pemerintahan Archives - Informasi Training Terlengkap

TRAINING MANAJEMEN FARMASI

TRAINING MANAJEMEN FARMASI DESKRIPSI TRAINING MANAJEMEN FARMASI Pelatihan manajemen farmasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan di apotek dan rumah sakit, serta memastikan efisiensi operasional yang optimal. Dalam pelatihan ini, tenaga apoteker dan staf farmasi diajarkan untuk mengelola obat-obatan dengan tepat, mulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pemberian obat kepada pasien. Selain itu, pelatihan manajemen farmasi juga mencakup keterampilan dalam perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi informasi dalam sistem manajemen farmasi. Dengan pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga farmasi, mengurangi risiko kesalahan obat, dan meningkatkan kepuasan pasien. Sebagai hasilnya, pelayanan farmasi dapat berjalan dengan lebih efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. TUJUAN PELATIHAN MANAJEMEN FARMASI Meningkatkan Kemampuan Manajerial: Memberikan pemahaman tentang pengelolaan apotek, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Memastikan Kualitas Pelayanan: Membekali tenaga farmasi dengan keterampilan untuk memastikan kualitas pelayanan farmasi yang aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Efisiensi Pengelolaan Obat: Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan obat, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi yang efisien dan aman. Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya: Mengajarkan cara mengelola keuangan dan sumber daya manusia di unit farmasi secara efektif, agar operasional berjalan lancar dan menguntungkan. Peningkatan Kepuasan Pasien: Memastikan pelayanan farmasi yang lebih baik dan aman bagi pasien, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN MANAJEMEN FARMASI Pendahuluan Manajemen Farmasi Definisi manajemen farmasi Peran dan tanggung jawab tenaga farmasi dalam manajemen Tujuan dan manfaat pelatihan manajemen farmasi Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Pengertian manajemen Fungsi dasar manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian Penerapan prinsip manajemen dalam praktik farmasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Farmasi Rekrutmen dan seleksi staf farmasi Pelatihan dan pengembangan staf Manajemen kinerja dan evaluasi staf Penyelesaian konflik dalam tim farmasi Manajemen Pengadaan dan Pengelolaan Obat Proses pengadaan obat Pengelolaan stok obat dan sistem persediaan Pemilihan dan pengendalian kualitas obat Pemusnahan obat kadaluarsa dan limbah farmasi Manajemen Keuangan dalam Farmasi Pengelolaan anggaran dan biaya operasional Analisis biaya obat dan layanan farmasi Pengendalian keuangan dan laporan keuangan farmasi Sistem Informasi Farmasi Pengenalan sistem informasi manajemen farmasi Teknologi dalam pengelolaan data obat dan resep Implementasi sistem komputerisasi di apotek atau rumah sakit Kepemimpinan dalam Manajemen Farmasi Gaya kepemimpinan yang efektif dalam manajemen farmasi Motivasi dan pemberdayaan tim farmasi Pengelolaan perubahan dan inovasi dalam organisasi farmasi Pelayanan Pelanggan dan Kepuasan Pasien Teknik komunikasi efektif dengan pasien Manajemen keluhan dan feedback dari pasien Pengelolaan etika dan tanggung jawab profesional Manajemen Risiko dan Keamanan Obat Identifikasi risiko dalam pengelolaan obat Pengendalian kesalahan medis dan obat Strategi untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam pelayanan farmasi Audit dan Evaluasi Kinerja Farmasi Proses audit farmasi Evaluasi kinerja operasional dan pelayanan Penggunaan data dan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan Tren dan Isu Terkini dalam Manajemen Farmasi Perkembangan regulasi dan kebijakan farmasi Inovasi dalam manajemen farmasi Tantangan dan peluang di industri farmasi Studi Kasus dan Simulasi Pembahasan kasus nyata dalam manajemen farmasi Simulasi penerapan manajemen farmasi dalam situasi nyata PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN MANAJEMEN FARMASI Apoteker Apoteker yang bekerja di apotek, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya memerlukan pelatihan manajemen farmasi untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola obat, staf, serta sumber daya lainnya secara efisien. Staf Farmasi Tenaga farmasi yang bekerja sebagai asisten apoteker, teknisi farmasi, atau petugas administrasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan persediaan obat, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Manajer atau Kepala Bagian Farmasi Manajer atau kepala bagian farmasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh operasi farmasi, termasuk pengelolaan obat, staf, anggaran, serta kualitas pelayanan farmasi. Pemilik atau Pengelola Apotek Pemilik apotek atau pengelola apotek independen yang perlu memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan, pengelolaan stok obat, dan peningkatan layanan pelanggan di apotek mereka. Tenaga Medis yang Bekerja di Rumah Sakit Dokter atau tenaga medis lainnya yang berperan dalam tim farmasi rumah sakit dan perlu memahami aspek manajerial terkait pengelolaan obat dan interaksi antar profesi dalam pelayanan kesehatan. Staf Administrasi Kesehatan Staf yang terlibat dalam administrasi rumah sakit, apotek, atau lembaga kesehatan yang perlu memahami alur kerja, pengelolaan data, dan sistem informasi farmasi. Penyelia atau Supervisor Layanan Kesehatan Penyelia atau supervisor yang memimpin tim dalam memberikan pelayanan farmasi, di mana pelatihan manajemen farmasi akan membantu dalam peningkatan pengawasan dan pengelolaan tim yang lebih efisien. Staf Pemerintah yang Mengatur Kebijakan Farmasi Pegawai pemerintah yang terlibat dalam perumusan kebijakan terkait pengelolaan farmasi di tingkat nasional atau daerah, yang perlu memahami penerapan kebijakan dan regulasi dalam manajemen farmasi. Pemateri/ Trainer Pelatihan Manajemen Farmasi Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Pengelolaan Obat Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Sistem Informasi Farmasi Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Sistem Informasi Farmasi Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,-…
Read more

