Legal Archives - Page 4 of 6 - Informasi Training Terlengkap

TRAINING ASPEK HUKUM PROPERTI DAN PENGEMBANGANNYA

TRAINING ASPEK HUKUM PROPERTI DAN PENGEMBANGANNYA DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM PROPERTI DAN PENGEMBANGANNYA Pelatihan mengenai aspek hukum properti dan pengembangannya sangat penting bagi para profesional di bidang properti, seperti pengembang, pengacara, dan investor. Pemahaman yang baik tentang hukum properti membantu mencegah konflik hukum yang dapat muncul dalam transaksi jual beli, penyewaan, atau pengembangan properti. Dengan mengetahui regulasi yang berlaku, pihak terkait dapat memastikan setiap langkah pengembangan properti dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, menghindari sengketa tanah, serta meminimalisir risiko hukum. Selain itu, perkembangan hukum properti yang terus berubah menuntut pemahaman yang selalu up-to-date agar dapat merespons dinamika pasar properti secara tepat. Pelatihan ini juga membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, menjadikan pelaku bisnis properti lebih percaya diri dan terhindar dari masalah hukum yang merugikan. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PROPERTI DAN PENGEMBANGANNYA Tujuan pelatihan aspek hukum properti dan pengembangannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan prinsip hukum yang berlaku dalam transaksi properti, serta proses pengembangan properti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menghadapi tantangan hukum yang mungkin muncul dalam dunia properti, seperti sengketa tanah, izin pembangunan, dan perjanjian sewa atau jual beli. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk membantu peserta memahami perkembangan hukum properti yang terus berubah, sehingga mereka dapat merencanakan dan melaksanakan proyek properti dengan lebih efektif dan terhindar dari risiko hukum. Dengan pemahaman yang baik mengenai aspek hukum, peserta diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan properti secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM PROPERTI DAN PENGEMBANGANNYA Pendahuluan tentang Hukum Properti Definisi hukum properti Tujuan dan ruang lingkup hukum properti Sistem hukum yang berlaku dalam properti Prinsip Dasar Hukum Properti Hak milik dan hak atas tanah Hak sewa, hak pakai, dan hak pengelolaan Perbedaan antara hak milik pribadi dan hak milik negara Regulasi dan Undang-Undang Terkait Properti UU Pokok Agraria Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur bidang properti Ketentuan hukum dalam peralihan hak atas tanah Proses Transaksi Properti Pembelian dan penjualan properti: prosedur hukum Pencatatan tanah dan proses sertifikasi Penyusunan dan perjanjian jual beli properti yang sah Pengembangan Properti dan Izin Pembangunan Prosedur perizinan dan izin yang diperlukan Pengaruh peraturan tata ruang dan zonasi terhadap pengembangan properti Hubungan antara pengembang dan pemerintah dalam perizinan pembangunan Perjanjian dalam Pengembangan Properti Jenis-jenis perjanjian dalam pengembangan properti (kontrak jual beli, kontrak sewa, perjanjian dengan pihak ketiga) Klausul-klausul penting dalam perjanjian pengembangan properti Penyelesaian sengketa dalam perjanjian properti Sengketa Hukum Properti Jenis-jenis sengketa properti (sengketa kepemilikan, sengketa batas tanah, sengketa sewa) Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (litigasi) dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) Tindakan preventif dalam menghindari sengketa properti Perkembangan Hukum Properti Terkini Tren dan perubahan terbaru dalam hukum properti Dampak teknologi dan digitalisasi terhadap sektor properti dan hukum Isu-isu hukum yang muncul seiring dengan perkembangan pasar properti Etika dalam Bisnis Properti Prinsip-prinsip etika yang harus diperhatikan dalam pengelolaan properti Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengembangan properti Menghindari praktik korupsi dan pelanggaran hukum dalam transaksi properti Studi Kasus dan Simulasi Analisis studi kasus sengketa properti Simulasi pembuatan perjanjian dan prosedur hukum dalam pengembangan properti Pembahasan solusi dan tindakan yang tepat dalam kasus-kasus hukum properti Kesimpulan dan Evaluasi Pelatihan Rangkuman materi yang telah dipelajari Evaluasi dan tanya jawab Penutupan dan sertifikat pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM PROPERTI DAN PENGEMBANGANNYA Pengembang Properti Mereka yang terlibat dalam perencanaan, konstruksi, dan pemasaran properti membutuhkan pemahaman yang baik tentang regulasi hukum untuk menghindari masalah hukum dalam pembangunan dan transaksi properti. Investor Properti Investor properti perlu memahami aspek hukum untuk memastikan bahwa investasi mereka aman, termasuk aspek perizinan, hak kepemilikan, dan perlindungan hukum terkait properti yang mereka beli. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi properti, mereka harus mengetahui dengan baik prosedur hukum dalam pembuatan akta jual beli, pengikatan perjanjian, dan pendaftaran hak atas tanah. Pengacara atau Konsultan Hukum Pengacara yang menangani kasus-kasus properti dan pengembangan properti perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum properti agar dapat memberikan nasihat hukum yang akurat dan efektif. Arsitek dan Kontraktor Para profesional yang terlibat dalam pembangunan fisik properti harus mengetahui hukum yang terkait dengan izin pembangunan, peraturan zonasi, dan kewajiban hukum yang berlaku dalam proses konstruksi. Agen dan Broker Properti Agen dan broker properti perlu memahami hukum properti agar bisa melakukan transaksi dengan aman dan dapat memberikan informasi yang jelas kepada klien mengenai aspek hukum yang relevan. Pemerintah Daerah atau Instansi Terkait Pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan tata ruang, perizinan, dan pengawasan pengembangan properti harus memahami hukum terkait untuk mengelola dan mengawasi pembangunan di wilayahnya dengan benar. Masyarakat Umum yang Berminat di Sektor Properti Individu atau kelompok yang tertarik untuk membeli, menjual, atau mengembangkan properti, baik untuk tujuan pribadi maupun komersial, akan mendapatkan manfaat dari pelatihan ini untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak hukum. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Properti Dan Pengembangannya Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Uu Pokok Agraria Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Proses Transaksi Properti Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026…
Read more

Veri Mujianto June 11, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM PROYEK KONTRUKSI

