Hukum Archives - Page 7 of 11 - Informasi Training Terlengkap

TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT

TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Pelatihan mengenai aspek hukum eksekusi atas jaminan kredit sangat penting untuk meningkatkan pemahaman praktisi hukum, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya terkait prosedur hukum yang tepat dalam melaksanakan eksekusi jaminan kredit. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk syarat-syarat eksekusi yang sah dan prosedur yang harus diikuti, sangat penting untuk menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Pelatihan ini membantu para peserta untuk mengetahui langkah-langkah yang benar dalam melaksanakan hak-hak kreditur, serta memahami hak-hak debitur yang harus dihormati, sehingga proses eksekusi dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga dapat memperkuat kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur, yang pada gilirannya mendukung stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Tujuan pelatihan aspek hukum eksekusi atas jaminan kredit adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta mengenai prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan eksekusi jaminan kredit. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para peserta, baik itu praktisi hukum, petugas bank, atau lembaga keuangan lainnya, dapat memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko sengketa hukum antara kreditur dan debitur dengan memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hak-hak kedua belah pihak. Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menangani situasi yang kompleks terkait eksekusi jaminan kredit, serta memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih stabil dan aman di sektor keuangan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Pendahuluan Pengertian jaminan kredit Peran jaminan kredit dalam perjanjian pembiayaan Tujuan dan pentingnya eksekusi jaminan kredit Dasar Hukum Eksekusi Jaminan Kredit Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Peraturan Bank Indonesia terkait jaminan kredit Peraturan lainnya yang relevan (misalnya: KUHPerdata, KUHAP) Jenis-Jenis Jaminan Kredit Jaminan Hak Tanggungan Jaminan Fidusia Jaminan Gadai Perbedaan dan implikasi hukum dari masing-masing jaminan Prosedur Eksekusi Jaminan Kredit Tahapan eksekusi: dari perjanjian kredit hingga eksekusi Prosedur eksekusi jaminan berdasarkan jenisnya Langkah-langkah hukum dalam eksekusi (gugatan, sita, pelelangan) Peran notaris dan pejabat yang berwenang Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Hak kreditur dalam eksekusi jaminan kredit Perlindungan hak debitur selama proses eksekusi Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur Masalah Hukum dalam Eksekusi Jaminan Kredit Sengketa yang sering muncul dalam eksekusi jaminan Kendala hukum yang dihadapi oleh kreditur dan debitur Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur dalam menghadapi eksekusi Peran Pengadilan dalam Eksekusi Jaminan Kredit Prosedur pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan Kewenangan pengadilan dalam menentukan jalannya eksekusi Pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan Studi Kasus Analisis kasus nyata dalam eksekusi jaminan kredit Pembahasan solusi hukum yang diambil Diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa dalam Eksekusi Jaminan Kredit Upaya preventif dalam menghindari sengketa Alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase) Peran pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik Penutupan Rangkuman materi pelatihan Tanya jawab dan diskusi Evaluasi pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT Praktisi Hukum (Pengacara dan Konsultan Hukum) Praktisi hukum yang menangani masalah perbankan, keuangan, atau sengketa jaminan kredit, memerlukan pemahaman mendalam tentang prosedur eksekusi jaminan agar dapat memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien mereka. Petugas dan Staf Bank atau Lembaga Keuangan Staf yang terlibat dalam proses pemberian kredit dan manajemen risiko di bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memahami aspek hukum terkait eksekusi jaminan untuk menjalankan prosedur yang sesuai dan mengurangi potensi sengketa hukum. Manajer Kredit Manajer yang bertanggung jawab atas analisis dan pemberian kredit akan diuntungkan dengan pemahaman lebih dalam tentang cara melakukan eksekusi jaminan kredit, terutama jika terjadi wanprestasi oleh debitur. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris dan PPAT yang terlibat dalam pembuatan akta jaminan kredit, seperti akta hak tanggungan atau akta fidusia, perlu memahami prosedur eksekusi untuk memastikan proses legalitas jaminan berjalan lancar. Penyidik atau Jaksa di Bidang Perbankan dan Keuangan Penyidik dan jaksa yang menangani kasus perbankan dan keuangan perlu memahami aspek hukum eksekusi jaminan untuk menangani potensi kasus yang melibatkan pelanggaran atau sengketa terkait eksekusi jaminan. Debitur yang Terlibat dalam Proses Pembiayaan Debitur yang terlibat dalam kredit atau pembiayaan dengan jaminan juga perlu mengikuti pelatihan ini untuk memahami hak-hak mereka selama proses eksekusi dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil jika terjadi sengketa. Konsultan Risiko Keuangan Konsultan yang membantu lembaga keuangan dalam mengevaluasi risiko, termasuk risiko terkait eksekusi jaminan kredit, memerlukan pelatihan ini agar dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dalam merancang kebijakan pemberian kredit. Pihak Pengelola Lelang atau Pihak Ketiga Pihak yang terlibat dalam proses lelang jaminan kredit (seperti perusahaan lelang atau pihak yang ditunjuk pengadilan) perlu memahami prosedur hukum terkait eksekusi agar dapat menjalankan lelang dengan sah dan transparan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Eksekusi Atas Jaminan Kredit Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hukum Kredit Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Perjanjian Kredit Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026…
Read more