Veri Mujianto June 21, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Pelatihan mengenai aspek hukum pertanahan, kompensasi, dan konflik pertanahan di daerah pertambangan sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan aktivitas pertambangan. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan dan penggunaan lahan, serta prosedur pemberian kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terkena dampak, sangat krusial. Tanpa pelatihan yang memadai, potensi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat lokal bisa meningkat, yang berpotensi mengganggu operasional dan merugikan kedua belah pihak. Dengan adanya pelatihan, pihak terkait dapat mengelola masalah pertanahan dengan lebih efektif, meminimalkan risiko hukum, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Meningkatkan Pemahaman Hukum: Memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta tentang peraturan dan regulasi yang mengatur hak kepemilikan, pemanfaatan, serta pengelolaan pertanahan, khususnya yang terkait dengan sektor pertambangan. Pengelolaan Kompensasi yang Adil: Meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang dan melaksanakan program kompensasi yang adil dan transparan bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan, agar proses ganti rugi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Pencegahan Konflik Pertanahan: Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi potensi konflik pertanahan sejak dini serta strategi penyelesaian sengketa secara damai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Memberikan wawasan kepada peserta tentang pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar daerah pertambangan, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan Kepatuhan Perusahaan: Memastikan perusahaan pertambangan memahami kewajiban hukum mereka dan menjalankan operasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko hukum dan sosial. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Pendahuluan Pengantar tentang pentingnya aspek hukum pertanahan dalam industri pertambangan. Tujuan dan manfaat pelatihan. Aspek Hukum Pertanahan Prinsip dasar hukum pertanahan di Indonesia. Jenis-jenis hak atas tanah (hak milik, hak sewa, hak pakai, dll). Prosedur dan mekanisme alih hak atas tanah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan dalam sektor pertambangan (UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dll). Tantangan dan hambatan dalam pengelolaan pertanahan di daerah pertambangan. Kompensasi dalam Aktivitas Pertambangan Pengertian dan tujuan kompensasi. Prinsip-prinsip kompensasi yang adil dan sesuai dengan hukum. Prosedur pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak kegiatan pertambangan. Penilaian nilai tanah dan properti yang terkena dampak. Studi kasus mengenai kompensasi yang berhasil dan gagal. Konflik Pertanahan di Daerah Pertambangan Jenis-jenis konflik pertanahan yang sering terjadi dalam kegiatan pertambangan. Faktor penyebab konflik pertanahan (perbedaan hak atas tanah, kepemilikan ganda, ketidakjelasan batas wilayah, dll). Dampak konflik pertanahan terhadap operasi pertambangan dan masyarakat. Teknik dan strategi penyelesaian konflik (mediasi, negosiasi, litigasi, dll). Peran pemerintah dan perusahaan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Studi Kasus dan Best Practices Analisis kasus nyata konflik pertanahan dalam daerah pertambangan. Solusi yang diterapkan dan pembelajaran yang diambil. Praktik terbaik dalam pengelolaan pertanahan dan kompensasi yang dapat diimplementasikan di lapangan. Kewajiban Perusahaan dalam Pengelolaan Pertanahan Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam menangani masalah pertanahan. Peran serta perusahaan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Kepatuhan terhadap hukum pertanahan dan regulasi lingkungan. Pengelolaan hubungan dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan. Penutupan Rangkuman materi pelatihan. Diskusi dan tanya jawab. Evaluasi pelatihan dan tindak lanjut. PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN Manajer dan Staf Hukum Perusahaan Pertambangan Agar mereka dapat memahami dan mengelola isu-isu hukum yang berkaitan dengan penggunaan tanah dalam operasi pertambangan, serta menangani konflik yang mungkin timbul dengan masyarakat sekitar. Pihak Pemerintah Daerah Untuk memahami regulasi pertanahan yang berlaku dan membantu mengelola penggunaan lahan yang tepat, serta mendukung penyelesaian sengketa pertanahan yang mungkin terjadi di daerah pertambangan. Tim CSR (Corporate Social Responsibility) Perusahaan Agar mereka dapat mengelola hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal, serta memastikan kompensasi dan program pemberdayaan yang adil dan efektif bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Konsultan Pertanahan dan Lingkungan Agar dapat memberikan nasihat yang tepat kepada perusahaan pertambangan mengenai peraturan pertanahan, penyelesaian konflik, dan pengelolaan dampak lingkungan yang terkait dengan penggunaan lahan. Pengacara dan Konsultan Hukum Untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum pertanahan khususnya dalam sektor pertambangan, serta memberikan layanan hukum yang lebih efektif dalam menangani sengketa pertanahan. Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan pertanahan, verifikasi hak tanah, dan penanganan konflik pertanahan yang terjadi dalam kegiatan pertambangan. Perwakilan Masyarakat atau Tokoh Masyarakat Lokal Untuk memahami hak-hak mereka terkait pertanahan dan kompensasi, serta cara berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa dengan perusahaan pertambangan. Petugas Pengawasan Pertambangan Agar dapat memantau dan memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan lahan dan penyelesaian konflik dengan masyarakat. Akademisi atau Peneliti di Bidang Pertanahan dan Pertambangan Untuk memperdalam pemahaman dan penelitian mereka mengenai isu-isu hukum pertanahan dan konflik yang terjadi di sektor pertambangan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Pertanahan, Kompensasi Dan Konflik Pertanahan Daerah Pertambangan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kompensasi Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pertambangan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei…
Read more

