Arbitrase Archives - Page 3 of 4 - Informasi Training Terlengkap

TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT

TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Pelatihan mengenai aspek hukum eksekusi atas jaminan kredit sangat penting untuk meningkatkan pemahaman praktisi hukum, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya terkait prosedur hukum yang tepat dalam melaksanakan eksekusi jaminan kredit. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk syarat-syarat eksekusi yang sah dan prosedur yang harus diikuti, sangat penting untuk menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Pelatihan ini membantu para peserta untuk mengetahui langkah-langkah yang benar dalam melaksanakan hak-hak kreditur, serta memahami hak-hak debitur yang harus dihormati, sehingga proses eksekusi dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga dapat memperkuat kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur, yang pada gilirannya mendukung stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Tujuan pelatihan aspek hukum eksekusi atas jaminan kredit adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta mengenai prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan eksekusi jaminan kredit. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para peserta, baik itu praktisi hukum, petugas bank, atau lembaga keuangan lainnya, dapat memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko sengketa hukum antara kreditur dan debitur dengan memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hak-hak kedua belah pihak. Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menangani situasi yang kompleks terkait eksekusi jaminan kredit, serta memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih stabil dan aman di sektor keuangan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Pendahuluan Pengertian jaminan kredit Peran jaminan kredit dalam perjanjian pembiayaan Tujuan dan pentingnya eksekusi jaminan kredit Dasar Hukum Eksekusi Jaminan Kredit Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Peraturan Bank Indonesia terkait jaminan kredit Peraturan lainnya yang relevan (misalnya: KUHPerdata, KUHAP) Jenis-Jenis Jaminan Kredit Jaminan Hak Tanggungan Jaminan Fidusia Jaminan Gadai Perbedaan dan implikasi hukum dari masing-masing jaminan Prosedur Eksekusi Jaminan Kredit Tahapan eksekusi: dari perjanjian kredit hingga eksekusi Prosedur eksekusi jaminan berdasarkan jenisnya Langkah-langkah hukum dalam eksekusi (gugatan, sita, pelelangan) Peran notaris dan pejabat yang berwenang Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Hak kreditur dalam eksekusi jaminan kredit Perlindungan hak debitur selama proses eksekusi Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur Masalah Hukum dalam Eksekusi Jaminan Kredit Sengketa yang sering muncul dalam eksekusi jaminan Kendala hukum yang dihadapi oleh kreditur dan debitur Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur dalam menghadapi eksekusi Peran Pengadilan dalam Eksekusi Jaminan Kredit Prosedur pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan Kewenangan pengadilan dalam menentukan jalannya eksekusi Pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan Studi Kasus Analisis kasus nyata dalam eksekusi jaminan kredit Pembahasan solusi hukum yang diambil Diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa dalam Eksekusi Jaminan Kredit Upaya preventif dalam menghindari sengketa Alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase) Peran pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik Penutupan Rangkuman materi pelatihan Tanya jawab dan diskusi Evaluasi pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Praktisi Hukum (Pengacara dan Konsultan Hukum) Praktisi hukum yang menangani masalah perbankan, keuangan, atau sengketa jaminan kredit, memerlukan pemahaman mendalam tentang prosedur eksekusi jaminan agar dapat memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien mereka. Petugas dan Staf Bank atau Lembaga Keuangan Staf yang terlibat dalam proses pemberian kredit dan manajemen risiko di bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memahami aspek hukum terkait eksekusi jaminan untuk menjalankan prosedur yang sesuai dan mengurangi potensi sengketa hukum. Manajer Kredit Manajer yang bertanggung jawab atas analisis dan pemberian kredit akan diuntungkan dengan pemahaman lebih dalam tentang cara melakukan eksekusi jaminan kredit, terutama jika terjadi wanprestasi oleh debitur. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris dan PPAT yang terlibat dalam pembuatan akta jaminan kredit, seperti akta hak tanggungan atau akta fidusia, perlu memahami prosedur eksekusi untuk memastikan proses legalitas jaminan berjalan lancar. Penyidik atau Jaksa di Bidang Perbankan dan Keuangan Penyidik dan jaksa yang menangani kasus perbankan dan keuangan perlu memahami aspek hukum eksekusi jaminan untuk menangani potensi kasus yang melibatkan pelanggaran atau sengketa terkait eksekusi jaminan. Debitur yang Terlibat dalam Proses Pembiayaan Debitur yang terlibat dalam kredit atau pembiayaan dengan jaminan juga perlu mengikuti pelatihan ini untuk memahami hak-hak mereka selama proses eksekusi dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika terjadi sengketa. Konsultan Risiko Keuangan Konsultan yang membantu lembaga keuangan dalam mengevaluasi risiko, termasuk risiko terkait eksekusi jaminan kredit, memerlukan pelatihan ini agar dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dalam merancang kebijakan pemberian kredit. Pihak Pengelola Lelang atau Pihak Ketiga Pihak yang terlibat dalam proses lelang jaminan kredit (seperti perusahaan lelang atau pihak yang ditunjuk pengadilan) perlu memahami prosedur hukum terkait eksekusi agar dapat menjalankan lelang dengan sah dan transparan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Eksekusi Atas Jaminan Kredit Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hukum Kredit Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Perjanjian Kredit Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026…
Read more

