TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN   DESKRIPSI PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN  Pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan memiliki peran krusial dalam memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan prinsip hukum, kebutuhan masyarakat, serta kepentingan negara. Melalui pelatihan ini, para perancang hukum dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai teknik penyusunan norma hukum yang jelas, sistematis, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Selain itu, pelatihan ini membantu memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat bersifat efektif, implementatif, serta mampu menjawab tantangan hukum di masa depan. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, kualitas regulasi yang dihasilkan akan semakin baik, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. TUJUAN PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Meningkatkan Pemahaman Hukum – Memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum, hierarki peraturan, serta asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Meningkatkan Keterampilan Teknis – Membekali peserta dengan keterampilan dalam menyusun naskah hukum yang sistematis, jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menjamin Konsistensi dan Kepastian Hukum – Mencegah tumpang tindih regulasi serta memastikan aturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Meningkatkan Kualitas Regulasi – Menghasilkan peraturan yang lebih berkualitas, implementatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Memastikan bahwa regulasi yang disusun mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam administrasi pemerintahan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Outline Materi Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 1. Pendahuluan Pengertian dan urgensi perancangan peraturan perundang-undangan Prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Hierarki peraturan perundang-undangan menurut sistem hukum nasional 2. Asas dan Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Asas legalitas dan supremasi hukum Asas keterbukaan, kejelasan rumusan, dan efektivitas regulasi Asas keterpaduan dan keselarasan dalam sistem hukum 3. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Struktur dasar dan sistematika naskah peraturan perundang-undangan Penggunaan bahasa hukum yang baik dan benar Teknik perumusan norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir 4. Proses Legislasi dan Tahapan Penyusunan Peraturan Identifikasi kebutuhan regulasi dan perumusan konsep awal Proses konsultasi publik dan partisipasi masyarakat Penyelarasan dengan peraturan yang lebih tinggi Mekanisme pembahasan, pengesahan, dan pengundangan 5. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Pentingnya harmonisasi dalam sistem hukum nasional Teknik menghindari konflik norma dalam peraturan Studi kasus tentang peraturan yang tumpang tindih 6. Evaluasi dan Uji Kelayakan Peraturan Perundang-Undangan Metode penilaian efektivitas peraturan Dampak regulasi terhadap masyarakat dan sektor terkait Revisi dan perubahan peraturan untuk peningkatan efektivitas 7. Simulasi dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Studi kasus dan latihan penyusunan naskah hukum Simulasi penyusunan peraturan dari tahap konsep hingga finalisasi Evaluasi hasil dan diskusi kelompok 8. Penutup dan Rekomendasi Refleksi dan pembelajaran dari pelatihan Rekomendasi untuk perbaikan regulasi ke depan Sertifikasi dan tindak lanjut setelah pelatihan   PESERTA PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Penyusun dan Perancang Peraturan di Pemerintahan Aparat pemerintah yang terlibat dalam pembuatan peraturan, seperti di Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan pemerintah daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD Anggota legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengesahan undang-undang serta peraturan daerah. Pihak Pengawas dan Auditor Pengawas internal dan eksternal yang berperan dalam memastikan peraturan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Konsultan Hukum dan Advokat Praktisi hukum yang sering diminta untuk memberikan saran atau bantuan dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Staf Administrasi dan Kepegawaian Pemerintahan Staf yang mendukung proses administrasi penyusunan peraturan di tingkat kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Pakar Hukum dan Akademisi Dosen dan peneliti di bidang hukum yang tertarik dalam pengembangan teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Organisasi yang terlibat dalam advokasi kebijakan dan hukum, serta berperan dalam memastikan bahwa peraturan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Pengusaha dan Pelaku Bisnis Pihak yang ingin memahami proses pembuatan peraturan, terutama yang berhubungan dengan sektor industri atau bisnis mereka, untuk memitigasi risiko terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang – Undangan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Dasar-Dasar Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Teknik Penyusunan Peraturan Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or…
Read more