik. Konsultan Hukum yang memberikan nasihat terkait hukum pasar modal kepada klien. Auditor yang melakukan audit pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Perusahaan dan Emiten Manajemen Perusahaan Publik yang harus memastikan perusahaan mematuhi regulasi pasar modal. Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal. Investor dan Pihak yang Terlibat dalam Perdagangan Investor (baik individu maupun institusi) yang perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam pasar modal. Pialang atau Broker Efek yang terlibat dalam transaksi saham dan instrumen pasar modal lainnya. Regulator dan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan hukum pasar modal. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang mengadakan program studi atau pelatihan terkait pasar modal. Pihak-pihak terkait lainnya Bankir dan Lembaga Keuangan Non-Bank yang terlibat dalam penerbitan surat utang atau instrumen pasar modal lainnya. Penilai independen atau valuator yang melakukan penilaian atas perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Pasar Modal Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penegakan Hukum Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penegakan Hukum Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas…
Read more

Veri Mujianto June 14, 2025 0

TRAINING HUKUM KONTRAK MINYAK DAN GAS

TRAINING HUKUM KONTRAK MINYAK DAN GAS DESKRIPSI TRAINING HUKUM KONTRAK MINYAK DAN GAS Pelatihan hukum kontrak minyak dan gas sangat penting untuk memastikan para profesional di industri ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan kebijakan yang mengatur kontrak dalam sektor energi. Mengingat kompleksitas dan nilai ekonomi yang besar dalam proyek minyak dan gas, kontrak yang disusun harus jelas, adil, dan menghindari potensi sengketa. Pelatihan ini membantu peserta memahami berbagai aspek hukum yang terkait dengan eksplorasi, eksploitasi, serta distribusi sumber daya alam, seperti kewajiban kontraktual, hak kekayaan intelektual, serta pengelolaan risiko hukum. Dengan demikian, pelatihan hukum kontrak minyak dan gas tidak hanya meningkatkan kapasitas profesional, tetapi juga mendukung kelancaran operasional dan mitigasi potensi masalah hukum dalam industri yang penuh tantangan ini. TUJUAN PELATIHAN HUKUM KONTRAK MINYAK DAN GAS Tujuan pelatihan hukum kontrak minyak dan gas adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur perjanjian dalam sektor minyak dan gas. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam menyusun, menegosiasikan, dan menilai kontrak yang sesuai dengan regulasi dan standar industri yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum, mengelola kewajiban kontraktual, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, peserta dapat meningkatkan kemampuan profesional mereka dalam memastikan kontrak yang efektif, aman, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek minyak dan gas. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM KONTRAK MINYAK DAN GAS Pendahuluan Hukum Kontrak dalam Industri Minyak dan Gas Definisi dan ruang lingkup hukum kontrak minyak dan gas Peran dan pentingnya kontrak dalam industri energi Prinsip-prinsip dasar hukum kontrak Jenis-jenis Kontrak dalam Minyak dan Gas Kontrak eksplorasi dan produksi (E&P Contracts) Kontrak pembelian dan penjualan (Sales and Purchase Agreements) Kontrak layanan (Service Agreements) Kontrak pemborongan (Subcontracting Agreements) Joint Venture Agreements (JVA) Production Sharing Contracts (PSC) Aspek Hukum dalam Penyusunan Kontrak Penyusunan klausul-klausul penting dalam kontrak minyak dan gas Pengaturan hak dan kewajiban para pihak Mekanisme pembayaran dan pengaturan biaya Pemenuhan standar regulasi dan kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional Negosiasi Kontrak Minyak dan Gas Teknik dan strategi dalam negosiasi kontrak Analisis kepentingan dan tawar-menawar dalam negosiasi Faktor-faktor