Veri Mujianto May 17, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN

TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Pelatihan aspek hukum dan penyelesaian konflik pertahanan sangat penting untuk memastikan bahwa anggota militer dan pihak terkait dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemahaman yang baik mengenai hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum konflik bersenjata membantu mencegah pelanggaran hukum dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil. Selain itu, keterampilan dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan untuk mengelola ketegangan antarnegara atau kelompok dengan cara yang damai dan adil. Dengan pelatihan ini, diharapkan tercipta stabilitas keamanan yang berkelanjutan, mengurangi potensi eskalasi konflik, dan memperkuat kredibilitas negara di mata internasional. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Tujuan pelatihan aspek hukum dan penyelesaian konflik pertahanan adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur penggunaan kekuatan dalam konteks pertahanan dan keamanan. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat memahami dan mengimplementasikan hukum internasional, seperti hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, serta hukum konflik bersenjata, dalam setiap situasi yang melibatkan operasi militer. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyelesaikan konflik secara damai dan efektif, baik di tingkat domestik maupun internasional, sehingga dapat mencegah eskalasi kekerasan dan memastikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak. Dengan demikian, pelatihan ini mendukung terciptanya keamanan yang stabil dan terkelola dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Pendahuluan Tujuan dan pentingnya pelatihan Konteks hukum dalam operasi pertahanan Dasar-Dasar Hukum Pertahanan Pengertian dan ruang lingkup hukum pertahanan Hukum internasional dan perjanjian internasional terkait pertahanan Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional Hukum Konflik Bersenjata Jenis-jenis konflik bersenjata (internasional dan non-internasional) Hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata Hak dan kewajiban negara serta individu dalam konflik bersenjata Perlindungan terhadap warga sipil dan prajurit yang terluka Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pertahanan Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia Pelanggaran hak asasi manusia dalam situasi konflik Upaya pencegahan pelanggaran HAM dalam operasi pertahanan Penyelesaian Konflik Teori dan prinsip dasar penyelesaian konflik Metode penyelesaian konflik: diplomasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase Peran organisasi internasional (PBB, ASEAN, dll.) dalam penyelesaian konflik Peran Hukum dalam Operasi Militer Penerapan hukum dalam operasi militer dan keamanan Peran komandan dan pasukan dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum Penanganan pelanggaran hukum dalam operasi militer Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum dalam Konteks Pertahanan Studi kasus pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia Pembelajaran dari pengalaman konflik sebelumnya Strategi Pencegahan dan Mitigasi Konflik Pencegahan konflik melalui pendekatan hukum dan diplomatik Peran negara dalam mencegah eskalasi konflik Pemulihan pasca-konflik dan rekonstruksi hukum Simulasi dan Latihan Praktis Simulasi penyelesaian konflik berdasarkan studi kasus Pembahasan tentang peran hukum dalam operasi militer Penutupan Evaluasi pelatihan dan diskusi Rangkuman dan penerapan materi dalam konteks pertahanan nyata PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN Anggota Militer Prajurit dan komandan militer yang terlibat langsung dalam operasi pertahanan dan keamanan. Pelatihan ini membantu mereka memahami dan mengimplementasikan hukum humaniter internasional serta hak asasi manusia dalam tugas mereka. Pejabat Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Pejabat yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pertahanan dan keamanan negara, termasuk kementerian pertahanan, luar negeri, dan dalam negeri. Penegak Hukum Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam penegakan hukum dalam konteks operasi pertahanan dan penyelesaian konflik. Diplomat dan Perwakilan Internasional Diplomat yang mewakili negara dalam forum internasional, seperti PBB atau ASEAN, yang berperan dalam mediasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik antarnegara. Profesional Hukum dan Konsultan Pengacara, konsultan hukum, dan akademisi yang berfokus pada hukum internasional, hukum humaniter, dan penyelesaian konflik. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Lembaga Internasional Perwakilan dari organisasi yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik, seperti ICRC (International Committee of the Red Cross) atau UNHCR. Mahasiswa dan Akademisi di Bidang Hukum dan Keamanan Mahasiswa yang mempelajari hukum internasional, hukum humaniter, dan studi konflik, yang akan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam karier mereka. Komunitas dan Pemangku Kepentingan Lainnya Masyarakat umum atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemahaman dan pendidikan mengenai konflik, hukum internasional, dan penyelesaian konflik secara damai. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Dan Penyelesaian Konflik Pertahanan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Hukum Konflik Bersenjata Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Konflik Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Konflik Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house…
Read more

Veri Mujianto May 16, 2025 0

TRAINING ASPECT OF CONTRACT

TRAINING ASPECT OF CONTRACT DESKRIPSI TRAINING ASPECT OF CONTRACT Pelatihan Aspect of Contract sangat penting bagi individu dan organisasi dalam memahami serta mengelola perjanjian hukum secara efektif. Dalam dunia bisnis, kontrak menjadi dasar dari setiap kesepakatan, baik dalam kerja sama antar perusahaan, hubungan dengan klien, maupun pengadaan barang dan jasa. Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami prinsip-prinsip dasar kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta cara menghindari risiko hukum yang mungkin timbul. Selain itu, pelatihan ini membantu meningkatkan keterampilan dalam menyusun, meninjau, dan menegosiasikan kontrak agar lebih menguntungkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek kontrak, organisasi dapat meminimalisir potensi sengketa serta memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan hukum dalam setiap transaksi bisnis. TUJUAN PELATIHAN ASPECT OF CONTRACT Memahami Dasar Hukum Kontrak – Memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari perjanjian kontraktual agar peserta dapat membuat dan meninjau kontrak dengan lebih cermat. Meningkatkan Keterampilan Penyusunan Kontrak – Membantu peserta dalam menyusun kontrak yang jelas, terstruktur, dan mengurangi potensi risiko hukum. Mengenali Hak dan Kewajiban – Memastikan peserta memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam sebuah kontrak untuk menghindari sengketa. Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko – Melatih peserta dalam mengenali klausul yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan strategi mitigasi risikonya. Meningkatkan Kemampuan Negosiasi – Membantu peserta dalam bernegosiasi secara efektif agar kontrak yang disepakati lebih menguntungkan dan seimbang bagi semua pihak. Menjamin Kepatuhan Hukum – Meningkatkan kesadaran akan regulasi dan standar hukum yang berlaku untuk menghindari pelanggaran atau ketidakpatuhan. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPECT OF CONTRACT Pendahuluan tentang Kontrak Pengertian kontrak dan peranannya dalam hukum Jenis-jenis kontrak (verbal, tertulis, eksplisit, implisit) Elemen dasar kontrak: penawaran, penerimaan, niat untuk membuat perjanjian Prinsip Dasar dalam Kontrak Kebebasan berkontrak (freedom of contract) Prinsip itikad baik dan keadilan dalam kontrak Kekuatan hukum dari kontrak Pihak-pihak dalam Kontrak Definisi pihak yang sah dalam kontrak Kapasitas hukum pihak dalam kontrak (individu, badan hukum, dan lainnya) Pembatasan kontrak untuk pihak tertentu (misalnya, anak di bawah umur, individu dengan gangguan mental) Proses Penyusunan Kontrak Langkah-langkah dalam penyusunan kontrak Penyusunan klausul-klausul utama (syarat dan ketentuan) Pembahasan tentang penghindaran bahasa yang ambigu dalam kontrak Isi dan Klausul Kontrak Klausul umum dan khusus dalam kontrak (penyerahan barang, pembayaran, jangka waktu) Klausul penyelesaian sengketa dan arbitrase Klausul tentang pembatalan dan pemutusan kontrak Klausul force majeure (kejadian luar biasa) Pelaksanaan Kontrak Kewajiban para pihak dalam menjalankan kontrak Penyelesaian masalah pelaksanaan kontrak Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kontrak Pelanggaran dan Akibat Hukum Pelanggaran kontrak dan jenis-jenis pelanggaran (breach of contract) Solusi hukum atas pelanggaran kontrak (ganti rugi, pemulihan, dan penyelesaian sengketa) Pengakhiran atau pembatalan kontrak secara sah Manajemen Risiko dalam Kontrak Identifikasi risiko dalam kontrak Mitigasi risiko hukum dan finansial Strategi untuk mengurangi kemungkinan sengketa Negosiasi dalam Kontrak Teknik negosiasi dalam penyusunan kontrak Penanganan perbedaan pendapat dalam negosiasi Penyusunan kesepakatan yang win-win bagi semua pihak Kepatuhan dan Regulasi Hukum dalam Kontrak Memahami regulasi hukum yang berlaku (peraturan nasional dan internasional) Perubahan dalam undang-undang dan dampaknya terhadap kontrak Kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri Studi Kasus dan Diskusi Analisis kasus-kasus nyata tentang masalah kontrak Diskusi tentang pengelolaan kontrak yang berhasil dan yang gagal Pembelajaran dari kesalahan yang umum dalam kontrak Kesimpulan dan Penutupan Ringkasan materi pelatihan Tinjauan hasil yang diharapkan dari peserta Tanya jawab dan evaluasi pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPECT OF CONTRACT Pengacara dan Konsultan Hukum Para pengacara yang berpraktik dalam bidang hukum perdata atau kontrak akan memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai aspek hukum dalam kontrak dan cara menyusun kontrak yang efektif. Manajer dan Staf Pengadaan (Procurement) Manajer pengadaan atau staf yang terlibat dalam pembelian barang dan jasa membutuhkan pemahaman tentang kontrak untuk memastikan proses pengadaan berjalan lancar dan sesuai hukum. Eksekutif dan Manajer Bisnis Para eksekutif dan manajer yang terlibat dalam pembuatan keputusan strategis dan perjanjian bisnis akan mendapatkan manfaat dalam mengelola hubungan bisnis dan kontrak dengan mitra, klien, atau pemasok. Direktur dan Staf Keuangan Profesional keuangan, termasuk direktur dan staf yang terlibat dalam pengelolaan investasi, merger, akuisisi, dan pembiayaan, perlu memahami kontrak untuk memastikan kesepakatan finansial yang sah dan menguntungkan. Staf Sumber Daya Manusia (SDM) HRD yang terlibat dalam penyusunan kontrak kerja, perjanjian non-disclosure, dan kontrak lainnya harus memahami aspek hukum terkait hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Pengusaha dan Pemilik Usaha Pengusaha, terutama yang baru memulai bisnis, perlu memahami bagaimana mengelola kontrak dengan klien, mitra, atau penyedia layanan untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Petugas Pemerintah dan Pejabat Publik Pihak yang bekerja di instansi pemerintah yang terlibat dalam perjanjian publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah harus memahami kontrak agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akuntan dan Auditor Akuntan yang bekerja dengan kontrak keuangan atau auditor yang perlu menilai keabsahan dan kepatuhan kontrak juga akan diuntungkan dengan pelatihan ini. Investor dan Pihak Pembiayaan Investor atau lembaga pembiayaan yang berurusan dengan kesepakatan investasi atau pembiayaan harus memahami aspek-aspek kontrak agar dapat mengidentifikasi risiko hukum dan mengoptimalkan peluang investasi. Tim Legal Perusahaan Tim hukum internal perusahaan yang mengelola kontrak dengan pelanggan, mitra, dan vendor akan memperoleh keterampilan lebih untuk merancang kontrak yang melindungi perusahaan dari potensi masalah hukum. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspect Of Contract Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Pelaksanaan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6…
Read more

