Advokat Archives - Page 5 of 7 - Informasi Training Terlengkap

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESKRIPSI TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Pelatihan aspek perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku pengadaan dalam mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap permasalahan perpajakan, seperti pemotongan dan pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan pelatihan ini, peserta dapat memahami kewajiban perpajakan yang timbul dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, pelatihan ini juga membantu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administratif atau hukum, serta memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemahaman yang baik terhadap perpajakan dalam pengadaan akan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, mengurangi risiko hukum, dan mendukung tercapainya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. TUJUAN PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Meningkatkan Pemahaman: Memberikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dan pengguna anggaran. Mengurangi Risiko Kesalahan Perpajakan: Membantu peserta menghindari kesalahan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dapat menimbulkan sanksi atau denda. Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Mendorong para pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada, sehingga tercipta tata kelola yang baik dan transparan. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan menghindari pemborosan akibat kesalahan perpajakan, serta mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Mencegah Potensi Penyalahgunaan: Mengedukasi peserta untuk mengenali potensi penyalahgunaan dalam praktik perpajakan di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat dihindari. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengenalan Umum tentang Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Definisi dan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa Peran perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa Tujuan dan pentingnya kepatuhan perpajakan dalam pengadaan Peraturan Perpajakan yang Relevan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengadaan barang dan jasa Ketentuan perpajakan terkait kontrak pengadaan Pajak yang Timbul dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pajak Penghasilan (PPh) atas pengadaan barang dan jasa PPh Pasal 21, 22, dan 23 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Daerah yang relevan dalam pengadaan Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pemotongan dan penyetoran PPh oleh pihak yang berwenang Tata cara pelaporan PPN dalam transaksi pengadaan Dokumen yang diperlukan untuk pemotongan dan pelaporan pajak Peran dan Kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam Pajak Kewajiban penyedia barang/jasa terkait PPN dan PPh Hak dan kewajiban penyedia dalam hal faktur pajak dan bukti potong Kewajiban Pengguna Anggaran dalam Kepatuhan Perpajakan Peran pengguna anggaran dalam mematuhi peraturan perpajakan Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan dalam kontrak pengadaan Tanggung jawab dalam penyetoran dan pelaporan pajak Penyelesaian Masalah Perpajakan dalam Pengadaan Penyelesaian sengketa perpajakan dalam pengadaan Sanksi administratif dan hukum dalam pelanggaran perpajakan Strategi mitigasi risiko perpajakan Studi Kasus dan Simulasi Praktis Simulasi pemotongan dan penyetoran pajak dalam pengadaan Pembahasan studi kasus terkait permasalahan perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa Best Practices dalam Pengelolaan Pajak di Pengadaan Barang dan Jasa Tips untuk memastikan kepatuhan pajak dalam pengadaan Praktik terbaik dalam pengelolaan pajak di sektor pengadaan Tanya Jawab dan Diskusi Sesi tanya jawab untuk mengatasi kebingungan atau pertanyaan spesifik peserta Diskusi mengenai isu perpajakan terkini dalam pengadaan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pejabat Pengadaan Pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, seperti pejabat pengadaan, pokja pengadaan, dan unit layanan pengadaan (ULP). Penyedia Barang/Jasa Perusahaan atau individu yang menyediakan barang/jasa, baik itu penyedia yang sudah berpengalaman maupun yang baru dalam bidang pengadaan. Mereka perlu memahami kewajiban perpajakan yang timbul dalam setiap transaksi pengadaan. Staf Keuangan dan Akuntansi Tim keuangan dan akuntansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan laporan keuangan terkait pengadaan barang dan jasa, agar mereka dapat memastikan kepatuhan perpajakan dalam setiap transaksi. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengguna anggaran yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran, serta memastikan bahwa setiap transaksi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsultan Pajak Konsultan pajak yang memberikan nasihat dan layanan terkait kewajiban perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa, serta membantu memastikan kepatuhan perpajakan di setiap tahap pengadaan. Auditor Internal dan Eksternal Auditor yang bertugas mengawasi dan memeriksa kepatuhan terhadap aturan perpajakan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Pemeriksa dan Pengawas Pengadaan Pejabat pengawas yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kepatuhan dokumen pengadaan, termasuk kewajiban perpajakan yang timbul selama proses pengadaan. Pihak yang Terlibat dalam Proses Penyusunan Anggaran Pihak yang berperan dalam perencanaan anggaran, agar mereka memahami dampak perpajakan terhadap anggaran yang disusun dalam pengadaan barang dan jasa. Penyedia Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pihak yang menyelenggarakan pelatihan terkait pengadaan dan perpajakan, agar dapat menyampaikan materi yang tepat dan relevan kepada peserta pelatihan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Barang Dan Jasa Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pelaporan Pajak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026…
Read more

Veri Mujianto May 15, 2025 0

TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)

TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DESKRIPSI TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) Pelatihan Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perizinan di Indonesia. Dengan penerapan OSS-RBA, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses berbagai izin usaha melalui satu platform online yang terintegrasi. Pendekatan berbasis risiko yang diterapkan dalam OSS-RBA memungkinkan proses perizinan menjadi lebih sederhana dan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh masing-masing sektor usaha. Pelatihan ini membantu para peserta memahami cara memanfaatkan sistem OSS-RBA secara maksimal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengurangi potensi hambatan dalam berbisnis. Dengan demikian, pelatihan ini sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. TUJUAN PELATIHAN ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) Meningkatkan Pemahaman Sistem OSS-RBA: Memberikan wawasan tentang cara kerja sistem OSS yang terintegrasi, serta mekanisme pengajuan izin usaha secara online. Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko: Mengajarkan cara mengelola izin usaha berdasarkan tingkat risiko masing-masing sektor, sehingga proses perizinan menjadi lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meningkatkan Kepatuhan Regulasi: Membantu peserta memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait perizinan usaha, yang pada gilirannya dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Mendukung Proses Perizinan yang Lebih Efisien: Memastikan bahwa pelaku usaha dapat mengakses izin dengan lebih mudah, cepat, dan aman melalui platform yang terintegrasi. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) 1. Pengenalan OSS-RBA Definisi dan konsep OSS (Online Single Submission) Tujuan dan manfaat OSS-RBA Peran OSS-RBA dalam sistem perizinan nasional Dasar hukum dan kebijakan terkait OSS-RBA 2. Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) Pengertian Risk-Based Approach (RBA) dalam konteks perizinan Prinsip dasar pendekatan berbasis risiko Kategori risiko dalam OSS-RBA (rendah, menengah, tinggi) Cara penilaian dan klasifikasi risiko pada sektor usaha 3. Sistem OSS-RBA dan Fitur Utamanya Struktur dan alur sistem OSS-RBA Proses pendaftaran dan pengajuan izin melalui OSS Fitur-fitur utama dalam platform OSS-RBA Integrasi OSS dengan lembaga terkait (instansi pemerintah, DPMPTSP, dsb.) 4. Proses Pengajuan Izin Menggunakan OSS-RBA Langkah-langkah pengajuan izin usaha melalui OSS-RBA Penentuan tingkat risiko usaha dan dampaknya terhadap perizinan Pengisian dan verifikasi data yang dibutuhkan Pemilihan jenis izin berdasarkan klasifikasi risiko 5. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Regulasi yang harus dipatuhi dalam proses perizinan menggunakan OSS-RBA Pengawasan dan evaluasi kepatuhan pelaku usaha Penyelesaian masalah dan kendala dalam pengajuan izin 6. Manajemen Risiko dalam OSS-RBA Identifikasi dan mitigasi risiko dalam sistem OSS Pemantauan dan pelaporan risiko di sektor usaha Tindakan yang harus diambil jika terjadi risiko tinggi atau pelanggaran 7. Studi Kasus dan Praktik Langsung Simulasi penggunaan OSS-RBA untuk pengajuan izin usaha Studi kasus sukses dan tantangan dalam implementasi OSS-RBA Diskusi dan tanya jawab terkait kendala yang dihadapi peserta 8. Penutupan dan Evaluasi Pelatihan Review materi pelatihan Evaluasi pemahaman peserta Pemberian sertifikat pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) Pelaku Usaha dan Pengusaha Para pemilik usaha, baik yang baru memulai maupun yang sudah beroperasi, perlu memahami bagaimana cara mengajukan izin melalui sistem OSS-RBA, serta cara mengelola izin berdasarkan risiko yang dihadapi oleh usaha mereka. Instansi Pemerintah dan Pejabat Pemberi Izin Pejabat atau staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan instansi terkait lainnya yang menangani perizinan usaha. Mereka perlu mengetahui cara mengevaluasi, memverifikasi, dan mengelola pengajuan izin berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Konsultan Hukum dan Perizinan Konsultan yang membantu klien dalam memperoleh izin usaha atau memenuhi regulasi yang berlaku. Pelatihan ini akan membantu mereka memahami detail prosedur OSS-RBA untuk memberikan layanan yang lebih efisien kepada klien. Penyuluh dan Tenaga Pendamping Usaha Para tenaga pendamping yang berperan dalam memberikan informasi dan bantuan kepada pengusaha, terutama UMKM, agar lebih mudah mengakses izin usaha dan memahami proses perizinan yang berbasis risiko. Akuntan dan Auditor Akuntan dan auditor yang bekerja dengan usaha dan perusahaan perlu memahami sistem OSS-RBA untuk memastikan perusahaan kliennya mematuhi regulasi dan memperoleh izin sesuai dengan standar yang berlaku. Pihak yang Terlibat dalam Proses Pengawasan dan Penegakan Hukum Aparat yang terlibat dalam pengawasan perizinan dan penegakan hukum terkait regulasi perizinan harus memahami sistem OSS-RBA untuk mempermudah pengawasan terhadap proses pengajuan izin dan pemenuhan kewajiban. Pihak Pendidikan dan Pelatihan Lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan atau sertifikasi terkait kewirausahaan dan perizinan juga perlu memahami OSS-RBA untuk bisa memberikan informasi yang tepat kepada peserta pelatihan mereka. Pemateri/ Trainer Pelatihan Online Single Submission-Risk Based Approach (Oss-Rba) Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Sistem Oss-Rba Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Manajemen Risiko Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Manajemen Risiko Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang…
Read more

Veri Mujianto May 14, 2025 0

TRAINING WORKSHOP CONTRACT DRAFTING

TRAINING WORKSHOP CONTRACT DRAFTING DESKRIPSI TRAINING WORKSHOP CONTRACT DRAFTING Pelatihan workshop contract drafting memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam penyusunan kontrak yang jelas, efektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam dunia bisnis dan hukum, kontrak merupakan instrumen penting yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Kesalahan dalam perancangan kontrak dapat berakibat pada sengketa hukum yang merugikan. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari teknik penyusunan kontrak yang sistematis, identifikasi klausul-klausul penting, serta mitigasi risiko hukum. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan wawasan praktis dari para ahli sehingga mampu merancang kontrak yang mengakomodasi kepentingan bisnis dan meminimalkan potensi sengketa di masa depan. TUJUAN PELATIHAN WORKSHOP CONTRACT DRAFTING Meningkatkan Pemahaman Hukum – Memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip hukum kontrak serta regulasi yang relevan dalam penyusunan perjanjian. Mengembangkan Keterampilan Teknis – Melatih peserta dalam menyusun, merevisi, dan menganalisis kontrak dengan bahasa yang jelas, tegas, dan efektif. Mitigasi Risiko Hukum – Mengajarkan cara mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko hukum dalam perjanjian bisnis. Peningkatan Kemampuan Negosiasi – Membantu peserta memahami teknik negosiasi kontrak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Mempersiapkan Penyelesaian Sengketa – Memberikan wawasan mengenai strategi penyelesaian sengketa kontrak, baik melalui negosiasi, mediasi, maupun jalur hukum. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN WORKSHOP CONTRACT DRAFTING Pengenalan Dasar Kontrak Pengertian kontrak dan elemen-elemennya Jenis-jenis kontrak dalam hukum bisnis Prinsip-prinsip dasar kontrak (kesepakatan, niat baik, kapasitas, dan legalitas) Prinsip Hukum dalam Penyusunan Kontrak Kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam kontrak Peraturan dan regulasi yang mempengaruhi penyusunan kontrak Ketentuan hukum yang berlaku dalam kontrak internasional (jika relevan) Struktur dan Format Kontrak yang Efektif Pendahuluan kontrak (judul, para pihak, dan tujuan) Klausul-klausul penting dalam kontrak (hak dan kewajiban, jangka waktu, pembayaran, dsb.) Penyusunan pasal-pasal kontrak yang jelas dan terperinci Bahasa kontrak yang efektif dan tidak ambigu Teknik Penyusunan Klausul Klausul pembayaran (metode, waktu, dan ketentuan pembayaran) Klausul penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase, atau litigasi) Klausul kerahasiaan (non-disclosure agreements) Klausul force majeure (keadaan memaksa) Klausul pengakhiran dan pembatalan kontrak Analisis dan Penilaian Risiko Hukum dalam Kontrak Identifikasi potensi risiko dalam klausul kontrak Pengelolaan risiko melalui penyusunan ketentuan kontrak Mitigasi risiko melalui klausul protektif (indemnity, waiver, dan lain-lain) Penyusunan Kontrak dalam Berbagai Sektor Kontrak dalam bisnis komersial Kontrak dalam industri jasa Kontrak dalam sektor teknologi dan perjanjian lisensi Kontrak dalam hubungan tenaga kerja (perjanjian kerja, kontrak independen) Negosiasi dan Penyusunan Kontrak Teknik negosiasi kontrak yang efektif Strategi menghadapi permintaan perubahan klausul Penyelesaian perbedaan pendapat dalam kontrak Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi Penggunaan arbitrase dan litigasi dalam kontrak Implementasi mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dalam kontrak Praktek Penyusunan dan Review Kontrak Studi kasus dan diskusi kelompok Penyusunan kontrak berdasarkan situasi bisnis nyata Penilaian dan umpan balik dari instruktur Penutupan dan Evaluasi Pelatihan Refleksi atas pembelajaran yang telah diperoleh Ujian atau kuis untuk mengukur pemahaman peserta Sertifikat kelulusan atau penghargaan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN WORKSHOP CONTRACT DRAFTING Pengacara dan Konsultan Hukum Pengacara yang menangani berbagai jenis kontrak, baik untuk klien individu maupun perusahaan, akan mendapatkan manfaat besar dari pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun kontrak yang lebih efektif dan minim risiko hukum. Manajer dan Staf Legal Perusahaan Para profesional hukum yang bekerja di bagian legal atau hukum perusahaan sangat memerlukan keterampilan dalam merancang kontrak yang mengatur hubungan bisnis, kewajiban, serta hak perusahaan, baik dengan pemasok, pelanggan, maupun mitra lainnya. Pejabat dan Staf Pengadaan (Procurement) Bagi mereka yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, keterampilan dalam menyusun kontrak pengadaan yang jelas dan terperinci sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan memastikan kelancaran transaksi. Pengusaha dan Pemilik Bisnis Pemilik bisnis atau pengusaha yang terlibat langsung dalam perjanjian dengan pihak lain (misalnya pemasok, mitra bisnis, atau pelanggan) perlu memahami cara menyusun kontrak yang melindungi kepentingan bisnis mereka dan memitigasi risiko. Manajer Proyek Manajer proyek yang sering bekerja dengan kontrak terkait dengan pengelolaan proyek, baik dalam bidang konstruksi, teknologi, atau layanan, akan diuntungkan dengan keterampilan dalam membuat dan memahami kontrak yang mengatur pekerjaan, biaya, dan waktu. Staf Sumber Daya Manusia (SDM) Mereka yang terlibat dalam penyusunan kontrak kerja atau perjanjian kerja sama lainnya dalam organisasi akan mendapat manfaat dari pelatihan ini untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban karyawan serta perusahaan diatur dengan jelas dan sesuai hukum. Akuntan dan Auditor Akuntan atau auditor yang terlibat dalam menilai atau mereview kontrak untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi finansial dan ketentuan hukum akan mendapatkan wawasan tentang cara kontrak dibuat dengan benar dari sisi keuangan dan hukum. Profesional di Bidang Keuangan dan Investasi Pihak yang terlibat dalam penawaran investasi atau perjanjian pembiayaan memerlukan pemahaman tentang bagaimana menyusun kontrak yang mengatur investasi, pembagian hasil, serta kewajiban antara investor dan perusahaan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Workshop Contract Drafting Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Penyusunan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Hukum Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal…
Read more