yang mempengaruhi kesepakatan dalam negosiasi kontrak Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Minyak dan Gas Jenis sengketa yang sering muncul dalam kontrak minyak dan gas Metode penyelesaian sengketa: arbitrase, mediasi, dan litigasi Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak Penyelesaian sengketa internasional dalam industri energi Aspek Hukum Lingkungan dan Sosial dalam Kontrak Pemenuhan kewajiban lingkungan dalam proyek minyak dan gas Penanganan dampak sosial dan hubungan dengan komunitas lokal Perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Regulasi dan Kepatuhan Hukum dalam Industri Minyak dan Gas Peraturan pemerintah dan otoritas regulasi terkait industri minyak dan gas Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan internasional Pengaruh hukum internasional terhadap kontrak minyak dan gas Analisis Risiko dalam Kontrak Minyak dan Gas Identifikasi dan mitigasi risiko hukum Asuransi dan jaminan dalam kontrak minyak dan gas Manajemen risiko yang efektif dalam proyek minyak dan gas Studi Kasus dan Praktik Terbaik Pembahasan studi kasus kontrak minyak dan gas Analisis kontrak nyata dalam industri energi Pembelajaran dari praktik terbaik dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak Penutupan dan Evaluasi Diskusi interaktif dan tanya jawab Evaluasi hasil pelatihan Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang hukum kontrak minyak dan gas PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM KONTRAK MINYAK DAN GAS Pengacara dan Konsultan Hukum Pengacara yang bekerja di firma hukum atau konsultan hukum yang mengkhususkan diri dalam industri energi, terutama yang menangani kontrak-kontrak besar di sektor minyak dan gas. Manajer Proyek dan Tim Manajemen Manajer proyek di perusahaan minyak dan gas yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak, serta tim manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dan pengawasan kontrak. Staf Legal Perusahaan Minyak dan Gas Staf hukum yang bekerja di dalam perusahaan minyak dan gas, bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta membantu dalam merancang dan meninjau kontrak-kontrak yang akan ditandatangani. Negosiator Kontrak Para profesional yang terlibat dalam negosiasi kontrak antara pihak-pihak terkait dalam industri minyak dan gas, baik itu perusahaan, pemerintah, atau mitra bisnis internasional. Regulator dan Pejabat Pemerintah Pegawai pemerintah yang bertugas dalam bidang regulasi energi dan sumber daya alam, termasuk yang bekerja di kementerian atau lembaga yang mengawasi sektor minyak dan gas. Investor dan Pihak Pembiayaan Investor, bank, atau lembaga pembiayaan yang terlibat dalam pendanaan proyek minyak dan gas, yang perlu memahami aspek hukum dan komersial dari kontrak-kontrak yang terkait dengan investasi mereka. Profesional yang Terlibat dalam Pengelolaan Risiko Profesional di bidang manajemen risiko yang bekerja di perusahaan minyak dan gas untuk memitigasi risiko hukum dan finansial yang muncul dari kontrak-kontrak yang dijalankan. Akuntan dan Auditor Akuntan atau auditor yang bekerja dengan perusahaan minyak dan gas, terutama yang bertugas untuk menilai kesesuaian kontrak dengan standar akuntansi dan kewajiban finansial yang berlaku. Penyedia Layanan dan Subkontraktor Perusahaan atau individu yang menyediakan layanan atau barang untuk proyek minyak dan gas, yang perlu memahami persyaratan kontrak dan kewajiban mereka dalam proyek tersebut. Akademisi dan Peneliti Akademisi atau peneliti yang tertarik dalam bidang hukum kontrak minyak dan gas, yang ingin mendalami aspek hukum dan regulasi dalam industri ini untuk penelitian atau pendidikan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Kontrak Minyak Dan Gas Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Migas Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyusunan Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026…
Read more