Veri Mujianto May 16, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS

TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS Pelatihan aspek hukum kontrak dalam bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sah, mengikat, dan melindungi hak serta kewajiban para pihak. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pemahaman yang baik tentang hukum kontrak dapat mencegah risiko sengketa, mengurangi potensi kerugian, serta meningkatkan kepastian hukum dalam kerja sama bisnis. Dengan mengikuti pelatihan ini, pelaku usaha dapat memahami prinsip dasar kontrak, klausul-klausul penting, serta cara menyusun dan menafsirkan perjanjian yang adil dan efektif. Selain itu, pelatihan ini membantu mengidentifikasi potensi permasalahan hukum sebelum terjadi, sehingga bisnis dapat berjalan dengan lebih aman dan profesional. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS Tujuan pelatihan aspek hukum kontrak dalam bisnis adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip dasar hukum kontrak, sehingga mereka dapat menyusun dan menafsirkan perjanjian dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko hukum dan sengketa kontraktual dengan memastikan bahwa setiap perjanjian bisnis dibuat secara sah, mengikat, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, pelatihan ini membantu peserta dalam mengidentifikasi potensi masalah hukum dalam kontrak, memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak, serta mengembangkan strategi negosiasi yang lebih efektif dalam perjanjian bisnis. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS 1. Pendahuluan Pengertian dan pentingnya hukum kontrak dalam bisnis Fungsi dan manfaat kontrak dalam hubungan bisnis Risiko hukum akibat kontrak yang tidak sah atau tidak jelas 2. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Definisi dan unsur-unsur kontrak yang sah Syarat sahnya perjanjian menurut hukum Jenis-jenis kontrak dalam dunia bisnis 3. Struktur dan Klausul Penting dalam Kontrak Identifikasi pihak-pihak dalam kontrak Objek dan tujuan perjanjian Hak dan kewajiban para pihak Klausul force majeure (keadaan kahar) Klausul sanksi dan penyelesaian sengketa Klausul kerahasiaan dan non-kompetisi 4. Penyusunan dan Penafsiran Kontrak Langkah-langkah menyusun kontrak bisnis yang efektif Teknik negosiasi dalam pembuatan kontrak Kesalahan umum dalam penyusunan kontrak dan cara menghindarinya Studi kasus dan simulasi penyusunan kontrak 5. Risiko dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Bentuk pelanggaran kontrak dan konsekuensinya Penyelesaian sengketa kontrak melalui litigasi dan non-litigasi Alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase, dan negosiasi) Studi kasus penyelesaian sengketa kontrak dalam bisnis 6. Perkembangan Terkini Hukum Kontrak dalam Bisnis Pengaruh digitalisasi terhadap kontrak bisnis Legalitas kontrak elektronik dan tanda tangan digital Regulasi terbaru yang berkaitan dengan hukum kontrak bisnis 7. Simulasi dan Studi Kasus Analisis contoh kontrak bisnis yang baik dan buruk Latihan penyusunan kontrak berdasarkan kasus nyata Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS Pengusaha dan Pemilik Bisnis – Untuk memastikan kontrak yang dibuat melindungi kepentingan bisnis mereka dan mengurangi risiko hukum. Manajer dan Eksekutif Perusahaan – Agar lebih memahami aspek hukum dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama terkait perjanjian kerja sama dan investasi. Tim Legal dan Konsultan Hukum – Untuk memperdalam pemahaman dalam menyusun, menafsirkan, dan menangani sengketa kontrak bisnis. Profesional di Bidang Keuangan dan Akuntansi – Agar dapat menilai dampak finansial dari kontrak serta menghindari risiko hukum yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Divisi Procurement dan Supply Chain – Untuk memastikan kontrak dengan pemasok, vendor, dan mitra bisnis memenuhi standar hukum dan menguntungkan perusahaan. Sales dan Marketing – Agar lebih memahami aspek hukum dalam perjanjian penjualan, distribusi, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Startup Founder dan Investor – Untuk mengetahui bagaimana menyusun perjanjian pendanaan, kemitraan, dan hak kepemilikan intelektual dengan aman. Freelancer dan Profesional Independen – Untuk memahami hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sama dengan klien atau perusahaan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Kontrak Dalam Bisnis Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Penyelesaian Sengketa Kontrak Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Veri Mujianto May 16, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM KEPAILITAN