Veri Mujianto May 17, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN

TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Pelatihan aspek hukum dan penyelesaian konflik pertahanan sangat penting untuk memastikan bahwa anggota militer dan pihak terkait dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemahaman yang baik mengenai hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum konflik bersenjata membantu mencegah pelanggaran hukum dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil. Selain itu, keterampilan dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan untuk mengelola ketegangan antarnegara atau kelompok dengan cara yang damai dan adil. Dengan pelatihan ini, diharapkan tercipta stabilitas keamanan yang berkelanjutan, mengurangi potensi eskalasi konflik, dan memperkuat kredibilitas negara di mata internasional. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Tujuan pelatihan aspek hukum dan penyelesaian konflik pertahanan adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur penggunaan kekuatan dalam konteks pertahanan dan keamanan. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan mengimplementasikan hukum internasional, seperti hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, serta hukum konflik bersenjata, dalam setiap situasi yang melibatkan operasi militer. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyelesaikan konflik secara damai dan efektif, baik di tingkat domestik maupun internasional, sehingga dapat mencegah eskalasi kekerasan dan memastikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak. Dengan demikian, pelatihan ini mendukung terciptanya keamanan yang stabil dan terkelola dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Pendahuluan Tujuan dan pentingnya pelatihan Konteks hukum dalam operasi pertahanan Dasar-Dasar Hukum Pertahanan Pengertian dan ruang lingkup hukum pertahanan Hukum internasional dan perjanjian internasional terkait pertahanan Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional Hukum Konflik Bersenjata Jenis-jenis konflik bersenjata (internasional dan non-internasional) Hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata Hak dan kewajiban negara serta individu dalam konflik bersenjata Perlindungan terhadap warga sipil dan prajurit yang terluka Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pertahanan Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia Pelanggaran hak asasi manusia dalam situasi konflik Upaya pencegahan pelanggaran HAM dalam operasi pertahanan Penyelesaian Konflik Teori dan prinsip dasar penyelesaian konflik Metode penyelesaian konflik: diplomasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase Peran organisasi internasional (PBB, ASEAN, dll.) dalam penyelesaian konflik Peran Hukum dalam Operasi Militer Penerapan hukum dalam operasi militer dan keamanan Peran komandan dan pasukan dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum Penanganan pelanggaran hukum dalam operasi militer Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum dalam Konteks Pertahanan Studi kasus pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia Pembelajaran dari pengalaman konflik sebelumnya Strategi Pencegahan dan Mitigasi Konflik Pencegahan konflik melalui pendekatan hukum dan diplomatik Peran negara dalam mencegah eskalasi konflik Pemulihan pasca-konflik dan rekonstruksi hukum Simulasi dan Latihan Praktis Simulasi penyelesaian konflik berdasarkan studi kasus Pembahasan tentang peran hukum dalam operasi militer Penutupan Evaluasi pelatihan dan diskusi Rangkuman dan penerapan materi dalam konteks pertahanan nyata PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Anggota Militer Prajurit dan komandan militer yang terlibat langsung dalam operasi pertahanan dan keamanan. Pelatihan ini membantu mereka memahami dan mengimplementasikan hukum humaniter internasional serta hak asasi manusia dalam tugas mereka. Pejabat Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Pejabat yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pertahanan dan keamanan negara, termasuk kementerian pertahanan, luar negeri, dan dalam negeri. Penegak Hukum Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam penegakan hukum dalam konteks operasi pertahanan dan penyelesaian konflik. Diplomat dan Perwakilan Internasional Diplomat yang mewakili negara dalam forum internasional, seperti PBB atau ASEAN, yang berperan dalam mediasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik antarnegara. Profesional Hukum dan Konsultan Pengacara, konsultan hukum, dan akademisi yang berfokus pada hukum internasional, hukum humaniter, dan penyelesaian konflik. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Lembaga Internasional Perwakilan dari organisasi yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik, seperti ICRC (International Committee of the Red Cross) atau UNHCR. Mahasiswa dan Akademisi di Bidang Hukum dan Keamanan Mahasiswa yang mempelajari hukum internasional, hukum humaniter, dan studi konflik, yang akan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam karier mereka. Komunitas dan Pemangku Kepentingan Lainnya Masyarakat umum atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemahaman dan pendidikan mengenai konflik, hukum internasional, dan penyelesaian konflik secara damai. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Dan Penyelesaian Konflik Pertahanan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hukum Konflik Bersenjata Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Konflik Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Konflik Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house…
Read more

Veri Mujianto May 16, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS

TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS Pelatihan aspek hukum kontrak dalam bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sah, mengikat, dan melindungi hak serta kewajiban para pihak. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pemahaman yang baik tentang hukum kontrak dapat mencegah risiko sengketa, mengurangi potensi kerugian, serta meningkatkan kepastian hukum dalam kerja sama bisnis. Dengan mengikuti pelatihan ini, pelaku usaha dapat memahami prinsip dasar kontrak, klausul-klausul penting, serta cara menyusun dan menafsirkan perjanjian yang adil dan efektif. Selain itu, pelatihan ini membantu mengidentifikasi potensi permasalahan hukum sebelum terjadi, sehingga bisnis dapat berjalan dengan lebih aman dan profesional. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS Tujuan pelatihan aspek hukum kontrak dalam bisnis adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip dasar hukum kontrak, sehingga mereka dapat menyusun dan menafsirkan perjanjian dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko hukum dan sengketa kontraktual dengan memastikan bahwa setiap perjanjian bisnis dibuat secara sah, mengikat, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, pelatihan ini membantu peserta dalam mengidentifikasi potensi masalah hukum dalam kontrak, memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak, serta mengembangkan strategi negosiasi yang lebih efektif dalam perjanjian bisnis. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS 1. Pendahuluan Pengertian dan pentingnya hukum kontrak dalam bisnis Fungsi dan manfaat kontrak dalam hubungan bisnis Risiko hukum akibat kontrak yang tidak sah atau tidak jelas 2. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Definisi dan unsur-unsur kontrak yang sah Syarat sahnya perjanjian menurut hukum Jenis-jenis kontrak dalam dunia bisnis 3. Struktur dan Klausul Penting dalam Kontrak Identifikasi pihak-pihak dalam kontrak Objek dan tujuan perjanjian Hak dan kewajiban para pihak Klausul force majeure (keadaan kahar) Klausul sanksi dan penyelesaian sengketa Klausul kerahasiaan dan non-kompetisi 4. Penyusunan dan Penafsiran Kontrak Langkah-langkah menyusun kontrak bisnis yang efektif Teknik negosiasi dalam pembuatan kontrak Kesalahan umum dalam penyusunan kontrak dan cara menghindarinya Studi kasus dan simulasi penyusunan kontrak 5. Risiko dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Bentuk pelanggaran kontrak dan konsekuensinya Penyelesaian sengketa kontrak melalui litigasi dan non-litigasi Alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase, dan negosiasi) Studi kasus penyelesaian sengketa kontrak dalam bisnis 6. Perkembangan Terkini Hukum Kontrak dalam Bisnis Pengaruh digitalisasi terhadap kontrak bisnis Legalitas kontrak elektronik dan tanda tangan digital Regulasi terbaru yang berkaitan dengan hukum kontrak bisnis 7. Simulasi dan Studi Kasus Analisis contoh kontrak bisnis yang baik dan buruk Latihan penyusunan kontrak berdasarkan kasus nyata Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS Pengusaha dan Pemilik Bisnis – Untuk memastikan kontrak yang dibuat melindungi kepentingan bisnis mereka dan mengurangi risiko hukum. Manajer dan Eksekutif Perusahaan – Agar lebih memahami aspek hukum dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama terkait perjanjian kerja sama dan investasi. Tim Legal dan Konsultan Hukum – Untuk memperdalam pemahaman dalam menyusun, menafsirkan, dan menangani sengketa kontrak bisnis. Profesional di Bidang Keuangan dan Akuntansi – Agar dapat menilai dampak finansial dari kontrak serta menghindari risiko hukum yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Divisi Procurement dan Supply Chain – Untuk memastikan kontrak dengan pemasok, vendor, dan mitra bisnis memenuhi standar hukum dan menguntungkan perusahaan. Sales dan Marketing – Agar lebih memahami aspek hukum dalam perjanjian penjualan, distribusi, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Startup Founder dan Investor – Untuk mengetahui bagaimana menyusun perjanjian pendanaan, kemitraan, dan hak kepemilikan intelektual dengan aman. Freelancer dan Profesional Independen – Untuk memahami hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sama dengan klien atau perusahaan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Kontrak Dalam Bisnis Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Kontrak Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Veri Mujianto May 16, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE

TRAINING ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE Pelatihan aspek hukum dalam project finance sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan proyek, terutama yang melibatkan investasi besar dan pihak-pihak berkepentingan. Pemahaman yang kuat mengenai regulasi, perjanjian kontrak, dan risiko hukum dapat membantu menghindari sengketa serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Selain itu, aspek hukum dalam project finance mencakup kepatuhan terhadap peraturan perbankan, perlindungan investasi, serta mitigasi risiko hukum yang dapat timbul selama masa perencanaan, pembangunan, dan operasional proyek. Dengan pelatihan yang tepat, tim manajemen proyek dapat lebih memahami struktur hukum pembiayaan, termasuk jaminan, hak kreditur, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini akan meningkatkan transparansi, kredibilitas, serta daya tarik proyek bagi investor dan lembaga keuangan, sehingga meminimalkan potensi hambatan hukum di kemudian hari. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE Memastikan Kepatuhan Hukum – Memberikan pemahaman tentang peraturan nasional maupun internasional yang berlaku agar proyek berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengelola Risiko Hukum – Mengidentifikasi potensi risiko hukum dan menyusun strategi mitigasi untuk menghindari sengketa atau pelanggaran kontrak. Meningkatkan Keamanan Investasi – Menyusun struktur pembiayaan yang melindungi hak investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Memahami Perjanjian Kontrak – Mempelajari jenis-jenis kontrak yang digunakan dalam project finance, seperti perjanjian kredit, jaminan, dan kontrak kerja sama. Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi – Membangun tata kelola hukum yang baik untuk meningkatkan kepercayaan pihak terkait dan meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan proyek. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE 1. Pengenalan Project Finance dan Aspek Hukumnya Definisi dan karakteristik project finance Perbedaan project finance dengan pembiayaan konvensional Peran aspek hukum dalam keberhasilan proyek 2. Regulasi dan Kepatuhan Hukum dalam Project Finance Kerangka hukum nasional dan internasional Regulasi sektor keuangan dan investasi Perizinan dan persyaratan hukum proyek 3. Struktur Hukum dalam Project Finance Skema pembiayaan berbasis proyek Peran Special Purpose Vehicle (SPV) dalam pembiayaan proyek Hak dan kewajiban para pihak (sponsor, kreditur, investor, pemerintah) 4. Kontrak dan Perjanjian dalam Project Finance Jenis-jenis kontrak utama (loan agreement, EPC contract, PPA, O&M contract) Klausul penting dalam kontrak project finance Perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan 5. Manajemen Risiko Hukum dalam Project Finance Identifikasi dan mitigasi risiko hukum Penyelesaian sengketa dalam project finance Peran asuransi dan jaminan dalam pengelolaan risiko 6. Perlindungan Investasi dan Hak Kreditur Jaminan dalam pembiayaan proyek (collateral, escrow, step-in rights) Prinsip non-recourse financing dan implikasi hukumnya Perlindungan hukum bagi kreditur dan investor 7. Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase dalam Project Finance Mekanisme penyelesaian sengketa (litigasi, arbitrase, mediasi) Forum arbitrase internasional dan praktik terbaik dalam dispute resolution Studi kasus sengketa dalam project finance 8. Studi Kasus dan Simulasi Analisis kasus nyata proyek dengan tantangan hukum Simulasi negosiasi kontrak dan penyelesaian sengketa Pembelajaran dari best practices dalam project finance PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE Profesional di Bidang Keuangan dan Investasi Bankir dan Lembaga Keuangan – Untuk memahami risiko hukum dalam pemberian kredit dan investasi proyek. Investor dan Pemodal – Agar dapat melindungi kepentingan investasi mereka sesuai regulasi. Analis Keuangan dan Manajer Risiko – Untuk mengidentifikasi serta mengelola risiko hukum dalam skema pembiayaan proyek. Pihak Korporasi dan Perusahaan Infrastruktur Direksi dan Manajer Proyek – Untuk memastikan kepatuhan hukum dalam pengelolaan proyek. Divisi Legal dan Hukum Perusahaan – Agar dapat menyusun dan meninjau kontrak serta mengelola risiko hukum. Pengembang Proyek (Project Developers) – Untuk memahami hak, kewajiban, dan aspek hukum dalam struktur pembiayaan proyek. Pemerintah dan Regulator Pejabat Pemerintah di Sektor Infrastruktur dan Keuangan – Untuk mengawasi dan mengatur proyek sesuai kebijakan publik. Badan Regulasi dan Otoritas Keuangan – Agar dapat memastikan proyek memenuhi standar hukum dan tata kelola yang baik. Profesional Hukum Pengacara dan Konsultan Hukum – Untuk mendukung perancangan kontrak dan penyelesaian sengketa dalam project finance. Arbiter dan Mediator – Untuk menangani sengketa terkait pembiayaan proyek. Akademisi dan Peneliti Dosen dan Peneliti di Bidang Hukum dan Keuangan – Untuk memperkaya wawasan akademis dan membekali mahasiswa dengan pemahaman praktis. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Dalam Project Finance Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Struktur Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Kontrak Dan Perjanjian Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Kontrak Dan Perjanjian Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service…
Read more