Veri Mujianto May 12, 2025 0

TRAINING KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN

TRAINING KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN DESKRIPSI TRAINING KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN Pelatihan kursus intensif hukum jaminan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam bidang hukum yang berhubungan dengan jaminan. Kursus ini memberikan wawasan mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan jaminan, baik dalam konteks perjanjian kredit, pelaksanaan hak-hak jaminan, maupun penanganan sengketa yang muncul. Dengan pelatihan intensif, peserta dapat memahami dengan jelas prosedur hukum yang berlaku, peraturan terkait, serta tantangan yang sering dihadapi dalam praktiknya. Keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh para profesional di bidang hukum, perbankan, dan bisnis agar dapat memberikan solusi hukum yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan jaminan, baik bagi pihak kreditur maupun debitur. TUJUAN PELATIHAN KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN Tujuan pelatihan kursus intensif hukum jaminan adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur jaminan dalam transaksi keuangan dan bisnis. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengidentifikasi, menyusun, dan melaksanakan perjanjian jaminan secara efektif, serta menangani berbagai masalah hukum yang mungkin timbul terkait dengan jaminan. Selain itu, kursus ini juga bertujuan untuk memperkenalkan peserta pada berbagai jenis jaminan, baik itu jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, serta prosedur eksekusi jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang didapat untuk memberikan solusi hukum yang tepat, mengurangi risiko, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN Pendahuluan tentang Hukum Jaminan Definisi dan konsep dasar hukum jaminan Tujuan dan fungsi jaminan dalam transaksi keuangan Prinsip-prinsip dasar dalam hukum jaminan Jenis-Jenis Jaminan Jaminan kebendaan (hipotek, gadai, fidusia, dan lain-lain) Jaminan perorangan (jaminan tanggung renteng, jaminan kolektif) Perbandingan antara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan Perjanjian Jaminan Unsur-unsur perjanjian jaminan Bentuk dan tata cara pembuatan perjanjian jaminan yang sah Persyaratan hukum dalam perjanjian jaminan Prosedur Pendaftaran dan Eksekusi Jaminan Prosedur pendaftaran jaminan (misalnya gadai dan fidusia) Hak dan kewajiban pihak pemberi dan penerima jaminan Prosedur eksekusi jaminan jika debitur gagal bayar Hukum yang Mengatur Jaminan Undang-Undang dan peraturan terkait jaminan (misalnya UU Fidusia, UU Hipotek, UU Gadai) Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan jaminan Kebijakan dan regulasi terkait jaminan di sektor perbankan dan pembiayaan Sengketa dalam Hukum Jaminan Penyelesaian sengketa jaminan secara litigasi dan non-litigasi Peran mediator dan arbitrator dalam penyelesaian sengketa Studi kasus sengketa terkait perjanjian jaminan Peran Jaminan dalam Sistem Keuangan dan Bisnis Pengaruh jaminan terhadap kelancaran pembiayaan Jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko dalam transaksi keuangan Peran jaminan dalam mendukung kredibilitas dan trust antara pihak-pihak terkait Praktik dan Simulasi Kasus Hukum Jaminan Analisis kasus-kasus nyata terkait hukum jaminan Diskusi dan penyelesaian masalah hukum jaminan secara praktis Simulasi penyusunan perjanjian jaminan dan prosedur pelaksanaannya Etika dan Tanggung Jawab Profesional dalam Hukum Jaminan Etika profesi dalam menangani perkara jaminan Tanggung jawab hukum bagi pihak pemberi dan penerima jaminan Pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi jaminan Evaluasi dan Penutupan Ujian akhir atau evaluasi pemahaman peserta Diskusi dan tanya jawab seputar materi kursus Penutupan dan pemberian sertifikat pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN Pengacara dan Konsultan Hukum Pengacara yang mengkhususkan diri dalam bidang perbankan, keuangan, dan bisnis perlu memahami hukum jaminan untuk memberikan nasihat yang tepat kepada klien dalam penyusunan perjanjian jaminan dan penyelesaian sengketa. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris dan PPAT terlibat dalam pembuatan akta jaminan, seperti hipotek dan fidusia, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prosedur dan peraturan yang berlaku. Bankir dan Profesional di Sektor Keuangan Bankir yang terlibat dalam pemberian kredit dan pinjaman membutuhkan pemahaman mengenai hukum jaminan untuk menilai risiko dan melindungi kepentingan bank dalam transaksi kredit yang melibatkan jaminan. Praktisi Perusahaan Pembiayaan Profesional di perusahaan pembiayaan (leasing, factoring, dll) harus memahami hukum jaminan untuk mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan berbasis jaminan. Pengusaha dan Pemilik Bisnis Pemilik bisnis yang sering melakukan transaksi pembiayaan atau investasi dengan melibatkan jaminan perlu memahami hak dan kewajiban hukum yang terkait untuk melindungi kepentingan mereka. Auditor dan Akuntan Auditor dan akuntan yang terlibat dalam penilaian aset dan liabilitas perusahaan juga perlu memahami aspek hukum jaminan untuk melakukan analisis risiko dan memberikan laporan yang akurat. Pejabat Pemerintahan yang Terlibat dalam Regulasi Keuangan Pihak yang bekerja dalam lembaga pemerintah yang mengatur sektor keuangan dan pembiayaan juga memerlukan pemahaman tentang hukum jaminan untuk menyusun kebijakan dan pengawasan yang efektif. Penyelesaian Sengketa dan Mediator Profesional yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, seperti mediator dan arbitrator, membutuhkan pengetahuan hukum jaminan untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan jaminan secara adil. Pemateri/ Trainer Pelatihan Kursus Intensif Hukum Jaminan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Perjanjian Jaminan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Sengketa Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Sengketa Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung…
Read more