TRAINING ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM PROYEK KONTRUKSI DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM PROYEK KONTRUKSI Pelatihan mengenai aspek hukum dan kasus hukum dalam proyek konstruksi sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan suatu proyek. Dalam dunia konstruksi, terdapat berbagai regulasi dan peraturan yang harus dipatuhi, mulai dari kontrak kerja, perizinan, hingga hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Pelatihan ini dapat membantu para profesional konstruksi untuk memahami dan menghindari potensi masalah hukum yang bisa timbul, seperti sengketa kontrak, klaim asuransi, atau masalah dengan izin yang dapat menghambat proyek. Dengan memahami aspek hukum secara mendalam, para pelaku industri konstruksi dapat mengambil langkah-langkah preventif, mengurangi risiko hukum, dan mengelola proyek dengan lebih efisien, sehingga menghindari kerugian finansial atau reputasi. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM PROYEK KONTRUKSI Tujuan pelatihan aspek hukum dan kasus hukum proyek konstruksi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan proyek konstruksi. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, seperti kontraktor, pemilik proyek, dan pihak ketiga. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi masalah hukum yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek, seperti sengketa kontrak, keterlambatan, atau kecelakaan kerja. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah agar peserta dapat mengelola risiko hukum dengan lebih efektif, menghindari masalah hukum yang merugikan, dan memastikan kelancaran serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan proyek konstruksi. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM PROYEK KONTRUKSI Pendahuluan: Pengenalan Aspek Hukum dalam Proyek Konstruksi Pentingnya aspek hukum dalam proyek konstruksi Tujuan pelatihan dan manfaatnya bagi para profesional konstruksi Dasar-Dasar Hukum Konstruksi Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur proyek konstruksi Undang-undang terkait konstruksi di Indonesia (misalnya, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi) Standar internasional dalam kontrak konstruksi Jenis-Jenis Kontrak Konstruksi Kontrak EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Kontrak lumpsum dan unit price Kontrak kerja sama pemerintah dan swasta (PPP) Perbedaan dan kelebihan setiap jenis kontrak Hak dan Kewajiban Pihak yang Terlibat dalam Proyek Konstruksi Pemilik proyek (owner) Kontraktor Subkontraktor Konsultan dan profesional lainnya Manajemen Risiko Hukum dalam Proyek Konstruksi Identifikasi dan analisis risiko hukum dalam proyek konstruksi Strategi mitigasi dan pencegahan masalah hukum Penyelesaian sengketa konstruksi Kasus-Kasus Hukum dalam Proyek Konstruksi Kasus sengketa kontrak dan cara penyelesaiannya Masalah terkait keterlambatan, kualitas, dan klaim biaya tambahan Kasus kecelakaan kerja dan tanggung jawab hukum Permasalahan dalam perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi Penyelesaian Sengketa dalam Proyek Konstruksi Jalur penyelesaian sengketa: Negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi Prosedur arbitrase dalam sengketa konstruksi Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR: Alternative Dispute Resolution) Peran Asuransi dalam Proyek Konstruksi Jenis asuransi yang relevan untuk proyek konstruksi Pengaturan klaim asuransi dalam kontrak konstruksi Penyelesaian klaim asuransi dalam kasus kecelakaan atau kerusakan Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus hukum nyata dalam proyek konstruksi Diskusi kelompok dan pemecahan masalah terkait kasus-kasus tersebut Penutupan dan Evaluasi Pelatihan Ringkasan materi yang telah dipelajari Evaluasi pemahaman peserta Rekomendasi untuk penerapan pengetahuan hukum dalam praktik konstruksi sehari-hari PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM PROYEK KONTRUKSI Manajer Proyek Manajer proyek perlu memahami peraturan hukum untuk memastikan kelancaran proyek dan mengelola risiko hukum yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Kontraktor dan Subkontraktor Kontraktor utama dan subkontraktor harus memahami hak dan kewajiban mereka dalam kontrak, serta potensi masalah hukum yang dapat mempengaruhi jalannya proyek. Pemilik Proyek (Owner) Pemilik proyek harus memiliki pengetahuan untuk menghindari masalah hukum terkait kontrak, perizinan, dan kewajiban terhadap kontraktor atau pihak lain yang terlibat. Konsultan Hukum Konsultan hukum yang terlibat dalam proyek konstruksi perlu memperdalam pemahaman mengenai peraturan yang relevan serta penyelesaian sengketa hukum yang bisa terjadi dalam proyek konstruksi. Pengacara yang Spesialisasi dalam Hukum Konstruksi Pengacara yang menangani kasus-kasus hukum terkait konstruksi memerlukan pelatihan mendalam tentang aspek hukum yang spesifik untuk memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien. Profesional di Bidang Keuangan dan Asuransi Konstruksi Profesional yang bekerja di bidang keuangan atau asuransi proyek konstruksi harus memahami risiko hukum yang dapat berdampak pada pembiayaan dan klaim asuransi dalam proyek. Inspektur Konstruksi Inspektur konstruksi perlu memahami aspek hukum terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan bangunan dan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi. Pejabat Pemerintah dan Regulator Pejabat pemerintah atau badan yang mengawasi proyek konstruksi perlu memahami aturan hukum yang mengatur proses perizinan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap regulasi di lapangan. Tim Pengadaan (Procurement Team) Tim pengadaan yang terlibat dalam pemilihan kontraktor dan penyusunan kontrak perlu memahami ketentuan hukum terkait dengan proses tender dan kontrak konstruksi. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Dan Kasus Hukum Proyek Kontruksi Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kontrak Konstruksi Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Proyek Konstruksi Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Proyek Konstruksi Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta…
Read more