Veri Mujianto May 4, 2025 0

TRAINING CORPORATE SECRETARY

TRAINING CORPORATE SECRETARY DESKRIPSI TRAINING CORPORATE SECRETARY Pelatihan Corporate Secretary memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional dan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai seorang corporate secretary, individu dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan perusahaan, serta tugas-tugas administratif yang terkait dengan rapat dewan direksi, pemegang saham, dan regulasi pemerintah. Pelatihan ini memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pelatihan corporate secretary tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada reputasi perusahaan yang baik di mata publik dan investor. TUJUAN PELATIHAN CORPORATE SECRETARY Tujuan pelatihan Corporate Secretary adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu dalam menjalankan peran penting sebagai penghubung antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, serta regulator. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas-tugas administratif yang terkait dengan penyelenggaraan rapat dewan, penyusunan laporan tahunan, serta penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola komunikasi internal dan eksternal perusahaan, menjaga transparansi, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang relevan. Dengan demikian, pelatihan corporate secretary berkontribusi pada terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN CORPORATE SECRETARY Pengenalan Corporate Secretary Definisi dan peran Corporate Secretary Tugas dan tanggung jawab utama Corporate Secretary Hubungan Corporate Secretary dengan Dewan Direksi, Pemegang Saham, dan Regulasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Peran Corporate Secretary dalam mendukung implementasi GCG Kode etik dan kebijakan internal perusahaan Regulasi dan Peraturan yang Berlaku Pemahaman mengenai undang-undang dan peraturan terkait (misalnya: UU Perseroan Terbatas, OJK) Kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional Penyusunan dan pengelolaan dokumen legal perusahaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Proses dan prosedur RUPS Penyusunan agenda dan notulen rapat Pengelolaan hak suara dan kehadiran pemegang saham Pengelolaan Dokumen dan Arsip Perusahaan Sistem manajemen dokumen yang efisien Arsip penting dan penyimpanannya Pengelolaan informasi yang sensitif dan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi Tanggung Jawab Corporate Secretary dalam Pengawasan Kepatuhan Memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku Audit dan pemantauan internal Pengelolaan laporan kepada otoritas terkait (misalnya, laporan ke OJK) Komunikasi Internal dan Eksternal Perusahaan Menjalin komunikasi yang efektif antara manajemen, pemegang saham, dan publik Menyusun laporan tahunan dan dokumen perusahaan lainnya Pengelolaan hubungan investor dan komunikasi krisis Manajemen Risiko dan Corporate Social Responsibility (CSR) Peran Corporate Secretary dalam identifikasi dan pengelolaan risiko perusahaan Tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporan CSR Pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan Teknologi dan Sistem Informasi dalam Corporate Secretary Penggunaan perangkat lunak untuk pengelolaan rapat dan dokumen Digitalisasi proses administrasi Keamanan informasi dalam menjalankan tugas Corporate Secretary Studi Kasus dan Diskusi Praktis Analisis kasus nyata dalam pengelolaan Corporate Secretary Diskusi mengenai solusi dan praktik terbaik dalam menjalankan tugas-tugas Corporate Secretary PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN CORPORATE SECRETARY Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) Individu yang menjabat sebagai Corporate Secretary di perusahaan dan bertanggung jawab atas administrasi, kepatuhan, serta komunikasi perusahaan. Manajer dan Staf Administrasi Perusahaan Mereka yang terlibat dalam pengelolaan dokumen legal, rapat, dan kegiatan administratif perusahaan yang memerlukan pemahaman tata kelola dan regulasi perusahaan. Dewan Direksi dan Komisaris Untuk memastikan mereka memahami peran Corporate Secretary dan mendukung kegiatan perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Legal Counsel dan Tim Hukum Perusahaan Agar dapat lebih memahami regulasi yang berlaku serta berkoordinasi lebih efektif dalam penyusunan dokumen perusahaan, rapat, dan laporan yang wajib dipenuhi. Tim Keuangan dan Investor Relations Mereka yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan investor, pemegang saham, dan publik, serta membutuhkan pemahaman mengenai laporan tahunan dan regulasi terkait pasar modal. Auditor Internal dan Eksternal Agar dapat mengidentifikasi risiko terkait kepatuhan dan membantu dalam memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengusaha dan Pemilik Perusahaan Mereka yang memiliki perusahaan, terutama yang berkembang, yang perlu memahami bagaimana Corporate Secretary dapat membantu memperkuat tata kelola perusahaan. Regulator dan Pengawas Pihak yang terlibat dalam pengawasan perusahaan untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam industri. Pemateri/ Trainer Pelatihan Corporate Secretary Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Prosedur Rups Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pengelolaan Dokumen Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Pengelolaan Dokumen Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.…
Read more