Veri Mujianto May 10, 2025 0

TRAINING PERANAN SKBDN, BANK GARANSI, STANDBY LC TRANSAKSI EXIM

TRAINING PERANAN SKBDN, BANK GARANSI, STANDBY LC TRANSAKSI EXIM DESKRIPSI TRAINING PERANAN SKBDN, BANK GARANSI, STANDBY LC TRANSAKSI EXIM Pelatihan mengenai peranan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), Bank Garansi, dan Standby Letter of Credit (Standby LC) dalam transaksi ekspor-impor (EXIM) sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para pelaku bisnis dan institusi keuangan terkait mekanisme jaminan dan pembayaran internasional. SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC merupakan instrumen yang memberikan perlindungan terhadap risiko pembayaran dan kewajiban dalam transaksi perdagangan internasional. Pelatihan ini akan memperkuat kemampuan peserta dalam mengelola dan memahami prosedur, peraturan, serta tata cara yang berlaku dalam penggunaan instrumen tersebut, sehingga dapat mengurangi risiko bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pemahaman yang baik, para peserta dapat memastikan kelancaran transaksi EXIM, meningkatkan kepercayaan mitra bisnis internasional, dan memitigasi potensi kerugian yang dapat terjadi. TUJUAN PELATIHAN PERANAN SKBDN, BANK GARANSI, STANDBY LC TRANSAKSI EXIM Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan fungsi SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC dalam transaksi perdagangan internasional. Memperkenalkan prosedur yang benar dalam penerbitan dan penggunaan instrumen tersebut untuk memastikan keamanan dan kelancaran transaksi EXIM. Mengurangi risiko bagi pihak eksportir, importir, dan lembaga keuangan dengan memberikan pemahaman tentang cara mitigasi risiko yang mungkin timbul dalam proses transaksi internasional. Meningkatkan keterampilan praktis dalam mengelola instrumen keuangan tersebut agar dapat memberikan solusi jaminan dan pembayaran yang tepat sesuai kebutuhan bisnis. Meningkatkan kepercayaan mitra bisnis internasional dengan memastikan bahwa pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang kuat tentang prosedur dan jaminan yang digunakan dalam transaksi. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PERANAN SKBDN, BANK GARANSI, STANDBY LC TRANSAKSI EXIM 1. Pendahuluan Pengertian transaksi ekspor-impor (EXIM) Pentingnya instrumen keuangan dalam transaksi EXIM Tujuan dan manfaat pelatihan 2. Pengantar SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) Definisi dan tujuan SKBDN Prosedur penerbitan SKBDN Jenis-jenis SKBDN dalam transaksi internasional Fungsi SKBDN dalam perlindungan pembayaran dan risiko Peran SKBDN dalam hubungan antara eksportir dan importir 3. Pengantar Bank Garansi Definisi dan tujuan Bank Garansi Jenis-jenis Bank Garansi (performance guarantee, advance payment guarantee, etc.) Prosedur penerbitan dan penggunaan Bank Garansi Fungsi Bank Garansi dalam transaksi EXIM Risiko yang dapat dikelola dengan Bank Garansi 4. Pengantar Standby Letter of Credit (Standby LC) Definisi dan tujuan Standby LC Perbedaan Standby LC dengan Letter of Credit (LC) biasa Jenis-jenis Standby LC Prosedur penerbitan dan klaim Standby LC Peran Standby LC dalam memberikan jaminan pembayaran 5. Proses Penggunaan SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC dalam Transaksi EXIM Langkah-langkah penggunaan SKBDN dalam transaksi EXIM Langkah-langkah penggunaan Bank Garansi dalam transaksi EXIM Langkah-langkah penggunaan Standby LC dalam transaksi EXIM Hubungan antara eksportir, importir, dan lembaga keuangan dalam penggunaan instrumen keuangan ini 6. Mitigasi Risiko dalam Transaksi EXIM Risiko yang dihadapi dalam transaksi internasional Bagaimana SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC membantu mengurangi risiko Teknik mitigasi risiko untuk eksportir dan importir 7. Studi Kasus Penggunaan SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC Contoh kasus penerapan SKBDN dalam transaksi EXIM Contoh kasus penerapan Bank Garansi dalam transaksi EXIM Contoh kasus penerapan Standby LC dalam transaksi EXIM Analisis dan diskusi hasil studi kasus 8. Peraturan dan Regulasi Terkait SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC Peraturan internasional yang mengatur instrumen keuangan ini (misalnya, UCP 600) Peraturan nasional terkait penggunaan SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC Kepatuhan terhadap regulasi dan persyaratan hukum 9. Praktik Terbaik dalam Penggunaan SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC Tips untuk mengoptimalkan penggunaan instrumen ini Best practices dalam menghindari kesalahan dalam transaksi internasional Pengelolaan dokumen yang tepat dalam penerbitan instrumen keuangan 10. Penutupan Rangkuman materi yang telah dibahas Sesi tanya jawab Evaluasi dan feedback peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PERANAN SKBDN, BANK GARANSI, STANDBY LC TRANSAKSI EXIM Eksportir dan Importir Pihak yang terlibat langsung dalam transaksi ekspor-impor perlu memahami cara menggunakan SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC untuk melindungi pembayaran dan memastikan kelancaran transaksi. Bank dan Lembaga Keuangan Pegawai bank yang bertugas dalam penerbitan dan pengelolaan instrumen keuangan seperti SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC, sehingga mereka dapat memahami prosedur dan regulasi terkait instrumen ini. Pihak Pengelola Jaminan Perdagangan Internasional Individu atau tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memberikan jaminan dalam transaksi internasional agar mereka bisa memberikan solusi yang tepat terkait risiko transaksi. Konsultan dan Profesional Eksternal Konsultan yang memberikan nasihat hukum, keuangan, atau perdagangan kepada perusahaan terkait instrumen jaminan transaksi internasional perlu memiliki pemahaman mendalam tentang penggunaan SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC. Manajer dan Staf Departemen Keuangan dan Treasury Manajer atau staf yang menangani pengelolaan keuangan, cash flow, dan pembayaran internasional di perusahaan agar mereka dapat memahami cara mengelola instrumen jaminan dan pembayaran dengan tepat. Advokat atau Pengacara yang Menangani Perdagangan Internasional Pengacara yang terlibat dalam pembuatan kontrak internasional atau perjanjian jaminan, agar dapat memberikan nasihat hukum terkait penggunaan instrumen SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC. Petugas Bea Cukai dan Regulator Petugas yang bekerja di lembaga pemerintah atau regulator perdagangan internasional untuk memahami prosedur dan regulasi terkait penggunaan instrumen keuangan dalam perdagangan internasional. Perusahaan Ekspor-Impor Kecil dan Menengah (UKM) Pelaku usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam ekspor-impor yang ingin memahami cara melindungi transaksi mereka dengan menggunakan instrumen keuangan yang tepat. Penyedia Layanan Logistik dan Pengiriman Internasional Pihak yang terlibat dalam pengiriman barang internasional yang perlu mengetahui peranan jaminan pembayaran seperti SKBDN, Bank Garansi, dan Standby LC dalam memastikan keamanan pembayaran dan pengiriman. Pemateri/ Trainer Pelatihan Peranan Skbdn, Bank Garansi, Standby Lc Transaksi Exim Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Bank Garansi Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Standby Lc Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok…
Read more