Veri Mujianto June 11, 2025 0

TRAINING PEMAHAMAN SHIPPING DOCUMENT & PROSEDUR KEPABEANAN

TRAINING PEMAHAMAN SHIPPING DOCUMENT & PROSEDUR KEPABEANAN DESKRIPSI TRAINING PEMAHAMAN SHIPPING DOCUMENT & PROSEDUR KEPABEANAN Pelatihan pemahaman shipping document dan prosedur kepabeanan sangat penting untuk memastikan kelancaran proses ekspor-impor di suatu perusahaan. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang dokumen pengiriman, seperti bill of lading, faktur komersial, dan packing list, serta prosedur kepabeanan, perusahaan dapat meminimalisir risiko kesalahan administratif yang dapat berujung pada keterlambatan pengiriman atau biaya tambahan. Selain itu, pelatihan ini juga membantu karyawan untuk memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menghindari masalah hukum dan pajak yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi. Pengetahuan yang mendalam mengenai shipping document dan kepabeanan akan meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait, seperti agen pengiriman, bea cukai, dan pelanggan. TUJUAN PELATIHAN PEMAHAMAN SHIPPING DOCUMENT & PROSEDUR KEPABEANAN Tujuan pelatihan pemahaman shipping document dan prosedur kepabeanan adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya dokumen pengiriman dan prosedur yang terkait dengan ekspor-impor. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat mengelola dan mempersiapkan dokumen dengan benar, seperti bill of lading, faktur komersial, dan surat jalan, serta memahami peraturan dan tata cara yang berlaku di proses kepabeanan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan peserta dapat meminimalisir risiko kesalahan administratif, menghindari potensi denda atau sanksi, serta mempercepat proses pengiriman barang. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah koordinasi antara perusahaan, bea cukai, dan pihak terkait lainnya dalam rantai pasok internasional. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PEMAHAMAN SHIPPING DOCUMENT & PROSEDUR KEPABEANAN 1. Pendahuluan Tujuan dan pentingnya pelatihan Gambaran umum tentang ekspor-impor dan peran dokumen pengiriman Pengertian dan ruang lingkup prosedur kepabeanan 2. Jenis-jenis Shipping Document Bill of Lading (B/L) Fungsi dan jenis-jenis B/L Proses pembuatan dan penggunaannya Faktur Komersial (Commercial Invoice) Informasi yang harus tercantum dalam faktur Peran faktur dalam proses bea cukai Packing List Isi dan fungsinya Perbedaannya dengan faktur komersial Air Waybill (AWB) Peran dan penggunaan dalam pengiriman udara Certificate of Origin Kegunaan dan jenis-jenis sertifikat asal barang Invoice dan dokumen tambahan lainnya Surat jalan, lisensi ekspor/impor, dll. 3. Prosedur Kepabeanan Prosedur Ekspor Tahapan dalam pengurusan dokumen ekspor Persyaratan barang yang akan diekspor Prosedur Impor Proses pengajuan impor dan dokumen yang dibutuhkan Persyaratan barang yang akan diimpor Penyampaian dan Verifikasi Dokumen di Bea Cukai Prosedur pendaftaran dokumen di bea cukai Pemeriksaan dan penilaian dokumen Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Tarif bea masuk dan pajak yang terkait dengan impor Prosedur pembayaran dan pengawasan 4. Regulasi dan Peraturan Kepabeanan Peraturan nasional dan internasional terkait ekspor-impor Peraturan WTO dan standar internasional (Incoterms, Harmonized System) Kebijakan terbaru dalam regulasi kepabeanan 5. Risiko dan Masalah Umum dalam Pengelolaan Shipping Document Kesalahan administrasi dan dampaknya Penanganan masalah kepabeanan, seperti keterlambatan, denda, atau penolakan dokumen Kasus-kasus yang sering terjadi dalam pengurusan shipping document 6. Sistem dan Teknologi dalam Pengelolaan Shipping Document Penggunaan sistem informasi dan aplikasi terkait pengiriman dan kepabeanan Otomatisasi dalam pengurusan dokumen ekspor-impor 7. Studi Kasus dan Praktik Terbaik Analisis studi kasus nyata tentang masalah dalam shipping document Best practices dalam pengelolaan dokumen pengiriman dan kepabeanan 8. Evaluasi dan Penutupan Kuis atau evaluasi pengetahuan peserta Diskusi dan tanya jawab Rangkuman materi pelatihan dan kesimpulan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PEMAHAMAN SHIPPING DOCUMENT & PROSEDUR KEPABEANAN Staf Administrasi Ekspor-Impor Mereka yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengelola dokumen pengiriman serta memastikan kelengkapan dokumen sebelum dikirimkan ke pihak bea cukai. Staf Kepabeanan dan Bea Cukai Petugas yang berhubungan langsung dengan proses verifikasi dan persetujuan dokumen ekspor-impor serta pemrosesan pembayaran bea masuk dan pajak. Manajer Logistik dan Rantai Pasokan Manajer yang mengawasi seluruh proses pengiriman barang dan memastikan kelancaran jalur distribusi internasional, serta mengelola pemilihan jasa pengiriman yang sesuai. Staf Keuangan dan Akuntansi Petugas yang terlibat dalam proses penghitungan biaya-biaya terkait pengiriman internasional, seperti biaya bea cukai, pajak, dan biaya pengiriman. Pihak Ekspor-Impor (Perusahaan Ekspor-Impor) Para profesional yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional, baik yang mengimpor maupun mengekspor barang, serta yang perlu mematuhi regulasi kepabeanan. Agen Pengiriman dan Freight Forwarders Agen yang bertugas mengatur pengiriman barang dari satu negara ke negara lain, serta mengurus dokumen terkait dengan pengiriman barang. Pengusaha dan Pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pengusaha yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor skala kecil dan menengah yang perlu memahami pentingnya dokumentasi yang tepat untuk menghindari masalah hukum dan operasional. Pihak yang Terkait dengan Peraturan dan Kepatuhan (Compliance Officer) Mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses ekspor-impor berjalan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Pemateri/ Trainer Pelatihan Pemahaman Shipping Document & Prosedur Kepabeanan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Prosedur Kepabeanan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Peraturan Kepabeanan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Peraturan Kepabeanan Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,-…
Read more