Veri Mujianto April 25, 2025 0

TRAINING HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF

TRAINING HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF DESKRIPSI TRAINING HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF Pelatihan hukum perusahaan bagi eksekutif memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mengurangi risiko hukum yang dapat merugikan perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian, pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum, seperti kontrak bisnis, kepatuhan terhadap peraturan, serta tanggung jawab direksi dan manajemen, menjadi sangat penting. Dengan mengikuti pelatihan ini, para eksekutif dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan strategis, menghindari potensi pelanggaran hukum, serta melindungi reputasi perusahaan. Selain itu, pelatihan hukum juga membantu meningkatkan transparansi, etika bisnis, dan tata kelola perusahaan yang baik. Pada akhirnya, perusahaan yang memiliki pemimpin dengan pemahaman hukum yang kuat akan lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan regulasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif, sehingga menciptakan keberlanjutan usaha jangka panjang. TUJUAN PELATIHAN HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF Meningkatkan Kepatuhan Hukum – Membantu eksekutif memahami dan mematuhi peraturan serta regulasi yang berlaku guna menghindari sanksi hukum. Mengurangi Risiko Hukum – Membekali peserta dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi potensi risiko hukum dalam aktivitas bisnis. Memperkuat Tata Kelola Perusahaan – Mendorong penerapan prinsip good corporate governance (GCG) agar perusahaan lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan – Memberikan wawasan hukum yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cermat dan strategis. Melindungi Reputasi Perusahaan – Menghindari pelanggaran hukum yang dapat merusak citra perusahaan dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Memahami Kontrak dan Negosiasi Bisnis – Membantu eksekutif dalam menyusun, meninjau, dan menegosiasikan kontrak agar menguntungkan perusahaan serta meminimalkan potensi sengketa. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF Pendahuluan dan Tujuan Pelatihan Pentingnya pemahaman hukum dalam manajemen perusahaan Tujuan dan manfaat pelatihan bagi eksekutif Dasar-Dasar Hukum Perusahaan Pengantar hukum perusahaan: definisi, ruang lingkup, dan peranannya Struktur hukum dan badan usaha: PT, CV, dan bentuk badan usaha lainnya Pengenalan terhadap hukum kontrak bisnis dan peraturan perundang-undangan yang relevan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) Tanggung jawab dan kewajiban direksi serta komisaris Pengawasan internal dan peran komite-komite perusahaan Manajemen risiko dan pengendalian internal Kepatuhan terhadap Regulasi dan Peraturan Hukum perpajakan dan kewajiban perusahaan Kepatuhan terhadap peraturan pasar modal Perlindungan data dan privasi (GDPR, UU Perlindungan Data Pribadi) Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan sosial Perjanjian dan Kontrak Bisnis Prinsip dasar dalam pembuatan kontrak bisnis yang sah Jenis-jenis kontrak bisnis yang umum di perusahaan Negosiasi kontrak dan penanganan sengketa kontrak Penyelesaian sengketa bisnis (mediasi, arbitrase, litigasi) Tanggung Jawab Hukum Eksekutif Tanggung jawab hukum direksi dalam pengelolaan perusahaan Tanggung jawab individu eksekutif terhadap kerugian perusahaan Perlindungan hukum bagi eksekutif (director’s liability) Kasus-kasus hukum yang dapat mempengaruhi eksekutif Manajemen Risiko Hukum dalam Perusahaan Identifikasi risiko hukum yang mungkin dihadapi perusahaan Strategi mitigasi risiko hukum dan langkah preventif Penyusunan kebijakan hukum internal dan prosedur standar operasional Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Prinsip-prinsip etika bisnis yang harus dijunjung tinggi oleh eksekutif Corporate Social Responsibility (CSR) dan peran perusahaan dalam masyarakat Isu-isu hukum terkait praktik bisnis yang tidak etis atau ilegal Kasus-Kasus Hukum Terkini dan Studi Kasus Analisis kasus hukum perusahaan yang relevan Pembahasan studi kasus nyata untuk memahami penerapan hukum dalam keputusan bisnis Penutupan dan Evaluasi Pelatihan Ringkasan materi dan pesan kunci Diskusi dan tanya jawab Evaluasi pelatihan dan umpan balik peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF Direksi Perusahaan Sebagai pemimpin perusahaan, direktur utama, dan anggota direksi lainnya perlu memiliki pemahaman mendalam tentang kewajiban hukum mereka, tata kelola perusahaan, dan risiko hukum yang dihadapi perusahaan. Komisaris Perusahaan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Mereka perlu memahami regulasi yang berlaku dan cara menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Manajer dan Kepala Divisi Manajer dan kepala divisi yang memimpin departemen penting, seperti keuangan, pemasaran, operasional, dan SDM, memerlukan pengetahuan hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengacara Korporat (In-House Counsel) Pengacara internal perusahaan perlu mengikuti pelatihan ini agar dapat memberikan nasihat hukum yang tepat kepada eksekutif dan memastikan bahwa semua kegiatan bisnis perusahaan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Pemilik dan Pendiri Perusahaan Pemilik atau pendiri perusahaan, terutama dalam perusahaan kecil hingga menengah, perlu memahami dasar-dasar hukum perusahaan agar dapat menjalankan bisnis dengan lebih efektif dan menghindari potensi risiko hukum yang merugikan. Tim Manajemen Risiko dan Kepatuhan Tim yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, kepatuhan, dan pengawasan internal di perusahaan perlu mengikuti pelatihan ini agar dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang mungkin dihadapi perusahaan. Investor dan Pemegang Saham Utama Meskipun tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, pemegang saham dan investor besar perlu memiliki pemahaman hukum untuk melindungi kepentingan mereka dan memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar. Staf Keuangan dan Akuntansi Staf yang menangani laporan keuangan, perpajakan, dan regulasi pasar modal harus memahami kewajiban hukum terkait dengan laporan keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan. Tim HR dan SDM Tim sumber daya manusia perlu memahami aspek hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, hak-hak karyawan, serta kewajiban perusahaan dalam hal pengelolaan karyawan dan hubungan industrial. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Perusahaan Eksekutif Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Regulasi Dan Peraturan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Corporate Governance Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni :…
Read more

Veri Mujianto April 21, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN Pelatihan aspek hukum pertanahan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola masalah pertanahan yang sering kali melibatkan berbagai regulasi yang kompleks. Aspek hukum pertanahan mencakup peraturan mengenai hak atas tanah, proses transaksi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Tanpa pemahaman yang tepat tentang hukum pertanahan, risiko penyalahgunaan atau sengketa tanah dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, pelatihan ini membantu individu, profesional, maupun instansi terkait untuk mematuhi peraturan yang ada, mengurangi potensi konflik, dan menciptakan pengelolaan tanah yang lebih transparan dan adil. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN Tujuan pelatihan aspek hukum pertanahan adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur hak atas tanah, pengalihan hak, serta penyelesaian sengketa pertanahan. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum pertanahan dengan benar, sehingga mampu mengelola masalah pertanahan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya konflik atau sengketa pertanahan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dokumen legal yang sah, dan membantu peserta dalam mengambil keputusan yang tepat dalam setiap transaksi tanah. Dengan demikian, pelatihan ini berperan penting dalam menciptakan pengelolaan pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan adil. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN Pendahuluan Pengertian dan pentingnya hukum pertanahan Tujuan dan manfaat pelatihan aspek hukum pertanahan Dasar Hukum Pertanahan di Indonesia Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pertanahan Sistem administrasi pertanahan di Indonesia Hak atas Tanah Jenis-jenis hak atas tanah (hak milik, hak sewa, hak pakai, hak ulayat, dll.) Proses perolehan hak atas tanah Hak-hak yang dapat diterbitkan oleh negara (sertifikat tanah) Proses Pengalihan Hak atas Tanah Jual beli, hibah, warisan, tukar menukar tanah Prosedur dan syarat-syarat sahnya pengalihan hak atas tanah Pencatatan dan pendaftaran hak atas tanah Masalah dan Sengketa Pertanahan Penyelesaian sengketa pertanahan secara hukum (mediasi, arbitrase, pengadilan) Penyebab umum sengketa pertanahan (ganda sertifikat, klaim tanah, penyalahgunaan hak) Upaya penyelesaian sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pengelolaan Tanah Fungsi dan tugas BPN Proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat Pemantauan dan pengawasan penggunaan tanah Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah Hak-hak yang dilindungi menurut hukum Peran notaris dalam transaksi tanah Perubahan Fungsi dan Alih Guna Tanah Ketentuan mengenai perubahan status atau fungsi tanah Prosedur pengajuan izin alih fungsi tanah Dampak hukum dari perubahan fungsi tanah Etika dan Tanggung Jawab dalam Transaksi Pertanahan Prinsip kehati-hatian dalam transaksi pertanahan Tanggung jawab hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi Praktik terbaik dalam transaksi dan pengelolaan tanah Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus sengketa pertanahan nyata Diskusi solusi dan penyelesaian masalah hukum pertanahan Penutupan Rangkuman materi pelatihan Tindak lanjut dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum pertanahan Evaluasi pelatihan dan saran PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN Pemerintah dan Pejabat Pemerintahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanahan, dan instansi terkait lainnya. Pihak yang terlibat dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris yang menangani transaksi pertanahan dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam pengalihan hak atas tanah. PPAT yang berperan dalam pembuatan akta yang sah untuk transaksi pertanahan. Pengacara dan Konsultan Hukum Pengacara yang menangani sengketa pertanahan dan membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai peraturan serta prosedur hukum pertanahan. Konsultan hukum yang memberikan nasihat kepada klien terkait masalah pertanahan. Pengusaha dan Investor Properti Pengusaha yang terlibat dalam pengembangan properti atau proyek properti yang membutuhkan pengetahuan tentang aspek hukum dalam transaksi tanah. Investor yang berencana membeli, menjual, atau mengembangkan tanah. Pemilik dan Pengelola Tanah Pemilik tanah yang ingin memahami hak-haknya, kewajiban, serta perlindungan hukum yang ada. Pengelola tanah yang membutuhkan pemahaman tentang kewajiban administratif dan hukum dalam pengelolaan tanah. Masyarakat Umum dan Kelompok Tani Masyarakat yang memiliki tanah atau yang terlibat dalam permasalahan pertanahan yang berhubungan dengan sengketa atau hak atas tanah. Kelompok tani atau petani yang membutuhkan pemahaman hukum dalam pengelolaan tanah dan hak guna tanah pertanian. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi yang Terlibat dalam Isu Pertanahan LSM yang fokus pada isu hak tanah adat, agraria, dan hak-hak masyarakat yang berhubungan dengan tanah. Akademisi dan Peneliti di Bidang Pertanahan Dosen, peneliti, atau mahasiswa yang tertarik untuk memperdalam kajian hukum pertanahan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Pertanahan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hak Atas Tanah Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Hukum Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Hukum Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,-…
Read more