Veri Mujianto May 10, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE

TRAINING ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE Pelatihan aspek hukum dalam project finance sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan proyek, terutama yang melibatkan investasi besar dan pihak-pihak berkepentingan. Pemahaman yang kuat mengenai regulasi, perjanjian kontrak, dan risiko hukum dapat membantu menghindari sengketa serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Selain itu, aspek hukum dalam project finance mencakup kepatuhan terhadap peraturan perbankan, perlindungan investasi, serta mitigasi risiko hukum yang dapat timbul selama masa perencanaan, pembangunan, dan operasional proyek. Dengan pelatihan yang tepat, tim manajemen proyek dapat lebih memahami struktur hukum pembiayaan, termasuk jaminan, hak kreditur, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini akan meningkatkan transparansi, kredibilitas, serta daya tarik proyek bagi investor dan lembaga keuangan, sehingga meminimalkan potensi hambatan hukum di kemudian hari. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE Memastikan Kepatuhan Hukum – Memberikan pemahaman tentang peraturan nasional maupun internasional yang berlaku agar proyek berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengelola Risiko Hukum – Mengidentifikasi potensi risiko hukum dan menyusun strategi mitigasi untuk menghindari sengketa atau pelanggaran kontrak. Meningkatkan Keamanan Investasi – Menyusun struktur pembiayaan yang melindungi hak investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Memahami Perjanjian Kontrak – Mempelajari jenis-jenis kontrak yang digunakan dalam project finance, seperti perjanjian kredit, jaminan, dan kontrak kerja sama. Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi – Membangun tata kelola hukum yang baik untuk meningkatkan kepercayaan pihak terkait dan meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan proyek. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE 1. Pengenalan Project Finance dan Aspek Hukumnya Definisi dan karakteristik project finance Perbedaan project finance dengan pembiayaan konvensional Peran aspek hukum dalam keberhasilan proyek 2. Regulasi dan Kepatuhan Hukum dalam Project Finance Kerangka hukum nasional dan internasional Regulasi sektor keuangan dan investasi Perizinan dan persyaratan hukum proyek 3. Struktur Hukum dalam Project Finance Skema pembiayaan berbasis proyek Peran Special Purpose Vehicle (SPV) dalam pembiayaan proyek Hak dan kewajiban para pihak (sponsor, kreditur, investor, pemerintah) 4. Kontrak dan Perjanjian dalam Project Finance Jenis-jenis kontrak utama (loan agreement, EPC contract, PPA, O&M contract) Klausul penting dalam kontrak project finance Perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan 5. Manajemen Risiko Hukum dalam Project Finance Identifikasi dan mitigasi risiko hukum Penyelesaian sengketa dalam project finance Peran asuransi dan jaminan dalam pengelolaan risiko 6. Perlindungan Investasi dan Hak Kreditur Jaminan dalam pembiayaan proyek (collateral, escrow, step-in rights) Prinsip non-recourse financing dan implikasi hukumnya Perlindungan hukum bagi kreditur dan investor 7. Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase dalam Project Finance Mekanisme penyelesaian sengketa (litigasi, arbitrase, mediasi) Forum arbitrase internasional dan praktik terbaik dalam dispute resolution Studi kasus sengketa dalam project finance 8. Studi Kasus dan Simulasi Analisis kasus nyata proyek dengan tantangan hukum Simulasi negosiasi kontrak dan penyelesaian sengketa Pembelajaran dari best practices dalam project finance PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE Profesional di Bidang Keuangan dan Investasi Bankir dan Lembaga Keuangan – Untuk memahami risiko hukum dalam pemberian kredit dan investasi proyek. Investor dan Pemodal – Agar dapat melindungi kepentingan investasi mereka sesuai regulasi. Analis Keuangan dan Manajer Risiko – Untuk mengidentifikasi serta mengelola risiko hukum dalam skema pembiayaan proyek. Pihak Korporasi dan Perusahaan Infrastruktur Direksi dan Manajer Proyek – Untuk memastikan kepatuhan hukum dalam pengelolaan proyek. Divisi Legal dan Hukum Perusahaan – Agar dapat menyusun dan meninjau kontrak serta mengelola risiko hukum. Pengembang Proyek (Project Developers) – Untuk memahami hak, kewajiban, dan aspek hukum dalam struktur pembiayaan proyek. Pemerintah dan Regulator Pejabat Pemerintah di Sektor Infrastruktur dan Keuangan – Untuk mengawasi dan mengatur proyek sesuai kebijakan publik. Badan Regulasi dan Otoritas Keuangan – Agar dapat memastikan proyek memenuhi standar hukum dan tata kelola yang baik. Profesional Hukum Pengacara dan Konsultan Hukum – Untuk mendukung perancangan kontrak dan penyelesaian sengketa dalam project finance. Arbiter dan Mediator – Untuk menangani sengketa terkait pembiayaan proyek. Akademisi dan Peneliti Dosen dan Peneliti di Bidang Hukum dan Keuangan – Untuk memperkaya wawasan akademis dan membekali mahasiswa dengan pemahaman praktis. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Dalam Project Finance Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Struktur Hukum Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Kontrak Dan Perjanjian Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Kontrak Dan Perjanjian Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service…
Read more