Veri Mujianto June 13, 2025 0

TRAINING HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

TRAINING HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DESKRIPSI PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI Pelatihan hukum kontrak konstruksi sangat penting bagi para profesional di industri konstruksi karena kontrak merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Pemahaman yang mendalam tentang hukum kontrak konstruksi membantu menghindari sengketa, kesalahan dalam penyusunan kontrak, serta memastikan bahwa setiap kewajiban dan hak para pihak dapat dilaksanakan dengan jelas. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan wawasan tentang regulasi yang berlaku, standar industri, dan risiko yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi kunci untuk memastikan kelancaran proyek konstruksi, mengurangi potensi masalah hukum, dan meningkatkan profesionalisme di sektor konstruksi. TUJUAN PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI Tujuan pelatihan hukum kontrak konstruksi adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para profesional dalam menyusun kontrak yang jelas dan sah secara hukum, serta mengelola risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Selain itu, pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul, baik dalam bentuk perubahan pekerjaan, keterlambatan, maupun klaim. Dengan demikian, tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan proyek konstruksi dengan mengurangi potensi sengketa hukum. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI Pengenalan Hukum Kontrak Konstruksi Definisi dan ruang lingkup hukum kontrak konstruksi Prinsip-prinsip dasar dalam hukum kontrak Peran kontrak dalam proyek konstruksi Jenis-Jenis Kontrak dalam Konstruksi Kontrak lump sum (harga tetap) Kontrak satuan (unit price) Kontrak biaya plus (cost-plus contract) Kontrak time and material Kontrak turnkey dan desain & bangun Komponen-Konponen Penting dalam Kontrak Konstruksi Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak Spesifikasi dan ruang lingkup pekerjaan Jadwal pelaksanaan dan tenggat waktu Harga, pembayaran, dan ketentuan biaya Asuransi dan jaminan Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Terlibat Kewajiban kontraktor dan pemberi tugas Hak-hak kontraktor dan pemberi tugas Pembagian risiko dalam proyek konstruksi Perubahan dan Modifikasi Kontrak Prosedur perubahan pekerjaan Dampak perubahan terhadap biaya dan waktu Negosiasi dan dokumentasi perubahan kontrak Penanggulangan Risiko dalam Kontrak Konstruksi Identifikasi dan manajemen risiko Klausul force majeure Asuransi dan jaminan Sengketa dan Penyelesaian Perselisihan dalam Konstruksi Bentuk-bentuk sengketa yang umum dalam kontrak konstruksi Prosedur penyelesaian sengketa: negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi Penggunaan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak Etika dan Kepatuhan dalam Kontrak Konstruksi Kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi Etika bisnis dalam pelaksanaan kontrak Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam proyek konstruksi Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus-kasus sengketa kontrak konstruksi nyata Diskusi tentang solusi dan best practices dalam kontrak konstruksi Evaluasi dan Penutupan Evaluasi pelatihan dan umpan balik Penutupan dan pemberian sertifikat pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI Kontraktor Kontraktor perlu memahami aspek hukum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengelolaan kontrak untuk memastikan proyek berjalan lancar dan terhindar dari sengketa hukum. Pengembang Pengembang atau developer membutuhkan pemahaman tentang hukum kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dalam hubungan dengan kontraktor, subkontraktor, dan pihak-pihak lainnya. Penyedia Jasa Konstruksi Penyedia jasa yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, seperti arsitek, insinyur, dan manajer proyek, perlu memahami aspek hukum kontrak agar dapat berkolaborasi dengan baik dan memenuhi kewajiban hukum mereka. Legal/Divisi Hukum Perusahaan Divisi hukum atau konsultan hukum yang menangani kontrak konstruksi harus memahami secara mendalam ketentuan hukum untuk memberikan nasihat yang tepat dan memitigasi risiko hukum. Pemerintah dan Pihak Regulator Pihak yang terlibat dalam pengawasan proyek konstruksi atau yang bertanggung jawab terhadap regulasi perlu memiliki pemahaman mengenai hukum kontrak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri. Manajer Proyek Manajer proyek yang bertanggung jawab atas koordinasi antara berbagai pihak dalam proyek perlu memahami hukum kontrak untuk mengelola risiko dan memastikan kesuksesan proyek. Subkontraktor Subkontraktor juga memerlukan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kontrak konstruksi agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Akuntan dan Auditor Konstruksi Akuntan yang terlibat dalam perhitungan biaya proyek atau auditor yang mengawasi keuangan proyek konstruksi perlu memahami ketentuan pembayaran dan anggaran yang tercantum dalam kontrak konstruksi. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Jenis Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Kontrak Konstruksi Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Kontrak Konstruksi Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE…
Read more