Veri Mujianto April 20, 2025 0

TRAINING LEGAL OFFICER PERUSAHAAN

TRAINING LEGAL OFFICER PERUSAHAAN DESKRIPSI TRAINING LEGAL OFFICER PERUSAHAAN Pelatihan Legal Officer perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam operasi perusahaan selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Legal Officer bertanggung jawab untuk mengelola risiko hukum dan memberikan nasihat terkait peraturan serta kebijakan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Dengan adanya pelatihan, Legal Officer dapat memahami dengan lebih baik peraturan yang dinamis, seperti hukum perdata, pidana, ketenagakerjaan, hingga regulasi industri khusus. Pelatihan ini juga memperkuat kemampuan mereka dalam merancang kontrak yang sah, menyelesaikan sengketa hukum, serta mengidentifikasi potensi masalah hukum yang dapat mengancam reputasi atau keuangan perusahaan. TUJUAN PELATIHAN LEGAL OFFICER PERUSAHAAN Tujuan pelatihan Legal Officer perusahaan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani masalah hukum yang dihadapi perusahaan. Pelatihan ini bertujuan agar Legal Officer dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum secara efektif, memberikan nasihat yang tepat kepada manajemen, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dalam menyusun kontrak yang sah, menyelesaikan sengketa hukum, serta mengantisipasi masalah hukum yang dapat mempengaruhi operasional dan reputasi perusahaan. Dengan demikian, Legal Officer dapat berperan lebih optimal dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL OFFICER PERUSAHAAN Pendahuluan Pengertian dan peran Legal Officer dalam perusahaan Tanggung jawab Legal Officer dalam mendukung kepatuhan hukum perusahaan Pentingnya pemahaman hukum dalam dunia bisnis Dasar-Dasar Hukum Perusahaan Sistem hukum yang berlaku di Indonesia (hukum perdata, pidana, dan administrasi) Struktur hukum perusahaan (badan hukum, perjanjian, dan kewajiban hukum) Jenis-jenis izin dan lisensi yang diperlukan oleh perusahaan Peraturan dan Kepatuhan Hukum Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perusahaan Kepatuhan terhadap undang-undang industri tertentu (misalnya, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen) Pengelolaan audit hukum dan kepatuhan internal Penyusunan dan Perjanjian Kontrak Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan kontrak bisnis Jenis-jenis kontrak yang sering digunakan oleh perusahaan Klausul penting yang harus ada dalam perjanjian Identifikasi dan mitigasi risiko dalam perjanjian Manajemen Sengketa dan Penyelesaian Konflik Proses hukum dalam penyelesaian sengketa (litigasi vs. alternatif penyelesaian sengketa) Teknik negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa Pengelolaan risiko hukum terkait dengan sengketa Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Data Pemahaman dasar tentang hak cipta, paten, dan merek dagang Regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan informasi Langkah-langkah untuk melindungi kekayaan intelektual perusahaan Manajemen Risiko Hukum Identifikasi dan mitigasi risiko hukum dalam operasional perusahaan Pengembangan kebijakan internal untuk manajemen risiko hukum Proses penanganan klaim hukum dan tindakan pencegahan Etika Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Penerapan etika profesional dalam peran Legal Officer Tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks hukum Keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip CSR Studi Kasus dan Diskusi Praktis Analisis kasus hukum yang relevan dengan perusahaan Diskusi kelompok dan pemecahan masalah hukum praktis Penutupan dan Evaluasi Ringkasan materi yang telah dipelajari Evaluasi pelatihan dan umpan balik dari peserta Rencana tindak lanjut untuk penerapan materi di perusahaan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL OFFICER PERUSAHAAN Legal Officer (In-House Counsel) Para profesional hukum yang bekerja di dalam perusahaan untuk menangani masalah hukum sehari-hari, seperti perjanjian kontrak, kepatuhan hukum, dan penyelesaian sengketa. Manajer Hukum dan Tim Hukum Perusahaan Manajer atau staf yang bertanggung jawab dalam mengelola departemen hukum perusahaan dan memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Direktur atau Manajemen Puncak Pimpinan perusahaan yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan membutuhkan pemahaman tentang risiko hukum serta kepatuhan terhadap peraturan untuk menghindari masalah hukum yang dapat merugikan perusahaan. Compliance Officer Pihak yang bertugas memastikan perusahaan mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Pelatihan ini dapat membantu mereka memahami dan mengelola risiko hukum lebih efektif dalam operasional perusahaan. Staf HRD dan Ketenagakerjaan Tim yang menangani hubungan industrial dan kebijakan ketenagakerjaan di perusahaan agar bisa lebih memahami regulasi terkait hak-hak pekerja, kontrak kerja, dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Manajer Keuangan dan Akuntansi Mereka yang terlibat dalam pengelolaan aspek keuangan perusahaan yang perlu memahami aturan hukum yang terkait dengan perpajakan, audit, dan aspek hukum lainnya dalam laporan keuangan. Pengacara Eksternal yang Bekerja dengan Perusahaan Pengacara atau konsultan hukum eksternal yang bekerja dengan perusahaan untuk memahami lebih dalam tentang operasi dan risiko hukum spesifik yang terkait dengan perusahaan mereka. Staf Pengadaan dan Kontrak Tim yang terlibat dalam negosiasi dan penyusunan kontrak dengan pemasok atau mitra bisnis, yang perlu memahami ketentuan hukum yang relevan untuk mencegah potensi sengketa di masa depan. Tim Pengelola Kekayaan Intelektual Profesional yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual perusahaan, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta. Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal Officer Perusahaan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kepatuhan Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Manajemen Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 202 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Manajemen Sengketa Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya :…
Read more