Veri Mujianto June 19, 2025 0

TRAINING PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010

TRAINING PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 DESKRIPSI TRAINING PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 Pelatihan mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 sangat penting untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang efektif dalam lingkungan kerja. Peraturan ini mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mencakup kewajiban, larangan, serta sanksi bagi PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan pelatihan yang memadai, PNS dapat lebih memahami tanggung jawab mereka, baik dalam etika profesional maupun dalam menjaga integritas dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Pelatihan ini juga membantu mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, pelatihan tersebut menjadi landasan untuk menciptakan PNS yang memiliki sikap disiplin tinggi, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal. TUJUAN PELATIHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 Tujuan pelatihan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengenai peraturan disiplin yang berlaku dalam lingkup pemerintahan. Pelatihan ini bertujuan agar PNS dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, mematuhi kewajiban, serta menghindari pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan instansi tempat mereka bekerja. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi PNS mengenai pentingnya etika, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan, guna menciptakan suasana kerja yang kondusif, efektif, dan efisien. Dengan demikian, pelatihan ini berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja PNS serta mendukung tercapainya tujuan organisasi pemerintahan yang lebih baik. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 Pendahuluan Pengertian dan pentingnya disiplin dalam pemerintahan. Tujuan dan ruang lingkup Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Landasan hukum yang mengatur disiplin PNS. Prinsip-prinsip dasar dalam peraturan disiplin PNS. Hak dan Kewajiban PNS Hak-hak PNS sebagai pegawai negeri. Kewajiban PNS dalam menjalankan tugasnya. Larangan bagi PNS Larangan-larangan yang harus dihindari oleh PNS. Contoh pelanggaran yang dapat merugikan organisasi. Sanksi Disiplin PNS Jenis-jenis sanksi yang dapat diterima oleh PNS. Proses pemberian sanksi disiplin kepada PNS. Tata Cara Pemberian Sanksi Disiplin Prosedur dan mekanisme dalam pemberian sanksi. Hak-hak PNS dalam pembelaan diri. Penerapan dan Pengawasan Disiplin PNS Peran atasan dalam pengawasan disiplin. Cara memastikan penerapan disiplin yang efektif di lingkungan kerja. Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus pelanggaran disiplin PNS. Pembahasan solusi dan langkah-langkah pencegahan. Penutup Rangkuman materi pelatihan. Pentingnya implementasi disiplin dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Semua PNS, baik yang baru diangkat maupun yang sudah berpengalaman, perlu mengikuti pelatihan ini untuk memahami peraturan disiplin yang berlaku. Pelatihan ini membantu mereka memahami hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang dapat diberikan jika melanggar peraturan. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) PPK perlu memahami peraturan ini untuk melakukan pengawasan, memberikan pembinaan, serta memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atasan Langsung (Supervisor) Para atasan atau pimpinan unit kerja perlu mengetahui dengan baik Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 untuk dapat memimpin dan mengawasi kinerja bawahannya, serta mengambil langkah yang tepat jika terjadi pelanggaran disiplin. Tim Pengawas Kepegawaian dan Tim Disiplin Mereka yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan disiplin dalam instansi pemerintah harus mengikuti pelatihan ini untuk memahami prosedur yang tepat dalam menangani pelanggaran disiplin PNS. Calon PNS yang Sedang Dalam Proses Seleksi Peserta yang sedang mengikuti seleksi atau orientasi menjadi PNS perlu mendapatkan pelatihan untuk memahami aturan disiplin yang akan mereka terapkan dalam menjalankan tugas sebagai PNS. Petugas Administrasi Kepegawaian Mereka yang terlibat dalam administrasi dan pengelolaan data kepegawaian perlu memahami peraturan ini untuk menjalankan tugas mereka dengan benar, serta mendukung proses penegakan disiplin. Pemateri/ Trainer Pelatihan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Larangan Bagi Pns Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Sanksi Disiplin Pns Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Sanksi Disiplin Pns Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian…
Read more

Veri Mujianto June 18, 2025 0

TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DESKRIPSI PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan memiliki peran krusial dalam memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan prinsip hukum, kebutuhan masyarakat, serta kepentingan negara. Melalui pelatihan ini, para perancang hukum dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai teknik penyusunan norma hukum yang jelas, sistematis, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Selain itu, pelatihan ini membantu memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat bersifat efektif, implementatif, serta mampu menjawab tantangan hukum di masa depan. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, kualitas regulasi yang dihasilkan akan semakin baik, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. TUJUAN PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Meningkatkan Pemahaman Hukum – Memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum, hierarki peraturan, serta asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Meningkatkan Keterampilan Teknis – Membekali peserta dengan keterampilan dalam menyusun naskah hukum yang sistematis, jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menjamin Konsistensi dan Kepastian Hukum – Mencegah tumpang tindih regulasi serta memastikan aturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Meningkatkan Kualitas Regulasi – Menghasilkan peraturan yang lebih berkualitas, implementatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Memastikan bahwa regulasi yang disusun mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam administrasi pemerintahan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Outline Materi Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 1. Pendahuluan Pengertian dan urgensi perancangan peraturan perundang-undangan Prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Hierarki peraturan perundang-undangan menurut sistem hukum nasional 2. Asas dan Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Asas legalitas dan supremasi hukum Asas keterbukaan, kejelasan rumusan, dan efektivitas regulasi Asas keterpaduan dan keselarasan dalam sistem hukum 3. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Struktur dasar dan sistematika naskah peraturan perundang-undangan Penggunaan bahasa hukum yang baik dan benar Teknik perumusan norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir 4. Proses Legislasi dan Tahapan Penyusunan Peraturan Identifikasi kebutuhan regulasi dan perumusan konsep awal Proses konsultasi publik dan partisipasi masyarakat Penyelarasan dengan peraturan yang lebih tinggi Mekanisme pembahasan, pengesahan, dan pengundangan 5. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Pentingnya harmonisasi dalam sistem hukum nasional Teknik menghindari konflik norma dalam peraturan Studi kasus tentang peraturan yang tumpang tindih 6. Evaluasi dan Uji Kelayakan Peraturan Perundang-Undangan Metode penilaian efektivitas peraturan Dampak regulasi terhadap masyarakat dan sektor terkait Revisi dan perubahan peraturan untuk peningkatan efektivitas 7. Simulasi dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Studi kasus dan latihan penyusunan naskah hukum Simulasi penyusunan peraturan dari tahap konsep hingga finalisasi Evaluasi hasil dan diskusi kelompok 8. Penutup dan Rekomendasi Refleksi dan pembelajaran dari pelatihan Rekomendasi untuk perbaikan regulasi ke depan Sertifikasi dan tindak lanjut setelah pelatihan PESERTA PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Penyusun dan Perancang Peraturan di Pemerintahan Aparat pemerintah yang terlibat dalam pembuatan peraturan, seperti di Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan pemerintah daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD Anggota legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengesahan undang-undang serta peraturan daerah. Pihak Pengawas dan Auditor Pengawas internal dan eksternal yang berperan dalam memastikan peraturan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Konsultan Hukum dan Advokat Praktisi hukum yang sering diminta untuk memberikan saran atau bantuan dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Staf Administrasi dan Kepegawaian Pemerintahan Staf yang mendukung proses administrasi penyusunan peraturan di tingkat kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Pakar Hukum dan Akademisi Dosen dan peneliti di bidang hukum yang tertarik dalam pengembangan teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Organisasi yang terlibat dalam advokasi kebijakan dan hukum, serta berperan dalam memastikan bahwa peraturan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Pengusaha dan Pelaku Bisnis Pihak yang ingin memahami proses pembuatan peraturan, terutama yang berhubungan dengan sektor industri atau bisnis mereka, untuk memitigasi risiko terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang – Undangan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Dasar-Dasar Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Teknik Penyusunan Peraturan Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or…
Read more