Veri Mujianto May 4, 2025 0

TRAINING LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN

TRAINING LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN DESKRIPSI TRAINING LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN Pelatihan laporan pajak perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan pajak yang berlaku, serta kemampuan untuk menyusun laporan pajak yang akurat, dapat membantu perusahaan menghindari kesalahan yang berisiko menimbulkan sanksi atau denda. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan wawasan terkait perencanaan pajak yang efisien, yang dapat mengoptimalkan kewajiban pajak dan meminimalisir biaya. Dengan mengikuti pelatihan, karyawan yang terlibat dalam penyusunan laporan pajak akan lebih siap menghadapi perubahan peraturan dan mampu mengelola pajak dengan lebih baik, sehingga mendukung kelancaran operasional perusahaan. TUJUAN PELATIHAN LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN Tujuan pelatihan laporan pajak perusahaan adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, serta keterampilan dalam menyusun laporan pajak yang akurat dan tepat waktu. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami kewajiban perpajakan perusahaan dan menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi atau denda. Selain itu, pelatihan juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan perencanaan pajak yang efisien, guna mengoptimalkan kewajiban pajak dan mengurangi beban pajak yang tidak perlu. Dengan demikian, pelatihan ini berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan kepatuhan perpajakan yang dapat mendukung kelancaran dan keberlanjutan operasional perusahaan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN Pendahuluan tentang Pajak Perusahaan Pengertian dan jenis-jenis pajak yang berlaku untuk perusahaan Pentingnya laporan pajak dalam kepatuhan perpajakan Dampak ketidakpatuhan pajak bagi perusahaan Peraturan Perpajakan yang Berlaku Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Daerah dan Retribusi Peraturan terbaru dalam sistem perpajakan Jenis-jenis Laporan Pajak yang Harus Disusun Laporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh Badan Laporan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Laporan PPh Pasal 21, 22, 23, dan 25 Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 (final) dan jenis pajak lainnya Proses Penyusunan Laporan Pajak Pengumpulan dan verifikasi data pajak Penyusunan dan pengisian formulir SPT dan laporan lainnya Penghitungan pajak yang terutang dan pajak yang dibayar Perencanaan Pajak (Tax Planning) Strategi pengelolaan kewajiban pajak perusahaan Penghindaran pajak yang sah dan perencanaan pajak yang efisien Optimalisasi potongan dan pengurangan pajak Kesalahan Umum dalam Penyusunan Laporan Pajak Kesalahan penghitungan pajak Keterlambatan pelaporan Ketidakakuratan data pendukung Penyampaian dan Pengarsipan Laporan Pajak Prosedur pelaporan pajak secara elektronik (e-filing) Pengarsipan dan dokumentasi laporan pajak untuk audit Tenggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak Penyelesaian Masalah Perpajakan Prosedur keberatan dan banding atas pajak yang dikenakan Penyelesaian sengketa pajak dan alternatif penyelesaian sengketa Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Laporan Pajak Pengawasan internal terhadap laporan pajak Audit internal dan eksternal terkait kewajiban pajak perusahaan Peningkatan kualitas laporan pajak di masa depan Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus nyata dalam pelaporan pajak perusahaan Diskusi tentang solusi terbaik dalam menyusun laporan pajak PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN Akuntan dan Staf Akuntansi Akuntan dan staf akuntansi yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak perusahaan perlu memahami dengan baik prosedur pelaporan pajak yang benar dan peraturan perpajakan yang berlaku. Staf Pajak Perusahaan Staf yang khusus menangani masalah perpajakan di perusahaan, seperti penyusunan dan pengajuan laporan SPT, PPh, dan PPN, membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam hal kewajiban perpajakan. Manajer Keuangan Manajer keuangan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan strategi pajak perusahaan perlu memahami dampak perpajakan terhadap laporan keuangan dan pengelolaan pajak yang efisien. Pemilik dan Direksi Perusahaan Pemilik dan direksi perusahaan harus memiliki pemahaman dasar tentang kewajiban perpajakan agar dapat mengambil keputusan yang tepat terkait perencanaan pajak, strategi pengelolaan pajak perusahaan, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Internal Auditor Auditor internal yang memeriksa kepatuhan dan pengelolaan pajak perusahaan perlu memahami prosedur pelaporan pajak yang benar untuk melakukan audit yang efektif dan mengidentifikasi potensi masalah perpajakan. Konsultan Pajak Konsultan pajak yang memberikan layanan kepada perusahaan atau individu tentang kewajiban pajak dan strategi perencanaan pajak juga perlu mengikuti pelatihan agar tetap update dengan peraturan terbaru dan metodologi pelaporan yang efisien. Staf Legal atau Hukum Perusahaan Staf hukum yang terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan perlu memahami aturan pajak yang berlaku untuk memberikan nasihat hukum yang tepat dan memastikan perusahaan mematuhi peraturan pajak yang ada. Staf HRD (Human Resource Development) Staf HRD yang terlibat dalam penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan (PPh 21) juga perlu mengikuti pelatihan ini agar dapat menyusun laporan pajak dengan benar. Pemateri/ Trainer Pelatihan Laporan Pajak Perusahaan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Pajak Pertambahan Nilai Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyusunan Laporan Pajak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyusunan Laporan Pajak Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan…
Read more

Veri Mujianto May 1, 2025 0

TRAINING LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION

TRAINING LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION DESKRIPSI TRAINING LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION Pelatihan “Legal Aspect of Palm Oil Plantation” sangat penting bagi para pelaku industri kelapa sawit untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya pelatihan ini, perusahaan dan pekerja dapat memperoleh pengetahuan mendalam mengenai hukum yang mengatur aspek lingkungan, tenaga kerja, hak atas tanah, dan keberlanjutan. Pemahaman yang baik tentang aspek hukum ini tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi juga membantu dalam mencapai sertifikasi yang diakui global, seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Selain itu, pelatihan ini mendukung upaya menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. TUJUAN PELATIHAN LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION Tujuan dari pelatihan “Legal Aspect of Palm Oil Plantation” adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek hukum yang berlaku dalam industri kelapa sawit. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami regulasi yang mengatur kelapa sawit, mulai dari hukum lingkungan, ketenagakerjaan, hak atas tanah, hingga tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau pelanggaran regulasi, serta membantu perusahaan dalam memenuhi standar keberlanjutan dan memperoleh sertifikasi yang diakui secara internasional. Dengan pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mengelola bisnis kelapa sawit secara lebih transparan, beretika, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION Pendahuluan tentang Industri Kelapa Sawit Sejarah dan perkembangan industri kelapa sawit Peran kelapa sawit dalam perekonomian global dan nasional Tantangan dan peluang dalam industri kelapa sawit Dasar-Dasar Hukum di Indonesia Sistem hukum Indonesia terkait perkebunan Undang-Undang yang mengatur sektor perkebunan kelapa sawit Regulasi Pemerintah dan Peraturan Daerah yang relevan Aspek Hukum Lingkungan Peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam perkebunan kelapa sawit AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan kewajiban perusahaan Pengelolaan limbah dan polusi Tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan Hukum Ketenagakerjaan dalam Perkebunan Kelapa Sawit Hak dan kewajiban pekerja dalam industri kelapa sawit Perlindungan tenaga kerja (keselamatan dan kesehatan kerja) Upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang adil Hukum tentang pekerja migran dalam industri kelapa sawit Aspek Hukum Hak Atas Tanah Proses perolehan hak atas tanah untuk perkebunan kelapa sawit Isu sengketa lahan dan tanah adat Peraturan tentang pembebasan tanah dan konsesi perkebunan Penyelesaian sengketa tanah dalam konteks perkebunan Keberlanjutan dan Sertifikasi Internasional RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan standar keberlanjutan Proses mendapatkan sertifikasi RSPO dan manfaatnya Kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial internasional Dampak negatif dari ketidakpatuhan terhadap standar keberlanjutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Perkebunan Kelapa Sawit Implementasi program CSR untuk masyarakat sekitar Hubungan dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak lokal Peran Pemerintah dan Lembaga Pengawas Peran pemerintah dalam pengawasan dan regulasi industri kelapa sawit Lembaga pengawas terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPOM, dan lainnya Sanksi dan tindakan hukum terhadap pelanggaran regulasi Studi Kasus dan Diskusi Pembahasan studi kasus pelanggaran hukum dalam industri kelapa sawit Analisis dampak hukum dan solusi yang dapat diambil Diskusi interaktif dan tanya jawab terkait isu hukum terkini Penutupan dan Kesimpulan Ringkasan materi pelatihan Pentingnya pemahaman hukum dalam keberlanjutan industri kelapa sawit Langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan pembelajaran PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION Manajer dan Staf Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Mereka yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu memahami aspek hukum untuk menghindari risiko hukum dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tim Legal atau Hukum di Perusahaan Perkebunan Pengacara dan tim hukum perusahaan yang bertanggung jawab untuk menangani masalah hukum, kontrak, serta hubungan dengan pihak ketiga dan pemerintah. Pengelola Sumber Daya Manusia (HRD) Tim yang bertanggung jawab untuk mengelola tenaga kerja di perkebunan, termasuk aspek ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, dan kesejahteraan mereka. Regulator dan Pemerintah Daerah Pejabat dari kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Tenaga Kerja, serta pemerintah daerah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan perkebunan kelapa sawit. Perwakilan Masyarakat dan Komunitas Lokal Perwakilan dari masyarakat sekitar perkebunan yang mungkin terlibat dalam konflik lahan atau memiliki kepentingan dalam pengelolaan sosial dan lingkungan. Pihak Pengawas Sertifikasi (misalnya RSPO) Mereka yang bekerja di lembaga sertifikasi seperti RSPO, yang perlu memahami regulasi hukum untuk memverifikasi apakah perusahaan perkebunan memenuhi standar keberlanjutan yang diharapkan. Konsultan Lingkungan dan Hukum Konsultan yang memberikan saran hukum dan lingkungan kepada perusahaan perkebunan, serta yang membantu dalam penyusunan dokumen seperti AMDAL atau perizinan. Investor dan Pemangku Kepentingan Industri Investor yang menanamkan modal di sektor kelapa sawit perlu memahami risiko hukum dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan keberlanjutan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit. Pemateri/ Trainer Pelatihan Legal Aspect Of Palm Oil Plantation Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Aspek Hukum Lingkungan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember :…
Read more