TRAINING ASPEK HUKUM KEPAILITAN DESKRIPSI TRAINING ASPEK HUKUM KEPAILITAN Pelatihan aspek hukum kepailitan sangat penting bagi para profesional, pelaku usaha, dan praktisi hukum untuk memahami mekanisme penyelesaian utang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai prosedur pengajuan kepailitan, hak dan kewajiban debitur serta kreditur, serta peran kurator dalam proses kepailitan. Selain itu, pelatihan ini juga membantu dalam mengantisipasi risiko hukum yang dapat timbul akibat kegagalan usaha, sehingga dapat mengambil langkah-langkah preventif yang tepat. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek hukum kepailitan, individu dan perusahaan dapat mengelola keuangan dan bisnis mereka secara lebih bijaksana, serta memitigasi potensi kerugian akibat sengketa kepailitan. TUJUAN PELATIHAN ASPEK HUKUM KEPAILITAN Memahami Regulasi Kepailitan – Mengenali dasar hukum kepailitan, termasuk Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan terkait. Meningkatkan Kesadaran Hukum – Memahami hak dan kewajiban debitur, kreditur, serta peran kurator dalam penyelesaian kepailitan. Menguasai Proses Hukum – Mempelajari prosedur pengajuan gugatan kepailitan, restrukturisasi utang, dan penyelesaian melalui Pengadilan Niaga. Mengantisipasi Risiko Bisnis – Menyusun strategi untuk mencegah kepailitan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Meningkatkan Kemampuan Negosiasi – Memahami strategi penyelesaian sengketa kepailitan dan alternatif restrukturisasi utang secara efektif. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK HUKUM KEPAILITAN 1. Pendahuluan Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum Prinsip-Prinsip Kepailitan Perbedaan Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) 2. Regulasi dan Perundang-undangan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Peraturan Mahkamah Agung terkait Kepailitan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam Kepailitan 3. Proses Pengajuan Kepailitan Syarat dan Ketentuan Pengajuan Kepailitan Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Kepailitan Proses di Pengadilan Niaga 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kepailitan Hak dan Kewajiban Debitur Hak dan Kewajiban Kreditur Separatis, Preferen, dan Konkuren Peran dan Tanggung Jawab Kurator 5. Proses Penyelesaian Kepailitan Pembentukan dan Peran Kurator Penyitaan dan Pemberesan Harta Pailit Verifikasi dan Penyelesaian Utang 6. Restrukturisasi dan Alternatif Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Negosiasi dan Mediasi dalam Penyelesaian Kepailitan Alternatif Restrukturisasi Utang 7. Aspek Hukum dan Risiko Kepailitan Dampak Kepailitan terhadap Perusahaan dan Pemiliknya Risiko Hukum bagi Direksi dan Manajemen Pencegahan dan Mitigasi Risiko Kepailitan 8. Studi Kasus dan Simulasi Analisis Kasus Kepailitan di Indonesia Simulasi Proses Hukum Kepailitan Strategi Penyelesaian Kasus Kepailitan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK HUKUM KEPAILITAN Pengusaha dan Pemilik Bisnis – Untuk memahami risiko kepailitan, strategi penyelamatan bisnis, serta langkah hukum jika menghadapi kesulitan keuangan. Direksi dan Manajemen Perusahaan – Agar dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan memahami implikasi hukum kepailitan terhadap perusahaan. Profesional Keuangan dan Akuntan – Untuk membantu dalam analisis keuangan perusahaan yang berisiko pailit serta memberikan solusi strategis. Pengacara dan Konsultan Hukum – Untuk mendalami aspek hukum kepailitan, menangani kasus kepailitan, serta memberikan pendampingan hukum kepada klien. Kurator dan Likuidator – Agar memahami prosedur penyelesaian kepailitan, peran dalam pemberesan harta pailit, serta aspek hukum yang terkait. Bankir dan Lembaga Keuangan – Untuk mengelola kredit bermasalah, memahami hak kreditur, serta mengetahui mekanisme penagihan utang dalam kepailitan. Investor dan Pemegang Saham – Agar dapat mengantisipasi risiko kepailitan perusahaan yang diinvestasikan serta memahami perlindungan hukum yang tersedia. Akademisi dan Mahasiswa Hukum – Untuk memperdalam pemahaman tentang hukum kepailitan dan penerapannya di dunia nyata. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Hukum Kepailitan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Proses Penyelesaian Kepailitan Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Aspek Hukum Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Aspek Hukum Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan di website ini. Untuk mendapatkan Promo atau Diskon potongan biaya Investasi kami sarankan untuk menghubungi tim marketing pelatihan kami melalui Whatsapp atau email. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama): FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara) FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan . Module / Handout FREE Flashdisk Sertifikat FREE Bag or bagpack (Tas Training) Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner FREE Souvenir Exclusive Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

Veri Mujianto May 16, 2025 0

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESKRIPSI TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Pelatihan aspek perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku pengadaan dalam mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap permasalahan perpajakan, seperti pemotongan dan pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan pelatihan ini, peserta dapat memahami kewajiban perpajakan yang timbul dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, pelatihan ini juga membantu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administratif atau hukum, serta memastikan proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemahaman yang baik terhadap perpajakan dalam pengadaan akan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, mengurangi risiko hukum, dan mendukung tercapainya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. TUJUAN PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Meningkatkan Pemahaman: Memberikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dan pengguna anggaran. Mengurangi Risiko Kesalahan Perpajakan: Membantu peserta menghindari kesalahan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dapat menimbulkan sanksi atau denda. Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Mendorong para pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada, sehingga tercipta tata kelola yang baik dan transparan. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan menghindari pemborosan akibat kesalahan perpajakan, serta mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Mencegah Potensi Penyalahgunaan: Mengedukasi peserta untuk mengenali potensi penyalahgunaan dalam praktik perpajakan di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat dihindari. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengenalan Umum tentang Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Definisi dan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa Peran perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa Tujuan dan pentingnya kepatuhan perpajakan dalam pengadaan Peraturan Perpajakan yang Relevan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengadaan barang dan jasa Ketentuan perpajakan terkait kontrak pengadaan Pajak yang Timbul dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pajak Penghasilan (PPh) atas pengadaan barang dan jasa PPh Pasal 21, 22, dan 23 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Daerah yang relevan dalam pengadaan Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pemotongan dan penyetoran PPh oleh pihak yang berwenang Tata cara pelaporan PPN dalam transaksi pengadaan Dokumen yang diperlukan untuk pemotongan dan pelaporan pajak Peran dan Kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam Pajak Kewajiban penyedia barang/jasa terkait PPN dan PPh Hak dan kewajiban penyedia dalam hal faktur pajak dan bukti potong Kewajiban Pengguna Anggaran dalam Kepatuhan Perpajakan Peran pengguna anggaran dalam mematuhi peraturan perpajakan Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan dalam kontrak pengadaan Tanggung jawab dalam penyetoran dan pelaporan pajak Penyelesaian Masalah Perpajakan dalam Pengadaan Penyelesaian sengketa perpajakan dalam pengadaan Sanksi administratif dan hukum dalam pelanggaran perpajakan Strategi mitigasi risiko perpajakan Studi Kasus dan Simulasi Praktis Simulasi pemotongan dan penyetoran pajak dalam pengadaan Pembahasan studi kasus terkait permasalahan perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa Best Practices dalam Pengelolaan Pajak di Pengadaan Barang dan Jasa Tips untuk memastikan kepatuhan pajak dalam pengadaan Praktik terbaik dalam pengelolaan pajak di sektor pengadaan Tanya Jawab dan Diskusi Sesi tanya jawab untuk mengatasi kebingungan atau pertanyaan spesifik peserta Diskusi mengenai isu perpajakan terkini dalam pengadaan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Pejabat Pengadaan Pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, seperti pejabat pengadaan, pokja pengadaan, dan unit layanan pengadaan (ULP). Penyedia Barang/Jasa Perusahaan atau individu yang menyediakan barang/jasa, baik itu penyedia yang sudah berpengalaman maupun yang baru dalam bidang pengadaan. Mereka perlu memahami kewajiban perpajakan yang timbul dalam setiap transaksi pengadaan. Staf Keuangan dan Akuntansi Tim keuangan dan akuntansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan laporan keuangan terkait pengadaan barang dan jasa, agar mereka dapat memastikan kepatuhan perpajakan dalam setiap transaksi. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengguna anggaran yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran, serta memastikan bahwa setiap transaksi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsultan Pajak Konsultan pajak yang memberikan nasihat dan layanan terkait kewajiban perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa, serta membantu memastikan kepatuhan perpajakan di setiap tahap pengadaan. Auditor Internal dan Eksternal Auditor yang bertugas mengawasi dan memeriksa kepatuhan terhadap aturan perpajakan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Pemeriksa dan Pengawas Pengadaan Pejabat pengawas yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kepatuhan dokumen pengadaan, termasuk kewajiban perpajakan yang timbul selama proses pengadaan. Pihak yang Terlibat dalam Proses Penyusunan Anggaran Pihak yang berperan dalam perencanaan anggaran, agar mereka memahami dampak perpajakan terhadap anggaran yang disusun dalam pengadaan barang dan jasa. Penyedia Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pihak yang menyelenggarakan pelatihan terkait pengadaan dan perpajakan, agar dapat menyampaikan materi yang tepat dan relevan kepada peserta pelatihan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Aspek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Barang Dan Jasa Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Pelaporan Pajak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026…
Read more