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI

TRAINING PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI DESKRIPSI TRAINING PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI Pelatihan pengadaan lahan: kebijakan dan regulasi memiliki peran krusial dalam memastikan proses pengadaan lahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat kompleksitas dalam pengadaan lahan, baik untuk proyek infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, maupun investasi lainnya, pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan dan regulasi menjadi kunci utama. Pelatihan ini membantu meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, badan usaha, serta masyarakat terdampak, agar dapat menjalankan prosedur secara transparan, adil, dan efisien. Selain itu, pelatihan ini juga mencegah potensi sengketa dan pelanggaran hukum akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, pelatihan pengadaan lahan tidak hanya mempercepat realisasi proyek, tetapi juga memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat. TUJUAN PELATIHAN PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI Memahami Kebijakan dan Regulasi – Memberikan wawasan mendalam terkait kebijakan dan peraturan terbaru mengenai pengadaan lahan, termasuk hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Pelaku Usaha – Membantu instansi pemerintah, badan usaha, serta pihak terkait dalam melaksanakan proses pengadaan lahan secara efektif dan efisien. Mencegah Sengketa dan Konflik – Meminimalkan potensi sengketa dengan memastikan semua prosedur dilakukan sesuai hukum dan mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat terdampak. Mendorong Keberhasilan Proyek Strategis – Mempercepat proses pengadaan lahan agar tidak menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya. Menjamin Kepastian Hukum – Menjaga kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan lahan, sehingga investasi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI 1. Pendahuluan Pengertian dan urgensi pengadaan lahan Tantangan dan permasalahan dalam pengadaan lahan Tujuan dan manfaat pelatihan 2. Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengadaan Lahan Dasar hukum pengadaan lahan di Indonesia Prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan lahan Kewenangan pemerintah dan peran swasta dalam pengadaan lahan 3. Proses dan Tahapan Pengadaan Lahan Perencanaan dan persiapan pengadaan lahan Identifikasi dan inventarisasi tanah Konsultasi publik dan sosialisasi Penetapan lokasi dan penilaian ganti rugi Pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi Pengosongan lahan dan pengelolaan pasca pengadaan 4. Mekanisme Ganti Rugi dan Kompensasi Metode penilaian harga tanah Bentuk-bentuk ganti rugi yang sesuai regulasi Penyelesaian perbedaan nilai ganti rugi Perlindungan hak masyarakat terdampak 5. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pengadaan Lahan Jenis-jenis sengketa dalam pengadaan lahan Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dan non-hukum Studi kasus penyelesaian konflik pengadaan lahan 6. Best Practices dalam Pengadaan Lahan Studi kasus keberhasilan pengadaan lahan Strategi mitigasi risiko dalam pengadaan lahan Peran teknologi dalam mempercepat proses pengadaan lahan 7. Evaluasi dan Simulasi Pengadaan Lahan Latihan studi kasus dan simulasi penyelesaian masalah Diskusi kelompok dan praktik terbaik Evaluasi pemahaman peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI Pejabat Pemerintah dan Aparatur Negara Kementerian/lembaga yang menangani pengadaan lahan Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan Pengelola Proyek Infrastruktur dan Pembangunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD Perusahaan konstruksi dan pengembang properti Kontraktor dan konsultan yang terlibat dalam proyek pengadaan lahan Pihak Swasta dan Investor Perusahaan yang membutuhkan lahan untuk proyek industri, perkebunan, atau perumahan Lembaga keuangan dan perbankan yang mendanai proyek pengadaan lahan Akademisi dan Peneliti Dosen dan mahasiswa yang meneliti kebijakan pertanahan Lembaga penelitian terkait tata ruang dan pengadaan lahan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil Masyarakat terdampak pengadaan lahan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada hak tanah dan lingkungan Tokoh masyarakat dan perwakilan komunitas lokal Pemateri/ Trainer Pelatihan Pengadaan Lahan: Kebijakan Dan Regulasi Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Tahapan Pengadaan Lahan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Mekanisme Ganti Rugi Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Mekanisme Ganti Rugi Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Veri Mujianto June 17, 2025 0