Veri Mujianto June 10, 2025 0

TRAINING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TRAINING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DESKRIPSI TRAINING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan proses pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui pelatihan ini, para pejabat dan tenaga kerja di sektor publik dapat memahami dengan baik regulasi, prosedur, serta teknik-teknik pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, mereka dapat menghindari potensi kesalahan, penyimpangan, dan penyalahgunaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelatihan ini juga mendorong para peserta untuk lebih memahami pentingnya prinsip-prinsip pengadaan yang adil, terbuka, dan bersaing sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat. TUJUAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Tujuan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan ini bertujuan agar para peserta mampu memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat dalam setiap tahapan pengadaan. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengadaan, serta memastikan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pelatihan ini juga mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pendahuluan Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah Tujuan dan prinsip dasar pengadaan Peran pengadaan dalam tata kelola pemerintahan Regulasi dan Kebijakan Pengadaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Lainnya terkait pengadaan (Perpres, Keputusan Presiden, dan lain-lain) Proses Pengadaan Barang/Jasa Tahapan-tahapan dalam pengadaan Perencanaan dan persiapan pengadaan Pemilihan penyedia barang/jasa Penandatanganan kontrak Pelaksanaan pengadaan Penyelesaian kontrak Metode pengadaan (lelang, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dll.) Prinsip-Prinsip Pengadaan Transparansi Akuntabilitas Efisiensi dan efektivitas Persaingan sehat Keadilan dan non-diskriminasi Strategi Pengelolaan Pengadaan Penyusunan rencana pengadaan Pengelolaan anggaran pengadaan Pengelolaan risiko dalam pengadaan Teknik Penyusunan Dokumen Pengadaan Spesifikasi teknis barang/jasa Dokumen pemilihan penyedia Kontrak pengadaan Sistem Elektronik Pengadaan (E-Procurement) Pengertian dan manfaat e-procurement Platform e-procurement yang digunakan pemerintah (LPSE, e-Katalog, dll.) Prosedur penggunaan e-procurement Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Fungsi pengawasan internal dan eksternal Audit pengadaan barang/jasa Tindak lanjut atas temuan pelanggaran Studi Kasus dan Simulasi Pengadaan Analisis kasus nyata dalam pengadaan Simulasi proses pengadaan menggunakan dokumen dan sistem yang relevan Evaluasi dan Penutupan Evaluasi hasil pelatihan Pembahasan tentang implementasi materi pelatihan dalam praktik nyata Penutupan dan rekomendasi tindak lanjut pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pejabat Pengadaan Pejabat yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Tim Pengadaan. Staf Administrasi Pengadaan Staf yang mendukung kegiatan administratif dalam proses pengadaan, seperti pengelola dokumen, pengelola anggaran, dan staf yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia. Auditor dan Pengawas Internal Pemerintah Auditor dan pengawas yang memeriksa dan mengevaluasi proses pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Penyedia Barang/Jasa Perusahaan atau individu yang berpartisipasi dalam proses pengadaan sebagai penyedia barang/jasa, agar memahami prosedur dan regulasi yang berlaku serta dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pejabat Pengelola Anggaran dan Keuangan Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, seperti bendahara, kepala bagian keuangan, dan analis anggaran. Lembaga atau Organisasi yang Terlibat dalam Pengawasan Pemerintah Lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki peran dalam pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan anggaran pengadaan. Pihak yang Terlibat dalam Pengembangan Sistem Elektronik Pengadaan Pengembang sistem informasi dan aplikasi e-procurement yang digunakan dalam proses pengadaan, seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) atau sistem e-katalog. Pelaku Kebijakan dan Pembuat Regulasi Pengadaan Pejabat di instansi pemerintah yang terlibat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan terkait pengadaan barang/jasa, seperti pembuat peraturan di Kementerian Keuangan atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemateri/ Trainer Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Strategi Pengelolaan Pengadaan Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Strategi Pengelolaan Pengadaan Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas…
Read more

Veri Mujianto June 4, 2025 0

TRAINING REGULASI DAN PRAKTEK PENGELOLAAN PPH WP BADAN

TRAINING REGULASI DAN PRAKTEK PENGELOLAAN PPH WP BADAN DESKRIPSI TRAINING REGULASI DAN PRAKTEK PENGELOLAAN PPH WP BADAN Pelatihan regulasi dan praktik pengelolaan PPh WP Badan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengelola pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pelatihan ini, para profesional pajak di perusahaan dapat lebih memahami peraturan terbaru, mekanisme perhitungan, dan pelaporan pajak yang tepat. Hal ini akan membantu perusahaan dalam mengoptimalkan kewajiban pajaknya, menghindari risiko kesalahan pelaporan, serta meminimalkan potensi denda atau sanksi administrasi. Selain itu, pelatihan ini juga berfungsi untuk memperbarui pengetahuan para pengelola pajak terhadap perubahan regulasi yang sering terjadi, sehingga perusahaan dapat tetap patuh dan efisien dalam pengelolaan pajak. TUJUAN PELATIHAN REGULASI DAN PRAKTEK PENGELOLAAN PPH WP BADAN Tujuan dari pelatihan regulasi dan praktik pengelolaan PPh WP Badan adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait dengan kewajiban pengelolaan PPh bagi badan usaha. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan mengimplementasikan mekanisme perhitungan, pelaporan, serta pemotongan pajak dengan tepat sesuai ketentuan yang ada. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam mengelola administrasi perpajakan dengan baik, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pelaporan dan menghindari sanksi atau denda. Di sisi lain, tujuan pelatihan ini adalah untuk memperbarui pengetahuan para peserta tentang perubahan peraturan perpajakan yang terus berkembang, serta meningkatkan kesadaran pentingnya kepatuhan pajak dalam pengelolaan keuangan perusahaan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN REGULASI DAN PRAKTEK PENGELOLAAN PPH WP BADAN Pendahuluan Tujuan dan manfaat pelatihan Pentingnya kepatuhan pajak bagi badan usaha Dasar-Dasar Perpajakan Badan Pengertian Wajib Pajak Badan Jenis-jenis pajak yang berlaku bagi badan usaha Konsep PPh Badan Regulasi Terbaru dalam Pengelolaan PPh Badan Perubahan peraturan perpajakan terkini (PPH Badan) Ketentuan tentang tarif pajak badan Pemahaman tentang Undang-Undang Perpajakan yang berlaku PPh Badan: Kewajiban dan Perhitungan Dasar pengenaan pajak badan Penghitungan PPh badan (taxable income, tarif pajak, dll.) Penyisihan biaya-biaya yang dapat dikurangkan Pengecualian dan insentif pajak Pelaporan PPh Badan Jenis-jenis laporan pajak badan (SPT Tahunan PPh Badan) Prosedur pelaporan yang tepat dan tepat waktu Penyusunan dan pengisian SPT dengan benar Praktik Pengelolaan PPh Badan Penyusunan laporan keuangan untuk keperluan pajak Pencatatan transaksi yang relevan untuk PPh Badan Pengelolaan pembayaran dan penyetoran pajak Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Audit pajak dan pemeriksaan perpajakan Identifikasi potensi kesalahan atau kekurangan dalam pelaporan Langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi ketidakpatuhan Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus praktis dalam pengelolaan PPh Badan Diskusi dan solusi atas permasalahan perpajakan yang umum terjadi Tanya Jawab dan Evaluasi Pelatihan Sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman Evaluasi pelatihan dan umpan balik peserta Penutupan Ringkasan materi pelatihan Pemberian sertifikat dan ucapan terima kasih PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN REGULASI DAN PRAKTEK PENGELOLAAN PPH WP BADAN Staf atau Departemen Pajak Perusahaan Karyawan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak di perusahaan, seperti bagian accounting, finance, atau tax compliance. Manajer atau Kepala Departemen Keuangan dan Pajak Pimpinan yang mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat dan efisien. Akuntan Publik dan Konsultan Pajak Profesional yang memberikan layanan konsultasi pajak, baik secara individu maupun melalui firma konsultan, yang membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Pengelola Keuangan Perusahaan Orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan laporan keuangan perusahaan, seperti CFO (Chief Financial Officer) dan finance manager, yang harus memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku. Pengusaha dan Pemilik Badan Usaha Pemilik atau pengusaha yang ingin memahami kewajiban pajak badan mereka dan mengelola pajak dengan baik untuk menghindari masalah hukum atau finansial. Tim Audit Internal Anggota tim yang memeriksa kepatuhan pajak dan memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelola Pajak pada Organisasi Non-Profit atau BUMN Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak di badan usaha milik negara atau organisasi non-profit, yang memiliki aturan pajak tersendiri. Penyuluh Pajak dan Pendidikan Perpajakan Individu yang bekerja sebagai penyuluh atau pengajar di bidang perpajakan yang perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi dan praktik perpajakan yang berlaku. Pemateri/ Trainer Pelatihan Regulasi Dan Praktek Pengelolaan Pph Wp Badan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Pelaporan Pph Badan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Kepatuhan Pajak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Kepatuhan Pajak Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group…
Read more