Veri Mujianto June 13, 2025 0

TRAINING HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

TRAINING HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DESKRIPSI TRAINING HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pelatihan hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaku industri memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam dunia kerja. Dengan adanya pelatihan ini, baik pengusaha maupun pekerja dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Pelatihan ini juga berperan dalam mencegah terjadinya perselisihan atau konflik di tempat kerja dengan membangun hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Selain itu, pengetahuan yang memadai akan membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif, serta mengurangi risiko tuntutan hukum yang bisa merugikan. TUJUAN PELATIHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Tujuan pelatihan hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pengusaha, pekerja, dan pihak terkait lainnya mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat mengelola hubungan industrial yang sehat dan harmonis, mengurangi terjadinya konflik atau perselisihan di tempat kerja, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adil, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengenalan Hukum Ketenagakerjaan Definisi dan ruang lingkup hukum ketenagakerjaan Tujuan dan prinsip dasar hukum ketenagakerjaan Sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (atau Undang-Undang yang terbaru) Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri terkait ketenagakerjaan Regulasi terkait hak dan kewajiban pekerja Hubungan Industrial Definisi hubungan industrial dan unsur-unsurnya Peran serikat pekerja dan organisasi pengusaha Pembentukan dan tugas-tugas hubungan industrial Hak dan Kewajiban Pekerja Hak pekerja (upah, cuti, jaminan sosial, dan sebagainya) Kewajiban pekerja (tanggung jawab kerja, disiplin, dan lainnya) Perlindungan terhadap hak-hak pekerja Hak dan Kewajiban Pengusaha Kewajiban pengusaha dalam ketenagakerjaan Perlindungan terhadap pekerja dan lingkungan kerja Tanggung jawab pengusaha dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Prosedur PHK yang sah menurut hukum Alasan-alasan yang sah untuk PHK Proses penyelesaian sengketa PHK Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Mekanisme penyelesaian sengketa secara bipartit, tripartit, dan melalui pengadilan hubungan industrial Mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan Jaminan Sosial dan Kesehatan bagi Pekerja Program jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) Manfaat jaminan sosial bagi pekerja dan keluarga Hak pekerja terkait kecelakaan kerja dan pensiun Etika dan Praktik Baik dalam Hubungan Industrial Pengembangan hubungan kerja yang harmonis Kepemimpinan yang adil dan transparan di perusahaan Komunikasi yang efektif antara pekerja dan pengusaha Studi Kasus dan Praktik Lapangan Analisis kasus sengketa ketenagakerjaan Simulasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan di lapangan Pembahasan masalah hukum ketenagakerjaan yang sering terjadi PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengusaha dan Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) Pengusaha atau manajer SDM membutuhkan pelatihan ini untuk memastikan bahwa perusahaan mereka mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta dapat mengelola hubungan industrial secara efektif dan menghindari konflik atau pelanggaran hukum. Pekerja dan Serikat Pekerja Pekerja dan anggota serikat pekerja memerlukan pelatihan untuk memahami hak dan kewajiban mereka di tempat kerja, termasuk hak atas upah, jaminan sosial, serta cara menyelesaikan perselisihan dengan pengusaha. Praktisi Hukum Pengacara atau konsultan hukum yang bekerja di bidang ketenagakerjaan perlu mengikuti pelatihan ini untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi ketenagakerjaan dan memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien mereka. Pejabat Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Aparat pemerintah yang terlibat dalam pengawasan ketenagakerjaan, seperti inspektur tenaga kerja, serta pejabat yang menangani regulasi ketenagakerjaan, perlu memahami peraturan dan cara penerapannya di lapangan. Pihak yang Terlibat dalam Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Mediator, konsiliator, dan hakim di pengadilan hubungan industrial memerlukan pelatihan untuk memperdalam pengetahuan mereka dalam menangani sengketa ketenagakerjaan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelatihan untuk Pengembangan Organisasi dan Karyawan Organisasi yang ingin menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, serta mengedukasi karyawan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan, juga memerlukan pelatihan ini. Pendidikan dan Pelatihan (Lembaga Pelatihan) Lembaga pelatihan yang menyelenggarakan kursus atau pelatihan terkait ketenagakerjaan perlu mengintegrasikan materi ini agar para peserta memahami pentingnya hubungan industrial yang sehat dalam dunia kerja. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hubungan Industrial Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing…
Read more