Veri Mujianto April 27, 2025 0

TRAINING CORPORATE SECRETARY

TRAINING CORPORATE SECRETARY DESKRIPSI TRAINING CORPORATE SECRETARY Pelatihan Corporate Secretary memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional dan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai seorang corporate secretary, individu dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan perusahaan, serta tugas-tugas administratif yang terkait dengan rapat dewan direksi, pemegang saham, dan regulasi pemerintah. Pelatihan ini memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pelatihan corporate secretary tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada reputasi perusahaan yang baik di mata publik dan investor. TUJUAN PELATIHAN CORPORATE SECRETARY Tujuan pelatihan Corporate Secretary adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu dalam menjalankan peran penting sebagai penghubung antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, serta regulator. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas-tugas administratif yang terkait dengan penyelenggaraan rapat dewan, penyusunan laporan tahunan, serta penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola komunikasi internal dan eksternal perusahaan, menjaga transparansi, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang relevan. Dengan demikian, pelatihan corporate secretary berkontribusi pada terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN CORPORATE SECRETARY Pengenalan Corporate Secretary Definisi dan peran Corporate Secretary Tugas dan tanggung jawab utama Corporate Secretary Hubungan Corporate Secretary dengan Dewan Direksi, Pemegang Saham, dan Regulasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Peran Corporate Secretary dalam mendukung implementasi GCG Kode etik dan kebijakan internal perusahaan Regulasi dan Peraturan yang Berlaku Pemahaman mengenai undang-undang dan peraturan terkait (misalnya: UU Perseroan Terbatas, OJK) Kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional Penyusunan dan pengelolaan dokumen legal perusahaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Proses dan prosedur RUPS Penyusunan agenda dan notulen rapat Pengelolaan hak suara dan kehadiran pemegang saham Pengelolaan Dokumen dan Arsip Perusahaan Sistem manajemen dokumen yang efisien Arsip penting dan penyimpanannya Pengelolaan informasi yang sensitif dan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi Tanggung Jawab Corporate Secretary dalam Pengawasan Kepatuhan Memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku Audit dan pemantauan internal Pengelolaan laporan kepada otoritas terkait (misalnya, laporan ke OJK) Komunikasi Internal dan Eksternal Perusahaan Menjalin komunikasi yang efektif antara manajemen, pemegang saham, dan publik Menyusun laporan tahunan dan dokumen perusahaan lainnya Pengelolaan hubungan investor dan komunikasi krisis Manajemen Risiko dan Corporate Social Responsibility (CSR) Peran Corporate Secretary dalam identifikasi dan pengelolaan risiko perusahaan Tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporan CSR Pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan Teknologi dan Sistem Informasi dalam Corporate Secretary Penggunaan perangkat lunak untuk pengelolaan rapat dan dokumen Digitalisasi proses administrasi Keamanan informasi dalam menjalankan tugas Corporate Secretary Studi Kasus dan Diskusi Praktis Analisis kasus nyata dalam pengelolaan Corporate Secretary Diskusi mengenai solusi dan praktik terbaik dalam menjalankan tugas-tugas Corporate Secretary PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN CORPORATE SECRETARY Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) Individu yang menjabat sebagai Corporate Secretary di perusahaan dan bertanggung jawab atas administrasi, kepatuhan, serta komunikasi perusahaan. Manajer dan Staf Administrasi Perusahaan Mereka yang terlibat dalam pengelolaan dokumen legal, rapat, dan kegiatan administratif perusahaan yang memerlukan pemahaman tata kelola dan regulasi perusahaan. Dewan Direksi dan Komisaris Untuk memastikan mereka memahami peran Corporate Secretary dan mendukung kegiatan perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Legal Counsel dan Tim Hukum Perusahaan Agar dapat lebih memahami regulasi yang berlaku serta berkoordinasi lebih efektif dalam penyusunan dokumen perusahaan, rapat, dan laporan yang wajib dipenuhi. Tim Keuangan dan Investor Relations Mereka yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan investor, pemegang saham, dan publik, serta membutuhkan pemahaman mengenai laporan tahunan dan regulasi terkait pasar modal. Auditor Internal dan Eksternal Agar dapat mengidentifikasi risiko terkait kepatuhan dan membantu dalam memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengusaha dan Pemilik Perusahaan Mereka yang memiliki perusahaan, terutama yang berkembang, yang perlu memahami bagaimana Corporate Secretary dapat membantu memperkuat tata kelola perusahaan. Regulator dan Pengawas Pihak yang terlibat dalam pengawasan perusahaan untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam industri. Pemateri/ Trainer Pelatihan Corporate Secretary Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Prosedur Rups Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pengelolaan Dokumen Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Pengelolaan Dokumen Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.…
Read more