Veri Mujianto May 23, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT

TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Pelatihan mengenai aspek hukum eksekusi atas jaminan kredit sangat penting untuk meningkatkan pemahaman praktisi hukum, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya terkait prosedur hukum yang tepat dalam melaksanakan eksekusi jaminan kredit. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk syarat-syarat eksekusi yang sah dan prosedur yang harus diikuti, sangat penting untuk menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Pelatihan ini membantu para peserta untuk mengetahui langkah-langkah yang benar dalam melaksanakan hak-hak kreditur, serta memahami hak-hak debitur yang harus dihormati, sehingga proses eksekusi dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga dapat memperkuat kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur, yang pada gilirannya mendukung stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Tujuan pelatihan aspek hukum eksekusi atas jaminan kredit adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta mengenai prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan eksekusi jaminan kredit. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para peserta, baik itu praktisi hukum, petugas bank, atau lembaga keuangan lainnya, dapat memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko sengketa hukum antara kreditur dan debitur dengan memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hak-hak kedua belah pihak. Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menangani situasi yang kompleks terkait eksekusi jaminan kredit, serta memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih stabil dan aman di sektor keuangan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Pendahuluan Pengertian jaminan kredit Peran jaminan kredit dalam perjanjian pembiayaan Tujuan dan pentingnya eksekusi jaminan kredit Dasar Hukum Eksekusi Jaminan Kredit Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Peraturan Bank Indonesia terkait jaminan kredit Peraturan lainnya yang relevan (misalnya: KUHPerdata, KUHAP) Jenis-Jenis Jaminan Kredit Jaminan Hak Tanggungan Jaminan Fidusia Jaminan Gadai Perbedaan dan implikasi hukum dari masing-masing jaminan Prosedur Eksekusi Jaminan Kredit Tahapan eksekusi: dari perjanjian kredit hingga eksekusi Prosedur eksekusi jaminan berdasarkan jenisnya Langkah-langkah hukum dalam eksekusi (gugatan, sita, pelelangan) Peran notaris dan pejabat yang berwenang Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Hak kreditur dalam eksekusi jaminan kredit Perlindungan hak debitur selama proses eksekusi Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur Masalah Hukum dalam Eksekusi Jaminan Kredit Sengketa yang sering muncul dalam eksekusi jaminan Kendala hukum yang dihadapi oleh kreditur dan debitur Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur dalam menghadapi eksekusi Peran Pengadilan dalam Eksekusi Jaminan Kredit Prosedur pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan Kewenangan pengadilan dalam menentukan jalannya eksekusi Pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan Studi Kasus Analisis kasus nyata dalam eksekusi jaminan kredit Pembahasan solusi hukum yang diambil Diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa dalam Eksekusi Jaminan Kredit Upaya preventif dalam menghindari sengketa Alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase) Peran pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik Penutupan Rangkuman materi pelatihan Tanya jawab dan diskusi Evaluasi pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Praktisi Hukum (Pengacara dan Konsultan Hukum) Praktisi hukum yang menangani masalah perbankan, keuangan, atau sengketa jaminan kredit, memerlukan pemahaman mendalam tentang prosedur eksekusi jaminan agar dapat memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien mereka. Petugas dan Staf Bank atau Lembaga Keuangan Staf yang terlibat dalam proses pemberian kredit dan manajemen risiko di bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memahami aspek hukum terkait eksekusi jaminan untuk menjalankan prosedur yang sesuai dan mengurangi potensi sengketa hukum. Manajer Kredit Manajer yang bertanggung jawab atas analisis dan pemberian kredit akan diuntungkan dengan pemahaman lebih dalam tentang cara melakukan eksekusi jaminan kredit, terutama jika terjadi wanprestasi oleh debitur. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris dan PPAT yang terlibat dalam pembuatan akta jaminan kredit, seperti akta hak tanggungan atau akta fidusia, perlu memahami prosedur eksekusi untuk memastikan proses legalitas jaminan berjalan lancar. Penyidik atau Jaksa di Bidang Perbankan dan Keuangan Penyidik dan jaksa yang menangani kasus perbankan dan keuangan perlu memahami aspek hukum eksekusi jaminan untuk menangani potensi kasus yang melibatkan pelanggaran atau sengketa terkait eksekusi jaminan. Debitur yang Terlibat dalam Proses Pembiayaan Debitur yang terlibat dalam kredit atau pembiayaan dengan jaminan juga perlu mengikuti pelatihan ini untuk memahami hak-hak mereka selama proses eksekusi dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika terjadi sengketa. Konsultan Risiko Keuangan Konsultan yang membantu lembaga keuangan dalam mengevaluasi risiko, termasuk risiko terkait eksekusi jaminan kredit, memerlukan pelatihan ini agar dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dalam merancang kebijakan pemberian kredit. Pihak Pengelola Lelang atau Pihak Ketiga Pihak yang terlibat dalam proses lelang jaminan kredit (seperti perusahaan lelang atau pihak yang ditunjuk pengadilan) perlu memahami prosedur hukum terkait eksekusi agar dapat menjalankan lelang dengan sah dan transparan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Eksekusi Atas Jaminan Kredit Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hukum Kredit Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Perjanjian Kredit Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026…
Read more