Veri Mujianto June 13, 2025 0

TRAINING HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL

TRAINING HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL DESKRIPSI TRAINING HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL Pelatihan hukum arbitrase komersial sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan. Arbitrase menawarkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Melalui pelatihan ini, para profesional hukum dapat mempelajari prosedur arbitrase yang tepat, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta teknik-teknik negosiasi yang efektif. Selain itu, pelatihan ini juga membantu memperkenalkan peraturan dan praktik terbaru dalam arbitrase komersial internasional, yang penting bagi perusahaan yang terlibat dalam transaksi global. Dengan demikian, pelatihan ini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan praktisi hukum untuk menangani sengketa komersial secara profesional dan efektif. TUJUAN PELATIHAN HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL Tujuan pelatihan hukum arbitrase komersial adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar arbitrase, prosedur yang berlaku, serta penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktisi hukum dalam menangani arbitrase, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan teknik-teknik penyelesaian sengketa yang efisien dan mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan negara. Dengan demikian, pelatihan ini membantu para peserta untuk memahami aspek teknis dan hukum dari arbitrase, mengelola kasus dengan lebih efektif, dan memberikan solusi yang adil dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa komersial. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL Pendahuluan tentang Arbitrase Komersial Definisi arbitrase dan perbedaan dengan litigasi. Sejarah dan perkembangan arbitrase komersial. Prinsip dasar arbitrase: independensi, netralitas, dan kerahasiaan. Dasar Hukum Arbitrase Komersial Undang-undang arbitrase nasional dan internasional (misalnya: UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Perjanjian arbitrase dan klausul arbitrase. Konvensi internasional terkait arbitrase (misalnya: Konvensi New York 1958). Proses Arbitrase Langkah-langkah dalam prosedur arbitrase. Pemilihan dan penunjukan arbiter. Prosedur pembukaan sidang dan penyampaian klaim. Proses pengumpulan bukti dan penyelesaian sengketa. Penyelesaian Sengketa dalam Arbitrase Metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Mediasi dan konsiliasi dalam arbitrase. Pengambilan keputusan dan award arbitrase. Pelaksanaan keputusan arbitrase (enforcement of awards). Arbitrase Komersial Internasional Perbedaan antara arbitrase nasional dan internasional. Organisasi arbitrase internasional (misalnya: ICC, LCIA, SIAC). Masalah yuridiksi dan penerapan hukum internasional. Tantangan dalam arbitrase lintas negara. Tantangan dan Isu-isu dalam Arbitrase Komersial Masalah bias, konflik kepentingan, dan netralitas arbiter. Sengketa terkait pelaksanaan award arbitrase. Peran dan dampak arbitrase terhadap bisnis global. Studi Kasus Arbitrase Komersial Analisis studi kasus sengketa komersial yang diselesaikan melalui arbitrase. Pembelajaran dari praktik terbaik dan kesalahan yang umum terjadi dalam arbitrase. Etika dan Profesionalisme dalam Arbitrase Kode etik untuk para arbiter dan pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab profesional dalam penyelesaian sengketa. Keterampilan Negosiasi dalam Arbitrase Teknik negosiasi yang efektif dalam arbitrase. Peran mediator dan konsiliator dalam arbitrase komersial. Evaluasi dan Penutupan Ujian atau evaluasi pengetahuan peserta. Diskusi tentang perkembangan masa depan arbitrase komersial. Penutupan dan pemberian sertifikat. PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL Praktisi Hukum (Pengacara dan Konsultan Hukum) Pengacara yang menangani sengketa komersial, baik di tingkat nasional maupun internasional, akan mendapatkan manfaat besar dalam memahami prosedur dan teknik arbitrase. Arbiter Profesional yang ingin berkarir sebagai arbiter atau yang sudah menjabat sebagai arbiter, untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam proses arbitrase. Perusahaan dan Pengusaha Pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis atau perjanjian komersial yang ingin memahami manfaat arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Lembaga Penyelesaian Sengketa (ADR Centers) Lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) melalui arbitrase, yang perlu mengetahui peraturan dan praktik arbitrase terbaru. Pejabat Pemerintah dan Regulator Pemerintah atau badan-badan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan atau pengaturan terkait hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa komersial. Mahasiswa Hukum Mahasiswa hukum yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang arbitrase sebagai bagian dari pendidikan hukum mereka, terutama yang tertarik pada praktik penyelesaian sengketa. Manajer Risiko dan Profesional Keuangan Profesional yang terlibat dalam manajemen risiko atau pengelolaan kontrak bisnis, yang perlu mengetahui bagaimana arbitrase dapat digunakan untuk mengurangi potensi risiko hukum. Mediator dan Konsiliator Profesional yang bekerja dalam bidang mediasi dan konsiliasi yang ingin memperluas keterampilan mereka dalam proses arbitrase. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Arbitrase Komersial Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Arbitrase Komersial Internasional Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):…
Read more