Veri Mujianto April 25, 2025 0

TRAINING HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF

TRAINING HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF DESKRIPSI TRAINING HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF Pelatihan hukum perusahaan bagi eksekutif memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mengurangi risiko hukum yang dapat merugikan perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian, pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum, seperti kontrak bisnis, kepatuhan terhadap peraturan, serta tanggung jawab direksi dan manajemen, menjadi sangat penting. Dengan mengikuti pelatihan ini, para eksekutif dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan strategis, menghindari potensi pelanggaran hukum, serta melindungi reputasi perusahaan. Selain itu, pelatihan hukum juga membantu meningkatkan transparansi, etika bisnis, dan tata kelola perusahaan yang baik. Pada akhirnya, perusahaan yang memiliki pemimpin dengan pemahaman hukum yang kuat akan lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan regulasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif, sehingga menciptakan keberlanjutan usaha jangka panjang. TUJUAN PELATIHAN HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF Meningkatkan Kepatuhan Hukum – Membantu eksekutif memahami dan mematuhi peraturan serta regulasi yang berlaku guna menghindari sanksi hukum. Mengurangi Risiko Hukum – Membekali peserta dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi potensi risiko hukum dalam aktivitas bisnis. Memperkuat Tata Kelola Perusahaan – Mendorong penerapan prinsip good corporate governance (GCG) agar perusahaan lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan – Memberikan wawasan hukum yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cermat dan strategis. Melindungi Reputasi Perusahaan – Menghindari pelanggaran hukum yang dapat merusak citra perusahaan dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Memahami Kontrak dan Negosiasi Bisnis – Membantu eksekutif dalam menyusun, meninjau, dan menegosiasikan kontrak agar menguntungkan perusahaan serta meminimalkan potensi sengketa. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF Pendahuluan dan Tujuan Pelatihan Pentingnya pemahaman hukum dalam manajemen perusahaan Tujuan dan manfaat pelatihan bagi eksekutif Dasar-Dasar Hukum Perusahaan Pengantar hukum perusahaan: definisi, ruang lingkup, dan peranannya Struktur hukum dan badan usaha: PT, CV, dan bentuk badan usaha lainnya Pengenalan terhadap hukum kontrak bisnis dan peraturan perundang-undangan yang relevan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) Tanggung jawab dan kewajiban direksi serta komisaris Pengawasan internal dan peran komite-komite perusahaan Manajemen risiko dan pengendalian internal Kepatuhan terhadap Regulasi dan Peraturan Hukum perpajakan dan kewajiban perusahaan Kepatuhan terhadap peraturan pasar modal Perlindungan data dan privasi (GDPR, UU Perlindungan Data Pribadi) Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan sosial Perjanjian dan Kontrak Bisnis Prinsip dasar dalam pembuatan kontrak bisnis yang sah Jenis-jenis kontrak bisnis yang umum di perusahaan Negosiasi kontrak dan penanganan sengketa kontrak Penyelesaian sengketa bisnis (mediasi, arbitrase, litigasi) Tanggung Jawab Hukum Eksekutif Tanggung jawab hukum direksi dalam pengelolaan perusahaan Tanggung jawab individu eksekutif terhadap kerugian perusahaan Perlindungan hukum bagi eksekutif (director’s liability) Kasus-kasus hukum yang dapat mempengaruhi eksekutif Manajemen Risiko Hukum dalam Perusahaan Identifikasi risiko hukum yang mungkin dihadapi perusahaan Strategi mitigasi risiko hukum dan langkah preventif Penyusunan kebijakan hukum internal dan prosedur standar operasional Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Prinsip-prinsip etika bisnis yang harus dijunjung tinggi oleh eksekutif Corporate Social Responsibility (CSR) dan peran perusahaan dalam masyarakat Isu-isu hukum terkait praktik bisnis yang tidak etis atau ilegal Kasus-Kasus Hukum Terkini dan Studi Kasus Analisis kasus hukum perusahaan yang relevan Pembahasan studi kasus nyata untuk memahami penerapan hukum dalam keputusan bisnis Penutupan dan Evaluasi Pelatihan Ringkasan materi dan pesan kunci Diskusi dan tanya jawab Evaluasi pelatihan dan umpan balik peserta PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF Direksi Perusahaan Sebagai pemimpin perusahaan, direktur utama, dan anggota direksi lainnya perlu memiliki pemahaman mendalam tentang kewajiban hukum mereka, tata kelola perusahaan, dan risiko hukum yang dihadapi perusahaan. Komisaris Perusahaan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Mereka perlu memahami regulasi yang berlaku dan cara menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Manajer dan Kepala Divisi Manajer dan kepala divisi yang memimpin departemen penting, seperti keuangan, pemasaran, operasional, dan SDM, memerlukan pengetahuan hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengacara Korporat (In-House Counsel) Pengacara internal perusahaan perlu mengikuti pelatihan ini agar dapat memberikan nasihat hukum yang tepat kepada eksekutif dan memastikan bahwa semua kegiatan bisnis perusahaan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Pemilik dan Pendiri Perusahaan Pemilik atau pendiri perusahaan, terutama dalam perusahaan kecil hingga menengah, perlu memahami dasar-dasar hukum perusahaan agar dapat menjalankan bisnis dengan lebih efektif dan menghindari potensi risiko hukum yang merugikan. Tim Manajemen Risiko dan Kepatuhan Tim yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, kepatuhan, dan pengawasan internal di perusahaan perlu mengikuti pelatihan ini agar dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang mungkin dihadapi perusahaan. Investor dan Pemegang Saham Utama Meskipun tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, pemegang saham dan investor besar perlu memiliki pemahaman hukum untuk melindungi kepentingan mereka dan memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar. Staf Keuangan dan Akuntansi Staf yang menangani laporan keuangan, perpajakan, dan regulasi pasar modal harus memahami kewajiban hukum terkait dengan laporan keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan. Tim HR dan SDM Tim sumber daya manusia perlu memahami aspek hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, hak-hak karyawan, serta kewajiban perusahaan dalam hal pengelolaan karyawan dan hubungan industrial. Pemateri/ Trainer Pelatihan Hukum Perusahaan Eksekutif Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Regulasi Dan Peraturan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Corporate Governance Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni :…
Read more

Veri Mujianto April 21, 2025 0

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)

TRAINING WORKSHOP CONTRACT DRAFTING

TRAINING KURSUS INTENSIF HUKUM JAMINAN

TRAINING PERANAN SKBDN, BANK GARANSI, STANDBY LC TRANSAKSI EXIM

TRAINING ASPEK HUKUM DALAM PROJECT FINANCE

TRAINING LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN

TRAINING LEGAL ASPECT OF PALM OIL PLANTATION

TRAINING CORPORATE SECRETARY

TRAINING HUKUM PERUSAHAAN EKSEKUTIF

Company

About Us

Contact Us

Products

Services

Blog

Features

Analytics

Engagement

Builder

Publisher

Help

Privacy Policy

Terms

Conditions

Privacy

Terms

Privacy Policy

Conditions