Veri Mujianto May 17, 2025 0

TRAINING ASPECT OF CONTRACT

TRAINING ASPECT OF CONTRACT DESKRIPSI TRAINING ASPECT OF CONTRACT Pelatihan Aspect of Contract sangat penting bagi individu dan organisasi dalam memahami serta mengelola perjanjian hukum secara efektif. Dalam dunia bisnis, kontrak menjadi dasar dari setiap kesepakatan, baik dalam kerja sama antar perusahaan, hubungan dengan klien, maupun pengadaan barang dan jasa. Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami prinsip-prinsip dasar kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta cara menghindari risiko hukum yang mungkin timbul. Selain itu, pelatihan ini membantu meningkatkan keterampilan dalam menyusun, meninjau, dan menegosiasikan kontrak agar lebih menguntungkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek kontrak, organisasi dapat meminimalisir potensi sengketa serta memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan hukum dalam setiap transaksi bisnis. TUJUAN PELATIHAN ASPECT OF CONTRACT Memahami Dasar Hukum Kontrak – Memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari perjanjian kontraktual agar peserta dapat membuat dan meninjau kontrak dengan lebih cermat. Meningkatkan Keterampilan Penyusunan Kontrak – Membantu peserta dalam menyusun kontrak yang jelas, terstruktur, dan mengurangi potensi risiko hukum. Mengenali Hak dan Kewajiban – Memastikan peserta memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam sebuah kontrak untuk menghindari sengketa. Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko – Melatih peserta dalam mengenali klausul yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan strategi mitigasi risikonya. Meningkatkan Kemampuan Negosiasi – Membantu peserta dalam bernegosiasi secara efektif agar kontrak yang disepakati lebih menguntungkan dan seimbang bagi semua pihak. Menjamin Kepatuhan Hukum – Meningkatkan kesadaran akan regulasi dan standar hukum yang berlaku untuk menghindari pelanggaran atau ketidakpatuhan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPECT OF CONTRACT Pendahuluan tentang Kontrak Pengertian kontrak dan peranannya dalam hukum Jenis-jenis kontrak (verbal, tertulis, eksplisit, implisit) Elemen dasar kontrak: penawaran, penerimaan, niat untuk membuat perjanjian Prinsip Dasar dalam Kontrak Kebebasan berkontrak (freedom of contract) Prinsip itikad baik dan keadilan dalam kontrak Kekuatan hukum dari kontrak Pihak-pihak dalam Kontrak Definisi pihak yang sah dalam kontrak Kapasitas hukum pihak dalam kontrak (individu, badan hukum, dan lainnya) Pembatasan kontrak untuk pihak tertentu (misalnya, anak di bawah umur, individu dengan gangguan mental) Proses Penyusunan Kontrak Langkah-langkah dalam penyusunan kontrak Penyusunan klausul-klausul utama (syarat dan ketentuan) Pembahasan tentang penghindaran bahasa yang ambigu dalam kontrak Isi dan Klausul Kontrak Klausul umum dan khusus dalam kontrak (penyerahan barang, pembayaran, jangka waktu) Klausul penyelesaian sengketa dan arbitrase Klausul tentang pembatalan dan pemutusan kontrak Klausul force majeure (kejadian luar biasa) Pelaksanaan Kontrak Kewajiban para pihak dalam menjalankan kontrak Penyelesaian masalah pelaksanaan kontrak Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kontrak Pelanggaran dan Akibat Hukum Pelanggaran kontrak dan jenis-jenis pelanggaran (breach of contract) Solusi hukum atas pelanggaran kontrak (ganti rugi, pemulihan, dan penyelesaian sengketa) Pengakhiran atau pembatalan kontrak secara sah Manajemen Risiko dalam Kontrak Identifikasi risiko dalam kontrak Mitigasi risiko hukum dan finansial Strategi untuk mengurangi kemungkinan sengketa Negosiasi dalam Kontrak Teknik negosiasi dalam penyusunan kontrak Penanganan perbedaan pendapat dalam negosiasi Penyusunan kesepakatan yang win-win bagi semua pihak Kepatuhan dan Regulasi Hukum dalam Kontrak Memahami regulasi hukum yang berlaku (peraturan nasional dan internasional) Perubahan dalam undang-undang dan dampaknya terhadap kontrak Kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus-kasus nyata tentang masalah kontrak Diskusi tentang pengelolaan kontrak yang berhasil dan yang gagal Pembelajaran dari kesalahan yang umum dalam kontrak Kesimpulan dan Penutupan Ringkasan materi pelatihan Tinjauan hasil yang diharapkan dari peserta Tanya jawab dan evaluasi pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPECT OF CONTRACT Pengacara dan Konsultan Hukum Para pengacara yang berpraktik dalam bidang hukum perdata atau kontrak akan memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai aspek hukum dalam kontrak dan cara menyusun kontrak yang efektif. Manajer dan Staf Pengadaan (Procurement) Manajer pengadaan atau staf yang terlibat dalam pembelian barang dan jasa membutuhkan pemahaman tentang kontrak untuk memastikan proses pengadaan berjalan lancar dan sesuai hukum. Eksekutif dan Manajer Bisnis Para eksekutif dan manajer yang terlibat dalam pembuatan keputusan strategis dan perjanjian bisnis akan mendapatkan manfaat dalam mengelola hubungan bisnis dan kontrak dengan mitra, klien, atau pemasok. Direktur dan Staf Keuangan Profesional keuangan, termasuk direktur dan staf yang terlibat dalam pengelolaan investasi, merger, akuisisi, dan pembiayaan, perlu memahami kontrak untuk memastikan kesepakatan finansial yang sah dan menguntungkan. Staf Sumber Daya Manusia (SDM) HRD yang terlibat dalam penyusunan kontrak kerja, perjanjian non-disclosure, dan kontrak lainnya harus memahami aspek hukum terkait hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Pengusaha dan Pemilik Usaha Pengusaha, terutama yang baru memulai bisnis, perlu memahami bagaimana mengelola kontrak dengan klien, mitra, atau penyedia layanan untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Petugas Pemerintah dan Pejabat Publik Pihak yang bekerja di instansi pemerintah yang terlibat dalam perjanjian publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah harus memahami kontrak agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akuntan dan Auditor Akuntan yang bekerja dengan kontrak keuangan atau auditor yang perlu menilai keabsahan dan kepatuhan kontrak juga akan diuntungkan dengan pelatihan ini. Investor dan Pihak Pembiayaan Investor atau lembaga pembiayaan yang berurusan dengan kesepakatan investasi atau pembiayaan harus memahami aspek-aspek kontrak agar dapat mengidentifikasi risiko hukum dan mengoptimalkan peluang investasi. Tim Legal Perusahaan Tim hukum internal perusahaan yang mengelola kontrak dengan pelanggan, mitra, dan vendor akan memperoleh keterampilan lebih untuk merancang kontrak yang melindungi perusahaan dari potensi masalah hukum. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspect Of Contract Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Pelaksanaan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6…
Read more