Veri Mujianto June 13, 2025 0

TRAINING HUKUM ACARA PTUN

TRAINING HUKUM ACARA PTUN DESKRIPSI TRAINING HUKUM ACARA PTUN Pelatihan hukum acara PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis bagi para praktisi hukum, terutama dalam menangani sengketa administrasi negara. Hukum acara PTUN berfungsi untuk mengatur proses penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum dengan pihak pemerintah terkait keputusan administratif. Dengan adanya pelatihan ini, peserta dapat memahami tahapan-tahapan prosedural yang harus dilalui, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, hingga putusan. Pelatihan ini juga memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan, serta teknik dalam menyusun dokumen hukum yang efektif. Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ini sangat bermanfaat dalam menghadapi praktik peradilan yang semakin kompleks dan dinamis. TUJUAN PELATIHAN HUKUM ACARA PTUN Tujuan pelatihan hukum acara PTUN adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat atau badan hukum dengan pemerintah di bidang administrasi negara. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami tahapan-tahapan dalam proses perkara di PTUN, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan, hingga putusan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wawasan terkait hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkara PTUN. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat mencetak praktisi hukum yang lebih terampil dan siap dalam menangani sengketa administrasi negara secara efektif dan profesional. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM ACARA PTUN Pengenalan tentang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) Definisi dan fungsi PTUN Sejarah dan perkembangan PTUN di Indonesia Struktur dan kewenangan PTUN Dasar Hukum PTUN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan-peraturan yang terkait dengan PTUN Asas-asas hukum yang berlaku dalam PTUN Proses dan Tahapan Gugatan di PTUN Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa PTUN Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh PTUN Pengajuan gugatan dan persyaratan formalnya Pemeriksaan perkara di PTUN Pembuktian dalam perkara PTUN Prosedur Pemeriksaan di PTUN Proses persidangan PTUN Hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan Pemanggilan pihak yang berperkara Pemeriksaan bukti dan saksi Keputusan dan putusan PTUN Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Jenis keputusan tata usaha negara yang dapat digugat Prosedur dan teknik mengajukan banding atau kasasi Eksekusi putusan PTUN Praktik Penyusunan Dokumen Hukum dalam PTUN Penyusunan gugatan dan surat-surat yang berkaitan Penyusunan jawaban dan replik Penyusunan dokumen bukti yang sah Masalah-Masalah Umum dalam Hukum Acara PTUN Kendala yang sering dihadapi dalam proses PTUN Analisis kasus-kasus yang pernah ditangani oleh PTUN Penyelesaian sengketa yang melibatkan instansi pemerintah Studi Kasus dan Diskusi Pembahasan kasus nyata dalam hukum acara PTUN Diskusi tentang penerapan hukum acara PTUN dalam praktik Simulasi persidangan PTUN Penutupan dan Evaluasi Ringkasan materi yang telah dipelajari Tanya jawab dan klarifikasi Evaluasi pelatihan dan umpan balik dari peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM ACARA PTUN Advokat/Kuasa Hukum Para advokat atau kuasa hukum yang terlibat dalam menangani sengketa administrasi negara perlu memahami prosedur dan tahapan hukum acara PTUN agar dapat memberikan pembelaan yang tepat dan efektif bagi klien mereka. Pejabat Pemerintahan Pejabat pemerintahan yang terlibat dalam pengambilan keputusan administratif, seperti pejabat pemerintah daerah atau pusat, perlu memahami hukum acara PTUN agar dapat menghadapi gugatan yang diajukan terhadap keputusan administrasi yang mereka buat. Jaksa dan Aparat Penegak Hukum Jaksa dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses litigasi atau yang menangani perkara yang terkait dengan administrasi negara harus memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur PTUN untuk memastikan kelancaran proses hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Hakim Hakim PTUN, baik yang baru menjabat maupun yang sudah berpengalaman, membutuhkan pelatihan untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai perkembangan terbaru dalam hukum acara PTUN dan penerapan yang tepat dalam kasus-kasus yang dihadapi. Mahasiswa Hukum Mahasiswa yang sedang belajar hukum, terutama yang mengambil konsentrasi di bidang hukum administrasi negara atau peradilan, juga memerlukan pemahaman tentang prosedur dan tata cara hukum acara PTUN sebagai bagian dari penguasaan mereka terhadap hukum positif Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Fokus pada Hak Asasi Manusia atau Pemberdayaan Masyarakat LSM yang sering berhubungan dengan masalah administrasi negara dan mendampingi masyarakat dalam menghadapi sengketa administrasi akan sangat terbantu dengan pelatihan ini untuk memberikan advokasi yang lebih efektif. Perusahaan dan Badan Hukum Lainnya Perusahaan atau badan hukum yang sering berhubungan dengan keputusan administratif pemerintah dan perlu memahami hak-hak mereka dalam proses PTUN guna mengatasi sengketa yang mungkin timbul. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Acara Ptun Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Dasar Hukum Ptun Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi…
Read more