Veri Mujianto April 10, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH TAMBANG

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH TAMBANG DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH TAMBANG Pelatihan mengenai aspek hukum pertanahan, kompensasi, dan konflik pertanahan di daerah tambang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi yang mengatur penggunaan tanah serta hak-hak masyarakat dan perusahaan tambang. Di daerah tambang, sering terjadi sengketa tanah antara pemegang hak atas tanah dengan perusahaan atau antara masyarakat dengan pemerintah. Pemahaman yang kuat tentang hukum pertanahan akan membantu para pihak dalam menangani masalah hukum yang mungkin timbul. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan wawasan mengenai prinsip-prinsip kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak, serta cara menyelesaikan konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak jika tidak dikelola dengan bijak. Pelatihan ini menjadi kunci untuk menciptakan pengelolaan pertanahan yang lebih efektif dan mengurangi potensi konflik yang dapat memperburuk situasi sosial dan ekonomi. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH TAMBANG Tujuan pelatihan aspek hukum pertanahan, kompensasi, dan konflik pertanahan di daerah tambang adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memahami dan menerapkan peraturan hukum yang mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak hukum atas tanah, prosedur kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak, serta strategi dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang sering muncul di daerah tambang. Dengan demikian, peserta dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul, mengurangi potensi sengketa, dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pihak-pihak terkait dalam mengelola pertanahan secara profesional, sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH TAMBANG Pengenalan Aspek Hukum Pertanahan Pengertian dan ruang lingkup hukum pertanahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan terkait Pengaturan tanah dalam konteks pertambangan Hak-hak atas tanah: hak milik, hak sewa, hak pakai, dll. Regulasi Pertanahan di Daerah Tambang Proses perolehan izin penggunaan tanah untuk pertambangan Kontrak karya dan izin usaha pertambangan (IUP) Pengaturan zonasi dan tata ruang daerah tambang Hak masyarakat lokal atas tanah dalam kawasan tambang Kompensasi dalam Pengelolaan Pertanahan di Daerah Tambang Prinsip kompensasi yang adil dan transparan Prosedur penilaian tanah dan kerugian yang dialami masyarakat Bentuk-bentuk kompensasi: uang, tanah pengganti, atau pembangunan infrastruktur Tantangan dalam proses kompensasi Konflik Pertanahan di Daerah Tambang Jenis-jenis konflik pertanahan: konflik sosial, hukum, dan ekonomi Penyebab konflik pertanahan di daerah tambang Studi kasus konflik pertanahan di daerah tambang Pendekatan penyelesaian konflik: mediasi, negosiasi, dan litigasi Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Pertanahan Fungsi pemerintah dalam regulasi dan pengawasan pertanahan Keterlibatan masyarakat dan LSM dalam pengelolaan pertanahan Kolaborasi antara perusahaan tambang dan pemerintah dalam penyelesaian sengketa Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam penyelesaian konflik Praktik Terbaik dalam Pengelolaan Pertanahan dan Penyelesaian Konflik Studi kasus keberhasilan pengelolaan tanah dan penyelesaian konflik Strategi pencegahan konflik di daerah tambang Penyusunan rencana pengelolaan pertanahan yang inklusif dan berkelanjutan Peran komunikasi yang efektif dalam mengelola hubungan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat Kesimpulan dan Rekomendasi Rangkuman materi pelatihan Peningkatan kesadaran hukum dan hak-hak masyarakat Rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan pertanahan yang lebih baik Langkah-langkah konkret untuk mengurangi konflik pertanahan di daerah tambang PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH TAMBANG Pemerintah Daerah dan Aparat Pemerintahan Dinas pertanahan dan tata ruang daerah Pemerintah daerah (kecamatan, kabupaten/kota) yang mengelola dan mengawasi penggunaan tanah di daerah tambang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan pengawasan hak atas tanah Perusahaan Tambang Manajer atau staf yang menangani aspek legal, pengelolaan tanah, dan hubungan dengan masyarakat Tim yang bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi kompensasi serta mitigasi konflik Departemen CSR (Corporate Social Responsibility) yang terlibat dalam penyelesaian masalah sosial akibat dampak pertambangan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Lokal Masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan tambang yang berpotensi terdampak oleh kegiatan tambang LSM atau organisasi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak tanah dan kepentingan lokal Advokat dan Konsultan Hukum Pengacara atau konsultan hukum yang menangani masalah sengketa pertanahan dan kontrak pertambangan Tim hukum yang membantu menyusun perjanjian kompensasi antara perusahaan dan masyarakat Akademisi dan Peneliti Dosen atau peneliti yang memfokuskan diri pada isu-isu pertanahan, hukum pertambangan, dan konflik sosial Mahasiswa yang mempelajari hukum agraria atau pengelolaan sumber daya alam Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelesaian Konflik Mediator atau fasilitator yang berperan dalam penyelesaian sengketa pertanahan Organisasi internasional atau lembaga non-pemerintah yang membantu dalam resolusi konflik dan pengelolaan pertanahan Praktisi dan Pihak Swasta yang Terkait dengan Industri Tambang Investor atau pihak yang terlibat dalam proyek-proyek pertambangan yang memerlukan pemahaman tentang hukum pertanahan dan kompensasi Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Pertanahan, Kompensasi Dan Konflik Pertanahan Daerah Tambang Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Regulasi Pertanahan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pengelolaan Pertanahan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 202 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal…
Read more