Veri Mujianto May 16, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS

TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS Pelatihan aspek hukum kontrak dalam bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sah, mengikat, dan melindungi hak serta kewajiban para pihak. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pemahaman yang baik tentang hukum kontrak dapat mencegah risiko sengketa, mengurangi potensi kerugian, serta meningkatkan kepastian hukum dalam kerja sama bisnis. Dengan mengikuti pelatihan ini, pelaku usaha dapat memahami prinsip dasar kontrak, klausul-klausul penting, serta cara menyusun dan menafsirkan perjanjian yang adil dan efektif. Selain itu, pelatihan ini membantu mengidentifikasi potensi permasalahan hukum sebelum terjadi, sehingga bisnis dapat berjalan dengan lebih aman dan profesional. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS Tujuan pelatihan aspek hukum kontrak dalam bisnis adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip dasar hukum kontrak, sehingga mereka dapat menyusun dan menafsirkan perjanjian dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko hukum dan sengketa kontraktual dengan memastikan bahwa setiap perjanjian bisnis dibuat secara sah, mengikat, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, pelatihan ini membantu peserta dalam mengidentifikasi potensi masalah hukum dalam kontrak, memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak, serta mengembangkan strategi negosiasi yang lebih efektif dalam perjanjian bisnis. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS 1. Pendahuluan Pengertian dan pentingnya hukum kontrak dalam bisnis Fungsi dan manfaat kontrak dalam hubungan bisnis Risiko hukum akibat kontrak yang tidak sah atau tidak jelas 2. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Definisi dan unsur-unsur kontrak yang sah Syarat sahnya perjanjian menurut hukum Jenis-jenis kontrak dalam dunia bisnis 3. Struktur dan Klausul Penting dalam Kontrak Identifikasi pihak-pihak dalam kontrak Objek dan tujuan perjanjian Hak dan kewajiban para pihak Klausul force majeure (keadaan kahar) Klausul sanksi dan penyelesaian sengketa Klausul kerahasiaan dan non-kompetisi 4. Penyusunan dan Penafsiran Kontrak Langkah-langkah menyusun kontrak bisnis yang efektif Teknik negosiasi dalam pembuatan kontrak Kesalahan umum dalam penyusunan kontrak dan cara menghindarinya Studi kasus dan simulasi penyusunan kontrak 5. Risiko dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Bentuk pelanggaran kontrak dan konsekuensinya Penyelesaian sengketa kontrak melalui litigasi dan non-litigasi Alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase, dan negosiasi) Studi kasus penyelesaian sengketa kontrak dalam bisnis 6. Perkembangan Terkini Hukum Kontrak dalam Bisnis Pengaruh digitalisasi terhadap kontrak bisnis Legalitas kontrak elektronik dan tanda tangan digital Regulasi terbaru yang berkaitan dengan hukum kontrak bisnis 7. Simulasi dan Studi Kasus Analisis contoh kontrak bisnis yang baik dan buruk Latihan penyusunan kontrak berdasarkan kasus nyata Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS Pengusaha dan Pemilik Bisnis – Untuk memastikan kontrak yang dibuat melindungi kepentingan bisnis mereka dan mengurangi risiko hukum. Manajer dan Eksekutif Perusahaan – Agar lebih memahami aspek hukum dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama terkait perjanjian kerja sama dan investasi. Tim Legal dan Konsultan Hukum – Untuk memperdalam pemahaman dalam menyusun, menafsirkan, dan menangani sengketa kontrak bisnis. Profesional di Bidang Keuangan dan Akuntansi – Agar dapat menilai dampak finansial dari kontrak serta menghindari risiko hukum yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Divisi Procurement dan Supply Chain – Untuk memastikan kontrak dengan pemasok, vendor, dan mitra bisnis memenuhi standar hukum dan menguntungkan perusahaan. Sales dan Marketing – Agar lebih memahami aspek hukum dalam perjanjian penjualan, distribusi, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Startup Founder dan Investor – Untuk mengetahui bagaimana menyusun perjanjian pendanaan, kemitraan, dan hak kepemilikan intelektual dengan aman. Freelancer dan Profesional Independen – Untuk memahami hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sama dengan klien atau perusahaan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Kontrak Dalam Bisnis Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Kontrak Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Veri Mujianto May 16, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM KEPAILITAN

TRAINING ASPEK HUKUM KEPAILITAN DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM KEPAILITAN Pelatihan aspek hukum kepailitan sangat penting bagi para profesional, pelaku usaha, dan praktisi hukum untuk memahami mekanisme penyelesaian utang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai prosedur pengajuan kepailitan, hak dan kewajiban debitur serta kreditur, serta peran kurator dalam proses kepailitan. Selain itu, pelatihan ini juga membantu dalam mengantisipasi risiko hukum yang dapat timbul akibat kegagalan usaha, sehingga dapat mengambil langkah-langkah preventif yang tepat. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek hukum kepailitan, individu dan perusahaan dapat mengelola keuangan dan bisnis mereka secara lebih bijaksana, serta memitigasi potensi kerugian akibat sengketa kepailitan. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM KEPAILITAN Memahami Regulasi Kepailitan – Mengenali dasar hukum kepailitan, termasuk Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan terkait. Meningkatkan Kesadaran Hukum – Memahami hak dan kewajiban debitur, kreditur, serta peran kurator dalam penyelesaian kepailitan. Menguasai Proses Hukum – Mempelajari prosedur pengajuan gugatan kepailitan, restrukturisasi utang, dan penyelesaian melalui Pengadilan Niaga. Mengantisipasi Risiko Bisnis – Menyusun strategi untuk mencegah kepailitan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Meningkatkan Kemampuan Negosiasi – Memahami strategi penyelesaian sengketa kepailitan dan alternatif restrukturisasi utang secara efektif. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM KEPAILITAN 1. Pendahuluan Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum Prinsip-Prinsip Kepailitan Perbedaan Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) 2. Regulasi dan Perundang-undangan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Peraturan Mahkamah Agung terkait Kepailitan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam Kepailitan 3. Proses Pengajuan Kepailitan Syarat dan Ketentuan Pengajuan Kepailitan Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Kepailitan Proses di Pengadilan Niaga 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kepailitan Hak dan Kewajiban Debitur Hak dan Kewajiban Kreditur Separatis, Preferen, dan Konkuren Peran dan Tanggung Jawab Kurator 5. Proses Penyelesaian Kepailitan Pembentukan dan Peran Kurator Penyitaan dan Pemberesan Harta Pailit Verifikasi dan Penyelesaian Utang 6. Restrukturisasi dan Alternatif Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Negosiasi dan Mediasi dalam Penyelesaian Kepailitan Alternatif Restrukturisasi Utang 7. Aspek Hukum dan Risiko Kepailitan Dampak Kepailitan terhadap Perusahaan dan Pemiliknya Risiko Hukum bagi Direksi dan Manajemen Pencegahan dan Mitigasi Risiko Kepailitan 8. Studi Kasus dan Simulasi Analisis Kasus Kepailitan di Indonesia Simulasi Proses Hukum Kepailitan Strategi Penyelesaian Kasus Kepailitan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM KEPAILITAN Pengusaha dan Pemilik Bisnis – Untuk memahami risiko kepailitan, strategi penyelamatan bisnis, serta langkah hukum jika menghadapi kesulitan keuangan. Direksi dan Manajemen Perusahaan – Agar dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan memahami implikasi hukum kepailitan terhadap perusahaan. Profesional Keuangan dan Akuntan – Untuk membantu dalam analisis keuangan perusahaan yang berisiko pailit serta memberikan solusi strategis. Pengacara dan Konsultan Hukum – Untuk mendalami aspek hukum kepailitan, menangani kasus kepailitan, serta memberikan pendampingan hukum kepada klien. Kurator dan Likuidator – Agar memahami prosedur penyelesaian kepailitan, peran dalam pemberesan harta pailit, serta aspek hukum yang terkait. Bankir dan Lembaga Keuangan – Untuk mengelola kredit bermasalah, memahami hak kreditur, serta mengetahui mekanisme penagihan utang dalam kepailitan. Investor dan Pemegang Saham – Agar dapat mengantisipasi risiko kepailitan perusahaan yang diinvestasikan serta memahami perlindungan hukum yang tersedia. Akademisi dan Mahasiswa Hukum – Untuk memperdalam pemahaman tentang hukum kepailitan dan penerapannya di dunia nyata. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Kepailitan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Proses Penyelesaian Kepailitan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Aspek Hukum Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Aspek Hukum Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Veri Mujianto May 16, 2025 0