TRAINING HUKUM ACARA PTUN

TRAINING HUKUM ACARA PTUN DESKRIPSI TRAINING HUKUM ACARA PTUN Pelatihan hukum acara PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis bagi para praktisi hukum, terutama dalam menangani sengketa administrasi negara. Hukum acara PTUN berfungsi untuk mengatur proses penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum dengan pihak pemerintah terkait keputusan administratif. Dengan adanya pelatihan ini, peserta dapat memahami tahapan-tahapan prosedural yang harus dilalui, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, hingga putusan. Pelatihan ini juga memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan, serta teknik dalam menyusun dokumen hukum yang efektif. Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ini sangat bermanfaat dalam menghadapi praktik peradilan yang semakin kompleks dan dinamis. TUJUAN PELATIHAN HUKUM ACARA PTUN Tujuan pelatihan hukum acara PTUN adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat atau badan hukum dengan pemerintah di bidang administrasi negara. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami tahapan-tahapan dalam proses perkara di PTUN, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan, hingga putusan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wawasan terkait hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkara PTUN. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat mencetak praktisi hukum yang lebih terampil dan siap dalam menangani sengketa administrasi negara secara efektif dan profesional. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM ACARA PTUN Pengenalan tentang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) Definisi dan fungsi PTUN Sejarah dan perkembangan PTUN di Indonesia Struktur dan kewenangan PTUN Dasar Hukum PTUN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan-peraturan yang terkait dengan PTUN Asas-asas hukum yang berlaku dalam PTUN Proses dan Tahapan Gugatan di PTUN Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa PTUN Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh PTUN Pengajuan gugatan dan persyaratan formalnya Pemeriksaan perkara di PTUN Pembuktian dalam perkara PTUN Prosedur Pemeriksaan di PTUN Proses persidangan PTUN Hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan Pemanggilan pihak yang berperkara Pemeriksaan bukti dan saksi Keputusan dan putusan PTUN Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Jenis keputusan tata usaha negara yang dapat digugat Prosedur dan teknik mengajukan banding atau kasasi Eksekusi putusan PTUN Praktik Penyusunan Dokumen Hukum dalam PTUN Penyusunan gugatan dan surat-surat yang berkaitan Penyusunan jawaban dan replik Penyusunan dokumen bukti yang sah Masalah-Masalah Umum dalam Hukum Acara PTUN Kendala yang sering dihadapi dalam proses PTUN Analisis kasus-kasus yang pernah ditangani oleh PTUN Penyelesaian sengketa yang melibatkan instansi pemerintah Studi Kasus dan Diskusi Pembahasan kasus nyata dalam hukum acara PTUN Diskusi tentang penerapan hukum acara PTUN dalam praktik Simulasi persidangan PTUN Penutupan dan Evaluasi Ringkasan materi yang telah dipelajari Tanya jawab dan klarifikasi Evaluasi pelatihan dan umpan balik dari peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM ACARA PTUN Advokat/Kuasa Hukum Para advokat atau kuasa hukum yang terlibat dalam menangani sengketa administrasi negara perlu memahami prosedur dan tahapan hukum acara PTUN agar dapat memberikan pembelaan yang tepat dan efektif bagi klien mereka. Pejabat Pemerintahan Pejabat pemerintahan yang terlibat dalam pengambilan keputusan administratif, seperti pejabat pemerintah daerah atau pusat, perlu memahami hukum acara PTUN agar dapat menghadapi gugatan yang diajukan terhadap keputusan administrasi yang mereka buat. Jaksa dan Aparat Penegak Hukum Jaksa dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses litigasi atau yang menangani perkara yang terkait dengan administrasi negara harus memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur PTUN untuk memastikan kelancaran proses hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Hakim Hakim PTUN, baik yang baru menjabat maupun yang sudah berpengalaman, membutuhkan pelatihan untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai perkembangan terbaru dalam hukum acara PTUN dan penerapan yang tepat dalam kasus-kasus yang dihadapi. Mahasiswa Hukum Mahasiswa yang sedang belajar hukum, terutama yang mengambil konsentrasi di bidang hukum administrasi negara atau peradilan, juga memerlukan pemahaman tentang prosedur dan tata cara hukum acara PTUN sebagai bagian dari penguasaan mereka terhadap hukum positif Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Fokus pada Hak Asasi Manusia atau Pemberdayaan Masyarakat LSM yang sering berhubungan dengan masalah administrasi negara dan mendampingi masyarakat dalam menghadapi sengketa administrasi akan sangat terbantu dengan pelatihan ini untuk memberikan advokasi yang lebih efektif. Perusahaan dan Badan Hukum Lainnya Perusahaan atau badan hukum yang sering berhubungan dengan keputusan administratif pemerintah dan perlu memahami hak-hak mereka dalam proses PTUN guna mengatasi sengketa yang mungkin timbul. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Acara Ptun Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Dasar Hukum Ptun Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi…
Read more