Veri Mujianto May 15, 2025 0

TRAINING PASAR MODAL ASPEK HUKUM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING DAN RIGHTS ISSUE SEBAGAI SUMBER PENDANAAN

TRAINING PASAR MODAL ASPEK HUKUM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING DAN RIGHTS ISSUE SEBAGAI SUMBER PENDANAAN DESKRIPSI TRAINING PASAR MODAL ASPEK HUKUM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING DAN RIGHTS ISSUE SEBAGAI SUMBER PENDANAAN Pelatihan pasar modal dalam aspek hukum sangat penting untuk memahami tata cara dan regulasi yang berlaku dalam proses Initial Public Offering (IPO) dan Rights Issue sebagai sumber pendanaan perusahaan. IPO dan Rights Issue merupakan mekanisme penting bagi perusahaan untuk memperoleh dana segar dari publik, namun memerlukan pemahaman mendalam mengenai hukum pasar modal agar proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelatihan ini membantu para pelaku pasar, baik perusahaan, investor, maupun profesional terkait, untuk memahami kewajiban hukum, transparansi informasi, serta perlindungan investor yang harus dipenuhi. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek hukum, risiko hukum dapat diminimalisir, sehingga proses IPO dan Rights Issue dapat berlangsung lancar, sah, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. TUJUAN PELATIHAN PASAR MODAL ASPEK HUKUM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING DAN RIGHTS ISSUE SEBAGAI SUMBER PENDANAAN Tujuan pelatihan pasar modal dalam aspek hukum pada Initial Public Offering (IPO) dan Rights Issue sebagai sumber pendanaan adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta mengenai regulasi dan prosedur yang berlaku dalam kedua mekanisme tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para peserta, baik perusahaan, investor, maupun profesional pasar modal, memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses IPO dan Rights Issue, seperti kewajiban informasi yang transparan, perlindungan hak-hak investor, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi risiko hukum yang dapat terjadi selama pelaksanaan IPO dan Rights Issue, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam penggalangan dana melalui kedua mekanisme tersebut, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN PASAR MODAL ASPEK HUKUM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING DAN RIGHTS ISSUE SEBAGAI SUMBER PENDANAAN 1. Pengenalan Pasar Modal dan Sumber Pendanaan Definisi pasar modal dan fungsinya Peran IPO dan Rights Issue dalam penggalangan dana Perbedaan antara IPO dan Rights Issue Keuntungan dan tantangan dalam menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan 2. Dasar Hukum Pasar Modal di Indonesia Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulasi terkait perusahaan terbuka dan penawaran umum 3. Proses Initial Public Offering (IPO) Persiapan IPO: Langkah-langkah dan dokumen yang diperlukan Peran underwriter dan pihak terkait dalam IPO Kewajiban pengungkapan informasi dalam IPO Proses pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Regulasi dan persyaratan hukum dalam IPO 4. Proses Rights Issue Pengertian dan tujuan Rights Issue Tahapan dalam proses Rights Issue Regulasi dan persyaratan hukum Rights Issue Hak-hak pemegang saham dalam Rights Issue Dampak Rights Issue terhadap struktur kepemilikan perusahaan 5. Aspek Hukum dalam IPO dan Rights Issue Kewajiban pengungkapan informasi yang akurat dan transparan Perlindungan hak-hak investor Persyaratan akuntansi dan audit dalam IPO dan Rights Issue Tanggung jawab direksi, komisaris, dan underwriter Tindakan pelanggaran hukum dan sanksi yang mungkin dikenakan 6. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan pasar modal Proses persetujuan dan pengawasan IPO dan Rights Issue Peraturan terbaru yang mempengaruhi IPO dan Rights Issue 7. Tantangan Hukum dalam IPO dan Rights Issue Risiko hukum yang mungkin terjadi dalam proses IPO dan Rights Issue Penanganan sengketa hukum terkait IPO dan Rights Issue Kasus-kasus hukum yang relevan di pasar modal 8. Studi Kasus dan Diskusi Analisis studi kasus IPO dan Rights Issue di Indonesia Diskusi mengenai tantangan dan solusi hukum yang dihadapi Pembelajaran dari kesalahan yang pernah terjadi dalam IPO dan Rights Issue 9. Best Practices dan Strategi Kepatuhan Hukum Praktik terbaik dalam mematuhi regulasi pasar modal Penyusunan dokumentasi yang benar dan lengkap Menjaga komunikasi yang transparan dengan regulator dan investor 10. Penutupan Kesimpulan dari pelatihan Tanya jawab dan diskusi lebih lanjut Rangkuman poin-poin penting yang perlu diingat dalam melaksanakan IPO dan Rights Issue PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PASAR MODAL ASPEK HUKUM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING DAN RIGHTS ISSUE SEBAGAI SUMBER PENDANAAN Manajemen Perusahaan (Direksi dan Komisaris) Para pemimpin perusahaan yang berencana melakukan IPO atau Rights Issue perlu memahami kewajiban hukum, regulasi, serta prosedur yang harus dipatuhi agar proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Hukum Perusahaan Tim legal atau konsultan hukum yang mendampingi perusahaan dalam menjalankan IPO atau Rights Issue memerlukan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Underwriter (Penjamin Emisi) Pihak yang berperan dalam membantu perusahaan melaksanakan IPO atau Rights Issue, termasuk bank investasi dan perusahaan sekuritas, harus memahami aspek hukum untuk memberikan layanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investor Institusional dan Ritel Para investor, baik institusi maupun individu, perlu memahami hak-hak mereka, risiko yang terkait dengan IPO atau Rights Issue, serta perlindungan hukum yang mereka dapatkan dalam berinvestasi. Akuntan Publik dan Auditor Akuntan yang terlibat dalam proses IPO atau Rights Issue harus memahami kewajiban pengungkapan informasi keuangan yang transparan serta aspek hukum terkait audit dan laporan keuangan yang diperlukan. Penyedia Layanan Keuangan dan Konsultan Pasar Modal Konsultan yang memberikan nasihat kepada perusahaan mengenai struktur pendanaan dan keputusan pasar modal harus mengerti regulasi hukum yang berlaku dalam proses IPO dan Rights Issue untuk memberikan rekomendasi yang tepat. Regulator Pasar Modal (Otoritas Jasa Keuangan – OJK) Regulator yang mengawasi pelaksanaan IPO dan Rights Issue harus memahami aspek hukum secara menyeluruh untuk dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Pihak yang Tertarik Menjadi Emiten Perusahaan yang ingin menjadi emiten dan mempertimbangkan IPO atau Rights Issue sebagai sumber pendanaan juga harus memahami aspek hukum yang terlibat agar proses penggalangan dana berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan. Peneliti dan Akademisi Peneliti atau akademisi yang ingin mendalami lebih lanjut tentang pasar modal, khususnya aspek hukum dalam IPO dan Rights Issue, juga membutuhkan pelatihan ini untuk memperkaya wawasan dan riset mereka. Pemateri/ Trainer Pelatihan Pasar Modal Aspek Hukum Dalam Initial Public Offering Dan Rights Issue Sebagai Sumber Pendanaan Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda…
Read more