Veri Mujianto June 12, 2025 0

TRAINING HEADLINE COMPLIANCE BY LEGAL ASPECT

TRAINING HEADLINE COMPLIANCE BY LEGAL ASPECT DESKRIPSI TRAINING HEADLINE COMPLIANCE BY LEGAL ASPECT Pelatihan Headline Compliance by Legal Aspect sangat penting untuk memastikan bahwa setiap elemen komunikasi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan iklan dan promosi, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dengan pelatihan ini, karyawan dapat memahami ketentuan hukum terkait dengan iklan dan memastikan bahwa setiap konten yang disampaikan tidak melanggar hak-hak konsumen, peraturan perlindungan data pribadi, atau standar etika yang ditetapkan oleh badan regulasi. Selain itu, pelatihan ini juga membantu perusahaan untuk menghindari potensi risiko hukum dan sanksi yang dapat merugikan reputasi serta keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kepatuhan hukum dalam pembuatan headline menjadi kunci untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada. TUJUAN PELATIHAN HEADLINE COMPLIANCE BY LEGAL ASPECT Tujuan pelatihan Headline Compliance by Legal Aspect adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta mengenai pentingnya mematuhi peraturan hukum dalam pembuatan headline, khususnya dalam iklan dan promosi. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan oleh perusahaan tidak melanggar peraturan yang berlaku, seperti peraturan perlindungan konsumen, iklan yang menyesatkan, dan hak cipta. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi risiko hukum dan potensi sanksi yang dapat merugikan reputasi perusahaan, serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam komunikasi publik. Dengan pelatihan ini, diharapkan peserta dapat merancang headline yang tidak hanya menarik, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HEADLINE COMPLIANCE BY LEGAL ASPECT Pendahuluan Pengertian Headline Compliance dalam konteks hukum Pentingnya mematuhi peraturan hukum dalam pembuatan headline Dampak pelanggaran hukum dalam pembuatan headline Peraturan Hukum Terkait Iklan dan Promosi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Peraturan Perlindungan Data Pribadi Peraturan Iklan yang Menyesatkan Hak Cipta dan Merek Dagang dalam Konten Iklan Prinsip-Prinsip Utama dalam Headline Compliance Transparansi dan Kejujuran dalam Informasi Tidak Menyesatkan atau Mengelabui Konsumen Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Etika Risiko Hukum dan Sanksi Potensi sanksi administratif dan pidana Dampak negatif terhadap reputasi perusahaan Studi kasus pelanggaran hukum dalam pembuatan headline Strategi Penyusunan Headline yang Mematuhi Hukum Teknik penulisan yang sesuai dengan ketentuan hukum Penggunaan klaim yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Penyesuaian headline dengan standar etika dan regulasi industri Best Practices dalam Pembuatan Headline yang Mematuhi Hukum Penggunaan bahasa yang jelas dan tidak ambigu Menghindari penggunaan klaim yang berlebihan atau tidak dapat dibuktikan Konsultasi dengan tim hukum atau ahli terkait sebelum publikasi Studi Kasus dan Diskusi Analisis contoh-contoh headline yang melanggar hukum Pembahasan solusi dan