Veri Mujianto June 12, 2025 0

TRAINING PENGAWASAN DRAINASE JALAN

TRAINING PENGAWASAN DRAINASE JALAN DESKRIPSI TRAINING PENGAWASAN DRAINASE JALAN Pelatihan pengawasan drainase jalan sangat penting untuk memastikan sistem drainase jalan berfungsi dengan optimal dalam mencegah terjadinya genangan air atau banjir di jalan raya. Drainase yang baik akan mengalirkan air hujan dengan lancar, menghindari kerusakan pada permukaan jalan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Pelatihan ini juga memberikan pemahaman tentang teknik-teknik pemeliharaan drainase, deteksi dini terhadap potensi masalah, dan cara penanganannya. Dengan adanya pengawasan yang efektif, masalah drainase yang seringkali terabaikan dapat diminimalisir, serta memperpanjang usia jalan dan mengurangi biaya perbaikan. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas infrastruktur jalan. TUJUAN PELATIHAN PENGAWASAN DRAINASE JALAN Tujuan pelatihan pengawasan drainase jalan adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta mengenai cara-cara efektif dalam memantau, mengelola, dan memelihara sistem drainase jalan. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat mengidentifikasi potensi masalah yang terkait dengan drainase, seperti penyumbatan, kerusakan saluran, dan genangan air. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya drainase dalam menjaga kualitas jalan, mencegah kerusakan, serta mengurangi risiko kecelakaan akibat genangan air. Dengan pelatihan ini, diharapkan peserta dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif, memperbaiki infrastruktur drainase secara tepat waktu, dan memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PENGAWASAN DRAINASE JALAN Pendahuluan Pengertian dan tujuan pengawasan drainase jalan Pentingnya drainase dalam infrastruktur jalan Dampak buruk drainase yang tidak terawat dengan baik Prinsip Dasar Drainase Jalan Fungsi utama drainase jalan Jenis-jenis drainase jalan (saluran terbuka, saluran tertutup, dan sumur resapan) Elemen-elemen drainase yang perlu diawasi (saluran, gorong-gorong, bak kontrol, dll) Standar dan Regulasi Pengawasan Drainase Jalan Standar teknis drainase jalan menurut peraturan yang berlaku Regulasi dan pedoman pengawasan drainase Teknik Pengawasan Drainase Jalan Metode pengawasan drainase jalan yang efektif Alat dan perangkat yang digunakan dalam pengawasan Cara memantau kinerja drainase jalan secara periodik Identifikasi Masalah Umum Drainase Jalan Penyebab utama kerusakan drainase (penyumbatan, erosi, pemeliharaan yang buruk) Dampak kerusakan drainase terhadap jalan dan lingkungan Cara-cara mendeteksi masalah drainase sejak dini Perawatan dan Perbaikan Drainase Jalan Teknik pemeliharaan rutin drainase jalan Prosedur perbaikan drainase yang rusak Penggunaan material yang tepat untuk perbaikan Pengelolaan Air Hujan dan Sistem Drainase Strategi pengelolaan air hujan dalam sistem drainase jalan Pengendalian genangan air dan banjir di jalan Implementasi sistem drainase ramah lingkungan (green infrastructure) Studi Kasus dan Simulasi Pengawasan Drainase Analisis kasus nyata kerusakan drainase jalan Simulasi pengawasan drainase jalan di lapangan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan Teknik evaluasi hasil pengawasan drainase Penyusunan laporan pengawasan drainase yang efektif Rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan Penutupan dan Diskusi Kesan dan pesan pelatihan Tanya jawab dan diskusi kasus-kasus terkait drainase jalan Sertifikasi atau pengakuan peserta pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PENGAWASAN DRAINASE JALAN Petugas Pengawas dan Inspektur Jalan Petugas yang bertanggung jawab atas pengawasan kondisi jalan dan drainase secara rutin untuk memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik. Kontraktor dan Tenaga Teknik Konstruksi Kontraktor yang terlibat dalam pembangunan atau perbaikan jalan dan drainase, serta tenaga teknik yang menangani desain dan implementasi drainase. Pekerja Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Pekerja yang terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan drainase jalan, termasuk perawatan saluran drainase dan sistem pengaliran air. Pejabat Pemerintah dan Pengambil Kebijakan Pejabat terkait yang memiliki peran dalam perencanaan dan penganggaran proyek-proyek infrastruktur jalan dan drainase, seperti dari dinas pekerjaan umum atau kementerian terkait. Konsultan Teknik dan Perencana Infrastruktur Konsultan yang terlibat dalam merancang atau memberikan rekomendasi untuk pembangunan sistem drainase jalan yang efisien dan berkelanjutan. Penyuluh Masyarakat dan Pihak yang Terkait dengan Lingkungan Individu yang berperan dalam mengedukasi masyarakat atau komunitas mengenai pentingnya drainase yang baik untuk mencegah banjir dan kerusakan jalan. Staf atau Manajer Operasional di BUMD/BUMN yang Mengelola Infrastruktur Karyawan yang bekerja di perusahaan daerah atau perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur jalan dan drainase. Akademisi atau Peneliti di Bidang Infrastruktur dan Drainase Dosen atau peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan teknik pengawasan dan pengelolaan drainase jalan yang dapat memberikan wawasan baru. Pemateri/ Trainer Pelatihan Pengawasan Drainase Jalan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Teknik Pengawasan Drainase Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Perbaikan Drainase Jalan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Perbaikan Drainase Jalan Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal…
Read more

Veri Mujianto June 9, 2025 0

TRAINING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TRAINING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DESKRIPSI TRAINING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan proses pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui pelatihan ini, para pejabat dan tenaga kerja di sektor publik dapat memahami dengan baik regulasi, prosedur, serta teknik-teknik pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, mereka dapat menghindari potensi kesalahan, penyimpangan, dan penyalahgunaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelatihan ini juga mendorong para peserta untuk lebih memahami pentingnya prinsip-prinsip pengadaan yang adil, terbuka, dan bersaing sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat. TUJUAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Tujuan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan ini bertujuan agar para peserta mampu memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat dalam setiap tahapan pengadaan. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengadaan, serta memastikan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pelatihan ini juga mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pendahuluan Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah Tujuan dan prinsip dasar pengadaan Peran pengadaan dalam tata kelola pemerintahan Regulasi dan Kebijakan Pengadaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Lainnya terkait pengadaan (Perpres, Keputusan Presiden, dan lain-lain) Proses Pengadaan Barang/Jasa Tahapan-tahapan dalam pengadaan Perencanaan dan persiapan pengadaan Pemilihan penyedia barang/jasa Penandatanganan kontrak Pelaksanaan pengadaan Penyelesaian kontrak Metode pengadaan (lelang, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dll.) Prinsip-Prinsip Pengadaan Transparansi Akuntabilitas Efisiensi dan efektivitas Persaingan sehat Keadilan dan non-diskriminasi Strategi Pengelolaan Pengadaan Penyusunan rencana pengadaan Pengelolaan anggaran pengadaan Pengelolaan risiko dalam pengadaan Teknik Penyusunan Dokumen Pengadaan Spesifikasi teknis barang/jasa Dokumen pemilihan penyedia Kontrak pengadaan Sistem Elektronik Pengadaan (E-Procurement) Pengertian dan manfaat e-procurement Platform e-procurement yang digunakan pemerintah (LPSE, e-Katalog, dll.) Prosedur penggunaan e-procurement Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Fungsi pengawasan internal dan eksternal Audit pengadaan barang/jasa Tindak lanjut atas temuan pelanggaran Studi Kasus dan Simulasi Pengadaan Analisis kasus nyata dalam pengadaan Simulasi proses pengadaan menggunakan dokumen dan sistem yang relevan Evaluasi dan Penutupan Evaluasi hasil pelatihan Pembahasan tentang implementasi materi pelatihan dalam praktik nyata Penutupan dan rekomendasi tindak lanjut pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pejabat Pengadaan Pejabat yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Tim Pengadaan. Staf Administrasi Pengadaan Staf yang mendukung kegiatan administratif dalam proses pengadaan, seperti pengelola dokumen, pengelola anggaran, dan staf yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia. Auditor dan Pengawas Internal Pemerintah Auditor dan pengawas yang memeriksa dan mengevaluasi proses pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Penyedia Barang/Jasa Perusahaan atau individu yang berpartisipasi dalam proses pengadaan sebagai penyedia barang/jasa, agar memahami prosedur dan regulasi yang berlaku serta dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pejabat Pengelola Anggaran dan Keuangan Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, seperti bendahara, kepala bagian keuangan, dan analis anggaran. Lembaga atau Organisasi yang Terlibat dalam Pengawasan Pemerintah Lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki peran dalam pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan anggaran pengadaan. Pihak yang Terlibat dalam Pengembangan Sistem Elektronik Pengadaan Pengembang sistem informasi dan aplikasi e-procurement yang digunakan dalam proses pengadaan, seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) atau sistem e-katalog. Pelaku Kebijakan dan Pembuat Regulasi Pengadaan Pejabat di instansi pemerintah yang terlibat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan terkait pengadaan barang/jasa, seperti pembuat peraturan di Kementerian Keuangan atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemateri/ Trainer Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Strategi Pengelolaan Pengadaan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Strategi Pengelolaan Pengadaan Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas…
Read more