Veri Mujianto May 15, 2025 0

TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)

TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) DESKRIPSI TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) Pelatihan Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perizinan di Indonesia. Dengan penerapan OSS-RBA, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses berbagai izin usaha melalui satu platform online yang terintegrasi. Pendekatan berbasis risiko yang diterapkan dalam OSS-RBA memungkinkan proses perizinan menjadi lebih sederhana dan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh masing-masing sektor usaha. Pelatihan ini membantu para peserta memahami cara memanfaatkan sistem OSS-RBA secara maksimal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengurangi potensi hambatan dalam berbisnis. Dengan demikian, pelatihan ini sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. TUJUAN PELATIHAN ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) Meningkatkan Pemahaman Sistem OSS-RBA: Memberikan wawasan tentang cara kerja sistem OSS yang terintegrasi, serta mekanisme pengajuan izin usaha secara online. Menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko: Mengajarkan cara mengelola izin usaha berdasarkan tingkat risiko masing-masing sektor, sehingga proses perizinan menjadi lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meningkatkan Kepatuhan Regulasi: Membantu peserta memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait perizinan usaha, yang pada gilirannya dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Mendukung Proses Perizinan yang Lebih Efisien: Memastikan bahwa pelaku usaha dapat mengakses izin dengan lebih mudah, cepat, dan aman melalui platform yang terintegrasi. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) 1. Pengenalan OSS-RBA Definisi dan konsep OSS (Online Single Submission) Tujuan dan manfaat OSS-RBA Peran OSS-RBA dalam sistem perizinan nasional Dasar hukum dan kebijakan terkait OSS-RBA 2. Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) Pengertian Risk-Based Approach (RBA) dalam konteks perizinan Prinsip dasar pendekatan berbasis risiko Kategori risiko dalam OSS-RBA (rendah, menengah, tinggi) Cara penilaian dan klasifikasi risiko pada sektor usaha 3. Sistem OSS-RBA dan Fitur Utamanya Struktur dan alur sistem OSS-RBA Proses pendaftaran dan pengajuan izin melalui OSS Fitur-fitur utama dalam platform OSS-RBA Integrasi OSS dengan lembaga terkait (instansi pemerintah, DPMPTSP, dsb.) 4. Proses Pengajuan Izin Menggunakan OSS-RBA Langkah-langkah pengajuan izin usaha melalui OSS-RBA Penentuan tingkat risiko usaha dan dampaknya terhadap perizinan Pengisian dan verifikasi data yang dibutuhkan Pemilihan jenis izin berdasarkan klasifikasi risiko 5. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Regulasi yang harus dipatuhi dalam proses perizinan menggunakan OSS-RBA Pengawasan dan evaluasi kepatuhan pelaku usaha Penyelesaian masalah dan kendala dalam pengajuan izin 6. Manajemen Risiko dalam OSS-RBA Identifikasi dan mitigasi risiko dalam sistem OSS Pemantauan dan pelaporan risiko di sektor usaha Tindakan yang harus diambil jika terjadi risiko tinggi atau pelanggaran 7. Studi Kasus dan Praktik Langsung Simulasi penggunaan OSS-RBA untuk pengajuan izin usaha Studi kasus sukses dan tantangan dalam implementasi OSS-RBA Diskusi dan tanya jawab terkait kendala yang dihadapi peserta 8. Penutupan dan Evaluasi Pelatihan Review materi pelatihan Evaluasi pemahaman peserta Pemberian sertifikat pelatihan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) Pelaku Usaha dan Pengusaha Para pemilik usaha, baik yang baru memulai maupun yang sudah beroperasi, perlu memahami bagaimana cara mengajukan izin melalui sistem OSS-RBA, serta cara mengelola izin berdasarkan risiko yang dihadapi oleh usaha mereka. Instansi Pemerintah dan Pejabat Pemberi Izin Pejabat atau staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan instansi terkait lainnya yang menangani perizinan usaha. Mereka perlu mengetahui cara mengevaluasi, memverifikasi, dan mengelola pengajuan izin berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Konsultan Hukum dan Perizinan Konsultan yang membantu klien dalam memperoleh izin usaha atau memenuhi regulasi yang berlaku. Pelatihan ini akan membantu mereka memahami detail prosedur OSS-RBA untuk memberikan layanan yang lebih efisien kepada klien. Penyuluh dan Tenaga Pendamping Usaha Para tenaga pendamping yang berperan dalam memberikan informasi dan bantuan kepada pengusaha, terutama UMKM, agar lebih mudah mengakses izin usaha dan memahami proses perizinan yang berbasis risiko. Akuntan dan Auditor Akuntan dan auditor yang bekerja dengan usaha dan perusahaan perlu memahami sistem OSS-RBA untuk memastikan perusahaan kliennya mematuhi regulasi dan memperoleh izin sesuai dengan standar yang berlaku. Pihak yang Terlibat dalam Proses Pengawasan dan Penegakan Hukum Aparat yang terlibat dalam pengawasan perizinan dan penegakan hukum terkait regulasi perizinan harus memahami sistem OSS-RBA untuk mempermudah pengawasan terhadap proses pengajuan izin dan pemenuhan kewajiban. Pihak Pendidikan dan Pelatihan Lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan atau sertifikasi terkait kewirausahaan dan perizinan juga perlu memahami OSS-RBA untuk bisa memberikan informasi yang tepat kepada peserta pelatihan mereka. Pemateri/ Trainer Pelatihan Online Single Submission-Risk Based Approach (Oss-Rba) Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Sistem Oss-Rba Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Manajemen Risiko Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Manajemen Risiko Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang…
Read more