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESKRIPSI TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Pelatihan aspek perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku pengadaan dalam mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap permasalahan perpajakan, seperti pemotongan dan pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan pelatihan ini, peserta dapat memahami kewajiban perpajakan yang timbul dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, pelatihan ini juga membantu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administratif atau hukum, serta memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemahaman yang baik terhadap perpajakan dalam pengadaan akan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, mengurangi risiko hukum, dan mendukung tercapainya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. TUJUAN PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Meningkatkan Pemahaman: Memberikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dan pengguna anggaran. Mengurangi Risiko Kesalahan Perpajakan: Membantu peserta menghindari kesalahan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dapat menimbulkan sanksi atau denda. Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Mendorong para pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada, sehingga tercipta tata kelola yang baik dan transparan. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan menghindari pemborosan akibat kesalahan perpajakan, serta mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Mencegah Potensi Penyalahgunaan: Mengedukasi peserta untuk mengenali potensi penyalahgunaan dalam praktik perpajakan di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat dihindari. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengenalan Umum tentang Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Definisi dan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa Peran perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa Tujuan dan pentingnya kepatuhan perpajakan dalam pengadaan Peraturan Perpajakan yang Relevan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengadaan barang dan jasa Ketentuan perpajakan terkait kontrak pengadaan Pajak yang Timbul dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pajak Penghasilan (PPh) atas pengadaan barang dan jasa PPh Pasal 21, 22, dan 23 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Daerah yang relevan dalam pengadaan Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pemotongan dan penyetoran PPh oleh pihak yang berwenang Tata cara pelaporan PPN dalam transaksi pengadaan Dokumen yang diperlukan untuk pemotongan dan pelaporan pajak Peran dan Kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam Pajak Kewajiban penyedia barang/jasa terkait PPN dan PPh Hak dan kewajiban penyedia dalam hal faktur pajak dan bukti potong Kewajiban Pengguna Anggaran dalam Kepatuhan Perpajakan Peran pengguna anggaran dalam mematuhi peraturan perpajakan Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan dalam kontrak pengadaan Tanggung jawab dalam penyetoran dan pelaporan pajak Penyelesaian Masalah Perpajakan dalam Pengadaan Penyelesaian sengketa perpajakan dalam pengadaan Sanksi administratif dan hukum dalam pelanggaran perpajakan Strategi mitigasi risiko perpajakan Studi Kasus dan Simulasi Praktis Simulasi pemotongan dan penyetoran pajak dalam pengadaan Pembahasan studi kasus terkait permasalahan perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa Best Practices dalam Pengelolaan Pajak di Pengadaan Barang dan Jasa Tips untuk memastikan kepatuhan pajak dalam pengadaan Praktik terbaik dalam pengelolaan pajak di sektor pengadaan Tanya Jawab dan Diskusi Sesi tanya jawab untuk mengatasi kebingungan atau pertanyaan spesifik peserta Diskusi mengenai isu perpajakan terkini dalam pengadaan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pejabat Pengadaan Pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, seperti pejabat pengadaan, pokja pengadaan, dan unit layanan pengadaan (ULP). Penyedia Barang/Jasa Perusahaan atau individu yang menyediakan barang/jasa, baik itu penyedia yang sudah berpengalaman maupun yang baru dalam bidang pengadaan. Mereka perlu memahami kewajiban perpajakan yang timbul dalam setiap transaksi pengadaan. Staf Keuangan dan Akuntansi Tim keuangan dan akuntansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan laporan keuangan terkait pengadaan barang dan jasa, agar mereka dapat memastikan kepatuhan perpajakan dalam setiap transaksi. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengguna anggaran yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran, serta memastikan bahwa setiap transaksi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsultan Pajak Konsultan pajak yang memberikan nasihat dan layanan terkait kewajiban perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa, serta membantu memastikan kepatuhan perpajakan di setiap tahap pengadaan. Auditor Internal dan Eksternal Auditor yang bertugas mengawasi dan memeriksa kepatuhan terhadap aturan perpajakan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Pemeriksa dan Pengawas Pengadaan Pejabat pengawas yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kepatuhan dokumen pengadaan, termasuk kewajiban perpajakan yang timbul selama proses pengadaan. Pihak yang Terlibat dalam Proses Penyusunan Anggaran Pihak yang berperan dalam perencanaan anggaran, agar mereka memahami dampak perpajakan terhadap anggaran yang disusun dalam pengadaan barang dan jasa. Penyedia Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pihak yang menyelenggarakan pelatihan terkait pengadaan dan perpajakan, agar dapat menyampaikan materi yang tepat dan relevan kepada peserta pelatihan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Barang Dan Jasa Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pelaporan Pajak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026…
Read more

Veri Mujianto May 15, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM PROPERTI DAN PENGEMBANGANNYA

TRAINING ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM PROYEK KONTRUKSI

TRAINING PEMAHAMAN SHIPPING DOCUMENT & PROSEDUR KEPABEANAN

TRAINING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TRAINING REGULASI DAN PRAKTEK PENGELOLAAN PPH WP BADAN

TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT

TRAINING ASPECT OF CONTRACT

TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS

TRAINING ASPEK HUKUM KEPAILITAN

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Company

About Us

Contact Us

Products

Services

Blog

Features

Analytics

Engagement

Builder

Publisher

Help

Privacy Policy

Terms

Conditions

Privacy

Terms

Privacy Policy

Conditions