Veri Mujianto April 5, 2025 0

TRAINING LEGAL DRAFTING OF CONTRACT

TRAINING LEGAL DRAFTING OF CONTRACT DESKRIPSI TRAINING LEGAL DRAFTING OF CONTRACT Pelatihan legal drafting of contract sangat penting bagi praktisi hukum, karena kemampuan untuk menyusun kontrak yang jelas, terperinci, dan sah secara hukum adalah kunci dalam melindungi kepentingan klien dan menghindari potensi sengketa di masa depan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, kontrak yang dirancang dengan baik dapat mencegah ambigu dan mengurangi risiko hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai elemen-elemen penting dalam pembuatan kontrak, termasuk ketentuan hak dan kewajiban, penyelesaian sengketa, serta klausul-klausul yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kemampuan drafting yang baik, seorang praktisi hukum dapat memastikan bahwa kontrak yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan menguntungkan semua pihak. TUJUAN PELATIHAN LEGAL DRAFTING OF CONTRACT Tujuan pelatihan legal drafting of contract adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun kontrak yang jelas, tepat, dan sah secara hukum. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mendalam tentang elemen-elemen penting dalam kontrak, seperti pengaturan hak dan kewajiban para pihak, ketentuan penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pembuatan kontrak yang dapat menimbulkan sengketa atau kerugian hukum di kemudian hari. Dengan pelatihan ini, peserta diharapkan dapat menghasilkan dokumen kontrak yang memenuhi standar hukum yang berlaku dan meminimalkan potensi masalah hukum di masa depan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL DRAFTING OF CONTRACT Pendahuluan tentang Legal Drafting Definisi dan pentingnya legal drafting Peran kontrak dalam hubungan hukum Tujuan dan prinsip dasar penyusunan kontrak Elemen-Elemen Dasar dalam Kontrak Pihak-pihak dalam kontrak Subjek dan objek kontrak Syarat sahnya kontrak menurut hukum Klausul penting dalam kontrak Jenis-Jenis Kontrak Kontrak bisnis (jual beli, sewa, pinjam meminjam) Kontrak kerja dan ketenagakerjaan Kontrak internasional Kontrak yang melibatkan lembaga pemerintah Teknik Penyusunan Kontrak yang Efektif Struktur dasar kontrak Bahasa yang jelas dan tepat Penyusunan klausul yang tidak ambigu Pengaturan hak dan kewajiban para pihak Klausul-Klausul Penting dalam Kontrak Klausul pembayaran dan pengaturan harga Klausul tenggat waktu dan jangka waktu kontrak Klausul force majeure Klausul penyelesaian sengketa dan arbitrase Analisis dan Penyelesaian Masalah dalam Drafting Kontrak Identifikasi potensi masalah dalam drafting Penyelesaian sengketa dan klausul penyelesaian masalah Peran mediasi dan arbitrase dalam kontrak Aspek Hukum dalam Legal Drafting Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap kontrak Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kontrak Pertimbangan hukum internasional dalam drafting kontrak Studi Kasus dan Praktek Drafting Kontrak Analisis kontrak nyata Latihan penyusunan kontrak sederhana Diskusi kelompok tentang drafting kontrak yang efektif Etika dan Tanggung Jawab dalam Penyusunan Kontrak Etika profesi dalam drafting kontrak Tanggung jawab hukum penyusun kontrak Menghindari potensi konflik kepentingan Penutupan dan Evaluasi Kesimpulan dan takeaway dari pelatihan Umpan balik dan evaluasi peserta Rekomendasi untuk pengembangan keterampilan drafting kontrak lebih lanjut PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL DRAFTING OF CONTRACT Pengacara atau Konsultan Hukum Pengacara yang menangani kasus kontrak dan sengketa hukum perlu memiliki keterampilan drafting kontrak untuk menyusun perjanjian yang menguntungkan klien dan sah secara hukum. Notaris Notaris sering terlibat dalam penyusunan kontrak yang memerlukan legalisasi dan pengesahan, sehingga pemahaman tentang drafting kontrak yang benar sangat penting. Profesional Hukum Perusahaan (In-House Counsel) Para pengacara atau tim hukum yang bekerja di perusahaan atau organisasi harus memiliki kemampuan untuk menyusun kontrak bisnis yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kontrak kerja hingga perjanjian dengan mitra bisnis. Pihak yang Terlibat dalam Proses Negosiasi Kontrak Pihak manajerial atau eksekutif yang terlibat dalam negosiasi dan pembuatan kontrak untuk memastikan bahwa kontrak yang disusun sesuai dengan kebijakan perusahaan dan menghindari risiko hukum. Praktisi Bisnis Pemilik bisnis, manajer, atau eksekutif yang perlu memahami dasar-dasar penyusunan kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dalam transaksi bisnis sehari-hari. Akademisi dan Peneliti Hukum Dosen, peneliti, atau mahasiswa hukum yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang teknik-teknik legal drafting untuk keperluan penelitian atau pengajaran. Pekerja di Bidang Pemerintahan Pihak yang bekerja di lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pembuatan kontrak dengan pihak ketiga atau kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Pihak yang Terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Profesional yang bekerja dalam bagian pengadaan barang dan jasa (procurement), baik di sektor publik maupun swasta, yang harus membuat kontrak dengan vendor atau penyedia jasa. Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal Drafting Of Contract Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Teknik Penyusunan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Hukum Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 202 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Hukum Kontrak Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila…
Read more

Veri Mujianto April 2, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT

TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN

TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS

TRAINING ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE

TRAINING CORPORATE SECRETARY

TRAINING HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN

TRAINING LEGAL OFFICER PERUSAHAAN

TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN, KOMPENSASI DAN KONFLIK PERTANAHAN DAERAH TAMBANG

TRAINING LEGAL DRAFTING OF CONTRACT

Company

About Us

Contact Us

Products

Services

Blog

Features

Analytics

Engagement

Builder

Publisher

Help

Privacy Policy

Terms

Conditions

Privacy

Terms

Privacy Policy

Conditions