Veri Mujianto May 14, 2025 0

TRAINING WORKSHOP CONTRACT DRAFTING

TRAINING WORKSHOP CONTRACT DRAFTING DESKRIPSI TRAINING WORKSHOP CONTRACT DRAFTING Pelatihan workshop contract drafting memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam penyusunan kontrak yang jelas, efektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam dunia bisnis dan hukum, kontrak merupakan instrumen penting yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Kesalahan dalam perancangan kontrak dapat berakibat pada sengketa hukum yang merugikan. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari teknik penyusunan kontrak yang sistematis, identifikasi klausul-klausul penting, serta mitigasi risiko hukum. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan wawasan praktis dari para ahli sehingga mampu merancang kontrak yang mengakomodasi kepentingan bisnis dan meminimalkan potensi sengketa di masa depan. TUJUAN PELATIHAN WORKSHOP CONTRACT DRAFTING Meningkatkan Pemahaman Hukum – Memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip hukum kontrak serta regulasi yang relevan dalam penyusunan perjanjian. Mengembangkan Keterampilan Teknis – Melatih peserta dalam menyusun, merevisi, dan menganalisis kontrak dengan bahasa yang jelas, tegas, dan efektif. Mitigasi Risiko Hukum – Mengajarkan cara mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko hukum dalam perjanjian bisnis. Peningkatan Kemampuan Negosiasi – Membantu peserta memahami teknik negosiasi kontrak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Mempersiapkan Penyelesaian Sengketa – Memberikan wawasan mengenai strategi penyelesaian sengketa kontrak, baik melalui negosiasi, mediasi, maupun jalur hukum. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN WORKSHOP CONTRACT DRAFTING Pengenalan Dasar Kontrak Pengertian kontrak dan elemen-elemennya Jenis-jenis kontrak dalam hukum bisnis Prinsip-prinsip dasar kontrak (kesepakatan, niat baik, kapasitas, dan legalitas) Prinsip Hukum dalam Penyusunan Kontrak Kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam kontrak Peraturan dan regulasi yang mempengaruhi penyusunan kontrak Ketentuan hukum yang berlaku dalam kontrak internasional (jika relevan) Struktur dan Format Kontrak yang Efektif Pendahuluan kontrak (judul, para pihak, dan tujuan) Klausul-klausul penting dalam kontrak (hak dan kewajiban, jangka waktu, pembayaran, dsb.) Penyusunan pasal-pasal kontrak yang jelas dan terperinci Bahasa kontrak yang efektif dan tidak ambigu Teknik Penyusunan Klausul Klausul pembayaran (metode, waktu, dan ketentuan pembayaran) Klausul penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase, atau litigasi) Klausul kerahasiaan (non-disclosure agreements) Klausul force majeure (keadaan memaksa) Klausul pengakhiran dan pembatalan kontrak Analisis dan Penilaian Risiko Hukum dalam Kontrak Identifikasi potensi risiko dalam klausul kontrak Pengelolaan risiko melalui penyusunan ketentuan kontrak Mitigasi risiko melalui klausul protektif (indemnity, waiver, dan lain-lain) Penyusunan Kontrak dalam Berbagai Sektor Kontrak dalam bisnis komersial Kontrak dalam industri jasa Kontrak dalam sektor teknologi dan perjanjian lisensi Kontrak dalam hubungan tenaga kerja (perjanjian kerja, kontrak independen) Negosiasi dan Penyusunan Kontrak Teknik negosiasi kontrak yang efektif Strategi menghadapi permintaan perubahan klausul Penyelesaian perbedaan pendapat dalam kontrak Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi Penggunaan arbitrase dan litigasi dalam kontrak Implementasi mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dalam kontrak Praktek Penyusunan dan Review Kontrak Studi kasus dan diskusi kelompok Penyusunan kontrak berdasarkan situasi bisnis nyata Penilaian dan umpan balik dari instruktur Penutupan dan Evaluasi Pelatihan Refleksi atas pembelajaran yang telah diperoleh Ujian atau kuis untuk mengukur pemahaman peserta Sertifikat kelulusan atau penghargaan PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN WORKSHOP CONTRACT DRAFTING Pengacara dan Konsultan Hukum Pengacara yang menangani berbagai jenis kontrak, baik untuk klien individu maupun perusahaan, akan mendapatkan manfaat besar dari pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun kontrak yang lebih efektif dan minim risiko hukum. Manajer dan Staf Legal Perusahaan Para profesional hukum yang bekerja di bagian legal atau hukum perusahaan sangat memerlukan keterampilan dalam merancang kontrak yang mengatur hubungan bisnis, kewajiban, serta hak perusahaan, baik dengan pemasok, pelanggan, maupun mitra lainnya. Pejabat dan Staf Pengadaan (Procurement) Bagi mereka yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, keterampilan dalam menyusun kontrak pengadaan yang jelas dan terperinci sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan memastikan kelancaran transaksi. Pengusaha dan Pemilik Bisnis Pemilik bisnis atau pengusaha yang terlibat langsung dalam perjanjian dengan pihak lain (misalnya pemasok, mitra bisnis, atau pelanggan) perlu memahami cara menyusun kontrak yang melindungi kepentingan bisnis mereka dan memitigasi risiko. Manajer Proyek Manajer proyek yang sering bekerja dengan kontrak terkait dengan pengelolaan proyek, baik dalam bidang konstruksi, teknologi, atau layanan, akan diuntungkan dengan keterampilan dalam membuat dan memahami kontrak yang mengatur pekerjaan, biaya, dan waktu. Staf Sumber Daya Manusia (SDM) Mereka yang terlibat dalam penyusunan kontrak kerja atau perjanjian kerja sama lainnya dalam organisasi akan mendapat manfaat dari pelatihan ini untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban karyawan serta perusahaan diatur dengan jelas dan sesuai hukum. Akuntan dan Auditor Akuntan atau auditor yang terlibat dalam menilai atau mereview kontrak untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi finansial dan ketentuan hukum akan mendapatkan wawasan tentang cara kontrak dibuat dengan benar dari sisi keuangan dan hukum. Profesional di Bidang Keuangan dan Investasi Pihak yang terlibat dalam penawaran investasi atau perjanjian pembiayaan memerlukan pemahaman tentang bagaimana menyusun kontrak yang mengatur investasi, pembagian hasil, serta kewajiban antara investor dan perusahaan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Workshop Contract Drafting Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Penyusunan Kontrak Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Hukum Kontrak Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal…
Read more