Veri Mujianto June 4, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN

TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Pelatihan aspek hukum dan penyelesaian konflik pertahanan sangat penting untuk memastikan bahwa anggota militer dan pihak terkait dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemahaman yang baik mengenai hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum konflik bersenjata membantu mencegah pelanggaran hukum dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil. Selain itu, keterampilan dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan untuk mengelola ketegangan antarnegara atau kelompok dengan cara yang damai dan adil. Dengan pelatihan ini, diharapkan tercipta stabilitas keamanan yang berkelanjutan, mengurangi potensi eskalasi konflik, dan memperkuat kredibilitas negara di mata internasional. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Tujuan pelatihan aspek hukum dan penyelesaian konflik pertahanan adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur penggunaan kekuatan dalam konteks pertahanan dan keamanan. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan mengimplementasikan hukum internasional, seperti hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, serta hukum konflik bersenjata, dalam setiap situasi yang melibatkan operasi militer. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyelesaikan konflik secara damai dan efektif, baik di tingkat domestik maupun internasional, sehingga dapat mencegah eskalasi kekerasan dan memastikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak. Dengan demikian, pelatihan ini mendukung terciptanya keamanan yang stabil dan terkelola dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Pendahuluan Tujuan dan pentingnya pelatihan Konteks hukum dalam operasi pertahanan Dasar-Dasar Hukum Pertahanan Pengertian dan ruang lingkup hukum pertahanan Hukum internasional dan perjanjian internasional terkait pertahanan Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional Hukum Konflik Bersenjata Jenis-jenis konflik bersenjata (internasional dan non-internasional) Hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata Hak dan kewajiban negara serta individu dalam konflik bersenjata Perlindungan terhadap warga sipil dan prajurit yang terluka Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pertahanan Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia Pelanggaran hak asasi manusia dalam situasi konflik Upaya pencegahan pelanggaran HAM dalam operasi pertahanan Penyelesaian Konflik Teori dan prinsip dasar penyelesaian konflik Metode penyelesaian konflik: diplomasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase Peran organisasi internasional (PBB, ASEAN, dll.) dalam penyelesaian konflik Peran Hukum dalam Operasi Militer Penerapan hukum dalam operasi militer dan keamanan Peran komandan dan pasukan dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum Penanganan pelanggaran hukum dalam operasi militer Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum dalam Konteks Pertahanan Studi kasus pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia Pembelajaran dari pengalaman konflik sebelumnya Strategi Pencegahan dan Mitigasi Konflik Pencegahan konflik melalui pendekatan hukum dan diplomatik Peran negara dalam mencegah eskalasi konflik Pemulihan pasca-konflik dan rekonstruksi hukum Simulasi dan Latihan Praktis Simulasi penyelesaian konflik berdasarkan studi kasus Pembahasan tentang peran hukum dalam operasi militer Penutupan Evaluasi pelatihan dan diskusi Rangkuman dan penerapan materi dalam konteks pertahanan nyata PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Anggota Militer Prajurit dan komandan militer yang terlibat langsung dalam operasi pertahanan dan keamanan. Pelatihan ini membantu mereka memahami dan mengimplementasikan hukum humaniter internasional serta hak asasi manusia dalam tugas mereka. Pejabat Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Pejabat yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pertahanan dan keamanan negara, termasuk kementerian pertahanan, luar negeri, dan dalam negeri. Penegak Hukum Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam penegakan hukum dalam konteks operasi pertahanan dan penyelesaian konflik. Diplomat dan Perwakilan Internasional Diplomat yang mewakili negara dalam forum internasional, seperti PBB atau ASEAN, yang berperan dalam mediasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik antarnegara. Profesional Hukum dan Konsultan Pengacara, konsultan hukum, dan akademisi yang berfokus pada hukum internasional, hukum humaniter, dan penyelesaian konflik. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Lembaga Internasional Perwakilan dari organisasi yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik, seperti ICRC (International Committee of the Red Cross) atau UNHCR. Mahasiswa dan Akademisi di Bidang Hukum dan Keamanan Mahasiswa yang mempelajari hukum internasional, hukum humaniter, dan studi konflik, yang akan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam karier mereka. Komunitas dan Pemangku Kepentingan Lainnya Masyarakat umum atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemahaman dan pendidikan mengenai konflik, hukum internasional, dan penyelesaian konflik secara damai. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Dan Penyelesaian Konflik Pertahanan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hukum Konflik Bersenjata Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Konflik Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Konflik Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house…
Read more

Veri Mujianto May 16, 2025 0

TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)

TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DESKRIPSI TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) Pelatihan Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perizinan di Indonesia. Dengan penerapan OSS-RBA, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses berbagai izin usaha melalui satu platform online yang terintegrasi. Pendekatan berbasis risiko yang diterapkan dalam OSS-RBA memungkinkan proses perizinan menjadi lebih sederhana dan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh masing-masing sektor usaha. Pelatihan ini membantu para peserta memahami cara memanfaatkan sistem OSS-RBA secara maksimal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengurangi potensi hambatan dalam berbisnis. Dengan demikian, pelatihan ini sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. TUJUAN PELATIHAN ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) Meningkatkan Pemahaman Sistem OSS-RBA: Memberikan wawasan tentang cara kerja sistem OSS yang terintegrasi, serta mekanisme pengajuan izin usaha secara online. Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko: Mengajarkan cara mengelola izin usaha berdasarkan tingkat risiko masing-masing sektor, sehingga proses perizinan menjadi lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meningkatkan Kepatuhan Regulasi: Membantu peserta memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait perizinan usaha, yang pada gilirannya dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Mendukung Proses Perizinan yang Lebih Efisien: Memastikan bahwa pelaku usaha dapat mengakses izin dengan lebih mudah, cepat, dan aman melalui platform yang terintegrasi. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) 1. Pengenalan OSS-RBA Definisi dan konsep OSS (Online Single Submission) Tujuan dan manfaat OSS-RBA Peran OSS-RBA dalam sistem perizinan nasional Dasar hukum dan kebijakan terkait OSS-RBA 2. Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) Pengertian Risk-Based Approach (RBA) dalam konteks perizinan Prinsip dasar pendekatan berbasis risiko Kategori risiko dalam OSS-RBA (rendah, menengah, tinggi) Cara penilaian dan klasifikasi risiko pada sektor usaha 3. Sistem OSS-RBA dan Fitur Utamanya Struktur dan alur sistem OSS-RBA Proses pendaftaran dan pengajuan izin melalui OSS Fitur-fitur utama dalam platform OSS-RBA Integrasi OSS dengan lembaga terkait (instansi pemerintah, DPMPTSP, dsb.) 4. Proses Pengajuan Izin Menggunakan OSS-RBA Langkah-langkah pengajuan izin usaha melalui OSS-RBA Penentuan tingkat risiko usaha dan dampaknya terhadap perizinan Pengisian dan verifikasi data yang dibutuhkan Pemilihan jenis izin berdasarkan klasifikasi risiko 5. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Regulasi yang harus dipatuhi dalam proses perizinan menggunakan OSS-RBA Pengawasan dan evaluasi kepatuhan pelaku usaha Penyelesaian masalah dan kendala dalam pengajuan izin 6. Manajemen Risiko dalam OSS-RBA Identifikasi dan mitigasi risiko dalam sistem OSS Pemantauan dan pelaporan risiko di sektor usaha Tindakan yang harus diambil jika terjadi risiko tinggi atau pelanggaran 7. Studi Kasus dan Praktik Langsung Simulasi penggunaan OSS-RBA untuk pengajuan izin usaha Studi kasus sukses dan tantangan dalam implementasi OSS-RBA Diskusi dan tanya jawab terkait kendala yang dihadapi peserta 8. Penutupan dan Evaluasi Pelatihan Review materi pelatihan Evaluasi pemahaman peserta Pemberian sertifikat pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) Pelaku Usaha dan Pengusaha Para pemilik usaha, baik yang baru memulai maupun yang sudah beroperasi, perlu memahami bagaimana cara mengajukan izin melalui sistem OSS-RBA, serta cara mengelola izin berdasarkan risiko yang dihadapi oleh usaha mereka. Instansi Pemerintah dan Pejabat Pemberi Izin Pejabat atau staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan instansi terkait lainnya yang menangani perizinan usaha. Mereka perlu mengetahui cara mengevaluasi, memverifikasi, dan mengelola pengajuan izin berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Konsultan Hukum dan Perizinan Konsultan yang membantu klien dalam memperoleh izin usaha atau memenuhi regulasi yang berlaku. Pelatihan ini akan membantu mereka memahami detail prosedur OSS-RBA untuk memberikan layanan yang lebih efisien kepada klien. Penyuluh dan Tenaga Pendamping Usaha Para tenaga pendamping yang berperan dalam memberikan informasi dan bantuan kepada pengusaha, terutama UMKM, agar lebih mudah mengakses izin usaha dan memahami proses perizinan yang berbasis risiko. Akuntan dan Auditor Akuntan dan auditor yang bekerja dengan usaha dan perusahaan perlu memahami sistem OSS-RBA untuk memastikan perusahaan kliennya mematuhi regulasi dan memperoleh izin sesuai dengan standar yang berlaku. Pihak yang Terlibat dalam Proses Pengawasan dan Penegakan Hukum Aparat yang terlibat dalam pengawasan perizinan dan penegakan hukum terkait regulasi perizinan harus memahami sistem OSS-RBA untuk mempermudah pengawasan terhadap proses pengajuan izin dan pemenuhan kewajiban. Pihak Pendidikan dan Pelatihan Lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan atau sertifikasi terkait kewirausahaan dan perizinan juga perlu memahami OSS-RBA untuk bisa memberikan informasi yang tepat kepada peserta pelatihan mereka. Pemateri/ Trainer Pelatihan Online Single Submission-Risk Based Approach (Oss-Rba) Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Sistem Oss-Rba Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Manajemen Risiko Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Manajemen Risiko Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang…
Read more

Veri Mujianto May 14, 2025 0

TRAINING MANAJEMEN FARMASI

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH PERTAMBANGAN

TRAINING PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010

TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

TRAINING PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI

TRAINING HUKUM ACARA PTUN

TRAINING PENGAWASAN DRAINASE JALAN

TRAINING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN

TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)

Company

About Us

Contact Us

Products

Services

Blog

Features

Analytics

Engagement

Builder

Publisher

Help

Privacy Policy

Terms

Conditions

Privacy

Terms

Privacy Policy

Conditions