pencegahan pelanggaran hukum dalam pembuatan headline Kesimpulan dan Rekomendasi Menyimpulkan pentingnya kepatuhan hukum dalam headline Rekomendasi untuk implementasi Headline Compliance yang efektif di perusahaan Tanya Jawab dan Evaluasi Pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HEADLINE COMPLIANCE BY LEGAL ASPECT Tim Pemasaran dan Periklanan Profesional di bidang pemasaran dan periklanan yang bertanggung jawab untuk membuat dan menyebarluaskan konten iklan, termasuk headline, agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tim Hukum (Legal Team) Pengacara perusahaan atau tim hukum yang memerlukan pemahaman mendalam tentang aspek hukum terkait pembuatan dan penyebaran headline untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum. Content Creator dan Copywriter Penulis konten dan pembuat headline yang bertanggung jawab untuk membuat teks yang menarik tetapi tetap mematuhi regulasi yang ada, sehingga tidak melanggar hukum. Manajer Media Sosial dan Digital Marketing Pengelola akun media sosial atau tim digital marketing yang sering membuat dan memposting headline di berbagai platform, sehingga penting untuk memastikan setiap pesan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum. Tim Public Relations (PR) Profesional PR yang terlibat dalam menciptakan pesan perusahaan untuk publik, termasuk headline dalam siaran pers dan materi komunikasi lainnya. Manajer Produk dan Brand Manager Pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemasaran produk, yang harus memastikan bahwa setiap materi promosi, termasuk headline, tidak menyesatkan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pemilik atau Pengelola Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pengusaha yang membuat konten untuk promosi produk atau jasa mereka, sehingga memerlukan pemahaman tentang kepatuhan hukum untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Pihak yang Terlibat dalam Kampanye Iklan dan Promosi Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan kampanye iklan atau promosi yang melibatkan headline, termasuk agensi periklanan dan vendor eksternal. Pemateri/ Trainer Pelatihan Headline Compliance By Legal Aspect Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Strategi Penyusunan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pembuatan Headline Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Pembuatan Headline Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat…
Read more

Veri Mujianto June 12, 2025 0

TRAINING HUKUM PERTANAHAN, HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA

TRAINING HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

TRAINING HUKUM PERBANKAN DAN PERMASALAHANNYA

TRAINING HUKUM KONTRAK MINYAK DAN GAS

TRAINING HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

TRAINING HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

TRAINING HUKUM ARBITRASE KOMERSIAL

TRAINING HUKUM ACARA PTUN

TRAINING HEADLINE COMPLIANCE BY LEGAL ASPECT

Company

About Us

Contact Us

Products

Services

Blog

Features

Analytics

Engagement

Builder

Publisher

Help

Privacy Policy

Terms

Conditions

Privacy

Terms

Privacy Policy

Conditions