Veri Mujianto May 12, 2025 0

TRAINING FEASIBILITY STUDY

TRAINING FEASIBILITY STUDY DESKRIPSI TRAINING FEASIBILITY STUDY Pelatihan feasibility study sangat penting dalam dunia bisnis dan proyek karena membantu peserta memahami bagaimana melakukan analisis yang mendalam terkait kelayakan suatu rencana atau proyek. Dengan pelatihan ini, peserta dapat mengidentifikasi potensi risiko, peluang, dan hambatan yang mungkin muncul, serta mengevaluasi apakah proyek tersebut layak dilaksanakan dari sisi finansial, teknis, hukum, dan pasar. Selain itu, pelatihan ini juga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, membantu meminimalisir kerugian, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi akan lebih siap dalam menghadapi tantangan dan memastikan keberhasilan proyek yang dijalankan. TUJUAN PELATIHAN FEASIBILITY STUDY Mengidentifikasi Kelayakan Proyek: Peserta dapat mengevaluasi apakah proyek atau rencana bisnis tersebut layak dijalankan dari berbagai aspek, seperti finansial, teknis, hukum, dan pasar. Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan: Peserta dilatih untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data dalam memilih proyek atau investasi yang menguntungkan dan berisiko rendah. Mengurangi Risiko dan Kerugian: Dengan memahami potensi risiko dan kendala yang mungkin muncul, peserta dapat merencanakan langkah mitigasi untuk meminimalkan kerugian. Efisiensi Sumber Daya: Pelatihan ini membantu peserta untuk lebih efektif dalam menggunakan sumber daya yang tersedia agar proyek dapat dijalankan secara efisien dan produktif. Mengoptimalkan Potensi Keberhasilan Proyek: Dengan melakukan feasibility study, proyek dapat lebih terstruktur dengan baik, sehingga meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang. LIST OUTLINE MATERI PELATIHAN FEASIBILITY STUDY 1. Pendahuluan tentang Feasibility Study Pengertian dan Tujuan Feasibility Study Pentingnya Feasibility Study dalam Proyek Bisnis Jenis-jenis Feasibility Study 2. Tahapan dalam Feasibility Study Identifikasi Masalah dan Tujuan Proyek Pengumpulan Data dan Informasi yang Dibutuhkan Analisis Kelayakan (Aspek Finansial, Teknikal, Hukum, dan Pasar) 3. Analisis Kelayakan Finansial Proyeksi Keuangan (Laba Rugi, Arus Kas, Neraca) Perhitungan Titik Impas (Break-even Point) Pengembalian Investasi (ROI) dan NPV (Net Present Value) Risiko Keuangan dan Strategi Mitigasi 4. Analisis Kelayakan Teknikal Evaluasi Aspek Teknis dan Sumber Daya yang Dibutuhkan Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi Kelayakan Produksi dan Operasional 5. Analisis Kelayakan Pasar Penelitian dan Analisis Pasar (Tren, Kebutuhan, Permintaan) Analisis Persaingan dan Strategi Pemasaran Segmentasi Pasar dan Target Konsumen 6. Analisis Kelayakan Hukum dan Regulasi Persyaratan Hukum yang Relevan Izin dan Lisensi yang Dibutuhkan Risiko Hukum dan Kepatuhan Regulasi 7. Metodologi dan Alat Analisis Feasibility Study Teknik dan Alat untuk Mengumpulkan Data Penggunaan Software untuk Analisis Keuangan dan Proyeksi Tools untuk Penilaian Kelayakan (SWOT Analysis, PESTEL, dll.) 8. Penyusunan Laporan Feasibility Study Struktur Laporan Feasibility Study Bagaimana Menyusun Rekomendasi Berdasarkan Analisis Presentasi Hasil Feasibility Study kepada Stakeholder 9. Studi Kasus dan Simulasi Pembahasan Studi Kasus Dunia Nyata Simulasi Analisis Feasibility Study pada Proyek Fiktif Diskusi Kelompok dan Evaluasi Hasil 10. Penutupan dan Evaluasi Rangkuman Materi yang Telah Dipelajari Evaluasi dan Umpan Balik dari Peserta Langkah Selanjutnya dan Aplikasi Feasibility Study di Dunia Nyata PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN FEASIBILITY STUDY Pengusaha dan Pemilik Bisnis Pemilik bisnis kecil hingga besar yang ingin mengevaluasi kelayakan proyek atau ekspansi usaha mereka. Manajer Proyek Profesional yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga perlu memastikan proyek yang dijalankan layak dan menguntungkan. Investor dan Penasihat Keuangan Investor yang ingin menilai potensi risiko dan keuntungan dari investasi sebelum mengalokasikan dana mereka pada proyek tertentu. Konsultan Bisnis dan Manajemen Konsultan yang membantu klien mereka dalam merancang dan menilai proyek atau usaha baru, dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang analisis kelayakan. Staf Pengembangan Bisnis Staf yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan produk atau layanan baru, yang harus memastikan bahwa proyek tersebut dapat dipasarkan dan berkelanjutan. Pimpinan atau Manajer Divisi Keuangan Profesional yang bekerja di bidang keuangan dan harus melakukan evaluasi terhadap proyeksi keuangan, pengembalian investasi, dan risiko yang terkait dengan proyek. Mahasiswa atau Akademisi di Bidang Bisnis atau Manajemen Mahasiswa yang mempelajari topik terkait manajemen proyek, keuangan, dan analisis pasar, dan membutuhkan pengetahuan praktis mengenai feasibility study. Tim R&D (Penelitian dan Pengembangan) Tim yang bekerja dalam riset dan pengembangan produk atau teknologi baru yang memerlukan analisis kelayakan untuk menentukan apakah ide-ide mereka bisa diwujudkan secara praktis dan menguntungkan. Regulator dan Pengambil Kebijakan Pemerintah atau badan regulasi yang terlibat dalam evaluasi proyek pembangunan atau kebijakan publik dan perlu melakukan studi kelayakan terkait dampaknya. Entrepreneur dan Start-up Founders Para pendiri usaha rintisan yang membutuhkan analisis kelayakan untuk menentukan apakah ide bisnis mereka memiliki potensi pasar yang baik dan layak untuk dijalankan. Pemateri/ Trainer Pelatihan Feasibility Study Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini. Metode Pelatihan Analisis Kelayakan Teknikal Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja. Lokasi Pelatihan Analisis Kelayakan Pasar Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami. Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026 Januari : 16-17 Januari 2026 Februari : 13-14 Februari 2026 Maret : 5-6 Maret 2026 April : 24-25 April 2026 Mei : 21-22 Mei 2026 Juni : 11-12 Juni 2026 Juli : 16-17 Juli 2026 Agustus : 20-21 Agustus 2026 September : 17-18 September 2026 Oktober : 8-9 Oktober 2026 November : 12-13 November 2026 Desember : 17-18 Desember 2026 Selain Jadwal yang sudah kami tentukan tahun ini. Tanggal pelaksanaan pelatihan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan pelatihan sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada tim marketing kami. Investasi Training Analisis Kelayakan Pasar Offline tahun 2026 ini : Berikut ini adalah biaya investasi pelatihan tahun 2025 : Jakarta : Rp7.500.000,- Bandung : Rp7.500.000,- Jogja : Rp7.000.000,- Surabaya : Rp7.500.000, Bali : Rp8.500.000,- Lombok: Rp9.500.000,- Batam : Rp9.500.000,- Malang : Rp7.500.000,- Biaya investasi dapat berubaha sewaktu-waktu tanpa…
Read more

Veri Mujianto May 11, 2025 0

TRAINING ASPEK HUKUM EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT

TRAINING ASPEK HUKUM DAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTAHANAN

TRAINING ASPECT OF CONTRACT

TRAINING ASPEK HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS

TRAINING ASPEK HUKUM KEPAILITAN

TRAINING ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

TRAINING ONLINE SINGLE SUBMISSION-RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)

TRAINING WORKSHOP CONTRACT DRAFTING

TRAINING FEASIBILITY STUDY

Contact US

Company

About Us

Contact Us

Products

Services

Blog

Features

Analytics

Engagement

Builder

Publisher

Help

Privacy Policy

Terms

Conditions

Privacy

Terms

Privacy Policy

Conditions